Arsip untuk April, 2017

Menu Terbaru Kamis, 13 April 2017

Ali Masyhar Mursyid
Orientasi Ulang Penggerebekan Teroris
artikel pengamat

Agus Riewanto
Mahkamah (Tidak) Agung
artikel dosen

Riza Multazam Luthfy
Revitalisasi Budaya Maritim
artikel pengamat

Ahmad Baedowi
Maina Sara ja Ystavat
artikel pengamat

Agus Wibowo
IPM dan Kutukan Bonus Demografi
artikel pengamat

Bambang Soesatyo
Desentralisasi dan Inkompetensi Aparatur
artikel pengamat

Imam Safei
Mengukuhkan Pilar-Pilar Keberagaman dalam Pendidikan Agama Islam
artikel pengamat

Dendy Raditya Atmosuwito
Krisis Politik Global dan Kosmopolitanisme Progresif
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Warisan Para Guru Bangsa
artikel pengamat

Serta 15320 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Mahkamah (Tidak) Agung

Oleh Agus Riewanto

“MA yang membuat amar putusan, namun MA juga yang melanggar putusannya sendiri, karena bersedia melantik pimpinan baru DPD berdasarkan Tatib yang telah dibatalkannya sendiri”

DUNIA hukum kita terluka saat Wakil Ketua Bidang Nonyudisial Mahkamah Agung (MA) Suwardi melantik Ketua DPD Oesman Sapta Odang yang didampingi dua wakil ketua, yakni Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, untuk periode 2017- 2019 menggantikan pimpinan DPD lama berdasarkan Tatib DPD No. 1/2017 yang telah dibatalkan MA. (Suara Merdeka, 5 April 2017).

Sikap MA yang melantik pimpinan DPD baru ini merupakan preseden buruk betapa MA tidak agung lagi dalam menjaga wibawa dan martabat hukum di negeri ini. MAtelah bersikap mendua.

Pertama, MA telah membatalkan Tatib DPD No.1/2017 melalui putusan MA perkara No. 38/ P/HUM/2016 dan Perkara Nomor 20/ P/ HUM/2017 yang pada intinya menyatakan, bahwa masa jabatan ketua DPD sebagaimana lembaga tinggi negara yang lain (MPR, DPR dan Presiden) adalah 5 tahun bukan 2,5 tahun. Sehingga Tatib DPD No.1/2017 yang dijadikan dasar pemilihan pimpinan DPD baru sudah tidak lagi berlaku.

Kedua, MAbersedia melantik pimpinan baru DPD RI yang dipilih berdasarkan Tatib yang keliru. Padahal Tatib DPD N. 1/2017 telah dibatalkan oleh MA sendiri.

Dengan demikian MA telah meludahi putusannya sendiri dan tak menjaga marwah putusannya yang sangat terhormat dan mengikat itu.

Dalam batas penalaran hukum ketika muncul amar putusan MA Perkara No.38/ P/HUM/2016 dan Perkara No.20/P/HUM/2017 tentang pembatalan Tatib DPD No.1/2017 maka seharusnya tak ada lagi peluang untuk melakukan pemilihan pimpinan baru DPD, karena secara normatif tak ada lagi dasar hukum untuk melakukan pemilihan pimpinan DPD.

Seandainya terlaksana pemilihan pimpinan baru DPD, maka hasil pemilihannya harus dianggap ilegal dan melanggar Putusan MA.

Sebab secara philosofis putusan MA adalah merupakan rujukan hukum tertinggi di negeri ini setelah konstitusi. Anehnya, MA yang membuat amar putusan, namun MA juga yang melanggar putusannya sendiri, karena bersedia melantik pimpinan baru DPD berdasarkan Tatib yang telah dibatalkannya sendiri.

Di titik ini sesunggunya sulit dibantah, bahwa antara pimpinan DPD yang baru terpilih dengan MA telah melakukan perselingkuhan hukum yang sangat memalukan.

Kuat dugaan bahwa antara MAdan DPD telah secara sistematis merencanakan drama hukum ini jauh sebelumnya dengan merancang aneka cara untuk melegalkan ambisi segelintir elit DPD.

Dengan demikian sesungguhnya justru MA yang paling bertanggungjawab dalam memperkeruh internal DPD yang berakibat pada kisruh yang makin panjang.

Sikap MA yang membatalkan Tatib DPD No.1/2017, namun bersedia melantik pimpinan baru DPD jelas merupakan preseden buruk bagi lahirnya sikap pembangkangan hukum dari elit politik dan MA sendiri.

Pernyataan sebagian kalangan yang menyatakan, bahwa MA bersedia melantik pimpinan baru DPD karena pelantikan dan Tatib adalah sesuatu yang berbeda adalah pernyataan yang menyesatkan publik dan sangat berbau politik yang amis, karena keduanya tak bisa dipisahkan bagaimana mungkin pimpinan DPD baru dapat dilantik ketika dasar hukum pemilihannya yakni Tatib DPD No. 1/2017 telah dibatalkan MA.

Langkah Alternatif

Untuk memulihkan martabat MAdan DPD, maka perlu dilakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk melakukan perlawanan hukum terutama pihakpihak yang merasa dirugikan atas peristiwa ini melalui alternatif berikut ini: Pertama, para pihak yang berkonflik terutama pimpinan DPD lama dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dasar pelanggaran administrasi.

Pelanggaran yang dimaksud ialah MA telah melakukan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPD padahal dipilih dengan cara yang tidak sah karena norma hukum Tatib pemilihahnya telah dibatalkan oleh MA.

Kedua, pimpinan lama DPD dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan materi gugatan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yakni sengketa antara pimpinan DPD lama dengan pimpinan DPD baru terpilih yang didukung oleh MA, karena beredia melantiknya.

Salah satu kewenangan MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C UUD 1945 adalah menyelesaikan sengketa antara lembaga negara.

Ketiga, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terpilihnya pimpinan baru DPD ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) atas dasar perbuatan melawan hukum, karena sejumlah elite DPD telah melakukan persekongkolan jahat dengan pimpinan MA untuk melawan putusan MA yang telah nyata membatalkan membatalkan Tatib DPD No. 1/2017 yang antara lain mencantumkan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun sebagai pelanggaran terhadap UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD dan DPR (MD3).

Sejumlah alternatif tersebut diharapkan dapat memulihkan wibawa dan martabat DPD dan MA sebagai institusi terhormat yang harus dijaga marwahnya agar tidak mudah ditelikungi oleh segelintir elite hanya untuk melegitimasi nafsu jabatan. (Sumber: Suara Merdeka, 10 April 2017)

 

Tentang penulis:

Dr Agus Riewanto, Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

IPM dan Kutukan Bonus Demografi

Oleh Agus Wibowo

UNITED Nations Development Programme (UNDP, 2017) baru-baru ini merilis data yang mengkhawatirkan kita bersama. Menurut UNDP, peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia merosot tajam, dari peringkat 110 ke 113 dari 188 negara yang disurvei.

Laporan UNDP sekaligus menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia tingkat menengah atau stagnan dari kategori tahun sebelumnya.

Merosotnya IPM Indonesia mestinya segera ditanggapi serius oleh pemerintah. Perlu langkah-langkah strategis memulihkan posisi IPM Indonesia, apalagi menjelang masa panen bonus demografi.

Jika hanya ditanggapi sebagai angin lalu, bahkan tidak diikuti langkah-langkah strategis, bukan tidak mungkin bonus demografi justru menjadi ‘kutukan’.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Kependudukan PBB (UNFPA, 2015), Indonesia bakal memanen puncak bonus demografi pada kurun waktu 2028-2035. UNFPA juga menyebut pada puncak bonus demografi itu akan tersedia lebih dari 65 juta tenaga kerja muda produktif usia 15-29 tahun.

Jumlah terbesar bahkan sejak Indonesia merdeka. Bapenas (2014) juga menyebut bonus demografi ini merupakan karunia yang tak ternilai. Itu jika pemerintah mampu mengelolanya dengan baik, terutama melalui investasi pendidikan yang efektif.

Pemerintah akan menuai keuntungan dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, dan tentu saja SDM-nya. Produktivitas negara dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan limpahan SDM yang terserap di berbagai sektor, terutama ekonomi kreatif. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat pun membaik sebagai akibat melimpahnya penduduk usia kerja.

Bonus demografi, tulis Mason (2015), akan menjadi berkah jika pemerintah Indonesia sigap dan cakap mengelola investasi pendidikan anak bangsa.

Tentu saja pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh segenap anak bangsa tanpa terkecuali. Tidak ada jurang antara si kaya dan si miskin; semua mendapat kesetaraan dalam mengakses pendidikan.

Kesempatan yang terbuka lebar serta pendidikan berbasis forward looking ini, simpul Mason, akan menghasilkan SDM Indonesia yang terampil, kompeten, berkualitas, dan mampu menyiasati peluang dengan baik.

Sebaliknya, jika pemerintah setengah hati mempersiapkan investasi pendidikan, menurut Mason, akan terjadi musibah bahkan kutukan dari bonus demografi itu.

Akan melimpah SDM di Indonesia yang rendah kompetensi dan tidak mampu menyiasati peluang yang ada. Mereka akan menambah jumlah angka pengangguran, yang tidak urung menimbulkan problem sosial pelik dan rumit.

Jurang kesenjangan

Apakah rekomendasi Mason itu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah sebagai stakeholder pendidikan? Tampaknya belum.

Data yang dirilis badan pendidikan PBB UNICEF (2015) menyebutkan hampir setengah dari anggaran pendidikan di Indonesia hanya dinikmati sekitar 10% penduduk. Hal itu berarti kesempatan mengakses pendidikan bagi anak-anak miskin di Indonesia sangat sedikit.

UNICEF juga sampai pada kesimpulan bahwa anggaran pendidikan lebih banyak dinikmati golongan menengah ke atas. Sekitar 20% murid yang kaya menerima 18 kali lebih banyak aneka fasilitas sumber daya jika dibandingkan dengan 20% mereka yang miskin.

Bahkan, anak laki-laki kaya lebih sering mendapat akses pendidikan lebih ketimbang lawan jenisnya. Itu merata terjadi tidak hanya di perdesaan, tetapi juga di perkotaan.

Temuan UNICEF semakin diperkuat dengan data yang dirilis Bank Dunia setahun lalu. Bank Dunia mencatat ketimpangan pendidikan di Indonesia ini dipicu rendahnya angka partisipasi pendidikan masyarakat dan tingkat pendidikan.

Ketimpangan pendidikan di Indonesia, tulis Bank Dunia, bahkan setara dengan Uganda, Ethiopia, dan beberapa negera miskin di Eropa lainnya. Menguatkan temuan Digdowiseiso (2009), ketimpangan pendidikan di Indonesia menurut Bank Dunia juga bertalian erat dengan ketimpangan ekonomi.

Bank Dunia menyebut hanya 1% rumah tangga (sekitar 2,5 juta orang) menguasai lebih dari 50,3% kekayaan Indonesia. Jika asumsi kisaran diperlebar, 10% orang menguasai 70% kekayaan bumi Indonesia. Ketimpangan di bidang ekonomi dan pendidikan ini jauh di bawah Rusia (1:66,2%), bahkan Thailand yang hanya 1:50,5% kekayaan nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) setahun lalu merilis data sebanyak 4,9 juta anak miskin di Indonesia belum mampu mengakses pendidikan. Mereka tidak mendapatkan kemudahan akses pendidikan bukan hanya karena kemiskinan, tetapi juga faktor tinggal di daerah yang secara geografis sulit atau terpaksa bekerja.

Selain itu, jika angka partisipasi murni (APM) berdasarkan provinsi 2016, di DKI Jakarta saja hanya 68% (Kemendikbud 2016), bagaimana dengan daerah lainnya? Di negeri ini, tulis Agus Wibowo (2015), orang miskin dalam konteks tertentu terus dipelihara.

Mereka merupakan komuditas jualan yang laris bagi elite politik negeri ini. Orang miskin begitu diagung-agungkan, entah dalam pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden (pilpres), pemilihan bupati/wali kota, maupun pemilihan lurah.

Akan tetapi, ketika sang kandidat sudah berhasil meraih kursi kekuasaan, dan proses politik berakhir, orang miskin kembali pada penderitaan mereka. Di satu sisi, komersialisasi pendidikan semakin tak terbendung.

Tidak hanya di jenjang perguruan tinggi, di level dasar dan menengah, pendidikan kita semakin mahal tak terjangkau.

Jika investasi dana yang mahal itu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan, tentu tidak masalah. Yang terjadi justru masyarakat sudah mengeluarkan dana tidak sedikit, tetapi garansi kualitas pendidikan mengecewakan. Singkat kata, pendidikan kita lebih sering mahal tetapi murah kualitas.

Turunnya IPM Indonesia, meski menurut pemerintah disebabkan banyak hal, yang nyata ialah pembatasan akses. Masyarakat miskin terbatasi akses, sedangkan di sisi lain komersialisasi pendidikan meningkat tajam.

Ketika pendidikan sudah mengutamakan bisnis dan komersialisasi, roh pedagogis akan tergerus habis sehingga konsep membangun karakter semakin kabur.

Bahkan, fondasi pembangun kualitas jati diri bangsa seperti hakikat kemanusiaan, akal budi, dan humanisasi tidak dilakukan secara afektif, tetapi sekadar kognitif. Fenomena demikian jelas akan membuat IPM semakin melorot dan bukan tidak mungkin terjun bebas.

Sinergi semua pihak

Guna memperbaiki bahkan meningkatkan IPM, sudah saatnya pemerintah melakukan beberapa strategi efektif. Salah satunya dengan membuka luas akses dan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa secara adil. Pemerataan pendidikan meliputi paling tidak pada persamaan kesempatan, aksesbilitas, dan keadilan atau kewajaran.

Persamaan kesempatan mengandung maksud setiap anak bangsa memiliki peluang yang sama mengakses pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No 2/1989; UUD Pasal 30/1945.

Aksesbilitas memberikan kesempatan semua anak bangsa memiliki akses pendidikan yang sama, pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Mereka yang berasal dari desa memiliki akses pendidikan yang sama dengan yang tinggal di perkotaan. Demikian halnya dengan mereka yang tinggal di kawasan terpencil.

Selama ini, disparitas struktur ekonomi sosial menyebabkan aksestabilitas yang tidak sama. Masyarakat daerah perkotaan bisa lebih mudah mengakses pendidikan ketimbang mereka yang berada di desa; lebih-lebih daerah kepulauan dan terpencil.

Menurut Sairin Hasbulah (2017), IPM kita bisa didongkrak naik jika program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) efektif dilaksanakan.

Tingginya angka ketimpangan di Indonesia dapat berdampak pada nilai IPM yang lebih rendah. Singkatnya, semakin tinggi angka ketimpangan, semakin rendah nilai IPM dengan penyesuaian ketimpangan.

Presiden Jokowi, kata Sairin Hasbulah, telah menekankan fokus pemerintah tahun ini ialah mengatasi ketimpangan. Ini sangat tepat dan menunjukkan keberpihakan pemerintah pada mereka yang lemah.

Presiden Jokowi bahkan tidak ingin sekadar menaikkan indeks pembangunan manusia saja, tetapi juga memastikan bahwa setiap kenaikan IPM mampu menjangkau seluruh penduduk dan keluarga Indonesia benar-benar mengalami peningkatan kualitas dan merasakan manfaat pembangunan manusia.

Program Indonesia Pintar melalui pendistribusian dan pemanfaatan kartu Indonesia pintar (KIP) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lamanya sekolah dan menekan angka dropout. Program KIP akan efektif, tentu saja jika didukung dan terjadi sinergi segenap elemen bangsa.

Pemerintah sebaiknya juga menambah jumlah anak yang mendapat bantuan KIP setelah mendapat kucuran dana tambahan dari pengalihan dana subsidi BBM dan efektivitas penggunaan pendapatan negara lainnya.

Sekali lagi, seberapa besar keefektifan PIP sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Untuk itu, sinergi pendataan di daerah mutlak dilakukan, seperti dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas pendidikan dan kebudayan.

Sementara itu, DPRD bisa melakukan pengawasan atas implementasi pendataan ataupun validitas data yang dihasilkan. Dengan demikian, kehadiran DPRD bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya memanfaatkannya ketika hajatan demokrasi lima tahun saja.

Akhirnya, kita tidak ingin bonus demografi yang sebentar lagi di panen menjadi kutukan bangsa ini. Sebuah kutukan yang SDM-nya melimpah ruah, tetapi mereka berkualitas rendah, bahkan tidak mampu bersaing. SDM demikian akan menambah angka pengangguran, yang tidak urung menimbulkan persoalan sosial baru dan rumit.

Maka, mendesak bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah efektif mempersempit jurang kesenjangan serta membuka lebar akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Melalui strategi tersebut diharapkan, jurang kesenjangan pendidikan tidak membentang lebar. Ini menjadi penting mengingat dalam hitungan tahun bonus demografi akan segera dipanen bangsa ini.
Semoga. (Sumber: Media Indonesia,10 April 2017)

Tentang penulis:

Agus Wibowo Pengelola Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

 

Revitalisasi Budaya Maritim

Oleh Riza Multazam Luthfy

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum lama kembali menenggelamkan kapal pencuri ikan. Kali ini, ada 81 kapal yang ditenggelamkan di Bali, Pontianak, Aceh, Tarempa, Sorong, Merauke, Belawan, Tarakan, Natuna, Bitung, Ambon, dan Ternate.

Dari Oktober 2014, sudah ada 317 kapal yang ditenggelamkan. Kapal maling tersebut milik Tiongkok satu, Belize satu, Papua Nugini dua, Indonesia 21, dan Thailand 21.

Kemudian, dari Malaysia 49, Filipina 76, Vietnam 142, dan tanpa bendera empat kapal. Upaya untuk memerangi illegal fishing serta melindungi sumber daya maritim.

Secara historis, dulu Nusantara merupakan negara maritim tangguh di tataran global. Salah satu tanda kebesaran Nusantara sebagai “bangsa laut” ditemukannya sejumlah pelabuhan masyur, di antaranya Banten dan Gresik (Jawa Timur).

Perubahan suatu wilayah menjadi pelabuhan memerlukan proses, waktu, serta sejumlah faktor pendukung. Bila ditelisik secara mendalam, pelabuhan-pelabuhan tersohor ternyata berawal dari desa kecil yang kurang berarti, tapi berkembang menjadi cikal-bakal pelabuhan prestisius.

Transformasi Banten menjadi “pelabuhan perdagangan” tercapai dalam beberapa dasawarsa. Mula-mula pelabuhan ini merupakan desa nelayan kecil di bawah kekuasaan pengikut Sultan Demak tahun 1527.

Setelah ikatan dengan kekuasaan tertinggi melemah, perlahan Banten menancapkan hegemoninya atas Jawa bagian barat dan segera melampaui Sunda Kelapa, selaku pusat perniagaan.

Lantaran berdekatan dengan Selat Sunda, Banten menjadi pantai barter yang menyenangkan bagi para pedagang musiman dari Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan (Léonard Blussé, 2004: 71).

Pengukuhan Gresik selaku pelabuhan strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia tidak bisa terlepas dari asal-muasalnya.

Menurut cerita Tiongkok, karangan Ma Huan (1433), Gresik merupakan sebuah “desa baru” yang dalam bahasa Mandarin dinamakan Ko-erh-his, timur Tuban yang dulu merupakan daerah pantai berpasir. Antara tahun 1350 dan 1400, pendatang dari Tiongkok Tengah membangunnya menjadi sebuah desa baru.

Kemudian, pada tahun 1400, Gresik maju signifikan. Saat Ma Huan datang, Gresik telah mendaulat diri sebagai kota pelabuhan terbaik dan terpenting (Endjat Djaenuderadjat, 2013: 207).

Keberadaan dua pelabuhan tad membuktikan negeri ini pernah menjadi perhatian internasional dalam jagat maritim. Pelabuhan tidak hanya menunjukkan tempat transit kapal, lokasi keberangkatan-kepulangan penumpang, serta sarana menawarkan barang dagangan, tetapi juga menandakan tingginya skill orang-orang Nusantara dalam bidang kelautan. Keperkasaan mereka terlihat dari cukup seringnya hidup dan bekerja di laut.

Dalam berbagai situasi, mereka begitu teguh menghadapi ganasnya ombak. Mereka menyadari mesti tegar. Mentalitas inilah yang membuat mereka sangat kuat dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan. Para pendahulu bangsa mengukuhkan diri sebagai pelaut andal.

Peninggalan budaya maritim Nusantara seolah tidak berbekas, kecuali mitologi-mitologi kuno yang masih dapat diselamatkan.

Upaya pelestarian mitologi oleh masyarakat berhasrat mengungkapkan betapa laut adalah entitas penuh makna bagi kehidupan.

Sayang, mitologi tersebut bukannya mewariskan mentalitas pelaut pada generasi masa kini, melainkan sekadar merepresentasikan simbol dan hajatan seremonial.

Masyarakat Desa Kundi sekitar Pulau Bangka memegang teguh kepercayaan upacara adat ceriak laut. Selain menyelamatkan sampan atau perahu yang melewati Tanjung Tadah, upacara ini untuk menghalau setan dan hantu seberang yang ingin merusak ladang perkebunan.

Setelah dukun laut memastikan bulan dan hari tepat, masyarakat mempersembahkan nasi kuning, ketan hitam, dan ayam panggang kepada roh-roh halus nenek moyang serta keturunan leluhur dukun laut (Djoko Pramono. 2005: 147).

Mitologi yang berkaitan dengan laut juga ditemukan pada masyarakat nelayan di Desa Brondong, Lamongan. Bagi mereka, ritual serbamagis mesti mengiringi aktivitas mencari ikan.

Sejak lama, mereka mempunyai kebiasaan memuja roh terkait penangkapan ikan. Ritual tersebut dinamakan tutup layang (menggulung layar). Di lepas pantai, sesaji sengaja dipersembahkan bagi Kiai Anjir yang diyakini sebagai roh penunggu lautan.

Tenggelam

Budaya maritim semakin tenggelam lantaran banyak suku mengabaikan eksistensi laut, pantai, serta pesisir. Mereka cenderung mengutamakan wilayah pedalaman dan pegunungan. Orang-orang Indonesia menyimpan semacam “rasa tidak suka” yang berhubungan dengan air.

Hal ini antara lain ditandai dengan kebiasaan membangun desa di puncak gunung, bukan dekat perairan. Bahkan, pulau-pulau kecil yang pernah memainkan fungsi maritim masa silam kerap mengagungkan tradisi membangun desa di tempat tinggi.

Sebenarnya, budaya laut sangat dekat dengan orang-orang pesisir. Mereka inilah yang senantiasa memanfaatkan perairan sebagai lokasi mencari nafkah.

Sayang, laut tidak selamanya menjanjikan kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Pada masa kerajaan, mereka berjuang melawan kekejaman penjahat yang gemar merampas harta milik.

Bahkan, tak jarang perompak dan bajak laut menangkap mereka untuk dijadikan budak yang dapat diperjualbelikan. Guna melindungi diri dan keluarga, sebagian memilih mengungsi dan meninggalkan desa.

Masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, kekayaan dan sumber daya laut tidak dimaksimalkan penduduk lokal. Maka, nasib masyarakat desa pesisir tak kunjung membaik.

Di beberapat tempat, para pemuda pesisir lebih suka mabuk daripada membekali diri dengan berbagai keterampilan. Lantaran mengonsumsi minuman keras (miras), mereka kerap terlibat kekerasan dan perkelahian.

Fenomena inilah yang memunculkan asumsi, menenggak miras merupakan tradisi dari generasi ke generasi. Bagi sebagian masyarakat nelayan, mabuk-mabukan merupakan upaya menjaga kesehatan.

Meski membawa efek negatif, mereka percaya bahwa miras mampu menjauhkan tubuh dari penyakit mag dan kencing batu.

Laut juga kurang berpihak pada kaum tani di pesisir. Derasnya air laut membuat mereka kerap merugi dan gagal panen.

Persoalan kekeringan dan rusaknya lahan-lahan produktif antara lain karena intrusi air laut. Fakta ini berdampak pada meningkatnya kasus pengangguran di perdesaan dan meroketnya urbanisasi.

Atas dasar itulah, revitalisasi budaya maritim meniscayakan pemberdayaan masyarakat desa pesisir, selaku aktor utama. Sejak dini, mereka mestinya memperoleh perhatian pemerintah.

Taraf kesejahteraan “orang pesisir” mesti ditingkatkan. Selama ini, mereka dinilai sebagai masyarakat tradisional dengan kondisi strata sosial ekonomi “di bawah standar.” (Sumber: Koran Jakarta, 10 April 2017)

 

Tentang penulis:

Riza Multazam Luthfy, M.H. Penulis sedang menyelesaikan studi program doktor.

Desentralisasi dan Inkompetensi Aparatur

Oleh Bambang Soesatyo

 

Politik desentralisasi belum menyelesaikan banyak persoalan, karena negara mengabaikan faktor kompetensi aparatur daerah.

Setelah hampir dua dekade melakoni otonomi, banyak daerah tampak masih tertatih-tatih karena aparaturnya belum mampu menginisiasi pembangunan wilayahnya.

Peningkatan kompetensi aparatur daerah harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Tidak ada yang salah dengan politik desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah.

Namun, setelah berjalan hampir 20 tahun, pelaksanaan otonomi daerah mungkin harus diperbarui lagi, setelah penerapan Undang- Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tentu saja setelah dilakukan evaluasi komprehensif atas implementasi pelimpahan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota, khususnya dari aspek kinerja atau produktivitas.

Seperti diketahui, bupati dan wali kota menjadi penguasa tertinggi di wilayahnya, tidak lagi berada dalam kendali gubernur.

Seperti di tingkat pusat, keleluasaan menjalankan kekuasaan dan melaksanakan wewenang besar oleh bupati/wali kota juga mendapat pengawasan dari DPRD.

Kekuasaan dan kewenangan besar yang digenggam bupati/wali kota dan DPRD ini tentu saja menjadi faktor sangat strategis bagi masyarakat setempat, karena akan memengaruhi kesejahteraan warga dan pilihan prioritas pembangunan.

Sebab, bupati/ wali kota bersama DPRD punya kuasa mutlak atas rencana, pemanfaatan dan pengawasan keuangan (anggaran) daerah. Kalau bupati/walikota dan DPRD kapabel, visioner dan kompeten, kesejahteraan warga dan pembangunan daerahnya akan mencatatkan progres.

Sebaliknya, akan menjadi persoalan serius bagi warga lokal jika bupati/ wali kota dan DPRD tidak kapabel, tidak visioner pun tidak kompeten sebagai pimpinan dan elite daerah.

Baru beberapa tahun belakangan ini sejumlah daerah bisa menghadirkan bupati/wali kota yang reformis; dalam arti peduli pada warganya, berani mereformasi birokrasi, dan berani menginisiasi pembangunan daerahnya. Tetapi jumlah kabupaten/ kota dengan kriteria seperti ini belum banyak.

Jumlahnya masih dalam hitungan jari. Itu sebabnya, dari total 416 kabupaten dan 98 kota, hanya ada beberapa nama bupati dan wali kota yang populer di mata publik.

Mereka populer karena dedikasinya melayani warga, membersihkan birokrasi dari virus korupsi, menerapkan transparansi keuangan daerah dan berani menginisiasi pembangunan infrastruktur. Ratusan kabupaten dan puluhan kota tampak masih tertatih- tatih menanggapi desentralisasi kekuasaan dan kewenangan itu.

Secara umum diketahui bahwa penyebab utamanya adalah inkompetensi bupati atau wali kota. Mereka pun tidak kapabel untuk memimpin dan mengelola sekian banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Banyak pimpinan daerah tidak mampu mendeteksi kebutuhan prioritas daerah dan warganya. Akibatnya, banyak daerah gagal menetapkan program prioritas. Inkompetensi bupati/wali kota menyebabkan banyak kabupaten/kota memiliki kelemahan dalam perencanaan.

Misalnya tentang sebuah kabupaten yang warganya selalu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bupati tidak mampu mendeteksi masalah ini sehingga pembangunan infrastruktur bagi penyediaan air bersih tidak pernah diprioritaskan. Kasus lainnya tentang sejumlah kabupaten yang memiliki potensi besar di sektor wisata laut.

Potensi ini tidak pernah dieksplorasi secara terencana dan sistematis. Lalu, warga di banyak daerah, termasuk sejumlah wilayah di Jawa, terus mengeluh karena laporan mereka tentang kerusakan jalan nyaris tidak direspons bupati atau wali kota.

Akibatnya, dalam sejumlah aspek pembangunan di daerah, banyak program harus dirancang dan diturunkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian.

Sejumlah kementerian kini fokus ke daerah-daerah, sesuai potensi dan masalahnya. Misalnya untuk mengamankan potensi perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus turun tangan langsung, karena pemerintah kabupaten tidak pernah menggagas perang melawan pencuri ikan.

Atau, karena sejumlah daerah gagal melindungi hutan, sejumlah kementerian harus turun tangan ketika hutan terbakar.

Sistem Plus Kompetensi

Ada beberapa indikator yang memperjelas inkompetensi aparatur daerah. Tetapi yang utama adalah gagap mengelola anggaran, kekeliruan menerbitkan peraturan daerah (perda) hingga perilaku semenamena oknum bupati/wali kota yang menyebabkan mereka terjerat kasus korupsi.

Salah satu indikator yang cukup jelas terbaca bisa disimak pada kasus mengendapnya anggaran banyak pemerintah daerah di perbankan. Tahun 2015 tidak kurang dari Rp282 triliun dana daerah mengendap di bank.

Presiden Jokowi sampai berkali-kali mendorong semua kepala daerah memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, akibat inkompetensi itu, aparatur daerah tetap saja bergerak lamban. Buktinya, hingga akhir Februari 2016, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat bahwa dana milik pemda yang mengendapdibankmasih sebesar Rp185,4 triliun.

Baru pada Desember 2016, dana daerah yang mengendap itu bisa berkurang menjadi Rp83,85 triliun. Menurut kajian Kemenkeu, menurunnya jumlah dana simpanan pemda di bank itu mengindikasikan perbaikan awal dalam belanja APBD dan pola pengelolaan keuangan daerah. Artinya, pada tahun-tahun sebelumnya ada persoalan dalam hal belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Menarik untuk dipahami bahwa kemauan melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah itu terjadi setelah pemerintah pusat mengancam atau berniat menerapkan sanksi berupa penundaan dana alokasi umum (DAU) serta dana bagi hasil (DBH) bagi daerah yang lalai memenuhi kewajibannya.

Semua pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, posisi kas, dan perkiraan kebutuhan belanja operasional dan modal untuk periode tiga bulan.

Datadata itu harus dilaporkan tepat waktu kepada pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah. Indikator kedua berkaitan dengan penerbitan peraturan daerah yang serampangan.

Banyak pemda seakan tidak peduli manakala perda yang diterbitkan itu bertentangan dengan konstitusi, undang-undang (UU), peraturan pemerintah pusat, peraturan atau keputusan presiden hingga keputusan menteri. Keputusan di tingkat pusat bisa dimentahkan ketika dihadapkan pada wewenang sejumlah pemerintah daerah.

Akibatnya, proses perizinan atau jasa pelayanan lainnya menjadi semakin mahal (high cost) dan menyita waktu lebih panjang. Pada Juni 2016, menteri dalam negeri (mendagri) membatalkan 3.143 perda.

Ribuan perda itu memang harus dibatalkan karena nyata-nyata menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan tentu saja karena bertentangan dengan konstitusi maupun UU yang lebih tinggi.

Banyak perda digunakan sebagai payung hukum untuk memungut biaya tambahan. Sayangnya, wewenang mendagri membatalkan ribuan perda bermasalah itu telah menimbulkan persoalan baru.

Karena digugat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Mahkamah Konstitusi pun menggugurkan wewenang mendagri membatalkan ribuan perda bermasalah itu. Untuk membatalkan perda bermasalah, pemerintah pusat harus bertarung terlebihdahuludenganpemdadi Mahkamah Agung.

Indikator ketiga yang menggambarkan inkompetensi sejumlah pemda tecermin pada jumlah kepala daerah yang terjerat kasus hukum dalam perkara korupsi. Pada periode 2016, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan 10 kepala daerah sebagai tersangka korupsi.

Tiga di antaranya terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Jumlahnya bertambah karena di pengujung 2016, KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini.

Dia diduga sebagai pelaku kasus jual-beli jabatan di Pemkab Klaten. KPK menyita Rp2 miliar sebagai barang bukti. Persoalan kompetensi pemda sudah sering didiskusikan.

Pembaruan sistem dan mekanisme terus diperbaiki melalui penajaman UU tentang Pemerintah Daerah. Namun, pembaruan sistem dan mekanisme saja terbukti belum cukup. Kompetensi aparatur pemerintah daerah harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sangat diperlukan agar aparatur daerah berkemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pembangunan daerahnya.

Ketergantungan pada pemerintah pusat harus dikurangi. Presiden bisa menugaskan BadanPerencanaPembangunan Nasional (Bappenas), Kemenkeu, dan semua inspektorat jenderal untuk menyusun program peningkatan kompetensi aparatur pemda.

Bappenas menyediakan program perencanaan pembangunan, Kemenkeu tentang pengelolaan anggaran atau keuangan daerah dan para inspektorat jenderal menyiapkan program pengawasan.

Perlunya perhatian ekstra dari pemerintah pusat terhadap masalah kompetensi pemerintah daerah sangat beralasan.

Utamanya karena para kepala daerah yang menjabat pada era sekarang tidak dipersiapkan dengan matang seperti di masa lalu. Untuk meraih jabatannya, kepala daerah sekarang ini cukup memenangkan pilkada. Aspek kompetensi dan kapabilitas tidak menjadi syarat utama.

Akibatnya tidak sedikit bupati/ wali kota yang gagap ketika pertama kali beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi pemerintah daerah. (Sumber: Koran Sindo, 10 April 2017)

 

Tentang penulis:

Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Golkar/ Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

Orientasi Ulang Penggerebekan Teroris

Oleh Ali Masyhar Mursyid

PENYERGAPAN terduga teroris di Tuban kemarin menandaskan bahwa penanggulangan teroris di Indonesia (masih) mengedepankan upaya represif. Represivitas ini ditunjukkan dengan ditembakmatinya enam terduga teroris.

Terlepas dari adanya motif ”amaliyah” balas dendam akibat pimpinannya ditangkap oleh aparat beberapa waktu sebelumnya, potensi aksi terorisme di seantero Indonesia memang tetap berstatus siaga I.

Kita tetap harus waspada atas segala kemungkinan aksi terorisme. Namun demikian, pemberangusan terorisme dengan cara tembak mati tentu perlu ditinjau ulang.

Penembakan mati terduga teroris di Tuban, semakin menambah deretan panjang aksi penembakan mati dalam penggerebekan terduga teroris.

Sebelumnya penyergapan terduga teroris di Tangerang Selatan juga menewaskan dua orang terduganya. Akan jauh lebih arif dan bermanfaat jika para teroris ditangkap hiduphidup guna pengembangan informasi jaringannya.

Penulis sangat yakin bahwa Aparat Densus 88 Antiteror pun dibekali kelihaian dalam pelumpuhan teroris tanpa harus mengeluarkan peluru.

Kita semua mafhum bahwa terorisme dilakukan karena motif dan tujuan ”ideologis”. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwa pelakunya adalah orang-orang yang memiliki militansi kuat.

Penggerebekan teroris di berbagai daerah lebih banyak diarahkan untuk membasmi, bukan melumpuhkan. Di sinilah perlunya orientasi ulang dalam penggerebekan teroris.

Pelumpuhan dengan tanpa membunuh setidaknya akan lebih bermanfaat jika dibanding dengan menembak mati. Setidaknya ada empat alasan penguat perlunya pelumpuhan dengan tanpa mematikan ini yaitu: Pertama, dari sisi kepentingan pemberantasan tindak pidana, teroris yang ditangkap hiduphidup masih dimungkinkan adanya penguakan jaringannya, setidak-tidaknya dapat memberi informasi tentang potensi aksi rancangan berikutnya.

Kedua, dari sisi psikologis, bisa menjadi peredam terjadinya penularan terorisme. Diakui atau tidak bahwa aksi kekerasan terhadap terorisme bisa menumbuhkan teror baru.

Orang bisa saja menjadi radikal karena melihat teman atau keluarganya ditembak mati tanpa adanya proses hukum. Ketiga, dari sisi penegakan hukum, salah satu tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk mengembalikan pelaku kejahatan agar dapat hidup normal kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pelaku tindak pidana yang dibina dengan baik justru bisa digunakan sebagai agen penanganan kejahatan itu sendiri. Keempat, dari sisi politis, banyaknya penembakan mati kepada terduga teroris menandakan bahwa pemerintah lebih mengedepankan represivitas dibanding prenventif.

Upaya represif juga bisa dimaknai sebagai lemahnya fungsi intelijen negara dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Apabila fungsi intelijen dimaksimalkan, maka tindakan terorisme sudah bisa disumbat saat baru dalam tahap perencanaan, tidak perlu menunggu terjadinya aksi.

Perlunya orientasi ulang terhadap penggerebekan teroris ini lebih diarahkan pada perubahan cara pandang masyarakat (dan juga aparat) terhadap pelaku.

Setidaknya terdapat dua cara pandang dalam melihat pelaku terorisme yaitu pelaku adalah orang yang dipandang sebagai pribadi yang ”rusak”, sedangkan cara pandang berikutnya adalah pelaku teror dianggap sebagai pribadi yang sedang ”sakit”.

Lebih Arif

Bagi penganut cara pandang pertama, meyakini bahwa teroris adalah pribadi yang telah rusak,yang tidak mungkin dapat dibenahi. Oleh karena itu, penanganan terhadap teroris tidak ada jalan lain kecuali dibunuh/ditembak mati. Hal ini tentu berbeda dari cara pandang kedua.

Cara pandang kedua bisa dikatakan lebih arif karena memandang teroris adalah sosok yang sedang ”sakit”. Oleh karenanya, penanganannya pun dengan cara ”pengobatan” yakni disediakan seperangkat tindakan alternatif penyembuhan, bukan mematikan.

Cara pandang kedua jelas mengandalkan instrumen kasih sayang, deradikaslisasi dengan hati, disembuhkan penyakitnya, untuk selanjutnya dituntun agar hidup normal bersama masyarakat.

Selama ini cara pandang pertama lebih kita kedepankan untuk menanggulangi terorisme. Kita lebih mengidolakan penggunaan perangkat kekerasan untuk memberangus terorisme.

Padahal, sebagaimana kita rasakan, hasilnya tidak signifikan dapat mengenyahkan aksi teror dari bumi pertiwi ini. Malah bisa dikatakan mensporadiskan teroris. Ibarat pepatah ”mati satu tumbuh seribu”.

Banyak penelitian yang menyajikan fakta bahwa kekerasan tidak akan rampung jika dilakukan dengan kekerasan, bahkan kekerasan akan menjadijadi menuju kekerasan berikutnya. Sebaliknya, kekerasan akan luluh dan luruh apabila ditangani dengan hati nurani, kasih sayang.

Justru karena terorisme lebih banyak digerakkan oleh pemikiran/ideologi yang radikal, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan radikal. Radikal yang dimaksud di sini adalah tindakan mendasar yang menyentuh hati pelakunya. Menyentuh rasa kemanusiaan yang paling dalam.

Sejahat-jahatnya manusia, pasti masih memiliki hati untuk menyadari kekeliruannya. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mencari alternatif penanganan lain dalam penanganan terorisme di Indonesia, bukan mematikan, tetapi melumpuhkan. (Sumber: Suara Merdeka, 10 April 2017)

Tentang penulis:

Dr Ali Masyhar Mursyid SH MH, Ketua Pusat Studi Radikalisme dan Terorisme (Pusara Teror) Universitas Negeri Semarang

Maina Sara ja Ystavat

Oleh Ahmad Baedowi

MEMBANGGAKAN, sekaligus mengharukan. Sebanyak 30 guru Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Bireun, dan Lhokseumawe berhasil memperoleh gelar master di bidang pendidikan dari Tempere University, Finlandia.

Dalam wisuda yang digelar pada Jumat, 7 April 2017, Bapak Surya Paloh menegaskan bahwa program beasiswa Yayasan Sukma untuk guru-guru Sekolah Sukma Bangsa merupakan prototipe dan komitmen kemanusian untuk terus menjaga Aceh dalam situasi damai.

Program kemanusian ini merupakan bagian dari pilantropi Media Group untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Di antara 30 orang guru, tersebutlah Maina Sara, seorang akunting dan bendahara sekolah selama lebih dari 10 tahun, yang menunjukkan keseriusan ingin ikut serta dalam program ini.

Meskipun sedari awal Maina Sara bukanlah seorang guru, juga dengan keterbatasan fisik yang bisa dikatagorikan difabel, semangat belajar Maina menjadi pusat inspirasi teman-teman guru lainnya.

Dengan semua keterbatasannya, Maina Sara menjelma menjadi seorang master bidang pendidikan yang akan membawa Sekolah Sukma Bangsa menapaki masa depan kelembagaan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Niat baik

Bagi Yayasan Sukma dan Media Group, memberikan program beasiswa bagi guru-guru yang berbakat dan mumpuni merupakan niat baik yayasan yang diinisiasi Bapak Surya Paloh ini.

Sebagaimana niat untuk mendirikan sekolah 11 tahun lampau, memberikan beasiswa bidang master pendidikan juga merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dalam rangka meningkatkan status sekolah ke arah yang lebih baik.

Kerja sama dengan Finland University meliputi program master bidang pendidikan (comission master degree program) bagi 30 guru Sekolah Sukma Bangsa di Aceh.

Program kerja sama ini menelan biaya kurang lebih 1,1 juta euro, yang keseluruhan pembiayaan merupakan wakaf dan tanggung jawab Bapak Surya Paloh selaku pendiri Yayasan Sukma, Jakarta.

Selama 18 bulan terakhir, peserta program telah menjalani perkuliahan di Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, Aceh, dan satu bulan kuliah di University of Tampere, Finlandia.

Program master degree for teacher education yang dilakukan Yayasan Sukma bekerja sama dengan Finland University dengan komposisi perkuliahan dan penelitian yang berimbang tanpa mencabut akar guru dari lingkungan tugas dan peran guru tersebut dilakukan.

Untuk itu, penugasan berupa refleksi yang menggabungkan teori serta kenyataan lapangan dan tanggapan guru terhadap fenomena tertentu menjadi salah satu metode yang kerap dilakukan secara individu dan berkelompok.

Model pembelajaran tatap muka dan online mendorong guru untuk memanfaatkan teknologi informasi secara kreatif. Jumlah total unit yang ditetapkan dalam program ini ialah 120 ECTS (European credit transfer system) atau SKS, yang setiap satu unitnya mensyaratkan waktu 20-25 jam di luar kelas untuk melakukan tugas dan membaca materi yang berhubungan dengan topik tertentu.

Bisa dibayangkan bahwa program ini cukup intens dan untuk itu para guru tidak melakukan tugas mengajar selama mereka menjadi peserta program dan tinggal di asrama guru yang disediakan di lingkungan sekolah.

Secara umum kerja sama Yayasan Sukma dengan Finland University ini merupakan tindak lanjut dari payung besar kerja sama bidang pendidikan Indonesia-Finlandia yang telah ditandatangani kedua negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Konteks Aceh

Dalam naskah kerja sama yang ditandatangani kedua negara disebutkan bahwa pengembangan kinerja sistem pendidikan pada tingkat dasar dan menengah merupakan sentral isu dari kerja sama tersebut. Dalam memorandum tersebut terdapat enam subarea yang menjadi fokus kerja sama.

Pertama, pertukaran informasi dan publikasi ilmiah serta tenaga ahli di bidang pendidikan dan pengasuhan usia dini, taman kanak-kanak, dasar, menengah, serta pendidikan kejuruan dan teknik.

Kedua, pengembangan kurikulum dan kualifikasi.

Ketiga, pengkajian.

Keempat, pembelajaran dan pengajaran, termasuk pendidikan guru dan pengembangan profesional.

Kelima, manajemen sekolah dan kepemimpinan serta peningkatan mobilitas termasuk guru, staf administrasi, dan murid.

Yang keenam, isu pendidikan lainnya yang dapat disepakati secara langsung oleh mitra dari kedua belah negara. Kerja sama kedua negara ini diharapkan dapat menaungi seluruh bentuk kerja sama antara Indonesia dan Finlandia, termasuk kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta di Indonesia seperti Yayasan Sukma.

Menurut Finland University CEO, Pasi Kaskinen, sangat boleh jadi bahwa setelah penandatanganan kerja sama bidang pendidikan antara Indonesia dan Finlandia ditandatangani pada 19 Maret 2015, kurang dari 2 bulan sesudah itu Yayasan Sukma merupakan pionir dan pelopor yang mengambil inisiatif untuk merealisasikan kerja sama yang lebih operasional.

Yayasan Sukma menjadi institusi pendidikan pertama yang melakukan kerja sama bidang pendidikan dengan Finland University.

Dalam konteks menjaga perdamaian di Aceh, lulusnya 30 guru Sekolah Sukma Bangsa yang mayoritas berasal dari guru-guru asal Aceh diharapkan akan menambah daya dukung dan keinginan yang kuat masyarakat Aceh memelihara perdamaian.

Poros Aceh-Helsinki merupakan tonggak sejarah yang tak bisa dilepaskan dari semangat Aceh yang ingin tetap menjadi bagian dari Negara Keastuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya memiliki warna tersendiri dan kompleksitas permasalahan yang tinggi sehingga diperlukan sebuah inovasi pendidikan yang juga unik, terutama sebagai duta perdamaian dan katalisator perdamaian Aceh.

Salah satu langkah awal dari inovasi itu ialah mempersiapkan guru-guru yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk merumuskan bersama modifikasi kurikulum yang responsif dengan kebutuhan Aceh dan Indonesia saat ini.

Diharapkan, lulusnya 30 guru Sekolah Sukma Bangsa merupakan langkah awal bagi tumbuhnya kebijakan pendidikan inovatif yang menunjang perubahan pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif guru dari akar rumput.

Akhirnya, proficiat untuk Yayasan Sukma, dan selamat kepada rekan-rekan guru Sekolah Sukma Bangsa Aceh yang telah berhasil membuat Aceh bangkit dari keterpurukan akibat tsunami dan konflik, serta berharap akan membawa Sekolah Sukma Bangsa di Aceh menjadi sekolah internasional pertama di Aceh yang berisikan putra-putri Aceh. (Sumber: Media Indonesia, 10 April 2017)

 

Tentang penulis:

Ahmad Baedowi Direktur Pendidikan Yayasan Sukma,Jakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.946.628 hits
April 2017
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Iklan