Korupsi Dan Supremasi Hukum

Oleh Sigit Aulia Firdaus
Nihil sub sole novum,tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari. Adagium itu seolah merepresentasikan kejahatan korupsi di Indonesia.

Tindak laku yang menjangkiti pejabat publik Indonesia bisa ditemukan bahkan di era awal kolonialisme. Sejarawan Ong Hok Ham dalam buku Dari Soal Priyai sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara menuturkan, dalam surat-surat Hogendrop, terungkap korupsi dan suap menyuap telah menggurita, terstruktur, dan masif di zaman VOC.

Hagendrop menjelaskan ia menerima 80 gulden setahun, tetapi ia dapat menyetor upeti ribuan gulden ke gubernur di Semarang, ribuan gulden lagi ke gebernur jenderal di Batavia, serta ribuan gulden lainnya untuk pejabat tinggi VOC di Belanda.

Saat pulang ke Belanda ia kaya-raya: memiliki kereta kencana, pengawal, dan dapat menikahi putri salah satu kepangeranan kecil di Jerman. Pada 1799, VOC tumbang karena korupsi besar-besaran para pegawainya.

Mereka hidup bermewah-mewahan. Untuk memenuhi gaya hidup seperti itu, mereka melakukan korupsi. Di sini dapat dilihat kesamaan pola dan kondisi Indonesia dengan periode awal kolonialisme di Nusantara.

Tidak ada yang meragukan kerja KomisiPemberantasanKorupsi( KPK) dinegeri ini. Selama 14 tahun lebih KPK bekerja, sudah puluhan orang ditangkap melalui operasi tangkap tangan, ratusan kasus korupsi telah ditangani, banyak koruptor dijebloskan ke penjara, dan triliunan uang negara berhasil diselamatkan.

Namun ada satu pertanyaan yang perlu dijawab, sampai kapankah KPK terus melakukan kebajikan ini? Faktanya, kehadiran KPK belum mampu memutus akar generasi korupsi.

Hal ini disebabkan hukuman bagi koruptor tidak begitu ditakuti individu maupun korporat sehingga hukum yang berlaku tidak begitu membantu lembaga antirasuah ini pacca-penangkapan para koruptor.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo pernah mengatakan, belum disahkannya RUU Perampasan Aset membuat hukum atas aset koruptor tidak efektif.

Aset dari tindak kejahatan korupsi masih bisa bergerak ke mana-mana. Koruptor yang berada dalam penjara pun bisa menggerakkan kejahatan baru dari asetnya yang tidak dirampas.

Hukuman dalam perampasan aset pernah dijalankan Kerajaan Majapahit. Dalam Kitab Kutara Manawa (kitab perundang- undangan Kerajaan Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk) tercantum ancaman untuk pendusta dan pencuri, yaitu hukuman mati. Bahkan untuk kasus pencurian, raja berhak menyita harta, tanah, istri, dananakmilikpencuri.

Itulah yang mendorong keteraturan sosial di era Hayam Wuruk. Keteraturan sosial itu kemudian menjadi salah satu pendorong terciptanya kesejahteraan.

Ketika hal itu terpenuhi, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Berkaca dari sejarah masa lalu, jika pemerintah benar-benar serius dalam pemberantasan korupsi, seharusnya kerangka hukum bagi koruptor diperkuat.

Hukuman yang berlaku bagi koruptor sekarang dinilai tidak membuat jera dan tidak mampu mematikan akar korupsi. Hukum yang tegas akan mengurangi tindak kejahatan korupsi dalam jangka pendek dan mematikan akar korupsi dalam jangka panjang. (Sumber: Koran Sindo, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:
Sigit Aulia Firdaus Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,689 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: