Arsip untuk Maret 20th, 2017

Supremasi Agama dan Produksi Ketakutan Politik

Oleh Silvian M Mongko

CARA beragama kita belakangan ini telah mengobrak-abrik rasa kebangsaan dan harmoni sosial sebagai bangsa. Itu terjadi karena tidak ada batas demarkasi yang jelas antara agama dan negara. Dua tendensi spekulasi berkembang di ranah publik.

Agama secara berlebihan sedang mencampuri urusan politik, atau agama sedang dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Keduanya sama berbahaya untuk kedaulatan negara dan masa depan demokrasi kita. Alat kekuasaan

Pada titik yang amat memperihatinkan, perilaku keberagamaan telah mengacak-acak logika dan rasionalitas politik yang sudah diterima dan dihayati tanpa prasangka.

Bahwasanya Indonesia itu merupakan kohesi sosial, politik, dan kultural yang dibangun atas pilar-pilar kemajemukan suku, agama, ras, antargolongan (SARA), bukan lagi fakta yang diperdebatkan, apalagi dinistakan atau disangkal begitu saja demi hasrat kekuasaan.

Pada hemat saya, institusi agama berperan penting untuk menopang kesatuan politis, menanamkan kesadaran nation-state, dan membangun keadaban publik.

Tantangan bagi agama-agama, apalagi agama mayoritas, selalu terkait erat dengan peran agama untuk meletakkan dasar yang kukuh bagi kesadaran warga akan pentingnya komunitas politik, demi mengatur kehidupan bersama.

Maka agama yang menciptakan ketakutan dan keresahan sosial tentu saja kontraproduktif dengan cita-cita kolektif negara kita yang berbasis filosofi Pancasila dan konstitusi yang berlaku.

Panorama politik nasional, terutama menyambut Pilkada DKI 2017, sedang mempertontonkan sebuah intervensi patologis agama yang meresahkan. Agama mengobok-obok tatanan politik.

Agama yang sedang menunjukkan identitasnya menuju puncak piramida kekuasaan justru menciptakan kekacauan politik dan mengancam kedaulatan.

Dari sudut tafsir lain, perilaku agama demikian juga terjadi karena agama mayoritas sedang dimanfaatkan sebagai alat politik. Sebab, mayoritas selalu memendam potensi diktator.

Jika dipakai untuk kepentingan kekuasaan, frame mayoritas dapat menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Jika mayoritas dipakai sebagai alat untuk melakukan pressure politik, akan memproduksi kecemasan yang pada gilirannya membatasi hak memilih warga.

Patut disayangkan, sebab perilaku semacam itu entah itu supremasi agama mayoritas maupun agama yang diperalat sama-sama mengancam kohesi sosial dan menyulut api kebencian politik.

Parade gejolak ormas keagamaan sejak deretan demonstrasi hingga iklan-iklan kebencian politik beraroma agama belakangan ini, membuktikan bahwa agama mayoritas masih ditunggangi kepentingan politik jangka pendek.

Agama dimanfaatkan untuk melayani hasrat kekuasaan kelompok yang ingin mendasarkan politik atas isu-isu sektarian-primordial.

Pada titik lain, kondisi patologis keberagamaan ini sekaligus menegaskan suasana kritis perihal ketokohan atau figur-figur agama yang bisa memberikan sumbangan konstruktif bagi bangunan politik bangsa.

Patut disayangkan, ulah para kuli kekuasaan yang memakai pendekatan agama dalam berpolitik justru membusukkan citra agama tertentu.

Tebaran spanduk provokatif bermuatan SARA hingga pelarangan menyolatkan orang meninggal lantaran mendukung pasangan calon nonmuslim di Pilkada DKI, tentu saja sebuah panorama politik yang menggambarkan tensi kebencian politik, serentak pula melemahnya kontrol politik di berbagai level kekuasaan.

Perilaku beragama semacam ini, selain menebarkan ketakutan juga mempertajam sentimen politik terbelah. Tak salah jika Editorial Media Indonesia (14/3) menyebut aktor-aktornya sebagai ‘teroris politik’ justru karena agama memecah belah persatuan dan memicu sentimen politik berbasis SARA.

Ada semacam ‘politisasi ketakutan’ yang diproduksi agama demi melayani nafsu kekuasaan kelompok tertentu. Pada inti terdalam, tebaran kebencian yang marak terjadi merupakan penistaan sesungguhnya, karena merusak sekaligus citra agama dan mencoreng realitas kemajemukan berbangsa dan bernegara. Menyangkal pluralisme berarti pula menolak inti berdemokrasi.

Demokrasi tak bisa tidak berdiri di atas fondasi pluralisme. Pluralisme menunjukkan perbedaan alam pikiran keindonesiaan, cara pandang, pendekatan, dan aneka realitas politik bernegara.

Hal-hal semacam itu memperkaya isi dan kualitas berdemokrasi. Hadiah multikulturalisme bangsa kita menjadi basis yang kuat untuk bangunan politik demokrasi yang mesti dijaga dan dirawat semua elemen bangsa. Realitas kemajemukan menjadi pintu masuk bagi demokrasi yang tumbuh dan berkembang di republik ini.

Maka, celakalah mereka yang berusaha dengan segala cara menolaknya hanya demi pertimbangan pragmatisme politik kelompok.

Peran tokoh agama

Sebetulnya, kondisi semacam itu dapat diantisipasi jika kontrol sosial dan politik berjalan secara optimal, dan figur-figur agama juga tak mau dimanfaatkan dengan begitu gampang oleh mereka yang memelihara hasrat untuk berkuasa.

Kita mengharapkan suara tokoh-tokoh agama yang diperalat agar warga tidak terprovokasi dan penyebaran kebencian dapat diantisipasi.

Bukan sebaliknya, kaum elite agama terlibat ‘tenang-tenang mendayung’ mengecap kekuasaan di tengah gemuruh ke-chaos-an.

Agama yang sesungguhnya berperan penting menyiapkan kader-kader politik yang menghargai perbedaan sosial-kultural.

Pola asuh agama berperan dalam menanamkan nilai-nilai yang menunjang perwujudan politik beradab. Agama membentuk tatanan sosial-politik di dalamnya warga dan elite politik sanggup menghargai kemajemukan sosial, politik, dan kultural bangsa.

Agama demikian turut menciptakan keadaban publik karena warganya menghargai prinsip-prinsip dan filosofi politik demokrasi.

Masa depan keindonesiaan sangat ditentukan juga oleh kemampuan agama-agama untuk mendorong pemeluk masing-masing memiliki paham dan pandangan yang jernih tentang realitas multikulturalitas bangsa kita.

Agama-agama yang ada dan berkembang di Indonesia mesti mampu membangkitkan kesadaran pemeluk akan kekayaan budaya, suku, dan agama.

Indonesia tidak dibangun atas suatu imajinasi yang sempit, tetapi suatu imajinasi yang melampaui setiap identitas primordial.

Jelaslah, agama mempunyai peran politis sejauh elite agama mampu memengaruhi pemeluk masing-masing agar memiliki wawasan kebangsaan dan menghargai proses demokrasi sebagai sebuah mekanisme politik demi perwujudan kemanusiaan yang adil dan bermartabat.

Agama mengajak pemeluk untuk memakai kesempatan memilih pemimpin secara rasional, yakni pemimpin yang menghagai pluralisme dan bisa diandalkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir-batin.

Ajaran agama mesti mampu menjernihkan pandangan pemeluknya agar mempunyai visi emansipasi dalam perwujudan hak-hak politik warga.

Agama sejati tidak bisa didefinisikan dengan menebarkan ketakutan publik, mengancam, dan menolak realitas perbedaan sosial-politik.

Agama semacam itu hanya akan menjadi ‘pembunuh berdarah dingin’ paling sukses bagi demokrasi. Di pihak lain, jadilah warga negara yang tidak sekadar beragama, tapi memiliki kepekaan religius, yakni warga negara yang menghargai kekayaan ciptaan termasuk dalam hal perbedaan pilihan politik.

Perbedaan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam demokrasi yang tak pernah dikutuki oleh agama ‘rekayasa’ manusia, apalagi oleh Tuhan, asal dan tujuan segala keadilan dan kebaikan.

Di tengah tebaran ancaman politik berbau agama, marilah kita menjaga kemurnian rasionalitas politik. Rasionalitas publik dapat menjadi filter yang menentukan kualitas politik elektoral babak kedua Pilkada DKI 2017.

Ia dapat menjadi kekuatan yang bisa diandalkan di tengah ancaman supremasi dan instrumentalisasi agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan. (Sumber: Media Indonesia, 16 Maret 2017 )

Tentang penulis:

Silvian M Mongko Pengamat Politik

 

Iklan

Bersatu Berantas Korupsi

Oleh Musfiah Saidah

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain.

Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini.

Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.

Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi.

Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap penegakan hukum di negeri ini rasanya telah menyakit hati dan meninggalkan luka.

Oleh karena itu, pengusutan kasus e-KTP akan menjadi ajang untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negeri ini.

Di saat pemerintah dan penegak hukum terus bekerja maka penting bagi masyarakat untuk juga membantu pemberantasan korupsi di negeri ini. Sudah saatnya kita sadar ada masalah di negeri ini.

Korupsi semakin banyak, lalu di mana kita di tengah gencarnya semangat yang digaungkan untuk bersatu hendaknya menjadi alarm kita untuk berbenah diri. Membangun bangsa untuk bersatu dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Membangun semangat jika kita bisa berbuat sesuatu untuk negeri. Setidaknya sekadar membuka mata dan menyadari juga mengawasi setiap kebijakan serta berani mengambil tindakan jika ada yang salah.

Kehadiran media sosial dan media mainstream dapat dijadikan salah satu jalan dalam melakukan pengawasan bagi pemerintah. Media tersebut telah menjadi ruang publik baru yang dapat digunakan.

Masyarakat dapat memberikan pandangan, dukungan, informasi, bahkan kritik dan saran terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini.

Namun, dalam konteks ini juga perlu diperhatikan kebenaran informasi yang disampaikan dan harus tetap berhati-hati dalam menyampaikan gagasan agar tidak berujung kepada ujaran kebencian.

Terlepas dari usaha yang dilakukan maka akan lebih baik jika kita juga mengiri dengan tindakan. Hal tersebut penting dilakukan agar wabah korupsi tidak terus menjangkiti. Perubahan yang dimulai walau dari hal kecil. Menurut saya, korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan kebiasaan.

Oleh karena itu, untuk mengubahnya perlahan kita hendaknya membiasakan diri menghindari wadah yang dapat mendorong terjadinya korupsi.

Korupsi identik dengan kebohongan dan keserakahan. Oleh karena itu, ubahlah dari hal kecil saja misalnya tidak berbohong, tidak menyontek, atau cobalah suguhkan kebutuhan apa adanya.

Misalnya, jika ada pembuatan proposal permohonan dana untuk sponsorship, hendaknya disampaikan sebagaimana kebutuhannya.

Bagaimanapun, segala sesuatu yang besar berawal dari hal kecil. Semoga dengan begitu virus korupsi tidak terus mewabah di negeri ini. (Sumber: Koran Sindo, 17 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Musfiah Saidah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Membangun dari Desa

Oleh Agus Puji Prasetyono

Sekitar 70 persen perekonomian nasional berkutat di perkotaan. Namun sejauh ini, kota belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Malahan kenyataannya, kota sudah tidak dapat lagi diharapkan secara penuh menjadi penggerak ekonomi nasional.

Sebagai bukti ketidakmampuan dapat dilihat dari laporan World Economic Forum dalam Global Competitiveness Index dari ranking 37 (tahun 2015–2016) menjadi ranking 41 (tahun 2016–2017).

Ini menegaskan penurunan daya saing bukan karena faktor teknologi, tetapi lebih disebabkan inefisiensi birokrasi. Juga tidak siap dari sisi infrastruktur, tenaga kerja, dan stabilitas politik.

Berkaitan dengan itu, banyak kalangan menilai desa dapat menjadi alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Desa yang begitu luas bisa menjadi kekuatan utama. Tiap desa memiliki potensi dan keunggulan ekonomi.

ASEAN Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy NUS Singapore merilis Competitiveness Analysis of ASEAN-10 Countries and Indonesian Provinces pada tahun 2016. Tujuannya menginformasikan kemudahan usaha di 34 provinsi Indonesia, juga guna melihat tantangan regional dan solusinya untuk kemajuan Indonesia.

Dalam mengukur daya saing regional Indonesia, ACI menggunakan beberapa variabel, 12 subvariabel dan 103 indikator. Variabel meliputi kestabilan makroekonomi, pengaturan kelembagaan, kondisi tenaga kerja, keuangan-usaha, serta pengembangan infrastruktur-kualitas hidup.

Laporan peringkat daya saing regional Indonesia publikasi ACI tahun 2016 menunjukkan, lima provinsi berperingkat daya saing terbaik. Mereka adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Sementara itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, terutama didorong konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Bank Indonesia melaporkan perkembangan terbaru indikator perekonomian di berbagai daerah secara agregat meningkat. Perbaikan tersebut ditopang akselerasi investasi, ekspor yang membaik, serta masih konsumsi rumah tangga yang kuat.

Kinerja investasi yang dinilai membaik, didorong realisasi berbagai proyek infrastruktur pemerintah berskala besar. Seiring dengan itu, investasi swasta juga membaik karena implementasi kebijakan secara masif, terutama dalam mendorong peningkatan iklim usaha daerah.

Terkait hal tersebut, data terakhir yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, sampai Oktober 2015 tercatat 74.053 desa dan 8.300 kelurahan (total 82.353).

Dalam kondisi demikian, perlu upaya komprehensif dan terintegrasi menjadikan desa sebagai kekuatan baru mendorong ekonomi. Hanya, perlu diingat banyak desa masih tertinggal dan terpencil.

Wilayah demikian harus diatasi lebih dulu agar desa bisa benar-benar mampu memegang peran penting dalam menciptakan Indonesia yang kuat, berdaya saing, maju, makmur, dan sejahtera.

Solusi komprehensif menuju desa berdaya saing global memerlukan strategi dan upaya, di antaranya membangun infrastruktur desa secara terpadu, terutama yang masih tertinggal dalam akses jalan dan komunikasi.

Salah satunya melalui kerja sama dengan pemerintah, swasta, maupun luar negeri. Maka, dibutuhkan peningkatan jaringan dan akses untuk mendorong desa bekerja sama ekonomi dengan pihak lain.

Meningkatkan

Kemudian perlu meningkatkan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) perdesaan. Ini sejalan dengan pembukaan program-program studi baru untuk menggerakkan ekonomi produktif desa. SDM lokal jangan hanya menjadi penonton. Mereka harus dilibatkan secara aktif menjadi pelaku pembangunan desa.

Tata kelola yang baik dan produktif hanya bisa berhasil jika fungsi kelembagaan desa, termasuk koperasi diperkuat. Membangun manajemen inovasi yang kuat dalam bentuk klaster atau single commodity improvement system memungkinkan diterapkan di desa yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah.

Untuk meningkatkan produksi perlu memilih teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan desa. Untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, dan produktivitas, maka difusi dan deseminasi iptek untuk optimalisasi smart country perlu segera dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Energi merupakan modal dasar membangun desa. Namun sayang, karena sebagian desa masih terpencil sehingga kekurangan energi maka energi desa harus ditingkatkan lebih dulu.

Tidak kalah penting juga, dalam upaya meningkatkan ekonomi desa perlu mempersingkat delivery produk sampai ke konsumen. Ketika diminta pesanan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, kualitas bagus dan harga kompetitif, pengusaha desa harus siap. Makanya, manufakturnya harus disiapkan.

Untuk itu, manajemen inovasi, tata kelola, teknologi, dan profesionalisme sumber daya manusia sangat diperlukan. Membangun infrastruktur, pendidikan, dan keterampilan sumber daya manusia akan mempercepat desa menuju keterbukaan dan peradaban.

Dengan semakin terbukanya hubungan ekonomi dunia, kekuatan desa dalam akses ke pasar global menjadi faktor yang penting untuk ditingkatkan.

Mari membangun Indonesia dari pinggiran. Desa bisa menjadi pijakan karena memiliki sumber daya alam melimpah. Sudah saatnya berbagai potensi desa dikembangkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Sumber: Koran Jakarta, 16 Maret 2017)

Tentang penulis:

Dr Ir Agus Puji Prasetyono, Meng Penulis Deputi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

 

Tidak Ada Pancasila Tanpa Keadilan Sosial

Oleh Shofwan AL Banna Chiruzzad
Mencuatnya politik identitas dan politik kebencian di Indonesia dan bahkan dunia hari ini menghadirkan kembali kesadaran kita tentang pentingnya menggali Pancasila.

Di tengah masyarakat, beragam esai telah ditulis dan banyak seminar telah dilaksanakan dengan juduljudul megah seperti ”Rejuvenasi Pancasila” dan ”Restorasi Pancasila”.

Pemerintah sendiri juga memulai upaya untuk menghadirkan kembali pelembagaan politik Pancasila dengan membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

Di tengah kekhawatiran tentang dunia kita yang semakin diwarnai ancaman bagi sendi-sendi kebangsaan, tentu saja hal ini merupakan hal yang patut disyukuri.

Meskipun demikian, saya merasa bahwa ada yang hilang dalam diskusi-diskusi mengenai Pancasila akhir-akhir ini. Dalam beragam tulisan dan seminar tersebut, pembahasan mengenai Pancasila lebih sering berfokus pada aspek sipil-politiknya saja, sementara aspek sosial- ekonomi kurang mendapat perhatian.

Kerangka yang paling lazim dihadirkan adalah menempatkan Pancasila sebagai benteng pelindung bagi kebinekaan di tengah kebangkitan sektarianisme dan primordialisme.

Tentu saja, dengan konteks politik nasional dan global kita hari ini, hal ini penting. Namun, pemahaman kita tentang Pancasila tidak akan utuh tanpa membahas sila yang memuncakinya: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Yang Jarang Kita Bicarakan saat Bicara Pancasila

Memang dapat dipahami mengapa publik dan intelektual publik lebih suka membincang aspek sipil-politik dari Pancasila tersebut. Ancaman bagi kehidupan berbangsa dalam bentuk sektarianisme terlihat nyata dan dekat (dan memang nyata dan dekat).

Selain itu, membicarakan Pancasila sebagai jawaban atas kebangkitan sektarianisme juga akan mendapatkan dukungan yang cukup luas di ruang publik.

Hal ini berbeda dengan berbicara mengenai aspek keadilan sosial dari Pancasila. Saat kita bicara soal keadilan sosial dalam perspektif Pancasila, permasalahan yang kita lihat bersifat struktural. Artinya, kita mungkin tidak melihatnya sebagai ancaman yang terasa nyata karena tidak dapat disentuh dan disaksikan.

Teriakan-teriakan mengancam dari kelompok penebar kebencian tentu saja lebih terasa sebagai ancaman dibandingkan rintihan kemarahan wong cilik yang dirampas hak-haknya oleh pembuat kebijakan.

Penyebab tangisan itu bahkan sering kali dilakukan atas nama pembangunan serta dirayakan sebagai keberhasilan. Tangisan wong cilik itu nyata dan muncul di televisi, tapi tidak sampai membuat kita berpikir bahwa pilar penopang bangsa ini sedang digerogoti.

Selain itu, membicarakan tentang keadilan sosial dalam perspektif Pancasila akan membuat kita berbenturan dengan beragam isu yang kompleks dan mengusik kepentingan elite.

Sebagai contoh, kita akan bicara mengenai apakah arah kebijakan nasional kita ditujukan pada pertumbuhan atau pada pemerataan? Apakah pembangunan pabrik semen yang ditolak para petani Kendeng dan beragam proyek investasi itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah konsentrasi sumber daya ekonomi di tangan segelintir elite dapat dimaklumi, ataukahnegara harushadir untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil (dan bagaimana caranya)? Perdebatan mengenai hal-hal tersebut akan panas dan melelahkan, melampaui hitung-hitungan teknokratis semacam cost and benefit analysis.

Saatnya Bicara Keadilan Sosial

Meski sulit, gelombang kesadaran tentang Pancasila harus dibarengi dengan perbincangan yang lebih serius mengenai permasalahan keadilan sosial dalam perspektif Pancasila ini. Setidaknya ada tiga alasan.

Pertama,ada hantu yang sedang berkeliaran di dunia dan di Indonesia: hantu ketimpangan.

Dalam laporannya yang berjudul An Economy For the 1%: How privilege and power in the economy drive extreme inequality and how this can be stopped, Oxfam mencatat bahwa 1% orang terkaya di dunia saat ini menguasai kekayaan melebih 99% penduduk dunia lainnya (Oxfam, 2016).

Di Indonesia sendiri, laporan Oxfam yang berjudul Menuju Indonesia yang Lebih Setara mencatat bahwa empat orang terkaya di negeri ini memiliki kekayaan lebih dari total kekayaan 40% penduduk dengan kekayaan terendah.

Satu persen orang terkaya Indonesia memiliki hampir setengah dari total kekayaan penduduk negara yang kita cintai ini. Angka ini menahbiskan Indonesia menjadi peraih peringkat keenam dalam daftar negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi (Oxfam, 2017).

Kedua, keadilan sosial adalah raison d’etre kemerdekaan.

Yang mempersatukan bangsa kita yang bineka ini adalah ketidakadilan yang dihadirkan oleh kolonialisme. Pada masa Belanda, ekonomi dikelola dengan rasional, namun ditujukan hanya untuk kepentingan penjajah.

Indonesia menjadi eksportir kina terbesar di dunia pada 1919. Tembakau Indonesia rata-rata produksinya mencapai 25% total produksi tembakau dunia pada awal abad ke-20 (Wolf, 1919).

Menurut Van Vliet (1943), Hindia Belanda adalah ”tanah jajahan yang terbukti memberikan keuntungan paling besar di antara tanah jajahan yang lain.” Namun, posisi sebagai eksportir besar komoditas-komoditas tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat.

Pada tahun 1930-an, hanya 6,4% dari penduduk non-Eropa dan non-Eurasia yang bisa baca tulis (Lowenberg, 2010). Meskipun kota-kota di Jawa waktu itu mungkin lebih tertata dibandingkan hari ini, hasilnya tidak dapat dinikmati dengan adil.

Kesadaran akan ketidakadilan inilah yang membuat para pendiri bangsa sepakat menempatkan keadilan sosial sebagai sila pamungkas dari Pancasila.

Ketiga, keadilan sosial (atau kehampaan darinya) sangat bertautan dengan kukuhnya kebinekaan.

Uji statistik yang dilakukan oleh Frederick Solt (2011) menggunakan data dari berbagai negara di dunia selama seperempat abaddandataketimpangan dari Standardized World Income Inequality Database menunjukkan hubungan yang kuat antara ketimpangan ekonomi dan meningkatnya sentimen nasionalisme, yang sering diekspresikan dalam identitas-identitas sektarian.

Sebagian pengamat juga meyakini bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh pada menguatnya sentimen antiglobalisasi (Stiglitz, 2016). Absennya diskusi mengenai ketimpangan ketika membicarakan Pancasila juga berarti membiarkan ancaman bagi kebinekaan terus menguat, karena mengabaikan hubungan yang kuat di antara kedua aspek ini.

Dengan demikian, politik kebangkitan Pancasila yang mulai mengemuka ini harus segera dilengkapi dengan diskusidiskusi yang lebih serius mengenai keadilan sosial. Tanpanya, Pancasila itu tiada. (Sumber: Koran Sindo, 16 Maret 2017)

 

Tentang pnulis:

Shofwan AL Banna Chiruzzad Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI

Melawan Kartel Cabai

Oleh Imron Rosyadi

HARIAN  ini paling sedikit dua kali menurunkan berita utama yang mengulas perihal permainan tengkulak cabai rawit. Yang pertama berjudul ”Bareskrim Ungkap Permainan Tengkulak Cabai” (SM 4/3), dan tajuk rencana berjudul ”Membongkar Mafia Cabai Rawit” (SM 9/3).

Keduanya memuat penegasan pesan krusial yang mungkin ingin disampaikan koran ini kepada khalayak pembaca terkait akar masalah yang mengakibatkan ketidakwajaran harga komoditas cabai rawit di pasaran. Sehingga diharapkan ada perhatian khusus, dan solusi yang jitu dari pemerintah untuk mengatasi persoalan pangan tersebut.

Fluktuatif harga komoditas sayuran seperti cabai dan bawang merah biasanya disebabkan anomali iklim (curah hujan tinggi) dan hama perusak tanaman, sehingga pasokan produk pertanian tersebut menurun drastis, dan imbasnya harga di pasaran melonjak tajam.

Namun lonjakan harga yang disebabkan faktor alam tersebut umumnya tidak separah harga cabai yang terjadi akhirakhir ini.

Untuk membuktikan hal itu, penulis melakukan survei ringan terhadap harga cabai rawit di pasar tradisional dan pasar modern di sekitar rumah, hasilnya harga cabai rawit masih bertengger di atas angka Rp. 120 ribu/kg. Bahkan di pasar Saraswati Ciledug Tangerang, harga cabai rawit merah sampai menembus Rp. 150 ribu/kg.

Harga setinggi itu jelas tidak wajar, apalagi pada saat produksi cabai dari petani domestik melimpah. Melambungnya harga cabai juga berpotensi memicu tingginya tingkat inflasi kelompok makanan jadi berbahan cabai atau makanan olahan berbahan utama cabai.

Menurut BPS (2017) tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Februari) sebesar 1,21 persen. Meskipun cabai disiyalir bukan pemicu utama inflasi, namun kenaikan harga yang tidak wajar tetap harus diwaspadai.

Pasalnya berpotensi memukul industri resto dan kuliner masyarakat, terutama kuliner mikro masyarakat lapisan bawah, dan juga dikhawatirkan dapat menggerus daya beli rumah tangga berpendapatan rendah.

Saking seringnya terjadi kasus sejenis menyangkut bahan pangan, banyak pihak menduga, meroketnya harga cabai itu lantaran adanya persekongkolan pelaku pasar bermodal besar, dan mereka mengendalikan pasar cabai domestik.

Temuan investigasi Bareskrim Polri dan Kementan yang mengungkapkan keterlibatan para pengepul dan sejumlah korporasi pangan olahan dibalik kasus cabai tersebut, semakin meneguhkan kebenaran adanya persekongkolan itu.

Persekongkolan (konspirasi usaha) dalam konteks itu adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 UU No. 5/1999).

Persekongkolan termasuk salah satu kegiatan persaingan usaha yang dilarang oleh UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (pasal 22), selain praktik monopoli (pasal 17), monopsoni (pasal 18 ), dan penguasaan pasar (pasal 19, 20 dan 21).

Kementan (2017) mensinyalir bahwa melonjaknya harga disebabkan oleh pengalihan pasokan cabai rawit dari pasar induk ke sejumlah perusahaan yang memproduksi cabai olahan (kering dan basah).

Hal itu didasarkan atas temuan fakta di lapangan bahwa sebagian besar (diperkirakan mencapai 80%) pasokan cabai rawit tidak ditujukan ke pasar induk Kramat Jati, namun dibelokkan oleh para tengkulak besar kepada industri makanan olahan.

Distorsi Pasar

Tindakan yang dilakukan para tengkulak itu tentu motifnya ingin mengambil keuntungan yang berlipat dari industri, mengingat pihak industri bersedia membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Imbasnya pasokan cabai rawit merah di pasaran berkurang drastis, atau tersisa sekitar 20 persen dari total pasokan.

Dampak berikutnya sesuai dengan hukum permintaan, harga cabai rawit merah melonjak tidak wajar di tingkat konsumen akhir.

Persekongkolan para pengepul tersebut dinilai melanggar UU karena menghambat kelancaran pemasaran (distribusi) cabai, lantaran berdampak pada menurunnya jumlah pasokan cabai di pasaran (Pasal 24 UU No. 5/1999).

Sehingga mengakibatkan harga cabai terkoreksi tidak wajar, dan persekongkolan (kartel) semacam itu dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11 UU No. 5/1999).

Kartel yang dilakukan para pengepul itu jelas menimbulkan gangguan pada mekanisme pasar (market distortion) yang mengusik rasa keadilan konsumen akhir cabai rawit, karena terpaksa harus membayar lebih mahal untuk bobot dan kualitas cabai yang sama. (Sumber: Suara Merdeka, 16 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Imron Rosyadi, Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

Berantas Korupsi di Lingkungan Pemda

Oleh Claudia Mulyawan

Korupsi sudah menjadi permasalahan yang mengakar dan sulit diberantas di Indonesia. Kasus-kasus korupsi pun sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu.

Sampai saat ini, korupsi pun makin tidak terbendung. Ini terbukti dengan seringnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan OTT (operasi tangkap tangan) pada pemimpin dan birokrat di lingkungan pemerintahan daerah.

Hadirnya KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menindak, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi belum sepenuhnya efektif untuk menghilangkan korupsi di negeri ini.

Hal ini diperparah dengan usahausaha untuk melemahkan KPK seperti usaha untuk merevisi UU Nomor 32/ 2002 tentang pemberantasan korupsi yang membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan penyelidikan. Sanksi pidana seberat-beratnya juga tidak efektif membuat jera para oknum yang bermain-main dengan uang rakyat.

Ancaman pidana seberat apa pun, bahkan wacana untuk menetapkan ancaman maksimum berupa hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi, tidak juga membuat para oknum tersebut mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Lingkungan pemerintahan daerah merupakan lahan subur bagi tindak pidana korupsi karena lemahnya pengawasan kinerja para birokrat danlemahnya sistem birokrasi di daerah.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum ”bertangan jahil” yang mencoba untuk mengakali uang rakyat demi kantong pribadi mereka sendiri.

Hal ini terus terjadi selama puluhan tahun dan tidak dapat dihentikan. Di lingkungan pemerintahan daerah, tindak pidana korupsi dilakukan dari tingkat tertinggi yaitu kepala daerah setempat, sampai di tingkat yang lebih rendah seperti staf khusus di bidang tertentu.

Hal inilah yang membuat korupsi di lingkungan pemerintahan daerah tidak akan pernah selesai sampai kapan pun jika tidak adaperubahandidalambirokrasi tingkat daerah.

Untuk memberantas korupsi di tingkat daerah diperlukan adanya sebuah reformasi di bidang birokrasi tingkat daerah. Reformasi birokrasi misalnya dengan cara mengadakan birokrasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance, contohnya seperti menerbitkan laporan keuangan daerah pada media massa.

Seperti diketahui, laporan keuangan di tingkat daerah masih sangat minim untuk disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga, pihak Badan Keuangan Daerah setempat diharapkan lebih aktif di dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran di pemerintahan daerah.

Badan Keuangan Daerah juga bila perlu melakukan penghitungan ulang terhadap anggaran yang diajukan oleh pihak pemerintahan supaya menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

Badan Keuangan Daerah juga harus melakukan upaya realisasi anggaran secara bertahap, jadi cairnya dana yang diajukan tidak seluruhnya diberikan pada saat itu juga untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.

Diharapkan solusi tersebut dapat meminimalisasi tingkat korupsi di tingkat daerah bahkan dapat memberantas korupsi di tingkat daerah yang sudah mengakar sejak lama.

Diharapkan juga dengan adanya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, maka angka korupsi di Indonesia dapat menurun bahkan tidak ada. (Sumber: Koran Sindo, 16 Maret 2017)

 

Tentang pnulis:
Claudia Mulyawan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Korupsi Dan Budaya Patron Klien

Oleh DR Budiharjo MSI
Budaya di masyarakat kita memiliki kaitan erat dengan maraknya praktik korupsi. Korupsi yang telah membudaya ini tidak hanya terjadi di lapisan atas, yaitu para bangsawan, birokrat, serta priyayi, tetapi juga sudah mewabah di lapisan bawah, yakni rakyat.

Ini kemudian yang menyebabkan para pemangku kebijakan mengategorikan korupsi sebagai extraordinary crimes karena telah menjangkau semua lapisan masyarakat.

Kondisi ini pula yang memperjelas bahwa korupsi menjadi kuat karena kombinasi born to corrupt dan creative to corrupt. Budaya korupsi memang sudah ada dan lebih banyak merupakan cultural heritage dan terlebih lagi dengan creative corruption,sehingga korupsi makin canggih sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

Robert Redfield pernah mengatakan pusat budaya dibagi menjadi dua, yaitu budaya kraton yang disebutnya great culture dan budaya wong cilik atau little culture yang ada di pedesaan (Redfield, 1953).

Dikotomi ini lebih banyak dengan subjektivitas pada budaya besar yang berpusat di keraton. Oleh karena itu, keratonlah yang dianggap sebagai pusat budaya, sedangkan di luar itu maka dianggap lebih rendah.

Kehidupan feodal yang mendarah daging di negara kita menyebabkan lahirnya dikotomi di atas. Pembagian yang sangat ditentukan oleh dinamika fungsi tanah, berhubungan dengan kepemilikan tanah tunggal seluruh kerajaan, yaitu seorang raja.

Kondisi ini yang melahirkan ”tanah gadhuhan ”, istilah untuk tanah milik birokrat kerajaan dan secara de facto milik mereka. Rakyat hanya diperlakukan sebagai penggarap tanah, meski bagi hasil dengan klien.

Dengan demikian, terbentuk hubungan patron klien. Patron dengan kepemilikan dan kebesarannya, sedangkan klien terbatas dengan kekecilan hak dan besarnya kewajiban untuk para patron.

Budaya patron serbaaduhai dan budaya klien serbaterbatas. Namun, sebenarnya budaya itu mempunyai fungsi pemuas pendukungnya masing-masing.

Ranah budaya terkait dengan ranah ekonomi dan politik sehingga secara keseluruhan klien harus loyal pada patron mereka. Semua yang dilakukan diimitasi oleh kliennya untuk diaplikasikan dalam masyarakat.

Dengan demikian, budaya patron harus ditiru klien, tentu termasuk semua perilaku dan sikap moralnya. Mengapa demikian? Karena semua yang berasal dari patron dianggap memiliki nilai budaya yang luhur.

Oleh karena itu, patron tidak dapat menolaknya, termasuk tindakan perbuatan yang sebenarnya merupakan tindakan yang tidak terpuji, amanusiawi, merugikan orang lain, termasuk kemudian yang disebut korupsi. Selain budaya patron diimitasi oleh kliennya, juga karena di lingkungan individu terjadi perluasan pengimitasian secara vertikal dan horizontal.

Kalau semula korupsi dilakukan oleh keluarga batih atau keluarga inti, dan karena praktik korupsi tidak mendapat sanksi, maka pelaku korupsi meluas ke batih lain, merambat ke keluarga lain, atau bahkan menciptakan batih lain yang juga diikuti keluargakeluarga lain.

Dengan begitu, korupsi sudah meluas dalam extended family.Kalau hal ini berlangsung berabad-abad, tentu sudah merupakan tradisi dan kebiasaan yang dianggap biasa.

Pada tingkat keluarga terjadi pengimitasian perilaku orang tuanya, secara tidak sadar apa yang dilakukan itu ditiru oleh anak cucu mereka.

Walaupun tidak secara langsung, orang tua mengajari korupsi, tetapi karena kesehariannya melihat perilaku seperti yang ”diperintahkan” itu maka sulit untuk tidak mengimitasi. Itu semua sudah diajarkan secara tidak langsung yang mau tidak mau harus mengimitasi. Mereka melakukan persis seperti yang dilakukan orang tua mereka.

Penyebaran pelaku korupsi sudah ada dalam sistem sosialbudaya, yaitu sistem budaya masyarakat paguyuban. Apa sebenarnya hakikat paguyuban bahwa setiap orang rela orang lain melakukan hal yang sama dan dilakukan bersama-sama, lebih pada prinsip demokratis.

Jadi, mereka masuk dalam prinsip kolektivitas yang luas. Perilaku sosial-budaya kebersamaan menepis tabu atau sanksi yang mungkin menimpa masyarakat tersebut.

Lebih-lebih lagi, masyarakat itu juga reseptif terhadap perilaku para patria atau senior sehingga tidak usah diperintahkan atau diajarkan pun dengan cepat ditiru.

Peniruan merupakan hal yang terpuji. Justru kalau tidak meniru dianggap membangkang atau melakukan resistensi kultural (cultural resistance).

Jika mayoritas masyarakat paguyuban itu melakukan sesuatu yang mempunyai nilai luhur, seperti yang dilakukan para patronnya, maka yang tidak melakukan dianggap juga aneh dan dianggap sebagai pelaku budaya menyimpang (cultural deviance).

Di masyarakat itu, mereka tentu akan diisolasi, karena dianggap aneh, dan boleh juga disebut gila. Sebaliknya, bagi yang mereka yang melakukan loyalitas seratus persen untuk mengimitasi perilaku patronnya, dianggap ada dalam inner culture, yang dipastikan akan survive di dalam komunitas paguyuban. Jadi, apa yang dilakukan dengan mudah dan dengan mengimitasi tanpa sanksi itu merupakan perbuatan yang permisif, artinya diizinkan dan tentunya dianggap mendapat ”pahala”.

Kalau budaya feodal menciptakan dikotomi, budaya populis demokrasi menciptakan budaya multikotomi. Seberapa jauh budaya feodal keraton sentris menjadi panutan, termasuk moral dan perilaku, para klien yang sebenarnya menganut budaya populis.

Sekali lagi, penganut budaya populis tetap menganggap apa yang diciptakan dan dilakukan oleh budaya keraton mempunyai nilai luhur dan sepatutnya diimitasi.

Hal ini jelas bahwa budaya keraton yang patriarkis tetap menjadi panutan kawulanya, meski mempunyai sumber budaya yang berbeda.

Selebihnya dari akar budaya, korupsi seperti yang sudah dibicarakan di atas ada model lain, yaitu creative corrupt culture.Rezim yang korup itu kemudian membuat skenario supaya berlangsung.

Demi tujuan itu, diciptakan korupsi meski mulamulai korupsi itu belum berlaku massal, tetapi kemudian berkembang secara massal sehingga dampaknya lebih luas.

Namun, bagi penguasa rezim, keluarga dan kroninya bertujuan agar mendapat bagian yang dikorup jauh lebih banyak daripada koruptor lain. Meski negara dapat untung, keuntungan itu sebagian harus masuk ke kantong pemegang rezim. (Sumber: Koran Sindo, 17 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

DR Budiharjo MSI Wakil Dekan II FISIP Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.893.727 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan