Mitigasi Anggaran dan PAD

Oleh Sunaryo

ISTILAH mitigasi tak lagi hanya digunakan dalam kaitan penanggulangan bencana. Kini istilah mitigasi juga digunakan untuk bidang-bidang lain yang memerlukan kewaspadaan tinggi, termasuk penyusunan anggaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah, APBN maupun APBD.

Lebih-lebih bagi daerah yang sangat menggantungkan ”hidupnya” pada dana transfer pusat, seperti DAU, DAK, DBH, DID maupun dana insentif lain.

Hampir seluruh pemerintah daerah menghadapi dilema saat menyusun kebijakan anggaran, yaitu jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat minim dan rencana belanja yang membengkak.

Mengapa demikian? Pertama, banyak daerah menggunakan incremental budgeting dalam menyusun kebijakan anggaran, yakni membandingkan antara belanja tahun lalu dan tahun sekarang dengan kenaikan persentase tertentu.

Dengan pola ini seolah pagu anggaran harus naik dari tahun sebelumnya, meskipun pendapatan belum tentu naik. Akibatnya, terjadi defisit cukup tinggi. Kedua, daerah direpotkan besarnya belanja pegawai yang harus dialokasikan.

Catatan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, sebagaimana dilansir DetikFinance, Selasa (21/2) pada 2017 ini terdapat 131 daerah menggunakan dana APBD untuk belanja pegawai dengan rasio belanja pegawai terhadap total belanja di atas 50%.

Persentase tertinggi diduduki Kabupaten Langkat sebesar 68,4%, Kota Pematang siantar 66,25%, dan Kota Tasik 66,07%. Kondisi ini menyulitkan daerah menyusun anggaran berimbang dan berkeadilan.

Ketiga, APBD menunjukkan politik anggaran yang dibangun pemerintah daerah. Politik anggaran adalah penetapan pelbagai kebijakan proses anggaran.

Kajian politik anggaran mencoba menjawab sejumlah pertanyaan dasar, seperti (1) bagaimana pemerintah membiayai pembangunannya; (2) bagaimana pendapatan diperoleh, dikelola, dan didistribusikan; (3) prioritas apa yang dikedepankan; (4) peluang-peluang apa saja yang tersedia meningkatkan pelayanan publik.

Politik anggaran merupakan proses penegasan kekuasan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.

Hal ini terjadi karena anggaran daerah yang hakikatnya wujud kedaulatan rakyat telah diwakilkan kepada wakil rakyat melalui fungsi budgeting dengan penetapan APBN/APBD yang harus mendapatkan persetujuan DPR/DPRD.

Persetujuan itulah yang kemudian menunjukkan bahwa anggaran memang tidak netral karena persetujuan adalah bargaining yang berarti ada proses politik dibaliknya, dan wakil rakyat tidaklah bersih dari kepentingan politik pribadi, kelompok, golongan, dan parpol yang menaunginya.

Dongkrak PAD

Dalam kondisi demikian daerah menjadi tak mudah menyusun anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan sesuai prioritas kebutuhan pembangunan, karena alokasi anggaran banyak tersedot ke belanja rutin dan pegawai, serta mengakomodasi kepentingan politik. Belanja modal yang menjadi penyangga utama kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan.

Yang paling mengkhawatirkan ketika kondisi stagnasi sampai terjadi di suatu daerah. Akibatnya APBD hanya sebatas formalitas rutin yang harus dijalankan dari tahun ke tahun tanpa hasil yang jelas.

Kreativitas jadi minim, gairah membangun lesu, dan peningkatan pertumbuhan jadi sulit diharapkan. Maka, diperlukan solusi yang diharapkan bisa mengatasi hal tersebut.

Salah satunya mencari sumber- sumber penerimaan baru yang bisa menutup kebutuhan pembangunan dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara teoritis, ada dua cara untuk meningkatkan PAD, yaitu cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada objek dan subjek yang sudah ada, misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

Banyak daerah yang sebenarnya memiliki potensi pendapatan besar, tapi PAD-nya tidak optimal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemungutan yang tidak benar dan terjadi kebocoran di sana sini.

Maka, akhir-akhir ini ada kecenderungan memanfaatkan teknologi digital dalam pemungutan pajak, seperti e-retribusi, e-tax, dan lain-lain.

Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Guna mengotimalkan PAD, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Yang utama perlu dilakukan capacity building bagi aparatur pendapatan.

Aparat memegang peran utama dalam upaya peninggkatan PAD. Aparat harus mampu mengestimasi potensi yang sahih, mendata basis pajak dan wajib pajak, mampu melakukan pemutakhiran data secara periodik, dan mampu secara strategis memanfaatkan kekhasan daerah dalam memungut pajak daerah.

Aparatur pendapatan yang kompeten sangat dibutuhkan dalam pemungutan pajak yang tepat waktu dan tepat jumlah.

Apalagi ada dua jenis pajak yang membutuhkan keahlian khusus aparaturnya, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

PBB P2 membutuhkan keahlian khusus di bidang adminsitrasi pertanahan dan penilaian tanah dan bangunan serta adminsitrasi perpajakan.

PBB P2 juga membutuhkan keahlian IT untuk mengelola data pajak yang kompleks. Sementara itu BPTHB memerlukan keahlian aparatur dalam penilaian bumi dan/atau bangunan, serta kemampuan menggali nilai transaksi jual beli tanah yang sebenarnya. Yang tidak kalah penting adalah pemutakhiran data pajak. ((Sumber: Suara Merdeka, 14 Maret 2017)

Tentang penulis:

Sunaryo MSi, pegawai di BPPKAD Kabupaten Blora

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,577 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: