Posts Tagged 'Anis Hidayah'

Arah Baru Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Oleh Anis Hidayah

AKHIRNYA palu itu diketukkan. Tanggal 25 Oktober lalu, dalam Sidang Paripurna Ke-10 DPR RI, menjadi momentum bersejarah dalam upaya perbaikan perlindungan buruh migran RI.

Setelah melalui proses panjang dan berliku tujuh tahun, revisi UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI disahkan menjadi UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Revisi UU itu mulai didesakkan organisasi masyarakat sipil sejak 2008. Revisi itu dianggap penting karena secara substansi UU itu tidak memiliki keberpihakan pada buruh migran dan bahkan disahkan tanpa naskah akademik.

Sebaliknya, itu lebih banyak mengatur tentang bisnis penempatan buruh migran yang selama ini banyak menjerat buruh migran dan anggota keluarga mereka.

Dengan keberadaannya, perusahaan swasta memiliki legitimasi hukum mengambil keuntungan secara brutal dalam penempatan buruh migran yang lazim disebut sebagai rezim komoditisasi buruh migran.

November 2010, untuk pertama kalinya revisi UU itu menjadi agenda program legislasi nasional DPR RI.Namun, itu tidak serta-merta dibahas.

Baru dua tahun kemudian, pada 2 Agustus 2012, Presiden menerbitkan amanat presiden untuk menunjuk enam kementerian, yaitu Kemenaker, Kemenlu, Kemenkum dan HAM, Kemenpan RB, Kementerian PP&PA, serta Kemendagri dalam pembahasan revisi UU itu.

Selama dua tahun, proses revisi hanya menyepakati judul UU menjadi Perlindungan dan Penempatan TKI.

Adanya interest dan kepentingan ekonomi dan politik patut diduga kuat menjadi salah satu sebab bertele-telenya pembahasan.

Di sela waktu itu, tepatnya 12 April 2012, melalui Sidang Paripurna DPR RI pemerintah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan terhadap hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarga mereka.

Ratifikasi terhadap konvensi itu juga membutuhkan waktu yang panjang, 14 tahun, setelah melalui tiga kali RAN HAM dan dua kali masuk agenda prolegnas.

Sungguh waktu yang sangat lama bagi negeri ini untuk memberikan perlindungan bagi buruh migran.

Ratifikasi terhadap konvensi itu merupakan babak baru peletakan fondasi kebijakan migrasi di RI yang berbasis pada penghormatan terhadap HAM.

Ratifikasi konvensi itu mengikat pemerintah RI menjadi negara pihak yang memiliki konsekuensi menyesuaikan kebijakan migrasi di RI dengan konvensi.

Dengan demikian, proses revisi UU No 39/ 2004 itu, yang kembali didesakkan pada masa kerja DPR RI periode 2014-2019, harus memasukkan standar HAM pascaratifikasi konvensi pekerja migran.

Sebagai catatan, 5-6 September 2017, laporan inisial (perdana) pemerintah RI atas implementasi konvensi pekerja migran sudah ditanggapi Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa.

Salah satu dari 26 rekomendasi Komite Pekerja Migran PBB itu ialah pemerintah RI harus segera mengesahkan revisi UU No 39/2004 yang mengadopsi standar perlindungan buruh migran sesuai dengan konvensi.

Selanjutnya pada 9 Januari 2015, revisi UU buruh migran kembali ditetapkan sebagai agenda prioritas prolegnas DPR RI 2015.

Pada 10 Desember 2015, bertepatan dengan peringatan hari HAM, Presiden menerbitkan Amanat Presiden No R.72/Pres/12/2015 yang kembali menunjuk enam kementerian untuk memberikan tanggapan atas draf DPR RI.

Hingga akhir 2015, revisi UU itu belum mulai dibahas.

Pada 26 Januari 2016, RUU buruh migran kembali masuk menjadi agenda prioritas prolegnas DPR RI.

Sepanjang 26 Juli 2016-24 Juli 2017, Panja DPR RI dan pemerintah secara maraton melakukan pembahasan menyepakati judul RUU menjadi RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan enam isu krusial.

Enam isu krusial itu ialah penguatan peran pemerintah daerah, penguatan peran atase tenaga kerja, jaminan sosial pekerja migran melalui BPJS, layanan terpadu satu atap, dan pengurangan peran perusahaan swasta pengirim tenaga kerja, serta pembiayaan pekerja migran yang tidak boleh dibebankan kepada mereka.

Sepanjang tahun proses pembahasan RUU itu memperlihatkan dinamika yang alot, baik pembahasan yang dilakukan di DPR RI maupun konsinyering (konsinyasi) yang dilakukan di luar DPR RI.

Di awal proses pembahasan, masyarakat sipil mengalami keterbatasan akses karena pembahasan tertutup.

Tapi setelah ada desakan, pembahasan dilakukan terbuka.

Beberapa isu utama yang menjadi pembahasan alot antara lain pengurangan peran swasta, dewan pengawas, serta pengaturan kelembagaan.

Dewan pengawas akhirnya disepakati dihilangkan dengan memberikan kewenangan pengawasan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam pembahasan panja, disepakati pengurangan secara signifikan peran swasta dengan spirit menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran melalui peran pemerintah daerah dari desa hingga provinsi.

Mengenai kelembagaan, pembahasan alot hingga akhir jelang pengambilan keputusan di tingkat I, dengan akhirnya disepakati badan bertanggung jawab kepada presiden dengan koordinasi menteri.

Secara keseluruhan, isi revisi UU yang disepakati menunjukkan ada keberpihakan kepada buruh migran.

Beberapa hal signifikan yang akan berkontribusi pada perbaikan tata kelola migrasi ialah pengurangan peran swasta.

Hal itu sangat signifikan mengingat dominasi peran swasta selama ini yang menghantarkan buruh migran, terutama perempuan, pada situasi migrasi yang rentan terhadap pelanggaran HAM dan terjebak praktik perbudakan modern.

Dalam UU lama peran swasta sangat dominan mulai memberikan informasi, pendataan, pengurusan dokumen, menyelenggarakan pendidikan prapemberangkatan, penampungan, medical check up, memberangkatkan, sampai menyelesaikan masalah hingga kepulangan.

Dalam UU baru peran swasta hanya memberangkatkan pekerja migran yang sudah diverifikasi dan dinyatakan siap oleh lembaga terpadu satu atap (LTSA), melaporkan kepulangan dan menyelesaikan masalah.

Peran-peran lainnya dilakukan pemerintah daerah melalui LTSA dan pemerintah desa.

Bagi buruh migran, bukanlah mandatory untuk berangkat melalui swasta semata karena tersedia pilihan melalui G to G dan mandiri.

Implikasi dari pengaturan itu tidak ada biaya penempatan, meminimalkan praktik eksploitasi termasuk jeratan utang, dan meminimalkan pemalsuan dokumen.

Selain itu, pengaturan jaminan sosial, yaitu asuransi pekerja migran ke dalam skema sistem jaminan sosial nasional BPJS, merupakan langkah maju.

Selama ini asuransi oleh swasta tidak lebih dari 20% yang manfaatnya kembali kepada buruh migran, dengan 80% menjadi keuntungan swasta.

Tiga pasal yang menjadi titik lemah ialah Pasal 13 huruf g tentang perjanjian penempatan yang menjadi prasyarat pekerja migran.

Ketentuan itu secara implisit mengandung makna bahwa skema penempatan pekerja migran ke luar negeri hanya melalui swasta, padahal masih ada skema melalui badan dan mandiri.

Pasal lainnya ialah Pasal 44 ayat (3) badan nasional bertanggung jawab kepada presiden dengan koordinasi dengan menteri, pasal ini berpotensi membuka ruang konflik kewenangan antara badan dan kementerian.

Serta Pasal 63 ayat (2) pekerja migran yang berangkat secara perseorangan bertanggung jawab atas risiko ketenagakerjaan yang akan terjadi.

Pasal itu mengingkari peran negara untuk bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan segenap warga negara.

Pada akhirnya, itu semua ialah perlindungan buruh migran di atas kertas.

Tidak kalah penting ialah bagaimana merevolusi mental SDM-nya yang selama ini terbiasa dengan kebijakan yang cenderung eksploitatif.

Catatan Migrant Care menunjukkan kasus-kasus buruh migran tidak banyak yang diselesaikan melalui jalur hukum.

Untuk itu, kita berharap 27 peraturan turunan (12 peraturan pemerintah, 11 peraturan menteri, 3 peraturan badan, dan 1 peraturan presiden) yang menjadi mandat untuk dirumuskan pada maksimal dua tahun ke depan selaras dengan upaya perbaikan perlindungan buruh migran Indonesia. (Sumber: Media Indonesia, 31 Oktober 2017)

 

Tentang penulis:

Anis Hidayah Ketua Pusat Studi Migrasi, Migrant Care

Nasib Malang PRT Migran

Oleh Anis hidayah

Anis hidayahMari kita bayangkan kehidupan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tanpa pekerja rumah tangga (PRT) di dalam rumah tangga mereka.

Presiden terpaksa tidak bisa blusukan setiap saat karena mesti membereskan pekerjaan rumah bersamasama anggota keluarganya. Menaker akan berpikir dua kali atau lebih banyak lagi untuk memanjat pagar penampungan TKI karena harus membersihkan bajunya sendiri yang mungkin dapat kotor atau robek tersangkut pagar. Tak usah mereka, kebanyakan kita tidak akan dapat bekerja dengan baik di luar rumah bila tak menggunakan jasa PRT.

Karena itu, keberadaan mereka sebagai pekerja secara nyata memberikan sumbangsih dalam kehidupan kita semua. Mereka menopang hampir seluruh tata kehidupan kita baik secara langsung maupun tak langsung. Sayangnya, pekerjaan dan keberadaan mereka tak banyak mendapatkan pengakuan yang layak dari kita semua. Konversi dari kata“pembantu” ke“pekerja” belum sepenuhnya diterima dalam masyarakat.

Padahal, kata ini akan berimplikasi bagi perlakuan dan penghargaan kita kepada mereka. Kita lebih sering dan senang menggunakan istilah “pembantu” dibanding pekerja karena tak ingin memberikan upah yang layak bagi pekerjaan berat mereka yang sering tak mengenal waktu dan melampaui batas pengabdian atau karena kita tak ingin mereka sederajat dengan kita.

Pandangan miring terhadap mereka seperti ini yang tengah bersemayam dalam otak dan kesadaran kebanyakan kita, terutama mereka yang saat ini memiliki kesempatan membuat kebijakan. Latar ini setidaknya yang menjadi konteks kebijakan larangan pemerintah untuk mengirim PRT migran ke 21 negara di Timur Tengah.

Terlebih nuansa ketidakmampuan pemerintah melindungi dan memastikan hak-hak mereka sebagai pekerja lebih menonjol dibandingkan keinginan untuk membela kepentingan dan melindungi mereka dan anggota keluarganya.

Feminisasi Migrasi

Berdasarkan data BNP2TKI, dari jumlah buruh migran yang berangkat ke luar negeri pada 2014, dari 429.872 orang, 53% adalah perempuan yang bekerja sebagai PRT migran. Hanya 24,85% yang lulusan SMA, 37,86% lulusan SMP, dan 32,29% lulusan SD. Artinya, separuh lebih demografi buruh migran Indonesia di luar negeri adalah perempuan yang bekerja sebagai PRT.

Data di atas mestinya cukup untuk membuka mata pemerintah yang belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan buat mereka untuk menyadari bahwa menjadi PRT migran ke luar negeri sesungguhnya bukan semata pilihan kebanyakan perempuan Indonesia, tetapi lebih karena keterpaksaan bagi mayoritas keluarga miskin yang berlatar belakang pendidikan terbatas.

Fenomena migrasi yang banyak melibatkan perempuan ini lebih dikenal dengan istilah feminisasi migrasi sebagai dampak dari feminisasi kemiskinan. Perempuan dipaksa miskin dan mesti menerima setiap akibat dari kemiskinan. Mereka tidak berdaya, tapi berani mengambil risiko untuk melanjutkan kehidupan yang mereka harapkan lebih baik.

Tapi, harapan tak selalu bersambut dengan kenyataan. Pelanggaran demi pelanggaran banyak mereka terima. Baik sebelum maupun terutama ketika mereka menjadi PRT migran. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dihadapi PRT migran merupakan fenomena global yang berlangsung secara sistematik dan berkelanjutan.

Terlebih ketika mereka mesti berhadapan dengan kondisi kerja tidak layak karena tidak mendapatkan pengakuan sebagai pekerja dan proteksi terhadap hak-hak mereka dari negara. Fakta-fakta pelanggaran HAM terhadap PRT ini mendorong International Labour Organization (ILO ) pada 16 Juni 2011 mengesahkan konvensi 189 tentang kerja layak bagi PRT.

Konvensi ini standar internasional pertama yang mengakui PRT sebagai pekerja formal yang harus dilindungi dan dijaminhak- haknya secara hukum. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 17 negara dari berbagai kawasan. Sayangnya, di ASEAN baru Filipina yang meratifikasi, sementara sembilan negara anggota lainnya belum memiliki kesadaran akan pentingnya meratifikasi konvensi tersebut.

Mestinya, bagi Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ILO ini menjadi sebuah kewajiban mengingat begitu besarnya jumlah PRT di dalam maupun di luar negeri. Itu juga untuk menunjukkan komitmen melindungi warganya yang bekerja sebagai PRT sekaligus alat diplomasi untuk meminta negara lain melindungi dan memproteksi PRT migran Indonesia.

Larangan bekerja bagi PRT migran Indonesia ke luar negeri sesungguhnya bukan kebijakan baru di Indonesia. Tampaknya pemerintahan Jokowi-JK ingin melanjutkan roadmap penghentian PRT atau Zero PRT 2017 yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Padahal, di dalam dokumen visi-misi pencapresan Jokowi dan Jusuf Kalla, dalam halaman 23 dinyatakan bahwa mereka berkomitmen menginisiasi pembuatan peraturan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua PRT yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Janji inilah yang membuat banyak PRT migran Indonesia di luar negeri memilih Jokowi sebagai presiden Indonesia. Maka itu, larangan pemerintah untuk mengirim PRT migran ke 21 negara di atas tidak hanya mengingkari janji mereka sendiri, tetapi juga melanggar hak asasi warga negara untuk bekerja yang dijamin oleh konstitusi.

Apalagi, sejak September 2012, Pemerintah Indonesia terikat sebagai negara party ketika meratifikasi International Convention on The Protection off All the Rights of Migrant Workers and Their Families. Menurut konvensi ini, setiap buruh migran berhak atas pekerjaan di luar negeri dan dijamin bermobilitas tanpa diskriminasi.

Sejak 1984 pemerintah juga telah mengikatkan diri dengan meratifikasi konvensi CEDAW melalui UU No 7 Tahun 1984 yang memiliki komitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Kebijakan yang Manusiawi

Persoalan PRT (migran) sesungguhnya tidak dapat diselesaikan dengan menghentikan penempatan mereka ke luar negeri. Tetapi, mengharuskan negara untuk bersikap adil sejak dalam pikiran dengan memanusiakan mereka. Selain itu, melakukan pembaharuan kebijakan migrasi dengan membangun mekanisme migrasi yang aman (bagi perempuan) adalah langkah mendesak yang harus segera diambil dan menyegerakan pengesahan RUU PRT serta ratifikasi konvensi ILO 189.

Langkah itu setidaknya untuk mengantisipasi dan sebagai komitmen mendasar negara terhadap warga negaranya untuk mencegah dan mengatasi masalah sebelum, pada saat, dan pasca mereka bermigrasi ke berbagai negara tujuan.

Kebijakan ini jauh lebih manusiawi daripada menutup mata dan tak menghargai eksistensi mereka dengan menghentikan pengiriman buruh migran ke luar negeri yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru seperti perdagangan dan penyelundupan manusia (trafficking and people smuggling). (Sumber : Koran Sindo, 21 Mei 2015)

Tentang penulis :
Anis hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE.

Perlindungan Tanpa Evaluasi

Oleh Anis Hidayah

Meski pemberangkatan Kapal Labobar yang menjemput 2.927 buruh migran—yang lewat batas waktu di Arab Saudi—melibatkan pemimpin beberapa kementerian serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, ini bukan solusi akhir buruh migran.

Menangani buruh migran di Arab Saudi dari sisi lewat batas waktu hanyalah menyimplifikasi karut-marut masalah penempatan dan perlindungan bagi mereka. Harus diakui bahwa semua persoalan yang menimpa buruh migran bermuara pada krisis perlindungan negara. Mereka yang sudah nyata-nyata dilecehkan dan dianiaya tidak merasakan kehadiran negara yang menjamin tegaknya keadilan bagi mereka. Inilah dampak dari buruknya mekanisme perekrutan dan penempatan buruh migran.

Penempatan buruh migran, terutama pekerja rumah tangga, di Arab Saudi sebenarnya mulai punya regulasi sejak Orde Baru, tepatnya tahun 1988, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1307 Tahun 1988 tentang Petunjuk Teknis Pengerahan TKI ke Arab Saudi. Kepmen itu merupakan regulasi pelaksana atas Kepmenaker No 5/1988 tentang Penempatan TKI.

Kepmen tersebut fokus pada penempatan. Tidak tampak upaya serius untuk membenahi mekanisme perlindungan hingga kini. Undang-Undang No 39/2004 makin menegaskan kecenderungan ini.

Kekosongan kesepahaman bilateral tentang penempatan dan perlindungan TKI dengan Arab Saudi sering menciptakan ladang pembantaian bagi para TKI ini.

Fakta menunjukkan bahwa nota kesepahaman (MOU), apalagi kesepakatan bilateral, merupakan hal signifikan yang harus diwujudkan sebagai bentuk komitmen bersama untuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ini juga yang menjadi salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja penempatan dan perlindungan TKI semester II-2010.

Pemerintah tidak perlu berpikir untung-rugi untuk melakukan moratorium atau menghentikan pengiriman buruh migran hingga terwujud kesepahaman dengan Pemerintah Arab Saudi yang melindungi buruh migran Indonesia.

Birokrasi yang bebal

Berikut adalah kutipan kesimpulan dari BPK atas kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). ”Bahwa penempatan TKI di luar negeri tidak didukung secara penuh dengan kebijakan yang utuh, komprehensif, dan transparan untuk melindungi hak-hak dasar TKI, dan kesempatan yang sama bagi setiap pemilik kepentingan. Hal ini juga tidak didukung dengan sistem yang terintegrasi dan alokasi sumber daya yang memadai guna meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.”

Laporan tersebut tidak mengejutkan. Berbagai persoalan selama ini telah menunjukkan lemahnya komitmen dan kinerja kedua instansi di atas untuk melindungi dan melayani buruh migran. Dari sini setidaknya ada empat catatan penting.

Pertama, hasil pemeriksaan BPK semestinya bisa mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan persoalan buruh migran, baik pada tingkat perbaikan kebijakan, perubahan cara pikir, maupun perbaikan kinerja pemerintah.

Kedua, hasil ini adalah rekomendasi penting bagi DPR yang saat ini tengah merevisi UU No 39/2004 sebagai payung hukum sistem penempatan dan perlindungan buruh migran agar tidak ada lagi celah terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Ketiga, menjadi dasar bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi kinerja Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala BNP2TKI yang terbukti gagal melindungi dan melayani maksimal para buruh migran.

Keempat, menegaskan hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sektor pelayanan publik tahun 2010 terhadap 33 instansi pemerintah yang menempatkan BNP2TKI pada posisi paling bawah (terburuk).

Karena itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI perlu segera mengintrospeksi kinerja mereka yang tidak signifikan memperbaiki mekanisme penempatan dan perlindungan buruh migran. Akibat kinerja buruk mereka, Migrant Care mencatat pada 2010 setidaknya ada 89.544 buruh migran Indonesia yang bermasalah di luar negeri, 1.075 orang di antaranya kehilangan nyawa.

Dampak buruk tak hanya dirasakan buruh migran dan anggota keluarganya, tetapi juga memengaruhi banyak pihak, seperti yang direpresentasikan oleh hasil laporan pemeriksaan keuangan BPK dan survei integritas KPK. Kalau tidak ada perubahan, ini berarti kita memang berhadapan dengan birokrasi yang bebal.

Meniscayakan evaluasi

Seperti diduga, respons Presiden SBY terhadap laporan BPK diwujudkan dengan membentuk tim terpadu. Padahal, sudah banyak tim yang dibentuk Presiden untuk merespons persoalan buruh migran dan terbukti tidak efektif, tetapi tidak ada evaluasi.

Maka, yang terpenting bagi pemerintah—dalam hal ini Presiden SBY—adalah segera mengevaluasi kinerja kementerian dan badan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan buruh migran, apalagi yang selama ini terbukti tidak dapat berperan maksimal. Sudah terlalu banyak pahlawan devisa kita yang menjadi korban kinerja buruknya birokrasi.

Jangan lagi wacana evaluasi kabinet hanya berdasarkan pada persoalan loyalitas partai koalisi pemerintah yang diragukan. Kini saatnya Presiden SBY melakukan evaluasi yang komprehensif dan benar-benar berdasarkan kinerja para pembantunya.

Evaluasi komprehensif itu diharapkan menghasilkan perbaikan untuk perlindungan warga negara yang bekerja di luar negeri. (Sumber: Kompas, 23 April 2011)

Tentang Penulis:
Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care


Moratorium dan Buruh Migran

Oleh Anis Hidayah

Hanya berselang dua hari setelah Presiden SBY membentuk tim penuntasan kasus Sumiati dengan menunjuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai ketua, kita kembali dikejutkan kabar yang tak kalah ekstremnya mengenai penganiayaan keji terhadap pembantu rumah tangga migran Indonesia di Arab Saudi.

Menurut kabar KBRI di Arab Saudi, jasad Kikim Komalasari ditemukan di tempat sampah di kota Abha, Arab Saudi. Diduga kuat Kikim merupakan korban penyiksaan dan pemerkosaan hingga meninggal dunia. Banyaknya luka dan lebam pada jasad itu menjadi bukti kuat bahwa korban meninggal dunia karena disiksa.

Hiruk-pikuk pemerintahan SBY-Boediono dalam merespons kasus Sumiati dan Kikim sama persis dengan yang pernah ditunjukkan pada kasus Ceriyati dan buruh migran lain apabila mengemuka di hadapan publik. Hingga kini kasus Ceriyati dan banyak kasus lain tak berpengujung dengan rasa keadilan bagi buruh migran.

Belum ada sanksi hukum bagi Ivone Sew, majikan Ceriyati, yang mungkin saat ini juga telah kembali mempekerjakan pembantu rumah tangga (PRT) migran dari Indonesia. Kita tak pernah tahu bagaimana sang majikan memperlakukan PRT yang baru.

Tidak adanya pola dan mekanisme baku dalam penyelesaian masalah buruh migran menegaskan, pemerintah masih reaktif menghadapi setiap persoalan buruh migran. Hingga kini, pemerintah belum memiliki mekanisme bantuan hukum yang permanen untuk semua negara tujuan buruh migran Indonesia. Hal ini sangat ironis mengingat terlalu banyak pelanggaran hak asasi buruh migran Indonesia di sejumlah negara.

Entah sudah berapa tim yang telah dibentuk SBY dalam merespons kasus-kasus buruh migran, tetapi tak dapat efektif menuntaskan kasus-kasus yang terjadi. Bahkan, tim gabungan tiga kementerian (Luar Negeri, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Hukum dan HAM) untuk pembelaan bagi ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati September lalu juga belum tampak nyata kinerjanya.

Kini, SBY kembali membentuk tim lintas kementerian untuk kasus Sumiati. Lalu bagaimana dengan Kikim, Nurhatin (disiksa hingga buta di Arab Saudi)? Sebuah berita yang dilansir Arab News (2/11) juga menyatakan ada satu PRT migran Indonesia yang akan dieksekusi mati di Arab Saudi setelah Lebaran Idul Adha. Hingga kini pemerintah belum melakukan validasi atas kebenaran berita ini.

Evaluasi menyeluruh

Derita luar biasa yang dialami Sumiati memang telah ditegaskan Presiden sebagai penyiksaan luar biasa dan di luar koridor perikemanusiaan. Jika kita tidak mampu memetik pelajaran dari kasus ini, maka sungguh sangat keterlaluan kita sebagai bangsa yang beradab dan berdaulat.

Setidaknya ada tiga poin utama yang harus jadi perhatian kita bersama. Pertama, kasus ini mestinya jadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan dan perlindungan buruh migran yang terbukti gagal memberikan perlindungan.

Evaluasi ini untuk melihat efektivitas keseluruhan kebijakan yang ada, baik UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, nota kesepahaman dengan sejumlah negara tujuan, maupun peraturan lain. Termasuk kinerja 18 instansi berwenang dalam penempatan dan perlindungan buruh migran tetapi tak efektif bersinergi.

Kedua, evaluasi terhadap kinerja legislatif secara menyeluruh, baik pada tingkat legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Tahun 2010, revisi UU No 39 Tahun 2004 telah jadi prioritas Prolegnas DPR. Akan tetapi, progres proses pembahasan belum tampak sama sekali. Bahkan, hingga kini DPR belum selesai membuat draf legal, padahal tahun 2010 tinggal sebulan.

Ditundanya pembahasan RUU PRT yang sejatinya prioritas 2010 juga pertanyaan besar dalam situasi di mana PRT migran Indonesia di sejumlah negara minim perlindungan. Tersendatnya penuntasan revisi MoU RI-Malaysia mengenai penempatan domestic workers yang sudah berjalan 1,5 tahun salah satunya karena Pemerintah Indonesia belum memiliki legislasi nasional untuk perlindungan PRT.

Ratifikasi konvensi buruh migran mestinya jadi concern bersama. Namun, ironisnya, ratifikasi ini tidak masuk dalam agenda Prolegnas DPR 2009-2014.

Ketiga, evaluasi terhadap kinerja kabinet, terutama menteri tenaga kerja dan menteri luar negeri. Terulangnya kembali kasus serupa dan tak hanya sekali bisa jadi pertimbangan bagi SBY untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya. Masyarakat menunggu ketegasan SBY untuk secara obyektif dan tegas memberikan penilaian terhadap kinerja kabinet yang terbukti lemah dan tak punya kompetensi layak.

Diplomasi tingkat tinggi

Melengkapi buruh migran dengan telepon seluler, seperti dinyatakan SBY pascarapat kabinet (19/11), layak menuai kritik. Persoalan buruh migran sejatinya persoalan kegagalan negara menyediakan lapangan kerja dan kegagalan melindungi warga negara di luar negeri. Inti dari persoalan ini: lemahnya perlindungan hukum, penegakan HAM, penegakan hukum, dan diplomasi pemerintah yang tak bisa dijawab dengan alat komunikasi.

Penyelesaian kasus Sumiati sesungguhnya menuntut diplomasi tingkat tinggi antarkepala negara. SBY semestinya menyatakan protes langsung ke Raja Arab Saudi atas penganiayaan keji terhadap Sumiati dan menuntut tanggung jawab untuk menuntaskan kasus ini melalui proses hukum yang fair. Hal ini sungguh lebih strategis di mata internasional daripada pejabat negara setingkat menteri mendatangi rumah korban. Meskipun hal ini juga tidak salah, mestinya para pejabat memiliki skala prioritas dalam menuntaskan kasus-kasus buruh migran.

Moratorium

Sepanjang 2010, Migrant CARE setidaknya mencatat 5.635 PRT migran Indonesia mengalami persoalan serius di Arab. Persoalan meliputi penyiksaan, kekerasan seksual, tidak digaji, kerja over-time, dan kerja tak layak. Terjadinya kasus-kasus tersebut, termasuk kasus Sumiati, tak relevan dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan PRT migran. Ini lebih karena lemahnya perlindungan hukum kedua negara dan masih kuatnya praktik perbudakan di Arab Saudi.

Kasus Sumiati harus jadi daya dorong bagi Indonesia dan Arab Saudi untuk segera membentuk kesepakatan bilateral bagi perlindungan PRT migran Indonesia. Dalam proses menuju ke arah itu, pemerintah harus segera menyatakan moratorium atau penghentian pengiriman buruh migran ke Arab Saudi dan menyatakan Arab Saudi zona merah karena terbukti tak menghormati HAM.

Untuk itu, moratorium tak sekadar dipahami sebagai sikap politik, tetapi harus jadi momentum evaluasi menyeluruh sehingga terjadi perubahan dan perbaikan bagi perlindungan buruh migran. (Sumber: Kompas, 24 Nopember 2010)

Tentang penulis:
Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE

Menghindarkan Ancaman Hukuman Mati

Oleh Anis Hidayah

Saat melihat mayat anaknya, Prayitno tidak mampu membendung perasaan. Pria berusia 51 tahun itu menciumi mayat anaknya, dan memanggil, “Tayib… Tayib… anakku.” Air matanya menetes di atas mayat Karno Marzuki, yang bernama asli Tayib (Tempo, 19 Januari 1991). Eksekusi mati terhadap Karno Marzuki alias Tayib di Malaysia menjadi duka yang mendalam bagi keluarganya. Satu tahun sebelumnya, 19 Januari 1990, Basri Masse terpaksa mengakhiri hidupnya di tiang gantungan setelah pemerintah Indonesia gagal mengajukan grasi kepada Kerajaan Malaysia.

Di Arab Saudi, Yanti Iriyanti, pembantu rumah tangga migran asal Cianjur (11 Januari 2008), terpaksa menghadapi eksekusi hukuman mati. Tak selembar surat pun yang mengabarkan eksekusi mati itu diterima keluarganya. Padahal Yanti meninggalkan lima anak yang masih kecil-kecil. Pada 2009, Darman Agustiri juga menjalani eksekusi mati di Mesir.

Gambaran eksekusi mati di atas jelas menjadi pertanda penting betapa perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati adalah mutlak, mengingat hak atas hidup adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Pada Desember 2009, Migrant Care cukup terkejut ketika membaca data di website Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur yang menyebutkan bahwa 345 warga negara Indonesia menghadapi kasus hukum pidana berat di Malaysia. Data yang bersumberkan dari KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan Interpol tersebut secara komprehensif menjelaskan WNI yang menghadapi pidana berat. Sebanyak 40 WNI di antaranya dituntut hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sisanya, 305 orang, dituntut hukuman mati. Dari mereka yang diancam hukuman mati tersebut, 19 orang bisa dihindarkan dari hukuman mati.

Bustaman dan Tarmidzi adalah bagian dari 345 WNI tersebut. Migrant Care, Kontras, dan INFID kemudian merilis data tersebut kepada masyarakat, sebagai upaya pendesakan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan upaya pembelaan terhadap Bustaman dan Tarmidzi serta ratusan orang lainnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Migrant Care, Kontras, dan INFID sesungguhnya hanya menyampaikan informasi yang telah dirilis oleh KBRI Kuala Lumpur pada 2009 mengenai 345 WNI yang menghadapi pidana berat di Malaysia.

Sayangnya, pemerintah justru terjebak dalam polemik angka-angka yang sesungguhnya bersumber pada satu muara. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri pada 23 Agustus 2010, mengumumkan bahwa hanya ada 177 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Lebih sibuk mempersoalkan angka-angka WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia menjadi cermin wajah diplomasi dan perlindungan pemerintah saat ini. Harus dicatat, nyawa manusia tidak cukup dihitung dengan hitungan angka-angka yang sangat matematis. Satu nyawa sekalipun, pemerintah harus melindunginya sebagai mandat konstitusi dari negara yang telah 65 tahun merdeka ini.

Vonis tetap yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Malaysia terhadap Bustaman dan Tarmidzi sejatinya bisa dihindari kalau saja KBRI sejak awal memberikan bantuan hukum. Sayangnya, KBRI baru mengesahkan pengacara pro bono ketika proses hukum sudah sampai pada pengadilan banding di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Misalnya kasus Abdul Jalil, yang dituntut hukuman mati atas pelanggaran terhadap Seksyen 39 (B) Akta Dadah Berbahaya 1952 atas kepemilikan 6.500 gram ganja. Sejak awal proses hukum, Abdul Jalil dibantu oleh temannya dengan disewakan seorang pembela, Encik Rakepal Singh. Atas kegigihan pembelanya, Abdul Jalil dijatuhi vonis hukuman penjara 14 tahun dan 10 kali cambuk serta terbebas dari hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Sementara itu, Bustaman dan Tarmidzi yang didakwa dengan kepemilikan narkoba yang jumlahnya hanya separuh dari yang dimiliki oleh Abdul Jalil, yakni 3.000 gram, tetap divonis hukuman mati.

Menghapus

The International Covenant on Civil and Political Rights menegaskan dan menjamin bahwa hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi yang wajib senantiasa dihormati dan dilindungi. Sebab, hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dan diganti dengan apa pun. Karena itu, penghapusan hukuman mati dalam sistem pemidanaan menjadi mutlak. Terlebih tidak jarang vonis hukuman mati diancamkan kepada mereka yang dengan terpaksa berbuat tindak pidana semata untuk mempertahankan diri (self defense), seperti yang selama ini banyak terjadi di kalangan buruh migran Indonesia.

Namun hingga kini pemerintah Indonesia masih memberlakukan hukuman mati dalam sistem hukum pidana dengan berbagai pertimbangannya. Hal ini jelas akan menjadi beban bagi pemerintah untuk mengupayakan pembebasan warga negara Indonesia dari hukuman mati di luar negeri.

Beban yang sama akan terus ditanggung pemerintah Indonesia ketika meminta Malaysia dan negara-negara tujuan untuk memberikan hak-hak buat pembantu rumah tangga migran Indonesia. Selama pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi untuk itu, tampaknya hal tersebut hanya akan menjadi mimpi yang tak akan menjadi nyata. Hingga kini Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga masih belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Diplomasi

Tanggal 17 Maret 1995 adalah hari ketika seorang buruh migran asal Filipina, Flor Contemplacion, akan dieksekusi mati di Singapura. Eksekusi hanya tinggal menunggu waktu. Namun dengan upaya diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan langsung oleh Presiden Filipina Fidel Ramos, yang mengirim surat kepada Perdana Menteri Singapura Ong Teng Cheong, akhirnya eksekusi mati urung dilaksanakan. Belum lama ini, pemerintah Australia juga dengan berbagai cara melakukan pembelaan terhadap warga negaranya yang divonis hukuman mati di pengadilan di Bali.

Di Indonesia, sejatinya hal yang sama pernah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur melakukan upaya diplomasi tingkat tinggi untuk menyelamatkan nyawa Zaenab, yang telah divonis hukuman mati di Arab Saudi. Gus Dur, sebagai kepala negara, melakukan komunikasi langsung dengan Raja Arab Saudi untuk meminta penundaan eksekusi hukuman mati. Pembantu rumah tangga migran tersebut akhirnya untuk sementara dapat diselamatkan dari tiang gantungan.

Kegagalan diplomasi dalam membela dan membebaskan Basri Masse, Marzuki Karno, Yanti Iriyanti, dan Darman Agustiri dari hukuman mati sudah semestinya menjadi pelajaran yang berharga untuk upaya pembebasan Bustaman dan Tarmidzi serta ratusan orang lainnya. Dan kegigihan Fidel Ramos, Perdana Menteri Australia, dan Presiden Gus Dur harus menjadi referensi bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak segan-segan melakukan diplomasi tingkat tinggi buat membebaskan Bustaman dan Tarmidzi di negeri serumpun yang cukup sering melecehkan kedaulatan kita itu.

Ke depan, pemerintah Indonesia harus memprioritaskan pendidikan hukum yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan pra-pemberangkatan bagi buruh migran Indonesia. Sehingga buruh migran Indonesia memiliki kesadaran tentang sistem hukum negara tujuan, terutama yang masih memberlakukan hukuman mati. (Sumber: Koran Tempo, 16 September 2010)

Tentang penulis:
Anis Hidayah, Executive Director of Migrant Care; Member of Executive Committee of Migrant Forum in Asia



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.325.360 hits
Maret 2020
S S R K J S M
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031