Komodifikasi Agama di Dalam Politik

Oleh Sri Suwartiningsih

“Pemahaman tentang makna politik dan agama selayaknya dimiliki oleh semua warga negara sebagai pelaku politik”

POLITIK dan agama seharusnya masuk pada ranah atau arena nirlaba, namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama dijadikan aktivitas transaksional di arena politik sehingga masuk pada arena laba.

Dengan kenyataan tersebut, akibatnya politik dimaknai sebagai aktivitas yang membutuhkan modal agama. Padahal, seharusnya politik membutuhkan modal manusia, modal pengetahuan dan modal sosial yang besar.

Dari uraian di atas, maka dapat dimungkinkan terjadinya komodifikasi agama dan politik dalam implementasi atau penerapannya.

Dengan demikian pemahaman tentang makna politik dan agama selayaknya dimiliki oleh semua warga negara sebagai pelaku politik.

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta, yakni gama yang berarti tradisi. Adapun kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Pengertian politik dari para ahli antara lain menurut Isjware, pengertian politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan/pembentukan dan penggunaan kekuasaan.

Tiga Jalur

Ada kata kunci yang harus diperhatikan yaitu untuk memperjuangkan kekuasaan dalam arena negara. Dalam arena negara kekuasaan dapat diraih melalui tiga jalur, yaitu jalur eksekutif, jalur legislatif dan jalur yudikatif. Kekuasaan dari jalur eksekutif dan legislatif, membutuhkan legitimasi dari kedaulatan rakyat atau warga negara.

Untuk itu para warga negara yang ingin mengambil kesempatan memperoleh kekuasaan di eksekutif dan legislatif, harus dapat memberikan nilai tawar kepada masyarakat, karena masyarakat/warga negaralah yang nantinya akan memilih mereka.

Strategi dan cara meraih kekuasaan bermacammacam. Tidak dapat dihindarkan juga beberapa mengambil jalan yang tidak rasional dengan menggunakan agama sebagai alat transasksional. Tidak dapat dipungkiri, politik menjadi komoditas penting di arena negara. Lalu apa itu komoditas?

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi dari komoditas (ko-mo-di-tas) barang dagangan utama; benda niaga: hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai—ekspor; bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional, misalnya gandum, karet, kopi.

Politik sebagai instrumen jasa dapat dijadikan komoditas, bagi orang-orang yang masuk pada arena kekuasaan negara yang ingin memperoleh keuntungan melalui komoditas politik.

Dengan meninjau pemahaman politik yang sudah dijelaskan oleh para ahli, maka jika politik yang seharusnya memiliki roh nirlaba menjadi roh laba, maka dapat diprediksi bahwa implementasi politik tidak lagi dapat berjalan di dalam rel yang sebenarnya.

Terjadinya kecenderungan dari komodifikasi agama dan politik ini, terlihat adanya kandidat dan kampanye yang selalu melekatkan agama sebagai barang yang layak dijual.

Padahal para pendahulu negeri ini jelas tidak mencampurkan agama dan politik. Bukti sejarah pembentukan negara Indonesia dapat ditelusuri.

Bagi Soekarno hanya ada dua alternatif dalam hubungan ini yaitu : Persatuan staat-agama tetapi zonder democratie, atau democratie tetapi staat dipisahkan dari agama?

Jelas juga, sila kesatu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan buah dari perjuangan para pendiri negeri ini yang harus dipelihara.

Roh sila kesatu dari Pancasila adalah ungkapan Ir Soekarno : ” Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan.

Tuhannya sendiri—marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama.

Pemilu atau pilkada serentak tahun 2017, menjadi peristiwa penting bagi prektik demokrasi di Indonesia apakah terjadi komodifikasi agama dan politik yang menguntungkan beberapa pihak saja tetapi merugikan bangsa dan negara? Di sinilah peran pemilih dan yang dipilih sangat penting dalam implementasi demokratisasi secara benar dan bertanggung jawab.

Jika tidak maka pilkada serentak dapat menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, karena ulah para warga negara yang tidak dapat menerapkan diri secara benar dalam kancah perpolitikan dan keberagamaan. Selamat mempersiapkan Pemilu 2019. (Sumber: Suara Merdeka, 8 mei 2017)

 

Tentang penulis:

 Sri Suwartiningsih,pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,147 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Apr   Jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d blogger menyukai ini: