Melawan Kartel Cabai

Oleh Imron Rosyadi

HARIAN  ini paling sedikit dua kali menurunkan berita utama yang mengulas perihal permainan tengkulak cabai rawit. Yang pertama berjudul ”Bareskrim Ungkap Permainan Tengkulak Cabai” (SM 4/3), dan tajuk rencana berjudul ”Membongkar Mafia Cabai Rawit” (SM 9/3).

Keduanya memuat penegasan pesan krusial yang mungkin ingin disampaikan koran ini kepada khalayak pembaca terkait akar masalah yang mengakibatkan ketidakwajaran harga komoditas cabai rawit di pasaran. Sehingga diharapkan ada perhatian khusus, dan solusi yang jitu dari pemerintah untuk mengatasi persoalan pangan tersebut.

Fluktuatif harga komoditas sayuran seperti cabai dan bawang merah biasanya disebabkan anomali iklim (curah hujan tinggi) dan hama perusak tanaman, sehingga pasokan produk pertanian tersebut menurun drastis, dan imbasnya harga di pasaran melonjak tajam.

Namun lonjakan harga yang disebabkan faktor alam tersebut umumnya tidak separah harga cabai yang terjadi akhirakhir ini.

Untuk membuktikan hal itu, penulis melakukan survei ringan terhadap harga cabai rawit di pasar tradisional dan pasar modern di sekitar rumah, hasilnya harga cabai rawit masih bertengger di atas angka Rp. 120 ribu/kg. Bahkan di pasar Saraswati Ciledug Tangerang, harga cabai rawit merah sampai menembus Rp. 150 ribu/kg.

Harga setinggi itu jelas tidak wajar, apalagi pada saat produksi cabai dari petani domestik melimpah. Melambungnya harga cabai juga berpotensi memicu tingginya tingkat inflasi kelompok makanan jadi berbahan cabai atau makanan olahan berbahan utama cabai.

Menurut BPS (2017) tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Februari) sebesar 1,21 persen. Meskipun cabai disiyalir bukan pemicu utama inflasi, namun kenaikan harga yang tidak wajar tetap harus diwaspadai.

Pasalnya berpotensi memukul industri resto dan kuliner masyarakat, terutama kuliner mikro masyarakat lapisan bawah, dan juga dikhawatirkan dapat menggerus daya beli rumah tangga berpendapatan rendah.

Saking seringnya terjadi kasus sejenis menyangkut bahan pangan, banyak pihak menduga, meroketnya harga cabai itu lantaran adanya persekongkolan pelaku pasar bermodal besar, dan mereka mengendalikan pasar cabai domestik.

Temuan investigasi Bareskrim Polri dan Kementan yang mengungkapkan keterlibatan para pengepul dan sejumlah korporasi pangan olahan dibalik kasus cabai tersebut, semakin meneguhkan kebenaran adanya persekongkolan itu.

Persekongkolan (konspirasi usaha) dalam konteks itu adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 UU No. 5/1999).

Persekongkolan termasuk salah satu kegiatan persaingan usaha yang dilarang oleh UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (pasal 22), selain praktik monopoli (pasal 17), monopsoni (pasal 18 ), dan penguasaan pasar (pasal 19, 20 dan 21).

Kementan (2017) mensinyalir bahwa melonjaknya harga disebabkan oleh pengalihan pasokan cabai rawit dari pasar induk ke sejumlah perusahaan yang memproduksi cabai olahan (kering dan basah).

Hal itu didasarkan atas temuan fakta di lapangan bahwa sebagian besar (diperkirakan mencapai 80%) pasokan cabai rawit tidak ditujukan ke pasar induk Kramat Jati, namun dibelokkan oleh para tengkulak besar kepada industri makanan olahan.

Distorsi Pasar

Tindakan yang dilakukan para tengkulak itu tentu motifnya ingin mengambil keuntungan yang berlipat dari industri, mengingat pihak industri bersedia membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Imbasnya pasokan cabai rawit merah di pasaran berkurang drastis, atau tersisa sekitar 20 persen dari total pasokan.

Dampak berikutnya sesuai dengan hukum permintaan, harga cabai rawit merah melonjak tidak wajar di tingkat konsumen akhir.

Persekongkolan para pengepul tersebut dinilai melanggar UU karena menghambat kelancaran pemasaran (distribusi) cabai, lantaran berdampak pada menurunnya jumlah pasokan cabai di pasaran (Pasal 24 UU No. 5/1999).

Sehingga mengakibatkan harga cabai terkoreksi tidak wajar, dan persekongkolan (kartel) semacam itu dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11 UU No. 5/1999).

Kartel yang dilakukan para pengepul itu jelas menimbulkan gangguan pada mekanisme pasar (market distortion) yang mengusik rasa keadilan konsumen akhir cabai rawit, karena terpaksa harus membayar lebih mahal untuk bobot dan kualitas cabai yang sama. (Sumber: Suara Merdeka, 16 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Imron Rosyadi, Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: