Makna Deklarasi Politik

Oleh Muchamad Yuliyanto

PEMILIHAN gubernur (Pilgub) Jateng 2018 yang masih sepi dan adem ayem tiba-tiba terhentak oleh deklarasi politik DPC PDIP Kabupaten Kudus bersama ribuan kader ketika mengajukan Musthofa sebagai calon gubernur periode 2018 ñ 2023 (SM, 27/04/2017), sebelumnya 10 DPC PKB juga mendeklarasikan pencalonan Marwan Jakfar. Kebekuan dan ketidakpastian seolah mencair dan menunjukkan dinamika baru yang jadi perhatian publik.

Langkah demikian pantas jadi pelajaran bagi parpol lain di Jateng saat ini untuk menunjukkan eksistensi partai sebagai agen perekrutan calon pemimpin. Deklarasi politik yang bermakna pernyataan ke publik untuk pencalonan kepala daerah merupakan hal wajar dalam politik dan pemilihan umum.

Deklarasi dari Kudus menjadi pembuka wacana Pilgub karena sesungguhnya parpol dan stakeholder lain menunggu apa yang menjadi kebijakan dan langkah PDIP sebagai partai pemenang pemilu.

Deklarasi pencalonan seperti itu merupakan fenomena baru yang memiliki implikasi positif untuk membangun modernisasi ataupun demokratisasi partai, di antaranya: Pertama, menunjukkan inovasi dan keberanian menyampaikan sikap bahwa terdapat kader partai potensial dan berprestasi yang layak dipertimbangkan menjadi calon gubernur.

Tentu ini merupakan bagian komunikasi politik partisipatif yang ditunggu Megawati Soekarnoputri sebagai upaya memperkuat kebijakan partai.

Kedua, merupakan upaya memublikasikan dan menyosialisasikan kader potensial untuk menjadi perhatian bahkan perbincangan publik yang sedang menimang-nimang figur yang layak memimpin Jawa Tengah mendatang.

Ketiga, deklarasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh respons sekaligus akseptabilitas publik terhadap figur yang bakal diusung partai dalam kompetisi politik Pilgub.

Hal ini biasanya diukur melalui survei pemetaan popularitas dan elektabilitas obyetif dan akuntabel sebagai salah satu pertimbangan parpol saat menentukan pasangan calon.

Keempat, deklarasi juga dapat dijadikan sarana membangun jaringan sosial yang menjangkau beragam elemen dan kekuatan sosial sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang ingin memperbaiki masa depan daerahnya.

Kelima, secara institusi kepartaian merupakan upaya modernisasi kelembagaan karena terdapat upaya penokohan bagi kader potensial, sehingga secara otomatis menambah stok calon pemimpin dari partai.

Keenam, deklarasi pencalonan dari daerah yang diakomodasi pimpinan partai seperti Ibu Megawati yang memiliki hak prerogatif memutuskan calon gubernur, sesungguhnya merupakan upaya memperkuat kebijakan sentralistik- demokratik .

Ketujuh, deklarasi pencalonan tersebut tak perlu dikhawatirkan apalagi alergi bagi elite ataupun calon petahana dengan alasan akan memecah belah partai.

 

Namun hal itu justru perlu diapresiasi untuk membangun loyalitas dan daya tahan partai yang solid, terkendali dan makin dewasa menghadapi dinamika kader.

Apalagi seluruh kader partai sudah menyemuhapakati bahwa keputusan cagub di tangan ketua umum atau DPP partai bersangkutan, seperti PDIP dan PKB.

Komunikasi Politik

Setahun menjelang Pilgub Jateng diperlukan intensitas komunikasi di antara elite politik dan tokoh elemen masyarakat, untuk menciptakan kepastian sekaligus mendorong partisipasi pemilih.

Mengacu pengertian menurut Daniel S Bell bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan tentang kepentingan politik, yakni kekuasaan, pembicaraan pengaruh dan pembicaraan otoritas (dlm Arifin, 2003:28).

Berarti diperlukan komunikasi untuk membangun consensus, sharing, barganning, komitmen dan bahkan koalisi untuk mendapatkan pasangan cagub dan visi misi yang hendak direalisasikan dalam pemerintahannya.

Komunikasi politik ibarat darah yang memperlancar pergerakan tubuh yakni struktur politik dari pusat hingga daerah.

Oleh karenanya, pantas diapresiasi apa yang dilakukan ketua DPD PDIP Jateng menginisiasi pertemuan elite politik beberapa waktu lalu, saat membicarakan persiapan Pilgub merupakan praktik komunikasi untuk memecahkan kebekuan.

Adapun langkah komunikasi politik parpol untuk menyongsong Pilgub 2018 dapat dilakukan sebagaimana pandangan Arifin (2003:45) yakni:

(1) memperkuat kepemimpinan politik, artinya membangun kekuatan pengaruh pemimpin yang efektif dalam ranah kepemimpinannya. Hal ini tentu menempel kuat pada calon petahana seperti Ganjar Pranowo, dan publik akan mengevaluasinya.

(2) merawat ketokohan, yang dimaksud menjaga kategorisasi kualitas tokoh yang mampu menghadapi dinamika sosial politik karena memiliki daya tahan berbasis ethos, integritas dan kredibilitas. Bisa jadi inilah pertimbangan DPC PDIPKudus dengan yakin mendeklarasikan ketuanya sebagai cagub. (Sumber: Suara Merdeka, 09 Mei 2017)

Tentang penulis:

 Muchamad Yuliyanto, pengajar Komunikasi Politik FISIP Undip, pengelola LPSI dan peminat Demokrasi dan Politik Lokal

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,547 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Apr   Jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d blogger menyukai ini: