Pembangkangan Hukum Ala DPD

Oleh Khairul Fahmi

 

Jabatan dan kekuasaan itu memang memesona. Ia diperebutkan. Cara apa pun akan ditempuh, bahkan tidak pandang dengan cara ”halal” atau ”haram”. Perebutan jabatan juga tidak menimbang seberapa besar kekuasaan yang akan direngkuh.

Berapa pun kecilnya, jabatan tetap menyimpan daya tarik luar biasa untuk digenggam. Postulat itu pun berlaku di DPD.

Sekalipun dengan kewenangan yang sangat terbatas, perebutan kekuasaan di sana justru terjadi dengan eskalasi politik yang sebanding dengan yang pernah terjadi di DPR, bahkan lebih. Bila disandingkan, kekuasaan DPD tidak ada apa-apanya dibandingkan DPR.

Namun, sikap bar-bar dalam menghadapi dinamika politik internal justru terlihat menonjol dalam penggantian pimpinan DPD. Pengalaman yang sung guh sangat memalukan bagi seluruh anak bangsa.

Hal yang lebih menyedihkan, dinamika politik yang amat tidak sehat itu justru disertai pula dengan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung.

Ketika Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1/2017 yang mengatur masa jabatan pimpin an selama 2,5 tahun dibatalkan melalui Putusan Nomor 20.P/HUM/2017, peraturan itu malah tetap dijadikan dasar hukum untuk memilih pimpin an baru.

Putusan MA

Sebagian anggota DPD yang kukuh melaksanakan agenda pemilihan pimpinan beralasan, Putusan MA mengandung kesalahan sehingga menyebabkan Tatib Nomor 1/2017 dianggap tetap berlaku.

Alasan tersebut sesungguhnya tidak dapat di-jadikan argumentasi untuk mem belakangi putusan MA. Sebab, jika dibaca lebih jauh, memang terdapat kekeliruan kecil pada diktum kedua dan ketiga putusan dimaksud.

Di mana pada diktum kedua terselip frasa ”Undang-Undang” di antara frasa ”Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia” dan frasa ”Nomor 1/2017.. dst.”

Sementara pada diktum ketiga, terselip kata ”Rakyat” di antara frasa ”Pimpinan Dewan Perwakilan” dan frasa ” Daerah untuk…dst.” Lebih jauh kekeliruan dimak sud juga tidak menimbul kan keraguan terhadap maksud yang dikehendaki di dalamnya.

Karena, pertama, pada diktum kedua, peraturan yang dituju untuk dibatalkan adalah Peraturan DPD No 1/2017, bukan Undang-Undang No 1/2017.

Maksud itu dapat dipahami de ngan dua penjelasan, pertama, dalam seluruh per timbangan hukum, peraturan yang dipertimbangkan dan dinilai adalah Peraturan DPD Nomor 1/2017, bukanUndang Nomor 1/2017; kedua, dalam konteks perumusan norma peraturan, sama sekali tidak dikenal frasa ”Republik Indonesia Undang-Undang Nomor …dst.”

Dengan begitu, keberadaan frasa ”Undang-Undang” dalam diktum kedua, sama sekali tidak mengubah substansi pembatalan Peratur an DPD Nomor 1/2017 tersebut.

Kedua, pada diktum ketiga, terkait perintah pembatalan Peraturan DPD Nomor 1/2017 yang ditujukan kepada Dewan Per wakilan Daerah.

Dalam kaitan nyadengandiktumkedua, peraturan yang dibatalkan ada lah PeraturanNomor1/2017se hingga perintah untuk membatal kannya tentu juga dituju kan kepada DPD, bukan yang lain.

Dengan demikian, sekalipun terdapat kata ”Rakyat”, hal itu tidaklah me nyebabkan subjek yang di perintahkan dalam diktum ke tiga menjadi tidak jelas.

Dengan tetap mengandung kepastian maksud serta telah pula di perbaiki oleh MA, kesalahan penulisan tersebut sama sekali tidak berakibat pada hilangnya sifat mengikat putusan pem batalan peraturan DPD.

Sifat mengikat putusan peng ujian peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan MA berimplikasi terhadap hilangnya daya berlaku peraturanyangdi batalkan.

Dengan tanpa daya ber laku, Peraturan DPD Nomor 1/2017 tidak lagi dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan agenda-age da kelembagaan DPD, termasuk mengganti pimpinan.

Bahkan, dalam per timbangan hukum nya, MA menegaskan, masa jabatan pimpinan tidak bisa diubah dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun sehingga pimpinan DPD yang telah dipilih sebelumnya tidak dapat diganti, kecuali dalam hal terjadi ke kosongan karena berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

Selain itu, juga ada hal lain yang cukup me narik dalam putusan di maksud, yaitu adanya perintah kepada DPD untuk mencabut Peraturan Nomor 1/2017. Di mana perintah itu di maknai oleh sebagian ka langan DPD sebagai sesuatu yang memberi ruang untuk te tap memberlakukannya.

Dalam arti, ketika DPD belum mencabutnya, regulasi tersebut tetap ber laku. Penilaian demikian merupakan sebuah pandangan yang keliru. Sebab, perintah pen cabut an sebuah peraturan yang su dah dinyatakan bertentangan de ngan undangundang hanya bersifat administratif.

Hal mana, tanpa adanya tindakan pencabutan sekalipun, peraturan yang sudah dinyatakan bertentangan tidak lagi memiliki ke kuat an hukum mengikat sehingga ia tidak dapat lagi di jadikan dasar bertindak.

Lebih jauh menjadikan hal itu sebagai alas an untuk mengakali diktum pembatalan Peraturan Nomor 1/2017 justru akan ber geser menjadi pem bang kangan terhadap putusan itu sendiri.

Mengkhianati Negara Hukum

Sikap menyanggah putusan MA sebagaimana diper tontonkan DPD nyata-nyata merupakan manuver mengkhianati ne gara hukum.

Putusan lem baga kekuasaan kehakiman dalam pembatalan Peraturan DPD Nomor1/2017 adalah hu kum. Sebagai lembaga negara, DPD seharus nya memberi contoh bagai mana hukum dihor mati, bukan malah sebaliknya. Jangan hanya untuk memenuhi hasrat kuasa yang tak ter ben dung, semua hendak diterabas, termasuk hukum.

Segala bentuk pembangkangan terhadap hukum adalah sikapyangbertentangandengan prinsip negara hukum, sehingga ia harus dihentikan. Oleh karena itu, sejumlah upaya mesti dilakukan.

Di antaranya, pertama, hasil pemilihan pim pinan DPD yang tetap merujuk Tatib Nomor 1/2017 harus dideligitimasi dengan cara MA menolak untuk memandu proses pengucapan sumpah pimpinan DPD terpilih. MA tentunya akan mengambil langkah itu. Sebab, pimpinan baru DPD jelas-jelas terlahir dari upaya pengangkangan terhadap putusan MA sendiri.

Bila bersikap sebaliknya, MA tentu akan men deligitimasi putusan sendiri dan pada saat yang sama akan menghancurkan prinsip negara hukum. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MA tentu tidak akan bertindak demikian.

Kedua, secara internal, seluruh anggota DPD yang masih berpikir”waras” ihwal bagaimana menyelenggarakan negara menurut hukum mesti mengonsolidasikan diri guna membenahi lembaga yang sudah terkoyak.

DPD mesti ditarik kembali ke jalur yang benar, jalur di mana hukum yang menjadi panduannya. Sekiranya dua langkah itu tidak dilaksanakan, pembangkangan hukum ala DPD akan berjalan sempurna. Prinsip-prinsip negara hukum yang dengan susah payah dijaga justru dihancurkan.

Bila sampai demikian, Indonesia sebagaimana negara hukum sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentu sekadar hiasan dalam kita bernegara. (Sumber: Koran Sindo, 05 April 2017)

Tetang penulis:

Khairul Fahmi Dosen HTN, Peneliti PUSaKO FH Universitas Andalas, dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum UGM

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,056 hits
April 2017
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

%d blogger menyukai ini: