Arsip untuk Maret, 2017



Korupsi Dan Supremasi Hukum

Oleh Sigit Aulia Firdaus
Nihil sub sole novum,tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari. Adagium itu seolah merepresentasikan kejahatan korupsi di Indonesia.

Tindak laku yang menjangkiti pejabat publik Indonesia bisa ditemukan bahkan di era awal kolonialisme. Sejarawan Ong Hok Ham dalam buku Dari Soal Priyai sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara menuturkan, dalam surat-surat Hogendrop, terungkap korupsi dan suap menyuap telah menggurita, terstruktur, dan masif di zaman VOC.

Hagendrop menjelaskan ia menerima 80 gulden setahun, tetapi ia dapat menyetor upeti ribuan gulden ke gubernur di Semarang, ribuan gulden lagi ke gebernur jenderal di Batavia, serta ribuan gulden lainnya untuk pejabat tinggi VOC di Belanda.

Saat pulang ke Belanda ia kaya-raya: memiliki kereta kencana, pengawal, dan dapat menikahi putri salah satu kepangeranan kecil di Jerman. Pada 1799, VOC tumbang karena korupsi besar-besaran para pegawainya.

Mereka hidup bermewah-mewahan. Untuk memenuhi gaya hidup seperti itu, mereka melakukan korupsi. Di sini dapat dilihat kesamaan pola dan kondisi Indonesia dengan periode awal kolonialisme di Nusantara.

Tidak ada yang meragukan kerja KomisiPemberantasanKorupsi( KPK) dinegeri ini. Selama 14 tahun lebih KPK bekerja, sudah puluhan orang ditangkap melalui operasi tangkap tangan, ratusan kasus korupsi telah ditangani, banyak koruptor dijebloskan ke penjara, dan triliunan uang negara berhasil diselamatkan.

Namun ada satu pertanyaan yang perlu dijawab, sampai kapankah KPK terus melakukan kebajikan ini? Faktanya, kehadiran KPK belum mampu memutus akar generasi korupsi.

Hal ini disebabkan hukuman bagi koruptor tidak begitu ditakuti individu maupun korporat sehingga hukum yang berlaku tidak begitu membantu lembaga antirasuah ini pacca-penangkapan para koruptor.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo pernah mengatakan, belum disahkannya RUU Perampasan Aset membuat hukum atas aset koruptor tidak efektif.

Aset dari tindak kejahatan korupsi masih bisa bergerak ke mana-mana. Koruptor yang berada dalam penjara pun bisa menggerakkan kejahatan baru dari asetnya yang tidak dirampas.

Hukuman dalam perampasan aset pernah dijalankan Kerajaan Majapahit. Dalam Kitab Kutara Manawa (kitab perundang- undangan Kerajaan Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk) tercantum ancaman untuk pendusta dan pencuri, yaitu hukuman mati. Bahkan untuk kasus pencurian, raja berhak menyita harta, tanah, istri, dananakmilikpencuri.

Itulah yang mendorong keteraturan sosial di era Hayam Wuruk. Keteraturan sosial itu kemudian menjadi salah satu pendorong terciptanya kesejahteraan.

Ketika hal itu terpenuhi, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Berkaca dari sejarah masa lalu, jika pemerintah benar-benar serius dalam pemberantasan korupsi, seharusnya kerangka hukum bagi koruptor diperkuat.

Hukuman yang berlaku bagi koruptor sekarang dinilai tidak membuat jera dan tidak mampu mematikan akar korupsi. Hukum yang tegas akan mengurangi tindak kejahatan korupsi dalam jangka pendek dan mematikan akar korupsi dalam jangka panjang. (Sumber: Koran Sindo, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:
Sigit Aulia Firdaus Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang

Iklan

Post-Truth Politician

Oleh Firman Noor

Salah satu keyakinan yang berkembang di masyarakat terkait kehidupan politik adalah kebohongan berpotensi dilakukan oleh mereka yang tengah memiliki kekuasaan.

Saat ini kekuasaan sepenuhnya ada di tangan politisi, dan kebohongan demi kebohongan yang melanda publik tidak lepas dari sikap dan perilaku politisi itu.

Kehidupan politik dan kebohongan mungkin menjadi tidak terelakkan. Keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang.

Politisi yang andal adalah mereka yang mampu mengelak dengan cantik atas apa yang pernah dikatakannya dan mampu bersikap seolah-olah tidak bersalah, serta (hebatnya) selalu mampu kemudian muncul dalam posisi yang benar dan akhirnya menguntungkan secara politik.

Di sisi lain, jika seorang politisi terjebak berkali-kali dan akhirnya terjerat karena omongannya, bisa jadi dia belum cukup matang menjadi politisi atau terlalu polos untuk masuk dalam dunia politik.

Meski demikian, kemampuan mengelak itu apa pun namanya tetap akarnya adalah kebohongan. Saat ini muncul fenomena yang kerap disebut sebagai posttruth politician.

Guardian, salah satu koran berpengaruh di Inggris, menggunakanistilahiniuntuk memotret politisi yang gemar berbohong. Istilah itu sebenarnya berakar dari kata posttruth yang pertama kali digunakan oleh Steve Tesich sekitar lebih dari dua dekade lalu.

Kata post-truth saat ini menjadi salah satu kata ikonik dan didaulat menjadi kata paling populer pada 2016 menurut Oxford Dictionaries.

Ini membuktikan bahwa fenomena ini bersifat mondial. Istilah post-truth itu sendiri dibuat untuk menandai sebuah situasi atau era di mana terdapat semakin banyak politisi yang dalam upayanya meyakinkan publik tidak jujur dalam berargumentasi.

Alih-alih fokus pada sebuah pembelaan empiris, apalagi akademis, atas apa yang disampaikan ke publik, politisi era post-truth ini lebih suka bermain dengan fantasi yang membius publik.

Mereka juga amat peduli dengan upaya membangun citra, bukan melalui pertimbangan kebenaran atau objektivitas dan dengan cara-cara yang berlebihan.

Politisi model ini gemar mengutak-atik emosi publik dengan kata-kata yang sepintas masuk akal, menggugah semangat, kadang menakut-nakuti (scaremongering), membuat terpukau, terheran-heran, hingga merasa larut dalam semangat pembelaan kepada figur atau partai tertentu, yang sebenarnya bersifat fatamorgana.

Fenomena ini dilihat dari substansinya bukanlah barang baru dan terus terjadi hingga kini. Ini sudah ada mulai sejak Adolf Hitler dengan lebenstraum dan antisemitisme untuk mendukung proyek fasismenya hingga Boris Johnson dengan soal 350 juta poundsterling perminggu defisit untuk menyerang Uni Eropa sekaligus promosi atas Brexitnya.

Sebagian lainnya mengaitkan fenomena ini dengan apa yang terjadi saat Pemilihan Presiden AS terakhir. Semua itu melakukan permainan ilusi dan fantasi untuk meraih simpati dan kemenangan.

Bagaimana dengan Indonesia

Pada masa lalu politisi di Tanah Air cenderung mengutarakan idealismenya dengan pembelaan-pembelaan argumen yang bersifat ideologis, bahkan akademis, kerap disertai data-data empiris.

Lihat dan cermatilah berbagai surat kabar, majalah, atau selebaran-selebaran yang dikeluarkan oleh partai-partai atau politisi era demokrasi liberal. Saling-silang dan saling serang demikian ramai dan membahana.

Pukul-memukul dalam konteks kata-kata, opini, dan wacana menjadi hal yang biasa. Meski terselip di sana-sini salah paham atau pengaburan makna, bahkan mungkin juga halusinasi, penyampaian argumen pada umumnya disandarkan pada aspek-aspek empiris atau setidaknya dugaan-dugaan yang bersifat akademis induktif.

Yang pasti, saat itu tidak banyak hoax meski bukan berarti dunia politik tidak pula diisi oleh canda dan perumpamaanperumpamaan yang jenaka baik untuk menyerang lawan atau membela diri. Fenomena ini tidak mengherankan terjadi karena beberapa hal.

Pertama, elite politik masa itu kebanyakan tokoh intelektual dan ideologi yang terbiasa kritis, lugas, dan berbicara secara empiris.

Dengan karakternya ini, meski kerap bercampur dengan kepentingan politik, sikap untuk melakukan pembelaan yang berlebihlebihan dan tidak pada tempatnya bukan merupakan pilihan utama mereka.

Kedua,kesadaran kebangsaan mereka demikian tinggi yang disertai keinginan amat kuat untuk membimbing anak bangsa. Itulah mengapa mereka disebut sebagai bapak bangsa plus negarawan.

Dalam nuansa ini niatan membohongi publik bukanlah selera kebanyakan politisi saat itu. Sebisa mungkin mereka menjaga marwah untuk tetap menjaga kepercayaan publik.

Namun, saat ini prinsip the end justifies the mean menjadi hal yang lumrah. Kebohongan dan penipuan menjadi makin menjamur. Seseorang dapat lompat pada posisi yang berbeda secara diametrikal dalam hitungan bulan atau bahkan minggu saja.

Tidak hanya itu, mereka juga tidak ragu untuk mengerahkan semua sumber daya baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan sumber daya yang haram untuk membantu pembenaran katakata, sikap, dan tentu saja kemenangan politik. Padahal, kita tahu kebanyakan substansi dan prosesi pembelaan itu sebenarnya hanya ketoprak humor.

Tidak ada lagi rasa malu apalagi penghargaan atas pentingnya mewariskan kepercayaan kepada generasi mendatang akan pentingnya kehidupan politik yang bermartabat.

Dalam nuansa ini, tidak heran jika kebohongan publik meluas yang tercermin dari maraknya hoax. Tidak itu saja, nilainilai dasar yang selama ini dihormati dan telah membawa banyak manfaat ikut diguncang demi sekadar memenangkan sebuah argumen.

Sejalan dengan itu, kesantunan dan moralitas berpolitik menjadi barang langka. Dan, hal lain yang juga menyedihkan adalah politisi terjebak dalam nuansa homo homini lupus yang sama sekali tidak mencerahkan.

Hal yang menyebabkan bangsa ini tidak saja semakin miskin akan ide-ide politik yang bernas, namun juga telah masuk dalam gerbang masamasa kegelapan.

Bisa jadi ini semua juga disebabkan oleh jaring-jaring kekuasaan dan kepentingan eksklusif yang menggiurkan, utang politik yang menggurita dan sulit terbayar, hingga masyarakat kebanyakan yang tidak mandiri atau peduli politik, hingga justru mudah termanipulasi.

Semua ini sungguh tantangan yang berat bagi bangsa untuk dapat membebaskan diri dari model post-truth politician. Meski demikian, apakah memang semua politisi kita itu gemar dan canggih berbohong? Tentu saja tidak.

Sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, saat ini masih ada figur-figur yang bermental negarawan dan politisi yang punya rasa malu cukup tebal.

Sayangnya, pengaruh mereka saat ini masih belum signifikan. Kita nantikan kapan mereka semua dapat mengambil alih kehidupan politik bangsa. Agar bangsa ini dapat terbebas dari kehidupan politik yang makin terasa sesak oleh asap dagelan politik yang penuh dengan kedegilan ini. (Sumber: Koran Sindo, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:

Firman Noor Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI, Research Fellow, pada IAIS, University of Exeter

Quo Vadis Generasi Muda?

Oleh Muhammad Farid

AWAL 2017 diwarnai dengan berita mencemaskan mengenai kekerasan yang dilakukan generasi muda. Sepanjang awal tahun ini hingga Maret ini, berbagai kasus kekerasan terjadi.

Pada Februari 2017, misalnya, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) tewas dalam suatu tawuran di bilangan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Masih di Jakarta, tepatnya di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, dua generasi muda berusia belasan tahun tewas dalam tawuran warga pada 6 Maret 2017.

Tidak hanya sampai di situ, tawuran di Bekasi, Jawa Barat, pada 11 Maret 2017 bahkan menewaskan seorang pelajar yang bahkan berusia lebih muda lagi, yaitu pelajar sekolah menengah pertama (SMP) yang baru berusia 14 tahun.

Dan lagi-lagi, seorang pelajar SMP di Yogyakarta tewas akibat aksi kekerasan jalanan oleh sekelompok orang.
Berita-berita itu tidak bisa dianggap sepele.

Terlepas dari jumlah korban yang tewas, satu hal yang sangat mencemaskan adalah kenyataan bahwa sebagian generasi muda sudah terekspose dengan kekerasan, yang bukan lagi sebatas ‘kenakalan remaja’.

Sangat sulit untuk dibayangkan bahwa para pelajar berusia belasan tahun sudah mempersiapkan senjata tajam untuk dibawa ke sekolah. Yang lebih miris, kejadian-kejadian semacam itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu.

Kenyataan itu tentu menimbulkan kecemasan dan tanda tanya besar. Apakah yang akan terjadi dengan bangsa Indonesia di masa depan, manakala generasi muda sudah tidak asing dengan kekerasan? Masalah itu sangat vital karena sangat berkaitan dengan pembangunan mental dan skill generasi muda saat ini. Betapa tidak, diperkirakan, Indonesia pada periode 2020-2030 akan mengalami ‘bonus demografi’.

Pada 2030, penduduk Indonesia diperkirakan akan berjumlah 305 juta jiwa, dengan komposisi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70% dari total populasi.

Hal itu tentu menjadi potensi dan peluang bagi Indonesia untuk memacu produktivitas pembangunan. Namun, bagai pedang bermata dua, bonus demografi itu bisa berbalik menjadi beban negara, apabila penduduk yang berusia produktif tersebut malah ‘tidak produktif’.

Berdasarkan prediksi tersebut, dapat dipahami bahwa populasi di usia produktif pada 2020-2030 akan diisi remaja-remaja atau generasi muda yang tumbuh saat ini.

Dengan demikian, sangat wajar apabila aksi-aksi kekerasan yang melibatkan generasi muda saat ini menimbulkan kecemasan akan apa yang terjadi dengan masa depan bangsa.

Lemahnya kontrol

Fenomena kekerasan yang terjadi di kalangan generasi muda saat ini disebabkan bermacam faktor, mulai dari impitan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, tantangan pada kualitas pendidikan formal, kurangnya ruang untuk aktualisasi diri, hilangnya keteladanan, pudarnya sopan santun, hingga kegamangan generasi muda untuk menatap masa depan.

Akan tetapi, jika ditelusuri lebih lanjut, berbagai faktor tersebut menemukan suatu benang merah, yaitu lemahnya kontrol atau pengawasan, baik dari orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan atau guru, hingga aparat negara.

Sebagian orangtua mungkin sudah merasa bahwa pangawasan anak-anaknya sudah sepenuhnya menjadi wewenang sekolah atau lembaga pendidikan.

Sebaliknya, beberapa sekolah mungkin merasa bahwa di luar sekolah, pengawasan anak-anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab orangtua dan masyarakat. Padahal, pendidikan merupakan suatu rangkaian utuh, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Sebagai contoh sederhana, fenomena anak-anak usia sekolah yang membawa senjata tajam dapat mencerminkan lemahnya kontrol semua pihak. Dalam hal ini, orangtua di rumah tidak mengawasi perilaku anaknya di rumah menuju ke sekolah, termasuk perlengkapan apa saja yang mereka bawa.

Sebaliknya, sekolah pun tidak mengawasi gerak-gerik anak-anak didiknya sehingga tidak mengetahui bahwa sebagian dari mereka turut membawa senjata tajam.

Pada akhirnya, lemahnya kontrol semua pihak pada generasi muda akan bermuara pada lemahnya pemahaman budi pekerti maupun rendahnya daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Rasa bertanggung jawab dan pelayanan publik Untuk mencegah perilaku generasi muda yang kontra produktif, Indonesia mau tidak mau harus merumuskan suatu formula untuk mengintegrasikan peran orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat negara.

Hal ini diperlukan untuk membangun karakter generasi muda agar dapat lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan dapat berperan secara produktif bagi pembangunan.

Beberapa negara, seperti Singapura, Israel, dan Swiss menerapkan pembangunan karakter generasi muda melalui program ‘wajib militer’ (military service) atau ‘national service’ dalam kurun waktu tertentu.

Program itu tidak hanya bertujuan mempersiapkan kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga pada esensinya merupakan upaya sistematis membangun rasa cinta pada Tanah Airnya sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab dan memiliki akan negara dan bangsanya.

Pada gilirannya, rasa bertanggung jawab ini akan mendorong generasi muda untuk berperilaku positif dan produktif bagi kemajuan bangsanya.

Pada tataran tertentu, Indonesia membutuhkan suatu strategi untuk menumbuhkan perilaku generasi muda yang lebih bertanggung jawab.

Upaya ini membutuhkan suatu sinergi yang utuh antara orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat negara Dalam hal ini, walau bukan dalam bentuk ‘wajib militer’, Indonesia membutuhkan suatu program bagi generasi muda untuk memahami secara konkret tanggung jawab dan perannya kepada diri mereka sendiri, orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah mengupayakan program Pendidikan, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4) bagi generasi muda yang baru saja memasuki jenjang pendidikan SMP, SMA (dan sederajat), hingga perguruan tinggi.

Namun, pada tataran tertentu, program itu sepertinya belum menunjukkan hasil yang efektif terhadap pembentukan karakter generasi muda yang bertanggung jawab.

Hal itu bisa saja disebabkan beberapa faktor. Namun, menurut hemat penulis, pada masa lalu program P4 baru sebatas pada pemberian materi di ruang kelas dan tidak memasukkan unsur praktik di lapangan.

Para siswa tidak dibekali pengetahuan mengenai perilaku Pancasila dalam tataran praktik atau implementatif. Indonesia mungkin bisa menerapkan program yang melibatkan generasi muda dalam praktik pelayanan publik.

Program itu dapat diberikan pada generasi muda saat memasuki jenjang pendidikan SMP, SMA (sederajat), dan perguruan tinggi selama kurun waktu tertentu atau berkala. Materi program ini dibuat dalam dua kategori, yakni materi pembelajaran di ruang kelas dan materi pelayanan publik di lapangan.

Materi pembelajaran di ruang kelas dapat meliputi materi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila, kesadaran hukum yang meliputi kesadaran untuk menjaga ketenteraman publik, serta materi-materi kearifan dan budaya lokal yang tentunya beragam untuk tiap-tiap daerah.

Materi pelayanan publik di lapangan dapat diwujudkan pada keterlibatan langsung generasi muda atau siswa pada upaya pelayanan publik maupun menjaga ketenteraman publik.

Secara sederhana, siswa dapat membantu dinas kebersihan daerah setempat untuk paling tidak menjaga kebersihan lingkungan di sekitar sekolah masing-masing.

Diharapkan, kegiatan itu mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki siswa akan kebersihan lingkungan, yang sebenarnya merupakan perwujudan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila.

Contoh lain, para siswa juga dapat dilibatkan untuk membantu kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas di lingkungan sekolah mereka masing-masing sehingga para siswa akan semakin memahami budaya tertib berlalu lintas dan terlibat langsung dalam upaya menegakkan ketertiban itu sendiri.

Misalnya, para siswa dapat membantu kepolisian menjaga ketertiban lalu lintas di lingkungan sekolah dalam hal menyadarkan pengguna kendaraan bermotor untuk memprioritaskan pejalan kaki ketika menyeberang di zebra cross. Dengan melakukan upaya tersebut, diharapkan pada siswa setidaknya memahami prinsip berlalu lintas untuk menghormati sesama pengguna jalan.

Selain teori dan praktik lapangan dalam pelayanan publik, program itu juga didorong untuk mengarahkan generasi muda untuk melakukan aktualisasi diri melalui kegiatan seni-budaya maupun olahraga Dengan demikian, generasi muda yang baru memasuki tiap jenjang pendidikan akan selalu disegarkan, tidak hanya dengan teori, tetapi juga praktik untuk bertanggung jawab dan mempunyai rasa memiliki akan ketertiban masyarakat, serta memiliki wawasan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya secara positif.

Pada titik inilah, sinergi antara orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat negara sangat diperlukan, terutama dalam memberikan teladan pada generasi muda sebab tanpa keteladanan, sulit untuk mendorong generasi muda untuk memahami tanggung jawabnya. (Sumber: Media Indonesia, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:

Muhammad Farid Fellow pada Lembaga Ketahanan Republik Indonesia

Dilema Pungutan Biaya Pendidikan

Oleh Jejen Musfah
Kepala SMKN 8 Jember dan dua wakilnya diamankan Tim Saber Pungli. Sekolah berhasil mengumpulkan Rp120 juta dari hasil pungutan syarat ujian, yaitu Rp1 juta per siswa.

Polisi mengamankan uang sisa ujian Rp40 juta. Ini kasus terbaru dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum kepala dan wakil kepala sekolah.

Sebelumnya beberapa kepala sekolah ditangkap atas dugaan kasus yang sama. Penangkapan kepala sekolah atas dugaan pungutan liar menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama kalangan pendidikan.

Undang- Undang Sisdiknas Nomor 20/ 2003 dan Permendikbud Nomor 44/2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan menyatakan bahwa masyarakat dan orang tua bertanggung jawab atau boleh berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan.

Sementara Perpres Nomor 87/ 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Permendikbud Nomor 75/ 2016 tentang Komite Sekolah melarang sekolah melakukan pungutan kepada orang tua siswa.

Komersialisasi Pendidikan

Beragam pungutan sudah berlangsung lama di sekolah. Mulai dari biaya masuk, buku, seragam, iuran bulanan, ekstrakulikuler, beragam ujian, studi banding, hingga perpisahan.

Setiap sekolah bebas menentukan besaran pungutan tersebut karena pemerintah tidak mengaturnya secara tegas. Akibat itu, sekolah-sekolah bagus dan favorit di perkotaan tidak terjangkau siswa kelas menengah, apalagi siswa miskin. Sekolah bagus identik dengan biaya mahal.

Tidak hanya harus pintar, seorang siswa juga harus membayar mahal agar bisa masuk sekolah favorit dan bagus. Dengan kata lain, sekolah bagus tidak bisa diakses siswasiswa pintar, tetapi miskin. Sekolah menjelma lembaga bisnis yang tujuannya mendapat profit sebesar-besarnya. Prinsipnya untung-rugi, bukan nilai sosial demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Alih-alih memprotes, para orang tua berlomba dan bangga memasukan anaknya ke sekolahsekolah favorit meski mahal harganya. Memang prestasi akademik siswa-siswa di sekolah-sekolah ini bagus.

Misal, alumninya banyak diterima di perguruan tinggi negeri ternama. Siapa yang tidak tergiur dan berani bayar mahal. Di sekolah favorit orang tua siap membayar apa dan berapa saja.

Di sekolah umumnya satudua orang tua siswa memprotes kebijakan pungutan biaya pendidikan. Bagi siswa miskin, beragam pungutan di sekolah memang sangat memberatkan. Apalagi, pemerintah dan calon kepala daerah sering menyebutkan pendidikan gratis seiring penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Peran Orang Tua

Fakta menunjukkan bahwa pendidikan tidak terjangkau oleh banyak siswa miskin di negeri ini. Pendidikan tidak sepenuhnya gratis seperti digaungkan selama ini.

Di awal masuk gratis, tetapi di tengah dan di akhir semester muncul beragam pungutan. Alasannya, dana sekolah tidak cukup menutupi semua kegiatan dan program sekolah.

Kondisi inilah yang melahirkan kebijakan pelarangan pungutan di sekolah, yaitu Perpres Nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Permendikbud Nomor 75/ 2016 tentang Komite Sekolah.

Kepala sekolah dan komite sekolah harus hati-hati dalam me-narik dan mengelola dana dari orang tua. Langkah ini mungkin efektif menghentikan pungutan liar di sekolah-sekolah, tetapi bukan berarti tanpa dilema.

Peran orang tua dalam pembiayaan pendidikan tetap diperlukan, khususnya bagi mereka yang mampu. Tanpa sumbangan orang tua siswa, sekolah akan berjalan sempoyongan–untuk tidak mengatakan akan mati suri.

Dana BOS an sich tidak akan bisa mencukupi biaya operasional sekolah, apalagi untuk membiayai program-program unggulan semisal mengikutsertakan siswa dalam lomba-lomba tingkat nasional dan internasional.

Butuh biaya tidak sedikit menyiapkan para siswa terlibat dalam lomba akademik dan nonakademik. Artinya, ketiadaan pungutan di sekolah akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya mutu lulusan.

Seharusnya fungsi Tim Saber Pungli adalah memastikan pungutan masih dalam jumlah wajar dan bagi siswa mampu, bukan melarangnya sama sekali.

Hal ini saya kira yang harus segera dicermati pemerintah agar sekolah bisa bermutu dan inovatif. Jika tidak, kepala sekolah akan semakin banyak yang bersikap apatis terhadap pelaksanaan program-program kreatif dan inovatif di sekolah.

Bukankah program itu berjalan kalau ada dananya? Saat inibisajadibanyak kepala sekolah bersikap: ”lebih baik diam tanpa kreasi, tetapi selamat daripada bekerja keras dan kreatif, tetapi penuh risiko”.

Transparansi

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terkait pungutan liar di sekolah harus dijadikan momentum pentingnya transparansi manajemen keuangan sekolah.

Pepatah menyebutkan, ”Corruption is authority plus monopoly minus transparency”. Pertama, setiap pungutan harus mendapat persetujuan komite sekolah dan dinas pendidikan.

Jika sudah disetujui, tidak ada niat jahat, dan untuk kepentingan siswa, kepala sekolah tidak harus takut terhadap Tim Saber Pungli. Kedua,pungutan hanya bagi siswa mampu dan tidak disertai ancaman tertentu.

Misal, melarang ikut ujian bagi siswa yang belum membayar. Ketiga, pemerintah segera mengevaluasi sekolah-sekolah berbiaya mahal, termasuk menurunkan besaran beragam pungutan.

Tujuannya adalah sekolah-sekolah itu bisa diakses oleh siswa dari semua kalangan masyarakat. Jadi, pungutan di sekolah tidak harus dihilangkan sama sekali, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan orang tua miskin.

Juga tidak menjadikan sekolah sebagai tempat menarik dana sebesar-besarnya dari orang tua mampu sebab manusia pendidikan tidak layak mencari keuntungan dari sekolah.

Tulisan Abdul Kalam berikut ini penting dibaca guru dankepalasekolah,”If acountryis to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother, and the teacher”. (Sumber: Koran Sindo, 23 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Jejen Musfah Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Jakarta

Menyiapkan Start-Up Business

Oleh Elfindri

 
Memang tidak bisa dibantah bahwa peranan inovasi terhadap peningkatan nilai tambah cukup besar. Nilainya bisa di atas 0,5 (separuh), selain peranan manusia dan modal.

Peningkatan nilai tambah ini kemudian akan melahirkan banyak lapangan kerja. Inovasi dihasilkan dari akumulasi penelitian, mulai dari penelitian dasar sampai pada penelitian pada derajat teknologi terapan.

Oleh Enrico Moretti (2012) dalam The New Geography of Jobs,inovasi pada jenis pekerjaan high-tech pada perekonomian Amerika Serikat telah melahirkan tambahan lima pekerjaan lain untuk mendukung kelahiran sektor jasa-jasa.

Berbagai lapangan kerja baru akibat teknologi telah membuat alternatif pekerjaan bagi anak muda. Ketika krisis ekonomi melanda Amerika Serikat, pekerjaanpekerjaan baru selalu lahir sebagai akibat dari inovasi. Pekerjaan demi pekerjaan akan lahir, bisa saja akibat dari substitusi pekerjaan dari padat tenaga kerja, ke padat modal.

Kemudian dari padat modal ke padat tenaga pekerjaan akibat inovasi baru. Transformasi pekerjaan telah membuat tahapan di mana, dan lapangan kerja apa yang akan terbuka luas.

Dari lapangan pekerjaan sektor pertanian kemudian beralih pada pekerjaan yang berkaitan dengan industri manufaktur. Kemudian dari lapangan kerja industri manufaktur ke jenis pekerjaan jasa-jasa.

Pada tahapan terakhir proses transformasi dan semakin banyak inovasi, akan banyak terjadi perubahan pekerjaan. Dikhawatirkan oleh berbagai pihak, di antaranya International Labour Organization (ILO) ketika pada 2050, banyak sekali lapangan pekerjaan yang selama ini banyak menggunakan tenaga kerja berubah dengan menggunakan tenaga nonmanusia.

Perkembangan robotic sendiri juga akan mengurangi lapangan pekerjaan manusia. Di toserba-toserba di negara maju misalnya masyarakat berbelanja tidak perlu lagi dilayani oleh banyak tenaga kerja yang akan menghitung jumlah belanjaan. Mereka yang belanja dapat menggunakan mesin sendiri dalam me-record berapa jumlah pembayaran yang mesti dilakukan.

Hitung sendiri dan bayar dengan kartu kredit sendiri. Jika pakai uang cash dan berlebih, bisa ditekan teller machine untuk mencari uang kembalian yang dilakukan sendiri. Semua sudah pakai mesin. Dalam kondisi ini pada toserba inovasi pelayanan berbelanja telah mengurangi jumlah tenaga kerja dalam melayani costumer.

Cukup monitor pengendali diawasi oleh beberapa petugas misalnya bagi yang mengalami permasalahan, bagi mereka yang masih gagap teknologi, atau memantau kalau-kalau ada kejahatan. Ketika di tempat kita ketika membangun rumah, bisa berbulan- bulan dikerjakan oleh kelompok tukang.

Tukang gali fondasi bisa berbeda dengan tukang pasang batu bata, kemudian pekerjaan yang halus dikerjakan lagi oleh tukang yang profesional. Pemandangan yang biasa terjadi di kota besar banyak sekali buruh bangunan ingin menawarkan pekerjaannya. Di negara maju semua kebutuhan dalam membuat rumah sudah dibuat sedemikian rupa.

Sehingga, membuat sebuah rumah yang luas, bisa dikerjakan oleh seorang atau dua orang saja. Mereka menggunakan alat-alat kerja yang canggih. Semua keperluan membuat rumah, mulai batu bata, kusen, atap, dan seluruh keperluan rumah, dinaikkan ke dalam sebuah truk. Ini pun dengan menggunakan alat angkat yang bisa dikerjakan seorang sopir.

Kemudian, mereka bawa ke lokasi yang akan dibangun dengan truk. Dalam sekejap rumah akan siap, dan bisa ditempati dengan mudah oleh pemesannya. Dalam perjalanannya, sekalipun antara satu masa dan masa yang lain, pola pekerjaan akan berubah, akan selalu saja pekerjaan baru ada. Sementara pekerjaan lain dengan sendirinya akan berkurang.

Persoalannya, bagaimana menyiapkan anak-anak muda generasi sekarang agar mereka tidak mengalami masalah yang serius di kemudian hari? Apakah cukup dengan cara menghasilkan tenaga terdidik model sekarang akan dapat memenuhi keperluan masa depan pekerjaan kaum muda? Jawabannya tidaklah mudah.

Tidak saja kita dapat berpedoman pada tren masa lalu, kemudian diproyeksikan keperluan pekerjaan yang akan datang.

Karena dalam waktu singkat jenis pekerjaan akan berubah, apalagi ada bantuan teknologi komunikasi. Sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik tidak saja bisa menggunakan peralatan laboratorium yang ada sekarang karena segera peralatan yang dipelajari siswa/mahasiswa akan segera berubah. Pengelola sekolah mesti segera memperbaharui peralatan, teknologi, diajarkan untuk peserta didik.

Demikian juga para instruktur tidak saja cukup menggunakan keterampilan lama untuk ditransfer kepada peserta didik. Mereka juga segera mengenal pembaharuan pembaharuan pola pekerjaan, peralatan menuju efisien, agar anak didiknya tidak ketinggalan zaman pada waktu menyelesaikan pendidikan.

Hal yang sama juga terjadi pada pendidikan yang hanya memberikan kemampuan kognitif peserta didik. Menciptakan ilmuwan tentu disesuaikan dengan keperluan masa depan.

Sebuah produk teknologi bisa saja berumur dalam selang lima tahun, bukan karena produk teknologi itutidakcanggih, namun pesaing produk yang lain lebih memecahkan keperluan masyarakat. Sebuah fenomena yang kita lihat pada produk handphone BlackBerry misalnya, atau jenis program aplikasi komputer yang dipakai untuk keperluan penghitungan sehari-hari.

Tingkatkan Exposure

Contoh klasik di mana bisnis start-up yang pesat adalah e-commerce, Go-Jek, financial technology (fintech), dan sejenisnya. Pada jenis dagang ecommerce, Go-Jek dan fintech adalah sarat akan teknologi yang berbasis teknologi informatika (TI).

Jadi, beruntunglah mereka yang mempelajari TI, lapangan pekerjaan untuk mereka akan terbuka terus, dan perubahannya sangat cepat. Tetapi, dalam perjalanan bisnis, akan ada batasnya dan terbatasnya kapasitas pasar.

Banyaknya peminat Go-Jek dan sejenisnyaakanmengurangikesempatan usaha transpor nondigital. Akhirnya, mereka akan bersaing dan saling mematikan.

Keberadaan dari teknologi adalah mempermudah dan membantu keperluan yang tidak tersedia oleh teknologi sebelumnya. Persoalannya tidak saja bisnis yang berbasis TI yang satusatunya perlu dikembangkan, namun juga pada berbagai jenis bisnis yang ada.

Katakanlah Indonesia adalah negara yang memiliki penguasaan dari bahan baku cokelat dan kopi. Jika mengelola bisnis ini hanya pada biji-bijian, akan hilang kesempatan untuk meningkatkan nilai tambahnya.

Ketika nilai tambah kopi dibuat beragam, betapa banyak usaha ikutan yang muncul. Dapat diilustrasikan masifnya perluasan bisnis kedai kopi, dari kelas rendah sampai kaum penikmat kopi.

Tetapi, tidak cukup hanya itu, berbisnis kopi tidak harus membuka lapak dan menyewa toko. Kecerdikan bisnis Nero Coffee misalnya selain dapat memanfaatkan sistem penjualan lewat orderan digital, kedaikedai yang mereka buat cukup dilayani oleh seorang pelayan toko.

Bagi konsumen yang ingin duduk di tempat penjualan akan dikenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang ingin membeli secara take away.

Penjualan secangkir kopi di Seatle bisa meningkatkan nilai 120 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kopi yang sama di Sidikalang Sumatra Utara.

Ini karena mereka mempelajari selera konsumer yang begitu mendalam. Jika cokelat saja yang diolah menjadi makanan jenis cokelat, saingan kita akan banyak.

Maka itu, bisnis membuat patung dari cokelat adalah sebuah inovasi baru yang berkembang di berbagai tempat Musim Seni di Amerika Serikat.

Memadukan seni pembuat patung dengan bahan dari cokelat telah membuat cokelat Afrika akan dihargai bisa dua puluh sampai lima puluh kali lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan hasil cokelat biasa yang dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Begitulah ilustrasi yang perlu dilihat pada saat sekarang.

Persoalannya adalah tempat anak-anak muda kita belajar masih belum banyak yang membuat mereka terlibat exposure dalam proses belajar mengajar.

Keterlibatan akan meningkatkan sensitivitas dan merangsang inovasi baru. Dengan meningkatkan exposure anak-anak sekolah akan membuat suatu saat mereka akan memiliki inovasi dalam hidup.

Persoalannya, proses pendidikan kita saat sekarang di sekolah-sekolah belum banyak membuat interaksi exposure dengan lingkungan.

Exposure terhadap dunia nyata hanya terjadi ketika anakanak merasakan, berinteraksi dengan lingkungan, dan berkomunikasi dengan orang lain yang sudah berpengalaman. Ini hanya dapat dilakukan melalui penetapan metode pembelajaran yang menyisipkan waktu agar siswa memperoleh kesempatan lebih banyak di lapangan.

Lahirkan Champion

Para mentor-mentor perlu disiapkan, dan kemudian mereka suatu saat akan dapat berfungsi untuk mengajak, mengajarkan, dan mengakomodasi keperluan anak-anak muda untuk berani membuka usaha baru.

Sekarang ketika kita lihat di lapangan, di desa-desa, yang sangat terbatas jumlahnya adalah para mentor. Mereka yang dapat berfungsi secara aktif mendidik anak-anak muda di lapangan. Mentor yang aktif merupakan eksternalitas untuk melahirkan bisnis start-up baru.

Dengan demikian, upaya melahirkan mereka yang berjiwa pembaharu, inovator aktif, akan cocok dalam upaya membangun aktivitas nilai tambah yang dikerjakan oleh anak-anak muda di desa-desa yang ada.

Demikian juga di kota-kota kedua, seperti di ibu kota provinsi, bisnis start-up mesti unik dihasilkan oleh anakanak muda. Dia dapat menyediakan keperluan orang lain, dan keperluan tersebut belum tersedia.

Intuisi ini hanya bisa muncul ketika exposure seseorang berakumulasi. Itulah proses pembentukan yang ditunggu-tunggu saat ini. Pendidikan tinggi kita masih belum menjawab tantangan baru ini.

Bagaimana melahirkan manusia yang mampu berani melahirkan business start-up. Tidak terkecuali, pemerintah perlu sekali memetakan dan mengatur agar proses terbentuknya bisnis start-up tidak kontraproduktif dengan kehadiran bisnisyangadaselamaini.

Perguruan tinggi memang sudah harus segera melakukan penyesuaian agar masa depan anak muda kita benar-benarmemilikiinovasidan mulai tampil bersaing pada secara nasional ”beyond national level ”, dansetelahmasaitudilewati, baru bisa bersaing secara global. (Sumber: Koran Sindo, 23 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Elfindri Profesor Ekonomi SDM dan Center for SDGs UNAND

Menu Terbaru Kamis, 23 Maret 2017

Herie Purwanto
Untuk Siapa Revisi UU KPK?
artikel pengamat

Ibnu Burdah
Khilafah, Mataram Islam, dan Indonesia
artikel pengamat

Haryo Kuncoro
“Exit Strategy” Kenaikan Fed Rate
artikel pengamat

Ahmad Baedowi
Myth of Happiness
artikel pengamat

Marthunis
Membangun Pendidikan ala Finlandia
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Aku Resi Bisma
artikel pengamat

M Bambang Pranowo
Hasyim Muzadi dan Fleksibilitas Islam
artikel pengamat

James Marihot Panggabean
Kembali ke Revolusi Mental
artikel pengamat

Abdul Waid
Agama Minus Etika Kemanusiaan
artikel pengamat

Farid Ahmadi
Revolusi Mental Antikorupsi
artikel pengamat

Teuku Rezasyah
Tantangan Populisme di Eropa
artikel pengamat

Bagong Suyanto
Perang Melawan Pedofilia
artikel pengamat

Abdul Halim
Memenangkan Perjuangan Konstitusional Nelayan
artikel pengamat

Fahmy Radhi
Tekanan Freeport di Balik Rencana Kunjungan Wapres AS
artikel pengamat

Bagong Suyanto
Kekerasan Seksual Dan Pornografi Ancam Anak
artikel pengamat

Serta 15278 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Myth of Happiness

Oleh Ahmad Baedowi

ADAKAH kesadaran dalam masyarakat kita yang memercayai bahwa sumber kebahagiaan harus dan selalu datang karena seseorang mengalami perubahan disebabkan pendidikan yang diterimanya?

Jika jawabannya benar, tentulah siapa pun akan setuju bahwa hanya dengan pendidikan seseorang bisa mengalami kebahagiaan.

Tanpa pendidikan, bisa saja seseorang selalu merasa bahagia karena mereka bisa memperoleh harta berlimpah hanya karena warisan orangtua yang kaya atau pernah berkuasa penuh.

Namun, bisa dipastikan bahwa sumber kebahagiaan tidak melulu soal materi dan kekayaan semata.

Mungkin inilah yang juga bisa menjelaskan alasan psikologis bahwa kebahagiaan memang tidak bermula dari hal-hal yang bersifat materialistis.

Sonja Lyubomirsky, profesor jurusan psikologi di University of California yang menulis buku Myth of Happiness, menyimpulkan ternyata rasa bahagia tidak berhubungan dengan kekayaan materi, tetapi karena hubungan antarsesama, yaitu melalui persahabatan, bersama pasangan, dan keluarga.

Pertanyaannya kemudian, apakah persahabatan yang serbasaling membantu dalam pengertian yang negatif juga menjadi penyebab tumbuhnya kebahagiaan setiap orang?

Paradoks

Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan sebuah riset yang mencoba memetakan anak-anak paling berbahagia.

Banyak pengamat, praktisi, dan ahli di bidang pendidikan dan kependidikan merasa aneh, mengapa para siswa di RI termasuk kategori siswa/mahasiswa paling berbahagia di dunia?

Padahal, secara paradoks, hasil pemeringkatan PISA menunjukkan para siswa Indonesia berada pada level terendah dalam penguasaan matematika, sains, dan literasi.

Salah satu jawaban yang muncul di tengah masyarakat kita ialah statement bahwa ketidaktahuan merupakan sebuah kebahagiaan.

Jawaban lain ditunjukkan dari SMS salah seorang kolega saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jangan-jangan, katanya, selama ini kita tidak melakukan bisnis pendidikan (education), tetapi lebih memilih mengurusi aspek edu-tainment.

Yang penting bagaimana membuat anak-anak bahagia, meskipun mereka bodoh, agar terus bisa dibodoh-bodohi.

Jadi, biarkanlah anak-anak kita terus dibuai aktivitas chatting tiada henti melalui Facebook, dan segala macam bentuk media sosial dan sinetron yang mengajarkan perilaku serbainstan, sehingga para siswa kita akan cepat mengambil kesimpulan, orang bodoh di Indonesia tetap bisa hidup karena biasanya mereka selalu dikelilingi nasib baik.

Kecurigaan lain juga bisa muncul dari gejala lain, mengapa para siswa kita lebih berbahagia daripada para siswa di mana pun di dunia ini, yaitu mudahnya mereka memperoleh pengakuan (ijazah).

Karena meskipun tak bekerja dan belajar dengan keras, mereka pasti berhasil.

Orientasi pendidikan yang berfokus pada hasil itu membuat proses belajar-mengajar tak lagi dianggap penting.

Karena meskipun mereka tidak belajar, jika ujian akhir (UN), mereka pasti ‘diluluskan’ para guru mereka.

Jadi, wajar jika para siswa di Indonesia terus merasa bahagia di dunia ini.

Secara psikologis, jelas sekali ada paradoks yang besar antara capaian akademik yang rendah dan rasa bahagia ini.

Biasanya seseorang akan merasa bahagia jika memperoleh kesuksesan karena bekerja keras dan belajar secara bersungguh-sungguh.

Namun, untuk anak Indonesia, karena sistem yang serbainstan sudah menjadi keseharian, kata kerja keras dan belajar keras menjadi kehilangan konteksnya.

Wellbeing

Kebahagiaan dalam bentuk lain yang serbainstan juga sangat mudah didapat melalui kecanggihan gadget yang padat dan serbadigital.

Di tengah arus teknologi yang serbaringkas dan cepat, dunia pendidikan justru sebaliknya harus kita kembalikan kepada habitat budaya yang longgar.

Tidak menjadikan teknologi sebagai alat sekaligus tujuan terciptanya kebahagiaan anak-anak kita.

Sesulit dan serunyam apa pun kondisi pendidikan, kita harus terus memercayai bahwa alam dan hati nurani yang bersih tetap mampu membimbing proses kesadaran, kesediaan, dan kesabaran kita menuju martabat bangsa yang menghargai kerja keras.

Belajar dari Finlandia, misalnya, menjunjung tinggi nilai dan harkat kemanusiaan ialah sumber kebahagiaan abadi dan tujuan pendidikan bangsa Finnish.

“School aim is to raise human beings to find strengths in their own personality, to be responsible and to respect each other’s fundamental rights. Human being with good self esteem are eager to learn the necessary knowledge and skills.” (Finnish vision of school: 1970).

Dalam bahasa sederhana, fungsi sekolah sebenarnya bagaimana membelajarkan anak agar menjadi diri mereka sendiri berdasarkan tuntutan yang berkembang di sekitar mereka.

Dalam riset-riset kependidikan di Finlandia, sekolah pada akhirnya harus diberi kepercayaan agar memiliki kekuatan untuk menjadi katalisator kebahagiaan para siswa.

Wellbeing harus lebih penting daripada knowledge, nilai-nilai kemanusiaan lebih berharga daripada pengetahuan.

Karena itu, setiap sekolah harus memiliki keberanian saling percaya dan menghargai satu sama lain, terutama guru, siswa, dan orangtua.

Sekolah harus terbiasa mengeksplorasi kekuatan mereka berdasarkan kearifan lokal yang disepakati antara guru, siswa, dan orangtua.

Seluruh sekolah di Finlandia kebanyakan tak satu pun yang menyelenggarakan evaluasi sejenis ujian nasional.

Ini pun disebabkan adanya saling percaya antara guru, pemerintah, dan masyarakat.

Menurut Pasi Sahlberg, para guru di Finlandia tak menyukai jenis tes seperti UN karena musuh utama dari keingintahuan ialah tes atau ujian.

Padahal, tulang punggung dan jantung proses pendidikan di sekolah ialah keingintahuan dan kreativitas. Dalam banyak kasus, UN memang mematikan rasa ingin tahu dan kreativitas dalam waktu yang bersamaan.

Agar kebahagiaan memiliki arti yang benar dan hakiki, hubungan antara teori dan praktik dalam dunia pendidikan juga harus berubah dan sadar akan fenomena sosial.

Kesalahan dalam tradisi pendidikan kita, menurut Smagorinsky, Cook, Moore, Jackson & Fry (2004) dalam naskah akademik mereka, rata-rata guru secara tradisional hanya memiliki kemampuan menyiapkan bahan ajar berdasarkan teori-teori tertentu, tetapi tak pernah memikirkan keterkaitan bahan ajar dengan dinamika kehidupan di luar kelas dan sekolah.

Gap antara kelas, sekolah, dan dunia luar seolah begitu jauh karena kurikulum kita sangat formal dan administratif sehingga para guru memahami kurikulum bukan sebagai road map, melainkan dokumen tertulis yang perlu dilaporkan setiap saat.

Laboratorium sosial seperti pasar tradisional, rumah sakit, kantor-kantor pelayanan publik seperti kantor polisi, pengadilan, dan lain-lain sebenarnya merupakan objek belajar yang menarik sebagai basis pembelajaran keseharian.

Belum lagi jika sebuah daerah memiliki museum, taman bermain seperti kebun binatang atau tanaman hutan rakyat.

Semuanya merupakan bentuk kelas yang seharusnya dieksplorasi guru dan sekolah dalam proses belajar-mengajar bersama siswa mereka. Kepala sekolah dan guru harus memasukkan seluruh jenis laboratorium sosial itu sebagai tempat untuk melakukan proses belajar-mengajar.

Bisa dibayangkan, jika siswa kita terbiasa untuk mengamati pasar, misalnya, pasti hal itu akan meningkatkan daya nalar secara kritis karena pasar merupakan objek observasi yang sesuai dengan keseharian hidup siswa.

Di pasar bisa diamati perilaku orang dalam berinteraksi satu sama lain.

Termasuk mengikuti fluktuasi harga sembako yang bisa jadi setiap hari mengalami perubahan.

Mata ajar agama, ekonomi, sosiologi, hingga matematika bisa dilakukan guru dengan menggunakan pasar sebagai basis laboratorium sosial sekolah.

Karena interaksi jenis itulah yang akan menjadikan siswa kita menjadi siswa yang berbahagia lahir dan batin. (Sumber: Media Indonesia, 20 Maret 2017)

Tentang penulis:

Ahmad Baedowi Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.918.988 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan