Bahaya Politik Praktis Ormas

Oleh Munawar Amin Maruf

Masyarakat mengenal organisasi politik (partai politik/parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Dua model organisasi ini konsekuensi logis sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Terhadap kedua organisasi itu, ada UU dan aturan mengikat yang dilengkapi sanksi atas pelanggaran.

Sesuai dengan nama dan domain kegiatan, politik dan politik praktis idealnya menjadi wilayah parpol. Ini tidak semestinya dilakukan ormas. Ormas bisa saja berpolitik, tapi tidak dalam ranah praktis.

Andai menyimak porses pemilihan Gubernur DKI Jakarta, tampak sekali lebih bernuansa politik praktis ala ormas daripada politik praktis dari parpol yang notabene mengusung dan mendukung calon gubernur-wakil gubernur.

Ormas seperti Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, hingga Hizbut Tahrir Indonesia terang-terangan menjadi aktor politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon lewat berbagai cara.

Tanpa henti mereka menggulirkan isu bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta jenis-jenis politisasi agama lainnya untuk memenangkan pasangan calon yang mereka dukung.

Para aktivis ormas itu terang-terangan dalam mendukung dan memenangkan kandidat dibanding dukungan dan pemenangan yang dilakukan parpol.

Peran Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai pengusung pasangan Anies-Sandi, nyaris tenggelam sampai digelarnya aksi 313 lalu.

Ormas dengan aksinya, sudah melampaui praktik-praktik pendulangan suara. Mereka berkampanye melebihi porsi parpol.

Siapa bisa membendung asumsi bahwa ormas-ormas tersebut telah nyata “dimanfaatkan” secara politik untuk memperebutkan kekuasaan? Siapa pula bisa mengelak, ormas-ormas tersebut telah nyata berpolitik praktis yang bukan wilayah kegiatannya? Ormas yang menjadi pressure group pemenangan salah satu paslon sudah melampaui batas-batas jati diri keormasan dan melanggar Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Ormas seperti termaktub dalam Pasal 59 Ayat (2), (3) dan (4) UU tersebut.

Pertama, larangan yang dilanggar tampak dalam kegiatan ormas dengan melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Mereka menyalahgunakan, menista, atau menodai agama yang dianut di Indonesia. Kedua, melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktik pressure atas persidangan Basuki Tjahaja Purnama dalam beberapa kali aksi masuk dalam bingkai pelanggaran ini. Keempat, ormas tersebut nyata menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham bertentangan dengan Pancasila.

Propaganda “Jakarta Bersyariah,“ “NKRI Bersyariah” atau “Indonesia Berkhilafah” yang menjadi bagian dari agenda ormas tersebut, jelas melanggar UU Ormas.

Tanggung Jawab MUI

Tampilnya politik praktis model ormas, apalagi dengan mengedepankan jargon-jargon dan identitas keagamaan, berpotensi mengundang bahaya dalam jangka pendek dengan jangkauan wilayah yang luas dalam ranah NKRI yang dicirikan dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Bahaya yang sudah tampak merenggangnya kohesivitas internal umat beragama gara-gara perbedaan pilihan politik. Kejadian di DKI Jakarta sangat berpotensi diduplikasi dan didesain (untuk terjadi) di wilayah lain.

Ini mengingat sifat praktisnya sebuah kegiatan politik berupa perebutan kekuasaan melalui pilkada. Jika itu terjadi, perpecahan antarkomponen dan runtuhnya sendi-sendi bangunan bangsa hanya tunggu waktu.

Ada langkah-langkah yang harus dijalankan. Pertama, mengembalikan mekanisme pilkada pada jalurnya dengan memaksimalkan peran parpol sebagai aktor utama dalam kontestasi perebutan jabatan politik dan kekuasaan. Parpol tidak memanfaatkan dan memberi akses proses politik kepada ormas.

Terlebih kepada ormas yang nyata-nyata membawa visi dan misi yang berpotensi merusak sendi-sendi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Parpol harus mengedepankan isu konstruktif bagi pasangan calon yang didukung.

Kedua, pimpinan dan anggota ormas yang berpolitik praktis harus menyadari, cara paling tepat mewujudkan lewat parpol. Harus jujur dan berani mengambil sikap tegas dalam menjaga jarak tepat antara ormas dan parpol.

Bukan sebaliknya, dengan terang-terangan memolitikpraktiskan kegiatan ormas dengan mengedepankan isu SARA. Atau dengan mengambil langkah murahan “menjual diri ormas” kepada parpol. Caranya, memberi dukungan suara, namun mengabaikan fatsoen berpolitik.

Ketiga, menegakkan UU tentang ormas dan memberi sanksi demi terwujudnya demokrasi sehat dan konstruktif yang telah menjadi kesepakatan para pendiri NKRI. Ormas harus menyadari, kegiatannya diatur dalam perundangan dan ada sanksi pelanggar.

Keempat, para pemimpin ormas dan parpol seyogianya bisa tampil secara adil, berkolaborasi menjadi peneduh umat dengan mengedepankan pernyataan-pernyataan menyejukkan.

Menghindari bentuk-bentuk konfrontasi verbal memancing para pendukung justru merongrong keteguhan pilar-pilar demokrasi dan sendi-sendi kebangsaan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sorotan tajam selama proses pilkada DKI Jakarta. Sebagai ormas keagamaan, MUI nyata “terlibat” urusan politik, sungguh pun bisa ditepis tidak secara kelembagaan, melainkan personal.

Sesuai khittah-nya, MUI didirikan untuk mewujudkan masyarakat berkualitas (khaira ummah). Negara yang aman, damai, adil dan makmur rohani jasmani.

Kita bisa mengenali bagaimana marwah MUI yang sangat tinggi. Bukan semata secara kelembagaan berisi para pihak ulama-zu’ama, tapi juga tugas kelembagaaan, keislaman, keindonesiaan dan keumatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Marwah kelembagaan MUI harus senantiasa terjaga dan bebas dari kepentingan politik. Apalagi mengandung anasir pikiran dan ideologi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepada MUI, umat masih menaruh kepercayaan. Umat Islam masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan MUI. Umat tidak bisa membiarkan MUI dijadikan tameng, dijadikan alat legitimasi dan disusupi kepentingan politik praktis. Umat juga tidak menghendaki MUI sebagai wadah bersemainya pemikiran dan gerakan Islam radikal.

Tanggung jawab kenegaraan MUI harus steril dari kepentingan politik praktis. MUI harus kembali ke khitah. Tanggung jawab tersebut termasuk menjauhkan MUI sebagai alat legitimasi dan corong para pihak yang justru menghina Pancasila, melecehkan kebinekaan dan mengancam kesatuan dan persatuan umat Islam serta NKRI. (Sumber: Koran Jakarta, 06 April 2017)

Tentang penulis:

Munawar Amin Maruf Penulis Bekerja di Sekretariat PCNU Cilacap

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
April 2017
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

%d blogger menyukai ini: