Membangun dari Desa

Oleh Agus Puji Prasetyono

Sekitar 70 persen perekonomian nasional berkutat di perkotaan. Namun sejauh ini, kota belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Malahan kenyataannya, kota sudah tidak dapat lagi diharapkan secara penuh menjadi penggerak ekonomi nasional.

Sebagai bukti ketidakmampuan dapat dilihat dari laporan World Economic Forum dalam Global Competitiveness Index dari ranking 37 (tahun 2015–2016) menjadi ranking 41 (tahun 2016–2017).

Ini menegaskan penurunan daya saing bukan karena faktor teknologi, tetapi lebih disebabkan inefisiensi birokrasi. Juga tidak siap dari sisi infrastruktur, tenaga kerja, dan stabilitas politik.

Berkaitan dengan itu, banyak kalangan menilai desa dapat menjadi alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Desa yang begitu luas bisa menjadi kekuatan utama. Tiap desa memiliki potensi dan keunggulan ekonomi.

ASEAN Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy NUS Singapore merilis Competitiveness Analysis of ASEAN-10 Countries and Indonesian Provinces pada tahun 2016. Tujuannya menginformasikan kemudahan usaha di 34 provinsi Indonesia, juga guna melihat tantangan regional dan solusinya untuk kemajuan Indonesia.

Dalam mengukur daya saing regional Indonesia, ACI menggunakan beberapa variabel, 12 subvariabel dan 103 indikator. Variabel meliputi kestabilan makroekonomi, pengaturan kelembagaan, kondisi tenaga kerja, keuangan-usaha, serta pengembangan infrastruktur-kualitas hidup.

Laporan peringkat daya saing regional Indonesia publikasi ACI tahun 2016 menunjukkan, lima provinsi berperingkat daya saing terbaik. Mereka adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Sementara itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, terutama didorong konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Bank Indonesia melaporkan perkembangan terbaru indikator perekonomian di berbagai daerah secara agregat meningkat. Perbaikan tersebut ditopang akselerasi investasi, ekspor yang membaik, serta masih konsumsi rumah tangga yang kuat.

Kinerja investasi yang dinilai membaik, didorong realisasi berbagai proyek infrastruktur pemerintah berskala besar. Seiring dengan itu, investasi swasta juga membaik karena implementasi kebijakan secara masif, terutama dalam mendorong peningkatan iklim usaha daerah.

Terkait hal tersebut, data terakhir yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, sampai Oktober 2015 tercatat 74.053 desa dan 8.300 kelurahan (total 82.353).

Dalam kondisi demikian, perlu upaya komprehensif dan terintegrasi menjadikan desa sebagai kekuatan baru mendorong ekonomi. Hanya, perlu diingat banyak desa masih tertinggal dan terpencil.

Wilayah demikian harus diatasi lebih dulu agar desa bisa benar-benar mampu memegang peran penting dalam menciptakan Indonesia yang kuat, berdaya saing, maju, makmur, dan sejahtera.

Solusi komprehensif menuju desa berdaya saing global memerlukan strategi dan upaya, di antaranya membangun infrastruktur desa secara terpadu, terutama yang masih tertinggal dalam akses jalan dan komunikasi.

Salah satunya melalui kerja sama dengan pemerintah, swasta, maupun luar negeri. Maka, dibutuhkan peningkatan jaringan dan akses untuk mendorong desa bekerja sama ekonomi dengan pihak lain.

Meningkatkan

Kemudian perlu meningkatkan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) perdesaan. Ini sejalan dengan pembukaan program-program studi baru untuk menggerakkan ekonomi produktif desa. SDM lokal jangan hanya menjadi penonton. Mereka harus dilibatkan secara aktif menjadi pelaku pembangunan desa.

Tata kelola yang baik dan produktif hanya bisa berhasil jika fungsi kelembagaan desa, termasuk koperasi diperkuat. Membangun manajemen inovasi yang kuat dalam bentuk klaster atau single commodity improvement system memungkinkan diterapkan di desa yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah.

Untuk meningkatkan produksi perlu memilih teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan desa. Untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, dan produktivitas, maka difusi dan deseminasi iptek untuk optimalisasi smart country perlu segera dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Energi merupakan modal dasar membangun desa. Namun sayang, karena sebagian desa masih terpencil sehingga kekurangan energi maka energi desa harus ditingkatkan lebih dulu.

Tidak kalah penting juga, dalam upaya meningkatkan ekonomi desa perlu mempersingkat delivery produk sampai ke konsumen. Ketika diminta pesanan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, kualitas bagus dan harga kompetitif, pengusaha desa harus siap. Makanya, manufakturnya harus disiapkan.

Untuk itu, manajemen inovasi, tata kelola, teknologi, dan profesionalisme sumber daya manusia sangat diperlukan. Membangun infrastruktur, pendidikan, dan keterampilan sumber daya manusia akan mempercepat desa menuju keterbukaan dan peradaban.

Dengan semakin terbukanya hubungan ekonomi dunia, kekuatan desa dalam akses ke pasar global menjadi faktor yang penting untuk ditingkatkan.

Mari membangun Indonesia dari pinggiran. Desa bisa menjadi pijakan karena memiliki sumber daya alam melimpah. Sudah saatnya berbagai potensi desa dikembangkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Sumber: Koran Jakarta, 16 Maret 2017)

Tentang penulis:

Dr Ir Agus Puji Prasetyono, Meng Penulis Deputi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,571 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: