Krisis Kepercayaan

Oleh Hardika Mayline Tampubolon

 

Bukan perkara mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Butuh sosok yang berintegritas, inovatif, dan tulus dalam mengemban amanah rakyat.

Mengapa dikatakan tulus? Sudah jarang kita menemukan pemimpin rakyat yang melakukan tugas dan kewajiban secara profesional tanpa mengharapkan timbal balik yang akan didapatkannya.

Dari dulu hingga sekarang, sudah banyak berita beredar mengenai para wakil rakyat yang menyelewengkan amanah yang dipercayakan kepadanya, bahkan mengkhianati rakyat yang memilihnya hanya untuk memenuhi kebutuhan individual semata.

Misalnya saja kasus e-KTP yang melibatkan sekitar 23 anggota DPR RI dan diduga menyelewengkan uang negara sebesar Rp5,9 triliun. Bukan angka yang kecil untuk dialihfungsikan menjadi kas pribadi.

Hal itu pun memicu rakyat semakin tidak percaya pada pemerintahan sekarang ini. Kasus Pilkada DKI pun menyita perhatian rakyat, bahkan hingga warga di luar Jakarta dengan adanya tanggapan terhadap kasus tersebut yang bahkan dikaitkan pada isu SARA.

Isu SARA seharusnya tidak dimunculkan pada persoalan ini. Yang lebih mengherankan, masyarakat yang tidak ada hak suaranya pada Pilkada DKI pun ikut campur merusak tatanan sosial kita.

Begitu mudahnya masyarakat Indonesia terpancing akan perkataan orang lain yang mencoba memperkeruh suasana, bahkan memperburuk situasi yang seharusnya tidak perlu sesulit itu.

Masyarakat Indonesia terlalu mencampuri urusan orang lain dan mudahnya untuk diadu domba. Hal inilah yang mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat begitu mudah untuk digoyang.

Belum ada disiplin diri untuk membentengi diri dari pengaruh luar. Permasalahan yang terjadi ini tentu mengganggu tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan baik pada bidang sosial, teologis, politik maupun ekonomi.

Sebuah negara ini seperti satu tubuh yang terdiri atas anggota tubuh dengan tugas dan fungsi masingmasing. Jika ada satu anggota tubuh terganggu atau mengalami penurunan fungsi, keberlangsungan tugas dan fungsi anggota tubuh lain pun akan terhambat sehingga mengganggu pencapaian tujuan tubuh itu sendiri untuk tetap hidup.

Misalnya ketika kaki sedang sakit, susah untuk mata menggapai sesuatu yang diinginkan otak, gelisah rasa hati ketika kehendak otak tidak bisa terwujud sebagaimana mestinya, dan sebagainya.

Seperti itulah sebuah negara. Jika kehidupan ekonomi kita tidak sehat dikarenakan banyaknya tindak korupsi dan suap di berbagai instansi, sulit bagi negara dalam pencapaian tujuan negara yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Dan jika kehidupan politik kita juga tidak sehat, sulit bagi pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya karena adanya ketidakstabilan pada pemerintahan serta adanya mosi tidak percaya dari rakyat kepada pemerintah. (Sumber: Koran Sindo, 06 April 2017)

 

Tentang penulis:

Hardika Mayline Tampubolon Taruna Tingkat III. Politeknik Imigrasi

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,056 hits
April 2017
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

%d blogger menyukai ini: