Membangun Pendidikan ala Finlandia

Oleh Marthunis

PADA saat Finlandia meraih kemerdekaan pada 1917, negara ini merupakan salah satu negara di Eropa yang terbelakang secara perekonomiannya.

Kini setelah tepat 100 tahun usia kemerdekaan, negara dengan populasi penduduk sekitar 5,5 juta jiwa ini telah menjelma menjadi salah satu negara terkaya di Eropa bahkan di dunia.

Menurut World Economic Forum, Finlandia saat ini ialah salah satu negara dengan kondisi ekonomi paling kompetitif di dunia.

Tentu, keberhasilan Finlandia membangun roda perekonomian negara dan kemakmuran masyarakatnya seperti saat ini tidak terjadi begitu saja.

Ada proses panjang yang dilalui secara konsisten, salah satunya ialah investasi di bidang pendidikan.

Reformasi pendidikan yang dilakukan secara serius oleh Finlandia sejak 1970 mengerucut pada tiga prioritas utama, yaitu memberikan kesempatan yang sama nan setara bagi masyarakatnya untuk memperoleh akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap jenjang mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta meningkatkan angka partisipasi masyarakatnya untuk mendapatkan pendidikan formal dari setiap jenjangnya.

Hasilnya 99% anak di Finlandia mengikuti pendidikan dasar, 95% dari mereka menyelesaikan pendidikan menengah, dan lebih dari 2/3 jumlah itu melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi (Statistics Finland, 2008).

Kemudian, ekses dari akses pendidikan yang setara di hampir seluruh sekolah di Finlandia berdasarkan survei yang dilakukan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada pelaksanaan Programme for International Student Achievement (PISA) pada 2000 menempatkan Finlandia sebagai negara dengan tingkat diversifikasi terendah antarsekolahnya. Bahkan lebih rendah daripada 1/10 yang terjadi di Jepang (OECD, 2001).

Menariknya ialah, meskipun Finlandia tergabung dalam negara-negara OECD yang secara mainstream mengelola pendidikan mereka menggunakan basis Global Educational Reform Movement (GERM) yang menekankan pada standardisasi dan test-based accountability yang bermuara pada hierarki dalam dunia pendidikan, sebaliknya Finlandia sama sekali tidak menerapkan sistem standardisasi melainkan memberikan ruang tanggung jawab serta otonomi penuh baik kepada sekolah, guru, bahkan muridnya.

Ketika negara-negara OECD yang menggunakan basis GERM menganggap kompetisi antarsekolah, guru, dan murid ialah salah satu cara paling produktif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Di sisi lain Finlandia sama sekali tidak menerapkan sistem kompetisi dalam pendidikan mereka, tetapi fokus pada sistem kolaborasi.

Proses anti-mainstream yang diimplementasikan Finlandia dari mayoritas negara-negara OECD dalam mengelola pendidikan telah mengantarkan mereka pada puncak peradaban pendidikan.

Menjadi berbeda dan tidak ingin mengikuti arus layaknya negara-negara lain menjadi salah satu resep kemajuan pendidikan negara mereka.

Hal itu dipertegas Pasi Sahlberg, tokoh pendidikan Finlandia, dalam bukunya yang memenangkan Grawemeyer Award 2013, Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?

Ia berujar bahwa, “If we all think the same way, none of us probably thinks very much.”

Praktik Pengelolaan

Minggu lalu, saya bersama 29 guru Sekolah Sukma Bangsa Aceh tiba di Finlandia, tepatnya di Kota Tampere, kota terbesar ke-3 setelah Helsinki dan Espoo.

Kerja sama yang terjalin antara Yayasan Sukma-University of Tampere, Finlandia, mengantarkan 30 guru dari sekolah Sukma Bangsa Aceh untuk menempuh studi master bidang pendidikan di sana.

Saya bersama 29 guru lainnya merasa sangat beruntung mendapat kesempatan menempuh pendidikan master di bidang pendidikan di negara itu karena sejatinya hanya 10% dari 6.000 pelamar setiap tahunnya yang diterima.

Pada minggu pertama kuliah, kami mengikuti course Introduction to Finland and Finnish Education System.

Kami diberi kesempatan selama tiga hari berturut-turut mengunjungi SD, SMP, dan SMA di Kota Tampere.

Selain melihat langsung proses pengajaran yang terjadi di dalam kelas dari setiap jenjang, kami juga dapat mengobservasi banyak hal lainnya seperti fasilitas sekolah, interaksi sosial yang terjadi antara guru dan siswa atau antara siswa dan siswa dalam penyelenggaraan pendidikan.

Setelah proses observasi berlangsung, kami bersama dua dosen yang mengampu mata kuliah itu melakukan refleksi dan diskusi.

Setidaknya ada empat poin penting yang menjadi catatan saya berkaitan dengan isu praktek pengelolaan pendidikan di negara ini. Pertama, sekolah negeri yang setara bagi semua.

Di Finlandia, hampir tidak kita temukan adanya sekolah swasta.

Semua sekolah dari setiap jenjangnya dikelola dan disubsidi penuh oleh pemerintah, mulai buku teks hingga makan siang gratis di sekolah.

Dari tiga jenjang sekolah yang saya kunjungi yang notabenenya berstatus negeri, semuanya memiliki fasilitas dan infrastruktur yang dapat dikatakan berkualitas lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah swasta internasional sekalipun di Indonesia.

Kedua, setiap guru yang mengajar sudah dibekali training pedagogi yang memadai dan setidaknya mereka harus bergelar master di bidang pendidikan pada setiap subjek yang diajarkan.

Ketiga, proses evaluasi pembelajaran yang sifatnya tradisional.

Berbeda dengan mayoritas negara-negara OECD yang menerapkan standardized-test atau standardized-examination sebagai mekanisme kontrol terhadap kualitas standar pendidikan di negara masing-masing.

Sebaliknya sistem evaluasi belajar di Finlandia benar-benar dikembalikan kepada sekolah, bahkan setiap guru yang mengampu mata pelajaran.

Dalam kasus ini, saya pernah bertanya kepada guru dan dosen di sini, “Bagaimana negara mengontrol kualitas pendidikannya jika tidak ada standardisasi dalam tes maupun evaluasi?” keduanya mempunyai jawaban yang kurang lebih sama, “Budaya di Finlandia mengajarkan peserta didiknya untuk belajar demi kehidupan mereka sendiri tanpa harus terbebani untuk berkompetisi dan menjadi lebih baik dari orang lain.”

Singkatnya, pendidikan di Finlandia hanya bertumpu pada bagaimana si peserta didik belajar dengan baik demi masa depannya sendiri, tanpa menempatkan individu peserta didik untuk bersaing menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain.

Begitu halnya yang terjadi dalam level yang lebih luas, sekolah atau universitas tidak berusaha bersaing menjadi lebih baik daripada sekolah atau universitas lainnya, bahkan pendidikan negara mereka secara keseluruhan juga tidak merasa berada dalam persaingan untuk menjadi yang terhebat jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Nilai menjadi diri sendiri itulah yang kemudian mengantarkan mereka pada kemajuan pendidikan yang dikiblati negara-negara lain. Hal itu juga yang menjadi alasan mengapa Finlandia melawan arus GERM meskipun negara mereka tergabung dalam OECD.

Keempat ialah culture of trust.

Kepercayaan penuh yang diberikan otoritas pendidikan serta pemimpin-pemimpin politik Finladia kepada kepala sekolah, guru, orangtua, murid, serta setiap komunitas di negara ini untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak dan generasi muda mereka, dengan cara masing-masing telah membawa peradaban pendidikan mereka ke puncak kejayaan.

Semoga negara kita Indonesia dapat berkaca pada keberhasilan Finlandia membangun pendidikan mereka.

Negara kita tidak harus menjadi seperti negara-negara lain, tetapi ide pendidikan yang dibangun serta proses yang dirancang selayaknya mengakomodasi keunikan kultur masyarakat yang amat beragam agar pendidikan di Indonesia memiliki kekhasan dan identitas sendiri dan agar kemajuan Indonesia di masa mendatang benar-benar dibangun dari kekayaan kultur, budaya serta keberagaman masyarakat. (Sumber: Media Indonesia, 20 Maret 2017)

Tentang penulis:

Marthunis Guru Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Aceh, Kandidat Master in Teacher Education, University of Tampere, Finlandia

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,699,528 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: