Basis Fikih Jurnalistik

Oleh Amir Machmud NS

“Ketika informasi itu benar, namun tidak bermanfaat karena berpotensi memicu keresahan dan ghibah, maka jangan sebarkan.”

TARUNG ”kebenaran” dalam berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan akhirnya mendorong mekanisme produksi – reproduksi berita yang bersandar pada ”fikih jurnalistik”. Dan, secara mendalam Faris Khoirul Anam mengupasnya dalam Fikih Jurnalistik, Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam (2009).

Sejatinya, sebelum disinggungkan dengan prosedur tabayyun yang berbasis Alquran dan Hadis, jurnalistik sudah menganut mekanisme ”fikihnya” sendiri. Nilai-nilai yang terjabar dalam prinsip kewartawanan ditekankan sebagai penghayatan etika universal. Tujuannya tidak lepas dari keselamatan dan kemaslahatan manusia. Bukankah jurnalisme ada untuk kebenaran?

Rangkuman Kode Etik Kewartawanan, juga nilai-nilai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, misalnya, jelas memformulasikan ”kebaikan sikap” (kemaslahatan) dalam tugas kejurnalistikan. Siapa, apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana jurnalistik mencoba menjadi pendorong kebenaran serta penggali rasa keadilan masyarakat.

Fikih Jurnalistik menjadi perlawanan terhadap fenomena berita bohong (hoax) atau berita palsu, mencoba merevitalisasi ”birokrasi jurnalistik” agar terhindar dan menghindarkan masyarakat dari kesesatan. Tabayyun, konfirmasi, cek dan ricek menjadi bingkai disiplin perilaku kewartawanan.

Dari sisi etika, selalu menimbang dengan nurani, menilai tepat atau tidak tepatkah informasi yang akan diangkat, atau atas konsiderans seperti apa suatu berita ditayangkan.

Alur Pertimbangan

Fadjroel Rachman @fadjroel dalam cuitannya menayangkan alur ”share?” atau ”no share?” ketika kita menerima informasi. Ketika Anda menerima informasi, selidiki kebenaran informasi itu, uji validitasnya. Jika benar, apakah informasi itu bermanfaat? Apabila bermanfaat, maka boleh disebarkan.

Sebaliknya, ketika informasi itu tidak benar (hoax, fitnah), belum pasti benar lantaran sumber meragukan, tidak masuk akal, atau spekulatif, jangan sebarkan. Ada dukungan tiga hadis: ”Barang siapa tergesa, akan salah” (HR Al-Hakim), ”Barang siapa yang diam, niscaya dia selamat” (HR Tirmidzi), ”Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam” (HR Bukhari-Muslim).

Ketika informasi itu benar, namun tidak bermanfaat karena berpotensi memicu keresahan dan ghibah, maka jangan sebarkan. Hadis ”Cukuplah seseorang dinilai berdusta jika dia memberitakan setiap yang ia dengar” (HR Muslim), dan simak Alquran, ”Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Surat Alhujurat: 6)

Gandeng tangan fikih yang berbasis argumentasi holistik religiositas dengan kaidah-kaidah sosial akan menuntun ke keadaban komunikasi. Disiplin sosial menegaskan: Anda jangan asal mengunggah informasi. Atau Anda memilih tidak mengunggah materimateri yang tidak sepatutnya diunggah.

Keadaban komunikasi dibangun lagi untuk mendudukkan ”berita” sebagai kebutuhan (sumber informasi dan pengetahuan), yang akhir-akhir ini diragukan karena tidak jelas akuntabilitas dan kualitas verifikasinya. Nilai-nilai jurnalistik ditegakkan kembali melalui prosedur perolehan informasi dan penyajian yang tepercaya.

Teori-teori berjurnalistik, antara lain dengan rambu tanggung jawab sosial, secara universal sebenarnya sudah memenuhi kaidah kelayakan.

Akan tetapi mengapa mencuat Fikih Jurnalistik, boleh jadi karena ledakan kegalauan tentang perkembangan interaksi komunikasi yang secara masif memeloroti nilai-nilai keadaban.

Sifat-sifat kenabian Muhammad yang sidik- amanah – tablig – fatanah, cukup komprehensif sebagai tuntunan dalam kegiatan ”penyampaian pesan”.

Kode Etik Kewartawanan bisa dikristalkan sebagai tanggung jawab yang paralel dengan empat sifat tersebut. Maka, Fikih Jurnalistik sebenarnya tidak terpisahkan dari bobot substansial keamanahan tersebut.

Lalu bagaimana mengangkatnya sebagai sikap bermedia? Pertama, pemahaman universal bahwa pengertian fikih tersebut tidak berbeda dari prinsip-prinsip berjurnalistik yang kita pahami, hanya — terutama di era media online sekarang — boleh jadi dijalankan dengan keminiman disiplin dan lebih menonjolkan kebergegasan.

Kedua, langkah-langkah dalam memberi pertimbangan dalam membuat atau menyajikan sebuah informasi merupakan penajaman dari prosedur etika. Jadi pilihan-pilihan apakah akan menyebarkan berita atau tidak merupakan persoalan etika yang harus selalu dijadikan denyut nadi profesi kewartawanan.

Ketiga, penyebaran kebenaran secara konsisten dan masif harus ditempuh ketika penguggahan informasi- informasi bohong juga mendominasi.

Tema kebenaran melawan ketidakbenaran merupakan arus besar ”jurnalistik kembali ke khitah”, sehingga ”kebenaran” akan didekati dari paradigma berjurnalistik yang akuntabel, terverifikasi, dan tepercaya. Ketiga matra ”membangun kepercayaan publik” inilah, yang dalam logika prosedur menggali kebenaran, memenuhi mekanisme Fikih Jurnalistik.

Janganlah mempertentangkan kebebasan berekspresi dengan ”birokrasi” adab komunikasi ini, tetapi justru mendudukkan hak kemerdekaan berpendapat agar tidak mencederai hak asasi para penerima informasi.

Fikih mengusik kita untuk bermusahabah tentang model jurnalistik yang memanggul tanggung jawab besar kemaslahatan sejak dari proses paling awal mekanisme penyampaian informasi. (Sumber: Suara Merdeka, 16 Maret 2017)

Tentang penulis:

Amir Machmud NS, Direktur Pemberitaan Suara Merdeka Network dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,547 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: