Ekonomi, Politik Dan Pembangunan

Oleh Tri Muryani

 

Pada hakikatnya, ekonomi, politik, serta pembangunan menjadi bagian penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masalah yang biasa terjadi dalam menghambat pembangunan sebuah bangsa, tidak lain berakar pada ma salah ekonomi dan politik.

Lembaga politik me miliki otoritas dalam menentukan suatu kebijakan bangsanya. Termasuk kebijakan menge nai sistem ekonomi.

Maka menjadi penting bagi penentu kebijakan atau dalam hal ini pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif un tuk benar-benar mema hami makna kepemimpinannya sebagai wakil rakyat.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat tidak sedikit pemangku kebijakan yang akhirnya menyalahgunakan kekuasaannya.

Bukan untuk kepenting an rakyat, namun keputusan-keputusannya tidak lain hanyalah demi ke pentingan pri – badiatauke lom poknya.

Walhasil, penyalahgunaan ke kuasaan berujung pada banyaknya kasus korupsi. Banyaknya kasus korupsi, seperti kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013 yang menyeret Kementerian Agama, korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013, dan kasus korupsi e-KTP yang menjerat beberapa nama anggota DPR menjadi salah satu potret kegagalan negara dalam dunia politik.

Dalam dunia ekonomi, pelakuekonomijugatidakkalah penting sebagai penentu pembangunan bangsa. Namun, inde pendensi dan otoritas pelaku ekonomi memiliki potensi penyalahgunaan yang sama dengan pemangku kebijakan.

Maka antara sistem politik dan sistem ekonomi mestinya memiliki sistem saling kontrol antara satu dan yang lain. Adanya de sentralisasi ini tidaklah cukup untuk memecahkan masalah politik yang ada di masyarakat.

Karena, tidak ada jaminan bahwa setiap agen ekonomi tidak menyalahgunakan ke kuasaan dalam melakukan kontrol pasar dan menetapkan harga.

Politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan demi melahirkan pembangunan bangsa. Untuk itu, negara sebagai pemangku kebijakan harus memiliki independensi.

Karena sistem ekonomi, kebijakan, mau pun kontrol terhadap pelaku ekonomi akan menentukan pembangunan bangsa.

Tidak hanya berhenti pada independensi, pembangunan melalui sistem ekonomi juga membutuhkan pejabat negara sebagai pelaku politik akan kesadaran terhadap keadilan.

Kesadaran dari individu yang kemudian menjadi kesadaran komunal pejabat negara akan pentingnya ke adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermula dari perekonomian yang merata bagi rakyatnya. Tidak terjadi ke tim pangan antara yang miskin dan yang kaya.

Apalagi yang kaya makin kaya dan yang miskin ma kin miskin atau memperbanyak korupsi untuk memper kaya diri dan kelompoknya. Hal ini akan terwujud apabila disadari dari awal sebelum terpilih untuk duduk di kursi pemerintahan.

Di sadari pula ole h pelaku ekonomi yang me miliki peran penting dalam pem bangunan bangsa. Karena sejatinya ekonomi, politik, dan pembangunan ialah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. (Sumber: Koran Sindo, 05 April 2017)

Tetang penulis:

Tri Muryani Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
April 2017
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

%d blogger menyukai ini: