Jaminan Kesehatan tanpa Kelas

Oleh Tauchid Komara Yuda 

Mengamati kaleidoskop jaminan kesehatan Indonesia, cukup sulit menarik kesimpulan, kemunculannya sebagai bagian komitmen negara memenuhi perintah konstitusi.

Alasannya, berbagai jaminan kesehatan selama ini, tidak lebih dari sekadar politik benevolence yang reaktif dan insidental.

Ini guna menjaga legitimasi rezim pertahana manakala terjadi krisis. Selain itu juga untuk meningkatkan popularitas politik dan menjadi jaring pengaman sistem ekonomi pasar.

Jaminan kesehatan saat ini (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), masih syarat diskriminasi kelas sosial. Di mana kemampuan membayar masih menjadi parameter seseorang mendapat kualitas kamar inap di RS.

Jika ditarik mundur, gagasan negara kesejahteraan dalam konstitusi muncul dari para pendiri bangsa, terutama Hatta. Kala itu dia sedang menempuh pendidikan tinggi di Eropa.

Pada saat bersamaan, negara-negara berideologi sosial demokrat atau republikanis seperti Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia (Skandinavia) sedang memegang posisi penting dalam perpolitikan benua biru tersebut.

Momentum geo-politik tersebut telah menginspirasi Hatta meletakkan sebagian gagasan republikanis. Di antaranya, peran maksimal negara atas kesejahteraan dan sistem ekonomi koperasi ke dalam tubuh UUD 1945.

Jika ditelusuri lebih jauh, ciri khas penyelenggaraan kebijakan kesehatan pada negara-negara republikanis bersandar pada prinsip “dekomodifikasi.” Ini merupakan istilah yang diperkenalkan sosiolog Denmark, Gøsta Esping-Andersen (1990).

Isinya, komitmen politik rezim untuk melepas ketergantungan masyarakat pada norma-norma pasar dalam mengakses kesejahteraan sosial.

Dengan begitu, risiko kesehatan yang dikelola melalui skema jamian kesehatan didasarkan pada logika “redistribusi atau subsidi silang, bukan kemampuan membayar.”

Kaya maupun miskin sama-sama mendapat pelayanan kesehatan “terbaik” negara (nondiskriminatif). Setiap orang, terlepas membutuhkan atau tidak, tetap dijamin kesehatannya sebagai wujud komitmen negara memenuhi hak sosial.

Menariknya lagi, dari berbagai studi (Larsen 2007; Rothstein 2005; Rothstein & Uslaner 2005 dalam Sumarto, 2014) menunjukan bahwa perlakuan nondiskriminatif di negara-negara Skandinavia terbukti meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat pada realisasi program pemerintah. Hingga terdapat suatu adagium in state we trust. 

Sebaliknya, dalam ideologi liberal, jaminan kesehatan bukan dipandang sebagai upaya dekomodifikasi risiko. Melainkan cara mengimbangkan situasi agar tercipta kesetaraan untuk kembali bersaing dalam kompetisi pasar bebas (Rawls, 1971). Oleh karenanya, penerima manfaat jaminan kesehatan bersifat targeted/selected. 

Maksudnya, hanya mereka yang miskin, telantar, tidak memiliki sumber daya, dan para difabel yang biaya kesehatannya ditanggung negara agar mereka dapat kembali produktif.

Sedangkan mereka yang tidak masuk dalam kategori penerima manfaat jaminan kesehatan negara, pengelolaan risiko kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar (komodifikasi).

Konsekuensinya, mereka yang memiliki sumber daya lebih dapat memilih pelayanan kesehatan terbaik menurut preferensi masing-masing. Sedangkan mereka yang lemah secara finansial, otomatis tak memiliki pilihan.

Amerika sebagai negara maju yang menganut sistem liberal telah terbukti gagal memberi cakupan memadai warganya. Mengingat dalam sistem pasar, seringkali pihak asuradur lebih mempriotaskan keanggotaannya bagi mereka yang ‘paling’ tidak riskan terhadap kemungkinan atau indikasi penyakit tertentu. Sementara mereka yang memiliki risiko penyakit lebih besar akan dikenakan harga lebih tinggi.

Hal ini dilakukan demi menghindari kerugian perusahaan asuransi manakala harus membayar klaim risiko penyakit berat.

Selain risiko, status ekonomi menjadi pertimbangan seseorang diterima atau tidak menjadi peserta asuransi. Karena kemampuan membayar menjadi tolok ukur keberlanjutan pemegang polis mengiur asuransi.

Hal inilah yang kemudian membuat sebagian masyarakat AS yang pendapatannya fluktuatif, tidak masuk kategori miskin, pun tidak cukup kaya. membeli asuransi harus terlunta-lunta. Setidaknya, sampai akhir tahun 2016 masih terdapat lebih dari 33 juta orang tidak memiliki asuransi.

Perbedaan antara ideologi republikanis dan liberal dalam logika jaminan kesehatan jelas. Dalam ideologi republikanis, spirit jaminan kesehatan negara mencegah orang sakit. Sedang ideologi liberal, harus menjadi sakit dulu untuk mendapat jaminan kesehatan negara.

Konsep JKN

Bagaimana dengan JKN? Secara konsep, sistem JKN sudah mendekati cara pandang republikanis, sehingga diharapkan dapat menghapus istilah “orang miskin dilarang sakit.”

Kelak setiap orang berhak mendapat jaminan kesehatan terjangkau dan ekonomis. Bahkan penanganan penyakit pun tidak lagi berdasarkan you get what you pay for, tapi you get what you need.

Kendatipun begitu, perlu diketahui, nalar yang dibangun sistem JKN belum sepenuhnya mencapai prinsip egalitarian. Sebab, sistem kelas-kelas perawatan di dalamnya menegaskan, meski penanganan penyakit tidak lagi berdasarkan pada kemampuan membayar, akan tetapi fasilitas kesehatan bergantung pada besar iuran.

Sampai kapan pun, fungsi redistribusi atau subsidi silang dalam sistem JKN ini tidak akan pernah tercapai selama penerima manfaatnya masih dibedakan dari status ekonominya

Padahal negara telah meratifikasi konvensi WHO 1948 dan 2005 terkait penyelenggaraan Universal Health Coverage berdasarkan prinsip right, equallity, dan justice. Ditambah ratifikasi PBB, yang menempatkan ‘pelayanan’ kesehatan sebagai salah satu hak dasar manusia.

Harus dipahami, manusia kini hidup dalam interkonektivitas semakin kompleks. Ruang interaksi semakin dekat, mobilitas penyakit semakin cepat. Makanya, semakin sulit menghindarkan diri dari penyakit. Sementara sifat penyakit semakin tidak dapat diprediksi baik waktu terjangkit maupun fase penyembuhan.

Mimpi jaminan kesehatan, tanpa kelas bukan lagi sebatas angan-angan belaka, tapi sudah terlebih dulu diinisiasi pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, di bawah kepemimpinan bupati Hasto Wardoyo (2011-2016).

Dia memutuskan untuk menghapus kelas ruang perawatan semua rumah sakit Kabupaten. Sehingga warga miskin dapat menempati ruangan dan pelayanan kelas 2 hingga 1 di semua rumah sakit Kulonprogo.

Birokrasinya pun dipermudah, apabila tidak memiliki jaminan kesehatan, cukup menunjukkan KTP atau kartu keluarga.

Mereka dijamin dilayani secara profesional. Bahkan salah satu rumah sakit Kulon Progo RSUD Wates menjadi salah satu nomine penerima United Nation Public Service Award.

Langkah Kabupaten Kulon Progo ini memberi pesan penting, apabila negara belum mampu mencegah orang menjadi miskin karena sakit, paling tidak jangan menyakiti orang miskin dengan diskriminasi melaluikelas-kelas sosial. (Sumber: Koran Jakarta, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:

Tauchid Komara Yuda Penulis Peneliti Kebijakan Sosial Universitas Gadjah

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,247 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan

%d blogger menyukai ini: