Peran Strategis UMK Jateng

Oleh Imron Rosyadi

SEJAK 2014 tercatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) lebih tinggi dari ekonomi nasional. Data mutakhir BPS (2017) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2016 sebesar 5,28 persen, sementara ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

Petumbuhan tersebut sebagian besar disumbang oleh industri pengolahan (1,44 persen), kemudian diikuti sektor perdagangan (0,73 persen), konstruksi (0,69 persen), informasi dan komunikasi (0,34 persen), pertanian (0,30 persen) dan lainya (1,78 persen).

Kontribusi indusrti pengolahan mampu memimpin karena struktur perekonomian Jateng menurut PDRB didominasi oleh industri pengolahan sebesar 34,82 persen.

Urutan berikutnya ditempati lapangan usaha pertanian, kehutanan & perikanan (15,05 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,39 persen), konstruksi (10,28 persen) dan lainnya (26,46 persen).

Merujuk data-data tersebut tampaknya sektor pertanian meskipun secara srtuktur ekonomi berada di urutan kedua, namun memberikan kontribusi paling buncit terhadap pertumbuhan ekonomi Jateng. Hal itu mengindikasikan sektor pertanian belum digarap secara optimal di wilayah Provinsi Jateng.

Padahal sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling banyak dibanding sektor-sektor lain. Menurut BPS Jateng (2017) komposisi terbesar tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan per Agustus 2016 diduduki sektor pertanian, yakni mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,07 juta orang atau 30,69 persen dari total tenaga kerja.

Sementara posisi di bawahnya ditempati sektor perdagangan (22,47 persen), industri (19,69 persen) dan jasa (12,34 persen). Tidak kalah menarik, sumbangan terbesar pertumbungan ekonomi Jateng adalah sektor industri pengolahan.

Sektor ini kemugkinan besar berkat lonjakan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan/ atau Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Jateng.

Pada 2014 jumlah IMK Jateng sebanyak 832.472 usaha, dan menyerap tenaga kerja sebesar 1.934.998 orang. Sementara pada 2015 meningkat cukup berarti, yakni sebanyak 1.030.374 usaha, dan menyerap tenaga sebanyak 2.571.409 orang. Sehingga tidak berlebihan jika IMK dinilai sebagai penyangga perekonomian Jateng.

Cenderung Positif

Posisi strategis itu lantaran sektor UMK/IMK dapat berperan mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan pertumbuhan produksi IMK yang cenderung mengikuti tren positif.

Misalnya pada 2014, pertumbuhan produksi IMK sebesar 3,41 persen, dan pada 2015 melonjak menjadi 6,57 persen. Namun sangat disayangkan pada 2016 menurun menjadi 2,60 persen.

Pertumbuhan itu yang terbesar meliputi industri farmasi (26,35 persen), mesin dan perlengkapan (18,41 persen), logam dasar (16,64 persen), kendaraan bermotor (14,76 persen) dan bahan kimia (13,62 persen).

Mengingat sektor pertanian dan UMK/IMK berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, maka untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jateng diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih efektif, dan berpihak pada petani dan pengusaha mikro dan kecil. Dalam konteks itu Pemprov disarankan untuk menggalakkan program efisiensi produksi pertanian.

Misalnya, petani difasilitasi untuk menanam padi dengan menggunakan bibit padi yang berumur pendek. Maknanya dari masa sebar hingga masa panen hanya berumur sekitar 70 hari, tetapi menghasilkan produksi pada yang cukup tinggi, yakni sekitar 7,3 ton gabah kering panen (KGP) perhektar, dan masa tanam 3 hingga 4 kali setahun.

Sehingga di harapkan program semacam itu dapat meningkatkan nilai tukar petani (NTP). Hal itu penting karena posisi NTPsub sektor tanaman pangan Jateng masih di bawah 100, yakni pada 2015 sebesar 98,15, dan pada 2016 menurun menjadi 94,88.

Untuk menopang pertumbuhan sektor pertanian, Pemprov juga disarankan untuk mendorong pertumbuhan kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama skema khusus penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

Hal itu perlu dilakukan mengingat selama program KUR bergulir di tanah air, sebagian besar kredit disalurkan ke sektor perdagangan (66,29 persen). Sedangkan sektor pertanian hanya menikmati 17,36 persennya saja.

Di sisi lain, tugas pemerintah untuk merawat pertumbuhan dan perkembangan UMK/IMK juga tidak kalah penting, lantaran UMK dipercaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Jateng.

Pada 2016 tingkat pengangguran terbuka Jateng menurun sebesar 0,36 persen, dan angka kemiskinan menurun sebesar 0,13 persen.

Untuk mendorong pertumbuhan UMK, sebaiknya pemerintah lebih intensif pada kebijakan stimulasi ekonomi. Misalnya pemerintah menjalin kemitraan dengan BMT untuk menggulirkan program fasilitas kredit supermikro.

Stimulasi lain misalnya, bisa berupa keringanan dalam pemenuhan syarat kolateral kredit bagi UMK, dan pemerintah tidak menjadikan UMK itu sebagai sasaran agresivitas penarikan pajak. (Sumber: Media Indonesia, 23 Mei 2017)

Tentang penulis:

Imron Rosyadi, dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,147 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Apr   Jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d blogger menyukai ini: