Posts Tagged 'Abdul Wahid'

Satu Negeri untuk Semua

Oleh Abdul Wahid  

Banyak yang harus diberi catatan perjalanan bangsa sepanjang 2016. Salah satunya menyangkut banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ini antara lain sering dilakukan sekelompok orang yang menghadirkan teror terhadap sesama. Pemeluk agama lain masih belum diperlakukan sebagai subjek demokratis yang mempunyai hak konstitusionalitas.

Tahun 2016 banyak teror atau ancaman di tengah masyarakat yang menyuratkan kondisi disharmoni antara pemeluk agama satu dengan lainnya.

Potret realitas memang memprihatinkan. Teror tidak pernah benar-benar sepi dari republik ini. Masih ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak menyukai atmosfir kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang damai.

Mereka memproduk teror dengan cara meledakkan diri atau menciptakan “horor”  terhadap publik yang mengakibatkan tereliminasinya HAM seperti hak kedamaian  atau bebas dari ketakutan.

Ledakan bom bunuh diri di Mapolres Solo, teror di Gereja Katolik Stasi Santo Yoseph Medan,  dan peledakan gereja di Samarinda beberapa waktu lalu yang mengakibatkan seorang bocah meninggal dunia, adalah beberapa sampel.

Ini menununjukkan,  masih ada sejumlah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencabik-cabik HAM, khususnya hak pemeluk agama lain.

Khusus kasus di Solo, pelaku  meledakkan diri di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Markas Kepolisian Resor Kota Solo (Surakarta).

Kepala Kepolisian Resor Kota Solo Komisaris Besar Ahmad Luthfi mengatakan, pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri sempat masuk ke Mapolresta Solo.

Namun karena menemui jalan buntu, dia putar balik dan mengucapkan kalimat syahadat. Petugas sempat mengejar pelaku. Namun sebelum sempat bertanya, pelaku merogoh saku jaket dan kemudian bom meledak.

Ucapan kalimat syahadat yang disampaikan pelaku bom bunuh diri di Mapolres Solo itu dapat diinterpretasikan bahwa pelaku didikan organisasi teroris. Dia didoktrin menjadikan agama sebagai tameng pembenaran teror.

Kalimat syahadat menjadi pertanda pelaku dalam ideologi dan doktrin agama yang dikembangkan di lingkungan organisasi terorisme bukan hanya kejahatan melawan kemanusiaan (crime againt humanity),  tapi juga perintah agama atau bagian dari misi dakwah yang wajib ditegakkan.

Pemahaman pelaku dan kelompoknya membuka mata kita bahwa di negeri ini masih ada sekelompok menghalalkan radikalisme, bunuh diri, pembunuhan dan pembantaian orang lain sebagai “madzhab” yang direlasikan dengan agama (Islam).

Masih adanya sekelompok orang yang “bermadzhab” seperti itulah yang membuat wajah Islam tidak lekang dari tuduhan sebagai agama yang menoleransi radikalisme, terorisme, dan pelanggaran HAM.

Berdosa Besar

Islam dianggap telah berdosa besar karena telah melahirkan pemeluk yang “sesat pikir” dan sikap dalam mengimaninya. Atau setidak-tidaknya menjadi sumber  terproduksinya pemeluk yang berafiliasi pada radikalisme atau terorisme.

Menjadi tugas komunitas Islam inklusif dan penggelora cinta universalitas, Islam tidak membenarkan syahadat untuk melabeli gerakan terorisme. Islam bukanlah agama yang menoleransi radikalisme guna mewujudkan “pengislaman” di muka bumi.

Kehadiran pemeluk agama lain atau sejumlah faksi (madzhab) dalam Islam bukanlah objek untuk “diislamkan” secara paksa sesuai dengan pemahaman agama atau penafsirannya. Islam mengajarkan demokratisasi dan keragaman, bukan penyeragaman.

Sayang, di negeri ini, masih banyak  orang mengedepankan kebencian terhadap pemeluk agama lain atau sesama pemeluk yang berbeda madzhab.

Semestinya, keragaman dalam beragama tidak lagi menjadi masalah, apalagi alas an menciptakan radikalitas pada pemeluk agama lainnya. Keragaman merupakan realitas historis yang tidak bisa ditolak pemeluk agama mana pun.

Radikalisme sebagai cara berjihad. Dalam pemahamannya, instrumen negara seperti aparat kepolisian bisa ditempatkan sebagai “target” yang dihukum atas kesalahannya dalam memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama lain.

Seharusnya setiap kelompok pemaksa sadar, setiap pemeluk agama negeri ini dijamin UU secara konstitusional. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Pasal 28E ayat (2) berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2), negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Garis konstitusi itu sudah sangat jelas. Di negara ini setiap orang berhak secara bebas menjalankan ajaran agamanya baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, maupun keyakinan lainnya.

Di sini tidak boleh ada gerakan mengislam atau memaksakan kehendak dengan cara mengancam, merusak, dan menyebarkan teror. Ini berarti kesamaan hak beragama  dijamin. Negeri ini bukan milik sepihak saja. Indonesia adalah satu untuk semua.

Kalau institusi negara saja sampai kebobolan dalam memproteksi diri dari serangan terorisme atau segala bentuk praktik radikalisme, bagaimana mungkin mereka bisa memproteksi pemeluk agama.

Tantangan ke depan gerakan pemeluk agama yang menghalalkan radikalisme boleh jadi lebih dahsyat. Makanya cinta tanah air dan kedamaian harus digelorakan di antara kaum muda.

Generasi muda wajib dicerdaskan pemahaman agamanya dengan merestorasi konstruksi logika yang telah dirasuki radikalisme.

Mereka harus diajarkan mencintai sesama. Sesama  harus diperlakukan sama dengan perlakukan terhadap diri sendiri. ( Sumber: Koran Jakarta, 21 Desember 2016)

Tentang penulis: 

Abdul Wahid  Penulis Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Iklan

Predatorisme Kedamaian Publik

Oleh Abdul Wahid

PROF JE Sahetapy (2002) pernah mempertanyakan mengapa bangsa yang katanya berbudaya, berbudi luhur, ramah, tamah, sopan, santun, religius, tolong-menolong, gotong royong, dan lainnya ini berubah menjadi bangsa atau masyarakat yang homo homini lupus.

Anarkistis, brutal, dan hampir seluruh bidang kehidupan serta strata. Gugatan yang diajukan Sahetapy itu dapat terbaca dalam kasus seringnya sekelompok orang menciptakan demo atau aksi yang bercorak radikalistis. Mereka memproduksi gerakan antikedamaian dan kerukunan.

Mereka jadikan kekerasan atau disharmoni publik sebagai opsi utama. Demonstrasi yang digelar Front Pembela Islam (FPI), misalnya, merupakan demonstrasi atau gerakan masif yang paling sering terjadi, yang berpola mendestruksi kedamaian publik.

Mereka membikin pola-pola predatorisme sehingga kondisi di tengah masyarakat terbentuk menjadi atmosfer hororisme.

Memang faktanya, di tengah masyarakat masih demikian sering kita jumpai sepak terjang sekelompok orang atau organisasi yang suka menggunakan cara-cara keji dan tidak berkeadaban untuk ‘menghakimi’ orang lain.

Mereka gampang menjerumuskan diri menjadi pendestruksi atau ‘predator’ yang mesti mendestruksi hak-hak sesama, seperti hak-hak keselamatan dan kedamaian.

Bangunan kehidupan kemasyarakatan dan kebernegaraan dikoyak oleh egoisme dan dehumanisme. Mereka bahkan potensial melakukan praktik-praktik ketidakadaban yang bersifat meluas ketika posisi orang lain semakin ditempatkan dalam kemutlakan sebagai objek yang berhak untuk ‘dihabisi’.

Ada suatu pesan moral dalam kitab klasik Durratun Nashihin yang ditujukan pada orang-orang yang sedang bertikai dan bermusuhan,

“Apakah kau telah berlaku baik pada mereka yang berlaku buruk padamu? Apakah kau marah pada orang-orang yang menganiayamu? Apakah kau ajak bicara orang-orang yang telah meninggalkanmu? Apakah telah kau hubungi dan memulai silaturahim orang-orang yang telah memutuskan silaturahimnya padamu?” Pesan itu menjadi kritik yang bersifat menyejukkan terhadap bangunan persaudaraan kita.

Kita yang hidup di bumi pertiwi ini sepertinya sangat sering tidak menjadi ‘kita’, yakni gampang berseteru, hidup berhadapan, dan merasa tak berada dalam satu bangunan ‘rumah’ yang mengukuhkan jiwa keindonesiaan.

Mereka yang memutlakkan demontrasi dan radikalisme layak distigma gagal menikmati pelayaran sebuah ‘kapal besar’ yang mengiklimkan sikap saling menyayangi, memberdayakan, dan menjunjung tinggi fundamentalnya kebutuhan atas harmonisasi publik.

Mereka layak digolongkan sebagai komunitas yang sedang berlayar tanpa kompas yang mengarahkan pada kiblat yang benar, menyelamatkan, dan membahagiakan.

Mereka menjadi cermin dari suatu bangunan bangsa yang memiliki segolongan orang gampang marah, rentan mengalirkan darah, atau mudah tergiring dalam permusuhan yang tak kenal titik nadir.

Rasa cinta sedang atau telah direduksi dan digagalkan menjadi kekuatan yang menabur cahaya bagi sesama di bumi pertiwi ini.

Etos persaudaraan terkoyak dan mendekati zona degradasi kebersamaan. Di antara mereka lebih terbius memasuki poros penahbisan keserakahan, arogansi, kekejaman, kebiadaban, atau berbagai pola predatorisme.

Disharmonisasi secara masif terbentuk akibat tangan-tangan kotor yang demikian sering dipanglimakan di tengah masyarakat oleh kelompok penahbis kekerasan sebagai opsi utama. Mereka giat menghakimi mayoritas masyarakat Indonesia yang mencintai kedamaian.

Mereka hanya utamakan kepentingan eksklusifisme dan bukan kepentingan makro bangsa. Mereka itu cermin kelompok yang gagal membina dan menghumanisasikan diri karena masih lekat menjatuhkan opsi egoisme sektoral dan kelompok, merasa paling bertuhan, dan mengabsahkan klaim kebenaran tanpa memberi ruang bagi yang lain untuk berbeda dan berdemokrasi.

Mereka itu mematikan atau mendegradasi apa yang disebut Anshari Thayib ‘paradigma kemanusiaan’ (an-naz’ah al-insaniyah).

Apa yang mereka lakukan telah mengakibatkan tercerabutnya dan bisa punahnya komitmen persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan.

Jika mereka terbiarkan, bukan tidak mungkin mereka bisa semakin gigih saling menabur kebrutalan untuk sesama. Dalam doktrin Islam, sejatinya setiap hari dan momentum, kita atau mereka berkewajiban merajut persaudaraan yang terkoyak dan ‘terganggu’. Allah SWT selalu menyediakan momentum bagi setiap segmen bangsa untuk menjalin dan menyejarahkan ‘rumah rekonsiliasi’.

Sekat-sekat yang selama ini terbentuk akibat anyaman friksi logis berpolitik atau berideologi sekalipun harus bisa disembuhkan (dicairkan).

Pencairan keadaan supaya progresif dan kondusif, serta humanistis harus kita wujudkan bersama. Kondisi chaos, ketidakadilan, dan ketidakadaban (radikalisme) terhadap elemen masyarakat harus disudahi.

Ketidakharmonisan masyarakat akibat ulah segolongan orang yang berlaku zalim secara struktural harus direstorasikan dengan cara menghentikan pola-pola anarkisme, radikalisme, atau predatorisme.

Upaya tersebut dapat merekonstruksi makna persaudaraan kebangsaan tidak hanya terbatas dalam ranah individual, tetapi juga ranah sosial, kultural, dan struktural.

Berbagai dimensi ini bisa saja dimasuki setiap elemen yang menjadi subjek sejati keindonesiaan manakala mereka dan kita memang mempunyai komitmen untuk mewujudkannya.

Di hadapan sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa ganjil yang akan terjadi di akhirat kelak. Katanya, “Ada serombongan orang yang pakaian dan wajahnya tampak bersinar dan bercahaya. Mereka ini mengundang rasa takjub para nabi dan pejuang yang mati sahid.”

“Siapakah mereka yang mendapat keistimewaan di hari perhitungan itu?” tanya sahabat-sahabatnya. “Mereka merupakan kumpulan orang-orang yang semasa di dunia telah menjalin persaudaraan yang suci, tak dijangkiti sifat dengki, amarah, dendam, sakit hati, saling menyakiti dan menzalimi yang lain dengan tangannya.”

Hikayat tersebut mengajarkan agar sesama manusia tak menghalalkan sifat kedengkian, dendam, apalagi mempredatorisme sesamanya.

Sifat predatorisme harus steril dari bangunan persaudaraan kebangsaan, sedang sifat-sifat mulia harus selalu dimenangkan dan diprogresifkan supaya antarsesama di republik ini bisa saling menerima dengan kebeningan nurani.

Pesan kenabian itu juga mengajak setiap komponen bangsa untuk menempatkan sifat-sifat terpuji sebagai ‘pakaian’ yang menjaga aurat diri, sesama, dan bangsa.

Sifat inilah yang dapat menghantarkan dirinya sebagai pemenang sejati (muflihun) di hadapan Allah. Kemenangan sejati ditentukan model pergaulan kemasyarakatan dan kenegaraan yang dikonstruksinya.

Itu artinya kebahagiaan (harmoni) di hadapan Tuhan nanti akan bisa ditunaikan bilamana manusia mampu mengonstruksi persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaannya dengan cinta.

Cinta inilah yang dapat memediasi dan mengintegrasikan perbedaan etnik, ketaksepahaman visi, dan disparitas kepentingan golongan.

Kemenangan itu tentu saja menjadi bagian dari wujud bangunan persaudaraan manusia di dunia yang telah diimplementasikan. “Tak disebut beriman di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri.”

Demikian penegasan Nabi Muhammad SAW yang mengajak manusia untuk selalu merajut dan membugarkan persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaannya dengan cinta.

Hadis tersebut juga menggariskan bahwa ideologi ‘cinta’ yang diajarkan Nabi merupakan doktrin melintas batas sekat sosial, kultural, agama, individual, struktural, dan lain sebagainya, yang berporos pada kepentingan universal.

Manusia yang terikat dalam doktrin ini dibebani kewajiban untuk mengalahkan setiap pola-pola predatorisme guna mewujudkan kedamaian publik. ( Sumber: Media Indonesia, 04 November 2016)

Tentang penulis:

Abdul Wahid Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Islam Malang,Pengurus Pusat APHTN-HAN

 

Mengawal Independensi Tito

Oleh Abdul Wahid

Hampir pasti Komjen (Pol) Tito Karnavian menjadi Kapolri karena Presiden Joko Widodo hanya mengajukan satu nama ke DPR dan fit and proper test berjalan lancer. Masalahnya apakah nantinya Komjen Tito Karnavian benar-benar kapabel dalam menjalankan peran besarnya sebagai nahkoda Polri?
Pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo menilai Komjen Tito Karnavian pilihan terbaik dari sembilan jenderal bintang tiga Polri. Ia berseloroh, ada pejabat yang dikenal oleh rekan-rekannya dan publik sebagai orang baik, namun terlibat kasus korupsi dan diproses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suka atau tidak saat ini dalam memilih calon Kapolri diupayakan yang terbaik meski dari pilihan yang terburuk.

Pernyataan itu menunjukkan, mencari sosok pemimpin di negeri ini tidak gampang. Sebab banyak elitis bermental busuk atau minimal terindikasi menyalahgunakan kekuasaan, sehingga tidak layak memimpin lembaga strategis. Tokoh muslim Syafi’i Maarif menyebut, di negeri ini memang banyak penegak hukum bermental buruk alias busuk. Tapi tetap ada aparat berintegritas atau berkomitmen tinggi terhadap profesinya.

Dalam hidup berbengsa dan bernegara, kita harus optimistis. Kondisi buruk dan busuk hampir di seluruh lapisan masyarakat tidak boleh membuat putus asa atau kehilangan daya untuk mencari sosok terbaik guna memimpin negeri. Pencarian Presiden Jokowi terbukti menemukan hasil baik seperti pada diri Komjen Tito Karnavian sebagai kader yang dinilai berintegritas untuk memimpin Polri.
Yang terpenting dan perlu dipahami semua pihak, peran yang diemban Tito dalam menahkodai Polri tidaklah mudah. Independensinya sebagai Kapolri benar-benar dipertaruhkan. Bukan semata karena Tito akan berhadapan dengan senior-senior yang dipimpin, tetapi juga penanganan kasus korupsi masih numpuk.

Perkara korupsi memang masih menumpuk di Polri. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, misalnya, menyarankan agar pengganti Jenderal Badrodidin Haiti dapat lebih mengedepankan pemberantasan korupsi. Contoh, untuk saat ini saja di Badan Reserse Kriminal Polri, setidaknya terdapat 20 pekerjaan rumah kasus korupsi belum terselesaikan. Beberapa di antaranya seperti kasus kondensat, Pertamina Foundation, pengadaan UPS, hingga korupsi di PT Pelindo.

Sebagai bagian dari pilar penyelenggaraan sistem peradilan pidana, kepolisian juga mendapat amanat menangani kasus-kasus korupsi. Konstruksinya akan kuat di tangan penyidik independen. Ketika penyidik Polri independen, sangat mungkin kasus-kasus yang menumpuk bisa diselesaikan. Independensi akan lebih mempercepat terwujudnya penyelenggaraan criminal justice system terhadap kasus korupsi.

Suparman Marzuki menyebut, independensi merupakan prinsip berbasis kepercayaan yang berfungsi sebagai proteksi terhadap institusi maupun seorang pemegang kekuasaan yudikatif sebagai penegak keadilan dari kemungkinan intervensi atau pengaruh pihak-pihak berkepentingan. Hal ini agar peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar

Sebagai Kapolri, Tito wajib menjaga independensi. Segala bentuk kekuatan, mulai dari senior maupun pihak-pihak lain yang bermaksud mempengaruhi kinerjanya dalam mengungkap kasus korupsi harus ditolak. Kondisi dunia peradilan secara umum bobrok akibat pilar-pilar hukum gagal menjaga kewibawaannya. Tidak sedikit di antara mereka gagal karena menyalahgunakan amanat.

Tantangan
Amanat yang harus diemban secara konsisten dan independen adalah sebagai pemberantas perkara korupsi, namun ternyata di balik itu, statusnya sebagai pemberantas ternyata harus menjadi objek yang diberantas. Pemberantas koruptor yang jadi koruptor inilah yang masih menjangkiti penyelenggaraan criminal justice system.

Tito mesti akan menghadapi beragam elitis baik dari luar maupun dalam kepolisian bilamana secara transparan dan nondiskriminatif menegakkan criminal justice system. Dari ranah itulah, Tito bukan tidak mungkin akan menghadapi “pertarungan” sengit. Kekuatan “tangan-tangan gaib” yang berada di balik kasus korupsi tentu tidak akan membiarkan Tito menjaringnya. Mereka ini boleh jadi mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengalahkan Tito.

Menghadapi kondisi itu, tugas masyarakat, khususnya kalangan akademisi untuk mengawalnya. Tito tidak boleh dibiarkan sendirian melawan “koruptor” yang sejatinya adalah “teroris” yang sangat keji terhadap bangsa ini. Setiap elemen masyarakat, berkewajiban untuk tidak membiarkan Tito berjuang sendirian melawan koruptor.

Pendampingan publik itu akan bermanfaat bukan hanya demi menyehatkan bangsa ini dari jarahan dan “jajahan” koruptor, tetapi juga akan membuat Polri mengedukasikan dirinya supaya menjadi lembaga penegakan hukum yang kuat dan berwibawa.

Kimiawan kenamaan Albert Einstein pernah mengingatkan “dunia ini menjadi semakin tidak aman dihuni, bukan karena ulah penjahat, tetapi akibat sikap kita yang membiarkan kejahatan berjaya. Pendapat Einstein ini secara tidak langsung mengkritik secara radikal kinerja aparat kepolisian agar lebih keras lagi menekan kejahatan. (Sumber: Koran Jakarta, 24 Juni 2016).

Tentang penulis:
Abdul Wahid, Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Dari Sutherland ke Abu Sayyaf

Oleh Abdul Wahid

TERORIS terus memberikan ‘pelajaran’ baru bagi Indonesia. Kali ini negara kita digegerkan dengan penyanderaan sepuluh warga negara Indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya.
Sebagaimana disampaikan bahwa pada Senin (28/3), Kementerian Luar Negeri menerima informasi awal dari sejumlah pihak mengenai adanya 2 kapal berbendera Indonesia yang dibajak, dan 10 WNI awak kapal yang disandera di perairan Filipina. Kelompok ini meminta tebusan kepada Indonesia 50 juta peso (senilai Rp15 miliar). Meski belum menyetujui permintaan itu, pemerintah segera melakukan koordinasi dengan Filipina.

Terlepas bagaimana akhir cerita dari pembajakan tersebut, yang jelas teroris telah demikian sering memberikan pelajaran pada bangsa ini, khususnya aparat keamanan. Kali ini giliran kelompok Abu Sayyaf yang selama ini dikenal cukup membahayakan, membuktikan dirinya mampu menunjukkan kekuatan.
Perlu kita ketahui, bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun dari National Counter Terrorism Center (NCTC) Amerika Serikat, Abu Sayyaf merupakan kelompok militan Islam yang dibentuk pada 1990-an dengan dana bantuan mantan pemimpin Al-Qaedah Usamah bin Ladin.

Kelompok Abu Sayyaf itu bermarkas di Mindanao Barat atau Maluku besar, Filipina Selatan dan mendeklarasikan Mindanao Barat sebagai negara Islam merdeka. Kelompok ini memang dikenal dengan aksi brutalnya, seperti pengeboman, pembunuhan, pemerasan, dan penyanderaan.
Kekejaman yang dilakukan oleh teroris kelompok Abu Sayyaf memang identik dengan yang dilakukan oleh Islamic State (IS). Tidak salah jika ada yang menyebut bahwa Abu Sayyaf itu sejatinya kepanjang¬an tangan dari IS. Akibat kekejaman kelompok Abu Sayyaf misalnya, pada 2014 pemerintah Filipina pernah menembak mati 12 anggota kelompok teroris ini di Pulau Basilan, Filipina Selatan, (900 km di selatan ibu kota Manila). Serangan dilakukan pemerintah Filipina guna menghabisi pemimpin kelompok Al-Qaedah itu, yang beberapa waktu sebelumnya sudah menculik dan memenggal kepala warga.

Filipina memang sudah beberapa kali mendapatkan pelajaran dari kelompok Abu Sayyaf. Kondisi mencekam dan penuh kekhawatir¬an pernah dialami Filipina akibat banyaknya turis asing yang diculik teroris. Pada April 2000 kelompok militan ini menculik 21 orang, 10 di antaranya warga negara Malaysia, di sebuah penginapan di Filipina Selatan. Pada 2001 kelompok ini juga membunuh 3 warga negara AS dan 17 warga Filipina di Palawan. Kelompok Abu Sayyaf ini juga pernah menyandera salah seorang warga Australia selama 15 bulan.

Harga diri

Kendati rekam jejak kelompok itu cukup ganas, pemerintah Indonesia optimistis mampu membebaskan 10 WNI. Memang soal pembayaran tebusan, masih terjadi pro-kontra. Ada pakar menilai, terlalu rendah harga diri bangsa Indonesia jika memenuhi permintaan tebusan kelompok militan Abu Sayyaf.
Kelompok yang menolak pembayaran sandera ini bahkan memberikan contoh, Indonesia sudah banyak pengalaman menangani penyanderaan, yang salah satunya ialah operasi Woyla ketika pesawat Garuda Indonesia dibajak oleh kelompok teroris yang menyamar sebagai penumpang.

Dari kelompok yang menyetujui di antaranya berpendapat, apa artinya besaran jumlah uang yang dikeluarkan negara dibandingkan dengan keselamatan atau hak hidup warga. Di ranah ini, pemerintah dikritik keras oleh komunitas peduli HAM supaya tidak mempertaruhkan nyawa warga negara hanya demi uang.

Di luar pro-kontra mengenai uang tebusan demi sandera, apa yang dilakukan kelompok teroris Abu Sayyaf, haruslah dijadikan pelajaran istimewa, khususnya kalang¬an aparat keamanan, baik kepolisian (Densus 88) maupun TNI. Para teroris akan terus mengembangkan pelajarannya atau keilmuannya untuk terus-menerus digunakan menguji bangsa ini.Di dunia ini, segala aktivitas, termasuk kriminalitas ditentukan lewat proses pembelajaran. Keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat dievaluasi pada sisi kualitas pembelajarannya.

Objek pembelajaran

Kriminolog kenamaan Edwind Sutherland, yang menelorkan teori ‘pembelajaran kriminal’ mengingatkan masyarakat bahwa terjadinya kejahatan di tengah masyarakat bukan disebabkan faktor hereditas (keturunan), tetapi oleh kepintaran seseorang atau sekelompok orang untuk menempatkan keadaan, sikap dan perilaku masyarakat sebagai objek yang dipelajarinya.
Dalam ranah ‘pembelajaran terorisme’ seperti dari kelompok Abu Sayyaf, menjadi gayung bersambut ketika objek yang hendak dikriminalisasikannya, ternyata memberikan peluang anomali sehingga semakin memperlancar dan menyukseskan pembelajarannya.

Itulah yang membuat Sutherland tidak sepaham dengan kriminolog konvensional yang menyebut kalau kejahatan di masyarakat berhubung¬an dengan problem kemiskinan atau ketidakberdayaan ekonomi (economical empowerless). Artinya, yang membuat kehidupan masyarakat berwajah karut-marut oleh kriminalitas bukan disebabkan orang miskin, melainkan akibat orang pintar yang berkeinginan mengaplikasikan kepintaran (kelicikan).

Sutherland tidak menempatkan orang miskin sebagai ‘aktor’ kriminalitas. Sebaliknya kelompok terpelajarlah yang diposisikan punya andil besar dalam mencetuskan dan memproduksi kejahatan-kejahatan berat seperti terorisme. Kalau orang miskin berbuat jahat, korbannya berstandar minimalis. Sementara kalau kelompok mapan dan terpelajar yang berbuat jahat, akibatnya sangat makro bagi kehidupan bangsa.

Dalam kasus terorisme pun demikian, kalau aktor dalam kasus teroris tidaklah berasal seseorang atau sekelompok orang terpelajar, terdidik, dan terlatih dengan baik, tentulah tidak akan sampai teroris bisa menjalankan roda organisasi¬nya dengan rapi dan berkelanjutan.
Terbukti, meski di satu tempat bisa dibongkar aktivitas terorisme, ternyata teroris muncul dengan cara melakukan penyanderaan. Kepintaraan dan ‘uletnya’ teroris dalam penggalian dana seperti dalam kasus penyanderaan ini, juga mengindikasikan kalau sejatinya teroris sudah berhasil membentuk sel di mana-mana, atau sukses merekrut dan mendidik kader dengan ‘pembelajaran’ segala modus barunya.

Hasil penelitian psikolog Sarlito Wirawan (2010) terhadap 44 ta¬hanan dan narapidana perkara teroris menyebutkan bahwa ideologi yang dianut mereka (teroris) sudah terbilang ‘harga mati’. Prinsip ini khususnya dianut oleh napi/tahanan papan atas dalam aktivitas gerakannya atau mantan napi terorisme atau siapa pun yang jadi teroris ‘berharga mati’ sehingga saat berelasi dengan target, mereka pantang surut.

Temuan itu setidaknya mengingatkan kita tentang betapa militannya seseorang atau sekelompok teroris dalam mempertahankan keyakinan, ideologi, atau kebenaran yang dipelajarinya. Meski gerakannya dianggap sebagai kekuatan kiri dan subversif, yang berpola menghancurkan dan menghadirkan atmosfer kaos serta penderitaan massal, tetapi mereka tetap meyakini kalau gerakan radikalistik-destruktifnya berada di jalur kebenaran. Dengan kondisi ini, seharusnya kita pun menempatkan gerakan teroris ini sebagai objek pembelajaran.(Sumber : Media Indonesia, 2 April 2016).

Tentang penulis :
Abdul Wahid, Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Program Pascasarjana Unisma Malang

Jangan Biarkan Koruptor Berulah

Oleh Abdul Wahid

Setiap elemen bangsa yang berkomitmen pada terwujudnya kepentingan besar Indonesia tentulah mengidealisasikan kalau di tahun 2016 akan lebih baik dibandingkan tahun 2015. Salah satu kepentingan besar bangsa yang diidealisasikan adalah berkurangnya penyakit yang selama ini banyak disebut oleh para pakar sudah membudaya, yakni korupsi.

Kalau penyakit penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) ini bisa terminimalisasikan maka kepentingan fundamental rakyat seperti kesejahteraan, egalitarianisme edukasi, akan bisa terwujud.
Harapan terhadap terwujudnya kepentingan fundamental itu logis, pasalnya kerugian akibat korupsi tergolong spektakuler. Misalnya selama tengah tahun pertama 2015, ICW memantau 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus-kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah dan potensi suap sebesar 457,3 miliar rupiah.

Kasus-kasus tersebut paling banyak ditangani oleh Kejaksaan sebanyak 211 kasus (potensi kerugian negara 815 miliar rupiah dan potensi suap 550 juta rupiah), Kepolisian menangani 86 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 310 miliar serta nilai suap sebesar 72 juta rupiah, KPK menangani 11 kasus (potensi kerugian negara 106 miliar rupiah dan potensi suap 395 miliar rupiah).

Baru setengah tahun di 2015, koruptor sudah menunjukkan “kinerja’ kriminalitasnya secara spektakuler. Kalau ini diestimasikan dengan sisa waktu tahun 2015, maka kerugian yang ditimbulkan oleh koruptos jelas lebih banyak lagi.

Itu menunjukkan, bahwa koruptor telah mengeroposi uang negara dalam jumlah trilyunan rupiah. Satu tahun perjalanan koruptor, telah “menggarong” uang negara trilyunan rupiah.

Ulah kotuptor itu tidak boleh dibiarkan. Perang terhadap koruptor harus bermodus perang bubat atau model pemberangusan dengan mengerahkan segala kemampuan. Segala usaha wajib ditunjukkan untuk memeranginya. Tidak boleh ada kata santai, menunda, atau setengah hati untuk korupsi.

Mahatma Gandi pernah berpesan, You may never know what results come of your action, but if you do nothing there will be no atau “Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang anda lakukan, tetapi jika anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapatkan hasil”.

Pesan itu sebenarnya mengingatkan pada setiap orang atau pengemban lembaga strategis negara supaya tidak suka menyerah dalam menjawab tantangan, dan sebaliknya berusaha menunjukkan kemampuan dirinya untuk melahirkan sejarah, baik bagi diri maupun masyarakat dan bangsanya.

Kata kunci yang disampaikan Gandhi itu terletak pada “usaha” atau pewujudan “kinerja”, yang mengajak pada setiap manusia di bumi, apalagi yang jelas-jelas mempunyai kapabilitas moral, agama, skill, atau keistimewaan lainnya demi tejadinya perubahan besar, khususnya perubahan dari kondisi yang membebani masyarakat menjadi atmosfir yang mencerahkan masyarakat.

Salah satu kata yang layak dijadikan sebagai tema kampanye etik dan yuridis di tahun 2016 nanti, adalah kata “usaha” maksimal, khususnya “usaha” dari kalangan elite strategis bangsa untuk menghabisi koruptor.

Upaya maksimal itu juga dapat diidentikkan dengan “perang bubat” atau perlawanan habis-habisan terhadap koruptor. Koruptor tidak boleh didiamkan, apalagi sampai diamini “kebajinganannya”

Korupsi di negeri ini benar-benar “membumi” sehingga perang untuk mengalahkannya pun wajib totalitas, pasalnya banyak lobang basah tersedia bagi siapapun yang mencoba mendisain dirinya menjadi bibit-bibit koruptor yang “profesional”.

Setiap elemen negara boleh saja mengaktifkan diri dalam diskursus secara teoritis tentang makna penyalahgunaan kekuasaan atau malversasi struktural dan unsur-unsurnya, serta sifat-sifat korupsi, akan tetapi penguatan ide-ide cerdas ini saja belum cukup untuk membabat menjamurnya korupsi.

Yang diperlukan di tahun 2016 adalah ranah das sein yang berisi perang berkelanjutan dan membara untuk memusuhi “bajingan berdasi” itu. Masalahnya, benarkah kita ini sungguh-sungguh menjadikan penyalahgunaan kekuasaan atau praktik malapraktik jabatan sebagai obyek perang bubat?

Pertanyaan lain yang menggugat kita, tidakkah penyimpangan kekuasaan masih kita jadikan sebagai “sahabat” setia untuk memperkaya diri atau membesarkan pundi-pundi kekayaan?

Bukankah selama ini peringkat “prestasi” korupsi kita masih tidak mau kalah dengan sejumlah negara lain yang rapor korupsinya terbilang spektakuler? Bukankah kita masih menyukai praktik penyelenggaraan kekuasaan yang bervirus memudahkan jalan berkorupsi daripada menutup lubang-lubang yang meniscayakan terjadinya korupsi?

Gugatan tersebut berangkat dari gampangnya ditemukan sejumlah atau modus operandi penyelingkuhan kekuasaan yang sering mengalami “pembaruan” dan “pembauran” (terintegrasi dan sistemik).

Terbaca masih kuatnya kondisi pemerataan korupsi di lembaga-lembaga strategis negara. Mereka yang dipercaya mengelola keuangan di lembaga-lembaga ini, bukannya memproteksi penggunaan keuangan negara, tetapi justru disalahalamatkan penggunaannya.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) misalnya pernah melaporkan, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sumbernya korupsi pegawai negara. Peluang untuk korupsi ini jumlahnya mencapai 400 triliun rupiah. Jumlah sebanyak itu adalah total belanja pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010 (Chalid, 2014).

Itu menunjukkan, kalau para penyelingkuh kekuasaan ini tidak pernah kehilangan kelihaiannya dalam mengaplikasikan muslihat terkultur dan terstruktur yang cukup ampuh dalam memproduksi ruang yang sangat longgar untuk menjarah atau menyalahalamatkan keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Aplikasi muslihat yang bermodus terkultur dan terstruktur merupakan bagian dari strategi besar oknum-oknum koruptor dalam mematahkan atau mengimpotensikan setiap perang bubat komunitas pejuang anti korupsi. Mereka yang sudah terbiasa hidup dalam bingkai muslihat korupsi, tentulah tidak menginginkan kejayaan dan kekayaan dari korupsinya terusik dan tereliminasi.

Kesadaran etis, yuridis, dan religiusitas profetis, serta kecerdasan intelektualitas pejuang anti korupsi menjadi modal utama perang bubat mengalahkan setiap orang atau kelompok penyalahguna kekuasaan.

Kesadaran itu bisa ditunjukkan dalam bentuk penguatan dan progresifitas diri setiap pejuang untuk tidak tergoda, apalagi sampai terjerumus dalam lingkaran setan politik dan ekonomi yang dikonstruksi para koruptor, di samping secara kontinuitas menggalang aksi-aksi ke segala lapisan sosial untuk menjadikan koruptor sebagai “pembunuh utama bangsa”. (Sumber: Koran Jakarta, 6 Januari 2016).

Tentang penulis:
Abdul Wahid, Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Menjauhkan Paham Terorisme

Oleh Abdul Wahid

Kejahatan melawan kemanusiaan (crime againt humanity) terus terjadi, kini menimpa Paris, Prancis. Sebanyak 158 hingga 160 orang dikabarkan tewas dan ratusan lainnya luka-luka karena tiga bom meledak di Kota Paris, Jumat (13/10) malam waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB. Bom meledak di Stade de France, stadion nasional yang tengah menyelenggarakan laga uji coba Prancis versus Jerman.

Serangan bersenjata juga terjadi di sekitar gedung pertunjukan yang tengah memanggungkan konser grup rock bernama The Eagles of Death Metal. Selain itu, laporan media-media di Prancis, kelompok bersenjata menyandera dan akhirnya menembak.
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) atau kelompok Islam garis keras telah mengklaim bahwa kejahatan melawan kemanusiaan di Paris sebagai bagian dari aksinya. ISIS bahkan menunjukkan sikap terbuka melalui media sosial, pengeboman sebagai bagian perjuangannya.

Terlepas benar tidaknya pengakuan ISIS, yang jelas kelompok garis keras, khususnya kelompok agama berafiliasi radikalisme dan dehumanisme, telah menunjukkan aksinya. ISIS telah memberi “pesan” dari Paris, mereka masih eksis dan tidak berhenti menciptakan kekejian di mana-mana.

Meski begitu, dari beberapa kali ulah ISIS yang menabur kekejaman, banyak bangsa atau negara menolak secara terbuka melawan ISIS. Produk horor yang diciptakan ISIS telah menakutkan.

Uni Emirat Arab (UEA), misalnya, pernah mendadak menarik serangan udara yang tergabung dalam koalisi militer internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) untuk menyerang posisi pertahanan militan ISIS. UEA takut keselamatan warganya setelah ISIS membunuh dengan cara sangat keji terhadap pilot militer asal Yordania usai Amman memutuskan berkoalisi dengan AS guna menghancurkan ISIS.

Mestinya UEA justru harus melancarkan perlawanan secara militan, total, dan berkelanjutan. Sikap politik UEA terhadap ISIS dikritik banyak pihak. Tindakan ISIS membakar hidup-hidup pilot Yordania, Muath al-Kasasbeh sanat biadab. Raja Yorgansia Abdullah, bersumpah untuk memimpin sendiri misi penyerbuan ke ISIS.

Jika ISIS tidak dilemahkan, akan semakin barbar dan mengglobal. Model penembakan sandera yang diikuti publikasi, pemenanggalan, dan pembakaran hidup adalah cara biadab, bukan tidak mungkin akan dikembangkan terus menerus guna menciptakan horor global.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pun sangat marah atas pemenggalan warganya, Kenji Goto. Dengan mata berkaca-kaca, Abe menyebut eksekusi itu perbuatan sangat keji dan hina. Abe sepakat memerangi terorisme guna menghancurkan ISIS.
Ada 60 negara berkoalisi untuk menghentikan aksi-aksi teror ISIS dalam berbagai bentuk seperti bantuan kemanusiaan, propaganda, mematikan sumber-sumber keuangan, hingga agresi militer (Koran Jakarta, 6 Februari 2015).

Juga terdapat koalisi serangan udara ke tempat-tempat militan ISIS di Suriah. Washington menyebut negara-negara Arab adalah Arab Saudi, Qatar, Yordania, dan Bahrain. Sedangkan negara- negara Barat yang juga bergabung melancarkan serangan udara adalah Australia, Inggris, Kanada dan Prancis.

Presiden AS Barack Obama juga terus mengajak negara-negara lain untuk bergabung dalam koalisi, khususnya dari negara-negara di jazirah Arab untuk menghindari kesan bahwa koalisi memberantas ISIS hanya sebuah usaha yang melibatkan kekuatan-kekuatan luar Arab. Selalu saja bermunculan kader-kader baru teroris. Anak-anak di bawah umur bergabung. Mereka ini tidak takut hukum.

Indonesia

Di Indonesia, ISIS pun potesial menjalarnya diduga tidak cukup hanya dihentikan dengan UU Teroris atau sanksi pencabutan kewarganegaraan yang bergabung ISIS. Banyak informasi menyesatkan kepada anak muda yang meruntuhkan daya pikir dan keyakinan agama.

Dalam “Surat Ke Surga” yang ditulis Azzumarwan Hadi (2013) disebutkan, para pencetus dan pembangun gerakan radikalisme, selalu mengampanyekan dan meyakinkan jaminan hidup abadi kepada para kader. Tulisan itu mengingatkan tentang dahsyatnya pengaruh informasi dalam membentuk nalar dan mental kader. Indoktrinasinya begitu kuat.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio (2015) membenarkan, ISIS bisa berkembang di Indonesia karena negeri ini memiliki toleransi tinggi terhadap kebebasan beragama. Sejatinya ini baik karena memperlihatkan Indonesia sebagai negara yang mencintai kedamaian.

Selain itu, pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai agama atau kepercayaan masih terbatas, tapi ingin berbuat lebih. Ini dibuktikan dengan tidak sedikitnya anak muda, yang memilih bergabung dengan aliran-aliran tertentu, termasuk ISIS guna mewujudkan gerakan jihad. Padahal informasi tentang makna ayat suci yang diterimanya masih sedikit dan dangkal.

Keinginan besar masyarakat atau sekelompok anak muda terhadap perkembangan informasi keagamaan itulah yang mencoba terus dimasuki ISIS. Video berisi ajakan dari sekelompok warga Indonesia untuk bergabung ke ISIS juga pernah beredar di situs YouTube, 22 Juli 2014.

Dalam video berdurasi delapan menit dengan judul Join the Ranks, ditayangkan seorang Abu Muhammad al-Indonesi. Ia minta warga Indonesia mendukung ISIS menjadi khilafah dunia. Akibat propaganda ini, sumber keuangan yang diperoleh melalui merampok, money laundering, dan lainnya meningkat pesat. ISIS telah memiliki dana dan aset senilai 900 juta dollar AS, kini jadi 2 miliar dollar AS.

Untuk melemahkan gerakan informasi itu, dilawan pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga dengan cara menyebarkan informasi keagamaan secara terus menerus dan rasional. Intinya menajarkan keadilan, urgensinya hidup saling memaafkan, melindungi, dan menjauhkan diri dari pola-pola destruktif. Jangan menyakiti sesama manusia. Orang harus saling mencintai, bukan saling menghancurkan. Hanya dengan begitu paham terorisme dapat dijauhkan. (Sumber: Koran Jakarta, 16 Nopember 2015).

Tentang penulis:
Abdul Wahid, Wakil Direktur I program pascasarjana Unisma Malang

Isra Miraj, Kalahkan Permisifisme

Oleh Abdul Wahid

Abdul WahidManusia bisa memiliki relasi kedekatan istimewa dengan-Nya, bilamana mampu membangun hubungan mesra. Kemesraan hubungan ini diwujudkan saat dirinya bersujud, menyembah, atau menyerahkan diri kepada-Nya. Sebaliknya, saat manusia tidak sering bersujud, padahal kewajiban ini “kado” Allah secara langsung saat Nabi Muhammad SAW menjalankan isra miraj, maka dia tergelincir dalam keberlanjutan kehidupan paradok atau di luar relasi kemesraan dalam konstruksi kebertuhanan.

Kalau sudah itu, manusia tidak lagi memiliki Tuhan dalam hatinya, dan sebaliknya menjalani kehidupan yang terhegemoni ”berhala” kepentingan duniawi. Saat ini masyarakat tengah hidup di belantara keduniaan yang pesonannya gampang memabukkan dan menjebak manusia larut sebagai pemujanya, yang mengakibatkan batinnya mengidap “kemiskinan” ketenangan.

Idealnya, ketika kondisi batin manusia lagi butuh sentuhan dan kepuasan nilai-nilai religiositas ini, dia seharusnya menyelam dan masuk dalam telaga Tuhan (agama), atau merekonstruksi relasi kuat dengan-Nya. Sayang, bukan cara ini yang sering dilakukan manusia, tetapi cara-cara abnormal, immoral, dan vulgar.

Gaya hidup yang dikemas dengan orientasi hedonistik itulah yang mengakibatkan manusia tergiring dalam ranah keharusan membayar “ongkos” kejiwaan yang amat mahal. Ini sebenarnya tidak sebanding antara pola hidup yang dibangun dan komplikasi penderitaan kejiwaan yang menderanya.

Kasus permisifisime gaya hidup sejumlah sosok manusia yang gampang memproduksi dan menggemari kebejatan moral, memberhalakan kekejian biologis adalah sampel dari sosok manusia yang tergelincir pada pola hidup berseberangan dari kebersujudan dengan-Nya.

Seseorang bisa saja merasa punya agama secara formal, tahu legalitas (syarat rukun dan bahasa) salat, misalnya, tetapi bukan tidak mungkin di dalam dirinya tetap terjangkit penyakit dahaga spiritualitas. Sebab agama dan wahyu Tuhan sebatas dikenal saja, tidak dijadikan sebagai sumber privilitas sejati yang menguatkan kepribadian.

Nabi mengingatkan, ada empat perkara mengenai kehidupan manusia yang menjadikan dunia seba¬gai cita-cita terbesarnya. Mereka adalah kegelisahan tanpa henti, kesibukan yang tak kunjung berakhir, rasa kurang yang tidak pernah cukup, dan angan-angan yang tidak pernah sampai.

Ini mengajarkan bahwa manusia yang sibuk dan arogan menikmati serta memburu hedonisime akan terpolusi kejiwaannya, dilanda kegelisahan. Dia merasa dikejar, dijajah serbakekurangan, dan dukasai kesulitan (seperti penderitaan). Pola hidupnya jauh dari membangun kedamaian.

Kalau manusia masih larut dalam kesibukan memproduksi pengingkaran moral spiritualitas, maka niscaya kehidupannya akan diwarnai disharmonisasi. Padahal dalam jiwa tenang, tidak sulit melahirkan dan membumikan konstruksi sosial yang sakinah, bebas dari chaos dan ketakutan.

Indonesia

Firman itu pun tepat ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang mengambil opsi dalam kekejian atau praktik melenceng keagamaan. Di antaranya, menjadi manusia pembangkang kebenaran atau tidak menjalankan ayat-ayat-Nya karena lebih mengutamakan kesenangan dan kepuasaan duniawi.

Sosok masyarakat merupakan gambaran pelaku sosial sakit. Allah kemudian menghadirkan komplikasi kejiwaan dalam diri dan segmen sosialitasnya. Mereka memang masih menyandang stigma sebagai muslim, namun sejatinya gagal masuk dalam ranah pengimanan dalam kepribadiannya, yang merusak kedamaian.

Psikolog dan psikiater kenamaan Carl Gustav Jung membe¬narkan lewat hasil penelitiannya terhadap pasien-pasien yang berkonsultasi kejiwaan kepadanya bahwa pangkal persoalan penderita penyakit psikologis karena hati mereka menutup doktrin agama. Mereka baru dapat terlihat stabil psikologisnya setelah kembali mengamalkan konsepsi-konsepsi keagamaan.

A A Brill dan Henry Link juga berpendapat, orang-orang yang benar-benar religius tidak akan pernah menderita sakit jiwa karena berkepri-badian kuat.

Kasus itu menggambarkan tentang problem riil penderitaan psikologis yang dapat mengakibatkan seseorang bisa tergelincir melakukan pilihan abnormal dan merugikan hak-hak kesehatan, ketenangan, serta keberlanjutan hidup manusia lain. Siapa pun orangnya yang hidupnya tidak menaaati Tuhan, banyak membuat kesulitan sosial.

Ragam penderitaan batin, kegamangan jiwa, dan tekanan psikologis menjadi sulit terpisahkan dari kehidupan karena akal sehatnya dikalahkan kepentingan duniawi. Kedamaian dan ketenangan menjadi barang mahal karena hidupnya diabdikan untuk mengejar kesenangan belaka.

Menurut Lewis Yablonsky akhirnya manusia menderia robopath (sosok manusia yang ato¬mik, otomatistik, mekanistik). Dia kehilangan keberdayaan jiwa karena yang terbelenggu kekuatan pusaran pengaruh eksternal materialistik. Dia memuja kebutuhan biologis.

Manusia demikian tak bisa mempengaruhi positif lingkungan komunitas yang membentuknya dan menjerumuskannya. Orang lain atau lingkungan destruktif yang jelas-jelas menawarkan ”neraka” atau menjebaknya dalam kehancuran, dianggapnya sebagai kepentingan yang menyenangkan dan memuaskan.

Allah mengingatkan, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri dan rugilah orang yang mengotori (QS, 91: 7-10). Peringatan inilah yang seharusnya menjadi pelajaran berharga manusia yang larut dalam pencarian atau perburuan kesenangan dan kepuasan duniawi. Padagal yang diburu ini tidak akan membuat jiwanya menuai ketenangan.

Dalam hadis ditegaskan, orang yang sedang salat beraudiensi dengan Tuhan. Ini akan menjadi mediasi istimewa manusia yang mencita-citakan hidup dalam kedamaian. Dalam sujud, manusia merasa Tuhan telah bersamanya. Ini dirasakan dalam keseharian. (Sumber : Koran Jakarta, 15 Mei 2015)

Tentang penulis :
Abdul Wahid, mengajar program pascasarjana Unisma



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.946.642 hits
Oktober 2018
S S R K J S M
« Nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Iklan