Penyiaran untuk Perekat Keberagaman

Oleh Budi SP

MASYARAKAT Indonesia adalah masyarakat yang multikutur. Secara sosiologis, selain warga masyarakat kita adalah bagian dari warga masyarakat politik yakni warga dari suatu satuan sosial politik yang mengikatkan diri dalam satu tujuan mendapatkan kesejahteraan bersama, juga menjadi bagian dari warga masyarakat budaya yakni warga dari suatu satuan sosial budaya tertentu menurut kelompok suku, agama, ras, antar golongan, dan gender (SARAG).

Sebagai warga masyarakat politik dan sekaligus masyarakat budaya, mereka memiliki harapan, kebutuhan dan kepentingan yang beragam.

Mereka memiliki modal kultural (sistem pengetahuan, sistem nilai, kebiasaan), modal ekonomi dan modal sosial yang plural.

Hanya saja, semua modal itu memerlukan stimulan agar tidak menjadi modal yang mati (the dead capital) tetapi menjadi bagian dari modal yang cair (the liquid capital) yang bisa menghidupi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks itu, penyiaran sebagai insitusi budaya, kehadirannya memiliki arti strategis.

Di tengah masyarakat yang multikultur, penyiaran harus dapat menjalankan peran sebagai cermin budaya (cultural mirroring) yang sanggup merefleksikan dan merepresentasikan kehidupan sosial budaya masyarakat kita, mereproduksi kebudayaan melalui panggung dan praktik bermedia, untuk menjadi acuan dan pola tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai cermin budaya, penyiaran berarti harus sanggup memberikan akses dan ruang ekspresi imaji bagi seluruh kelompok budaya dalam masyarakat politik.

Penyiaran harus bisa bertindak sebagai mediator kebudayaan dari kelompok budaya yang satu dengan kelompok budaya yang lain.

Selain itu, penyiaran mesti sanggup menjadi perekat (correlation) dengan menyediakan informasi dan hiburan yang sehat bagi masyarakat dalam kerangka menggerakkan modal kultural, modal sosial, dan modal ekonomi milik masyarakat agar menjadi makin dinamis dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks itu, penyiaran harus dapat berdiri di atas (supra) kepentingan kelompok politik dan budaya dalam suatu masyarakat yang multikultur dan harus dikendalikan agar penyiaran tidak menjadi bagian dari kepentingan pragmatis yang hanya menyuarakan dan membela kepentingan kelompok budaya dan kelompok politik tertentu.

Peran Peyiaran

Oleh karena itu, peran penyiaran sebagai perekat keberagaman menjadi sangat penting, mengembangkan sumber daya manusia penyiaran yang profesional dan mandiri, meningkatkan peran media penyiaran di Jawa Tengah dalam mewujudkan program siaran yang berkualitas, mencerdaskan dan mempererat persatuan, serta memberikan pemahaman media kepada segenap elemen masyarakat. Sehingga khalayak cerdas dalam menerima dan menilai isi media adalah tugas berat KPI/KPID mendatang.

Peran media penyiaran dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern sangatlah besar. Beberapa perspektif yang dapat meningkatkan peran media penyiaran berfungsi bagi kehidupan masyarakat dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai keragaman yang ada di Indonesia, antara lain:

Pertama, melihat media penyiaran sebagai window on event and experience. Media penyiaran dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Media penyiaran merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.

Dalam hal ini, media penyiaran harus dapat memberikan pendidikan dan informasi yang positif kepada masyarakat tentang perkembangan teknologi dan pembangunan.

Media penyiaran juga harus berperan memperkenalkan kebudayaan daerah lain dengan cara yang bijaksana, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti kebudayaan daerah lain.

Kedua, media penyiaran juga sering dianggap sebagai mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya.

Karenanya, para pengelola media sering merasa tidak bersalah jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian.

Ketiga, memandang media penyiaran sebagai filter, atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu, informasi atau bentuk content yang lain berdasar standar para pengelolanya.

Di sini khalayak dipilihkan oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian. Pemilihan content siaran ini kadangkala tidak sesuai dengan harapan publik, karena kebanyakan media penyiaran lebih banyak mementingkan kepentingan bisnisnya daripada kepentingan masyarakat banyak.

Pemberitaan tentang konflik yang terjadi, menurut fungsi pengawasan sosial, seharusnya ditujukan agar masyarakat waspada dan mencegah agar konflik tersebut tidak meluas. (Sumber: Suara Merdeka, 13 Maret 2017)

Tentang penulis:

Budi SP, Ketua KPID Jateng

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: