Pendidikan Karakter yang Ternoda

Oleh Maswan

“Gelora membangun karakter yang kini menjadi tren, tak ubahnya sebuah jargon yang tidak bertuah.”

AKSI konvoi dan coret-coret, hampir setiap ada pengumunan kelulusan ujian pasti terjadi. Aksi coret-coret pada seluruh baju, celana/rok hingga sampai muka dan rambut bak seperti badut, sangat terkesan seperti anak-anak yang tidak pernah dididik tata susila di sekolahnya.

Tidak hanya itu, badut-badut pelajar yang notabene sudah dinyatakan lulus dari sekolah tersebut memamerkan kepada publik dengan konvoi kendaraan dan berbuat keonaran di jalan raya, bahkan ada yang bertindak anarkis.

Hal tersebut tentu sangat kontroversi dengan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan di sekolah. Mereka dinyatakan lulus ujian (berhasil) secara kognitif (pengetahuan), namun gagal dalam aspek afektif (sikap dan moral). Ini berarti pembentukan karakter bangsa menjadi ternoda.

Berkait dengan keonaran dalam konvoi pelajar, seperti yang ditulis di harian ini, ìDunia pendidikan di Jawa Tengah ternoda oleh aksi brutal para pelajar di Klaten saat pengumuman kelulusan tingkat SLTA.

Ratusan pelajar berkonvoi di sepanjang jalan raya mengendarai sepeda motor, lalu merusak fasilitas milik masyarakat.

Mereka membawa senjata tajam dan benda-benda keras untuk merusak, bahkan melukai pelajar lain yang dijumpai di tengah jalan. Sedikitnya 131 pelajar kelas XII, XI, dan X diperiksa aparat Polres Klaten.

Hal tersebut bertolak belakang dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, yang mencanangkan pada penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter menjadi sorotan dan tidak bernilai.

Pendidikan karakter mestinya membentuk siswa sebagai insan terpelajar, mencerdaskan kehidupan, menghargai hak-hak orang, dan menjaga tata krama pergaulan.

Senyatanya perilaku brutal pelajar berseragam itu jauh dari sikap tersebut. Tindakan mereka membuktikan pendidikan karakter tak mewujud dalam perilaku.

Lulus Apanya?

Esensi lulus ujian menjadi tidak bermakna jika dilihat dari sisi uji kompetensi akademis yang dilakukan di kelas selama tiga tahun. Ini berarti cacat moral dan etika serta terkoyaknya nilai karakter pendidikan yang akhir-akhir ini terus didengungkan.

Gelora membangun karakter yang kini menjadi tren, tak ubahnya sebuah jargon yang tidak bertuah. Lantas apakah selama ini pemangku kepentingan di lembaga pendidikan (sekolah), tidak kuasa membendung siswanya untuk tidak melakukan coret coret pada pascakelulusan?

Kalau keonaran di jalan dianggap sebagai ungkapan dalam mengekspresikan kegembiraan hingga melewati batas-batas norna, dengan tindak kekerasan, anarkistis, dan mabuk-mabukan adalah sebuah pengkhianatan terhadap lembaga pendidikan.

Ya, mari kita mencoba merenung sejenak, mengapa hal ini bisa terjadi pada setiap tahun? Dan yang tidak habis pikir justru yang melakukan tindakan perilaku menyimpang ini adalah mereka yang dinyatakan lulus ujian.

Pertanyaan mendasar, lulus apanya? Mestinya kalau anak sekolah dinyatakan lulus ujian berarti berhasil membangun dan membentuk diri (karakter unggul) dalam keutuhan kompetensi baik kognitif, psikomotorik maupun afektifnya.

Dibutuhkan Kesepahaman

Tentu tidak. Kita mengenal tiga pilar pendidikan, yakni pemerintah, sekolah, dan orang tua/keluarga. Pemerintah memiliki peran vital menerbitkan regulasi atas dunia pendidikan sesuai dengan amanah konstitusi. Sekolah sebagai institusi pendidikan memilik fungsi konservatif dan progresif.

Yakni mewariskan dan mempertahankan identitas bangsa. Sekaligus membekali generasi penerus secara progresif lewat pengetahuan dan keterampilan.î (SM, 5/5)

Dalam membangun sistem nilai pendidikan, sekolah benar-benar harus membuat peraturan sekolah yang ketat dan kuat.

Konsekuensinya, pemangku lembaga pendidikan (kepala sekolah dan guru) membuat satu kesepahaman antara orang tua, komite sekolah untuk membuat komitmen tidak melakukan coret-coret yang berlanjut dengan keonaran saat setelah menerima pengumuman kelulusan.

Segala konsekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, harus ada sanksi yang tegas, penundaan pemberian ijazah atau sanksi pelayanan administrasi lainnya.

Pakta integritas disepakati dan ditandatangai bersama, sebagai bagian yang harus ditegakkan, agar tidak muncul coret coret, keonaran dan pesta pora yang menyimpang dari nilai tata susila.

Oleh sebab itu upaya pencegahan perlu antisipasi sejak dini. Kalau ini tidak diantisipasi sebelumnya, maka yang terjadi sekolah akan kecolongan aksi coret-coret setelah pengumuman terus terjadi.

Dan akibatnya, yang terkena imbasnya adalah nama baik sekolah akan tercoreng, yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh semua pihak. (Sumber: Suara Merdeka, 09 Mei 2017)

Tentang penulis:

 Maswan,dosen Unisnu Jepara, mahasiswa S-3 Unnes

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,693 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Apr   Jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d blogger menyukai ini: