Korupsi Dan Budaya Patron Klien

Oleh DR Budiharjo MSI
Budaya di masyarakat kita memiliki kaitan erat dengan maraknya praktik korupsi. Korupsi yang telah membudaya ini tidak hanya terjadi di lapisan atas, yaitu para bangsawan, birokrat, serta priyayi, tetapi juga sudah mewabah di lapisan bawah, yakni rakyat.

Ini kemudian yang menyebabkan para pemangku kebijakan mengategorikan korupsi sebagai extraordinary crimes karena telah menjangkau semua lapisan masyarakat.

Kondisi ini pula yang memperjelas bahwa korupsi menjadi kuat karena kombinasi born to corrupt dan creative to corrupt. Budaya korupsi memang sudah ada dan lebih banyak merupakan cultural heritage dan terlebih lagi dengan creative corruption,sehingga korupsi makin canggih sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

Robert Redfield pernah mengatakan pusat budaya dibagi menjadi dua, yaitu budaya kraton yang disebutnya great culture dan budaya wong cilik atau little culture yang ada di pedesaan (Redfield, 1953).

Dikotomi ini lebih banyak dengan subjektivitas pada budaya besar yang berpusat di keraton. Oleh karena itu, keratonlah yang dianggap sebagai pusat budaya, sedangkan di luar itu maka dianggap lebih rendah.

Kehidupan feodal yang mendarah daging di negara kita menyebabkan lahirnya dikotomi di atas. Pembagian yang sangat ditentukan oleh dinamika fungsi tanah, berhubungan dengan kepemilikan tanah tunggal seluruh kerajaan, yaitu seorang raja.

Kondisi ini yang melahirkan ”tanah gadhuhan ”, istilah untuk tanah milik birokrat kerajaan dan secara de facto milik mereka. Rakyat hanya diperlakukan sebagai penggarap tanah, meski bagi hasil dengan klien.

Dengan demikian, terbentuk hubungan patron klien. Patron dengan kepemilikan dan kebesarannya, sedangkan klien terbatas dengan kekecilan hak dan besarnya kewajiban untuk para patron.

Budaya patron serbaaduhai dan budaya klien serbaterbatas. Namun, sebenarnya budaya itu mempunyai fungsi pemuas pendukungnya masing-masing.

Ranah budaya terkait dengan ranah ekonomi dan politik sehingga secara keseluruhan klien harus loyal pada patron mereka. Semua yang dilakukan diimitasi oleh kliennya untuk diaplikasikan dalam masyarakat.

Dengan demikian, budaya patron harus ditiru klien, tentu termasuk semua perilaku dan sikap moralnya. Mengapa demikian? Karena semua yang berasal dari patron dianggap memiliki nilai budaya yang luhur.

Oleh karena itu, patron tidak dapat menolaknya, termasuk tindakan perbuatan yang sebenarnya merupakan tindakan yang tidak terpuji, amanusiawi, merugikan orang lain, termasuk kemudian yang disebut korupsi. Selain budaya patron diimitasi oleh kliennya, juga karena di lingkungan individu terjadi perluasan pengimitasian secara vertikal dan horizontal.

Kalau semula korupsi dilakukan oleh keluarga batih atau keluarga inti, dan karena praktik korupsi tidak mendapat sanksi, maka pelaku korupsi meluas ke batih lain, merambat ke keluarga lain, atau bahkan menciptakan batih lain yang juga diikuti keluargakeluarga lain.

Dengan begitu, korupsi sudah meluas dalam extended family.Kalau hal ini berlangsung berabad-abad, tentu sudah merupakan tradisi dan kebiasaan yang dianggap biasa.

Pada tingkat keluarga terjadi pengimitasian perilaku orang tuanya, secara tidak sadar apa yang dilakukan itu ditiru oleh anak cucu mereka.

Walaupun tidak secara langsung, orang tua mengajari korupsi, tetapi karena kesehariannya melihat perilaku seperti yang ”diperintahkan” itu maka sulit untuk tidak mengimitasi. Itu semua sudah diajarkan secara tidak langsung yang mau tidak mau harus mengimitasi. Mereka melakukan persis seperti yang dilakukan orang tua mereka.

Penyebaran pelaku korupsi sudah ada dalam sistem sosialbudaya, yaitu sistem budaya masyarakat paguyuban. Apa sebenarnya hakikat paguyuban bahwa setiap orang rela orang lain melakukan hal yang sama dan dilakukan bersama-sama, lebih pada prinsip demokratis.

Jadi, mereka masuk dalam prinsip kolektivitas yang luas. Perilaku sosial-budaya kebersamaan menepis tabu atau sanksi yang mungkin menimpa masyarakat tersebut.

Lebih-lebih lagi, masyarakat itu juga reseptif terhadap perilaku para patria atau senior sehingga tidak usah diperintahkan atau diajarkan pun dengan cepat ditiru.

Peniruan merupakan hal yang terpuji. Justru kalau tidak meniru dianggap membangkang atau melakukan resistensi kultural (cultural resistance).

Jika mayoritas masyarakat paguyuban itu melakukan sesuatu yang mempunyai nilai luhur, seperti yang dilakukan para patronnya, maka yang tidak melakukan dianggap juga aneh dan dianggap sebagai pelaku budaya menyimpang (cultural deviance).

Di masyarakat itu, mereka tentu akan diisolasi, karena dianggap aneh, dan boleh juga disebut gila. Sebaliknya, bagi yang mereka yang melakukan loyalitas seratus persen untuk mengimitasi perilaku patronnya, dianggap ada dalam inner culture, yang dipastikan akan survive di dalam komunitas paguyuban. Jadi, apa yang dilakukan dengan mudah dan dengan mengimitasi tanpa sanksi itu merupakan perbuatan yang permisif, artinya diizinkan dan tentunya dianggap mendapat ”pahala”.

Kalau budaya feodal menciptakan dikotomi, budaya populis demokrasi menciptakan budaya multikotomi. Seberapa jauh budaya feodal keraton sentris menjadi panutan, termasuk moral dan perilaku, para klien yang sebenarnya menganut budaya populis.

Sekali lagi, penganut budaya populis tetap menganggap apa yang diciptakan dan dilakukan oleh budaya keraton mempunyai nilai luhur dan sepatutnya diimitasi.

Hal ini jelas bahwa budaya keraton yang patriarkis tetap menjadi panutan kawulanya, meski mempunyai sumber budaya yang berbeda.

Selebihnya dari akar budaya, korupsi seperti yang sudah dibicarakan di atas ada model lain, yaitu creative corrupt culture.Rezim yang korup itu kemudian membuat skenario supaya berlangsung.

Demi tujuan itu, diciptakan korupsi meski mulamulai korupsi itu belum berlaku massal, tetapi kemudian berkembang secara massal sehingga dampaknya lebih luas.

Namun, bagi penguasa rezim, keluarga dan kroninya bertujuan agar mendapat bagian yang dikorup jauh lebih banyak daripada koruptor lain. Meski negara dapat untung, keuntungan itu sebagian harus masuk ke kantong pemegang rezim. (Sumber: Koran Sindo, 17 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

DR Budiharjo MSI Wakil Dekan II FISIP Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,547 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: