Rencana Go Public UKM

Oleh Mutamimah

PRO-KONTRA tentang rencana UKM akan go public sangat menarik untuk dikaji. UKM mempunyai peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena secara mayoritas unit usaha di Indonesia bergerak pada kelompok UKM. Namun secara umum, sebagian besar UKM mengalami kendala modal, sehingga sebagian UKM tumbuh stagnan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui OJK dan pasar modal mendorong UKM untuk go public di Bursa Efek Indonesia. Melalui go public diharapkan UKM dapat meningkatkan modal dalam jumlah besar tanpa ada beban untuk mencicil bunga secara periodik seperti halnya pinjam ke perbankan.

Namun siapkah UKM untuk go public? Satu sisi merupakan angin segar bagi UKM dan investor, namun di sisi lain menjadi momok menakutkan bagi UKM. Persoalannya, bagaimana agar UKM sukses go public?

Go public merupakan penawaran saham melalui pasar modal kepada masyarakat luas dengan tujuan mendapatkan dana dalam jumlah besar.

Jika UKM go public, akan dapat menambah pemain baru dalam jumlah besar di pasar modal, sehingga banyak pilihan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Hal ini akan menggerakkan sektor ekonomi serta menurunkan pengangguran. Asumsinya, jika dana sudah terkumpul dalam jumlah besar melalui go public, maka UKM akan dapat berkembang, termonitor oleh masyarakat dengan baik serta dapat bersaing secara global.

Go public bagi UKM merupakan strategi jangka panjang, perlu persiapan dalam waktu yang cukup lama, karena persyaratan untuk go public sangat rigit.

Beberapa konsekuensi UKM go public, antara lain: Pertama, ciri khas UKM salah satunya bahwa usaha itu merupakan bisnis yang dimiliki individu atau keluarga yang bersifat turuntemurun.

Dalam kepemilikan individu, semua pengambilan keputusan dilakukan sendiri tanpa campur tangan pihak lain, sehingga tingkat konfliknya rendah.

Namun jika UKM go public, maka UKM harus bersedia ìshare atau berbagiî kepemilikan bisnis, share pengambilan keputusan, share keuntungan dan share informasi internal dengan pihak lain. Apabila peran masing-masing pihak tidak dipahami dan disadari dengan baik, maka akan muncul konflik berkepanjangan.

Nilai Strategis

Undang-undang Pasar Modal tahun 1995, one share one vote, artinya satu saham satu suara, jika jumlah saham yang dimiliki oleh investor semakin banyak (mayoritas) maka UKM akan dimiliki oleh masyarakat dalam porsi besar.

Apalagi pemillik saham UKM adalah asing, maka mau tidak mau dan siap tidak siap, UKM akan dikendalikan asing. Pihak asing akan terdorong untuk membeli saham yang mempunyai nilai strategis dan prospek bagus.

Kedua, UKM harus bersedia terbuka dan transparan dalam mengelola bisnis. UKM yang go public wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya kepada investor.

Ketiga, UKM harus mempunyai SDM yang kompeten dan andal dalam bidang pasar modal. Namun selama ini tingkat pemahaman atau literasi sebagian besar UKM terhadap pasar modal masih rendah, misalnya pemahaman tentang saham, konsekuensi go public, mekanisme go public dan sebagainya.

Juga lemah dalam membuat laporan keuangan dan implementasi sistem informasi. Hasil temuan OJK menunjukkan bahwa indeks literasi pasar modal di Indonesia tahun 2016 hanya sebesar 4,40 persen.

Keempat, diperlukan tingkat indeks inklusi (akses) pasar modal yang tinggi, namun saat ini baru sebesar 1,25 persen. Artinya bahwa akses UKM terhadap pasar modal masih rendah, karena lokasi perwakilan agen pasar modal belum menyebar secara merata ke semua wilayah di Indonesai.

Oleh karena itu untuk mendorong agar UKM berkembang secara maksimal, maka diperlukan literasi dan inklusi keuangan terhadap pasar modal melalui sinergi dengan pihak lain.

Agar rencana go public tidak menjadi momok yang menakutkan bagi UKM, maka jenis usaha yang satu ini perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan terutama pasar modal.

Literasi dan inklusi keuangan UKM tidak bisa dilakukan sendirisendiri, tetapi harus bersinergi empat pihak, yaitu

a). UKM sebagai pelaku bisnis harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang pasar modal, bahkan diperlukan sertifikasi kompetensi UKM terkait pasar modal. Investor akan ”trust” kepada UKM go public yang mempunyai prospek bisnis yang bagus serta SDM yang kompeten.

b). Pemerintah sebagai pembuat aturan dan kebijakan sebaiknya mempermudah aturan UKM go public sesuai dengan karakter UKM di Indonesia,

c). perguruan tinggi sebagai pihak yang melakukan riset dan edukasi tentang literasi dan inklusi keuangan terkait pasar modal baik kepada UKM maupun masyarakat,

d). Investor, pihak yang akan melakukan transaksi di pasar modal, perlu diberikan sosialisasi dan eduksai terutama di daerah-daerah tentang cara investasi di pasar modal serta instrumen investasnya.

Berdasarkan pertimbangan dan deskripsi di atas, maka UKM harus didorong untuk go public dengan tujuan pengembangan bisnisnya serta bisa bersaing secara global. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:

Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Unissula

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,699,528 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: