Menghentikan Mitologi Sisiphus

Oleh Muhammad Husein Heikal
Memberantas korupsi di Indonesia ibarat kisah mitologi Yunani Kuno, Sisiphus. Begitu getir dan absurd. Terlihat nyaris tanpa harapan.

Absurditas Sisiphus lantaran dia dikutuk Dewa Zeus yang mengharuskannya setiap hari mengangkat batu besar ke atas puncak gunung. Tiap kali telah tiba di puncak, batu itu kembali berguling ke bawah. Sisiphus mengangkat batu itu lagi dan terguling kembali.

Serupa dengan analogi mitologi di atas, demikianlah cerita korupsi di Indonesia. Para koruptor telah banyak ditangkap, tetapi jumlah mereka tak juga berkurang.

Itu bukti bahwa begitu menariknya korupsi sebagai wujud keserakahan dalam praksis kejahatan kemanusiaan. Esensi korupsi yang merupakan perwujudan dari tindakan amoral yang sejatinya mengkhianati kepercayaan publik.

Kita saksikan saja sewaktu berkampanye untuk merebut simpati rakyat, para calon kepala daerah berjanji dan bahkan ada yang berani bersumpah tidak akan melakukan korupsi.

Namun apa kenyataannya? Setelah berhasil duduk di kursi kekuasaan, kita saksikan beberapa dari mereka terjerat janji atau sumpah sendiri.

Lantas apakah penyebabnya, sampai-sampai kita tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukan korupsi? Jawabnya singkat saja, yaitu kekuasaan.

Sumber utama korupsi ialah kekuasaan seperti yang dikatakan Michael Johnston dalam bukunya Syndrome of Corruption: Wealth, Power and Democrazy (2005).

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar tercipta peluang untuk penyelewengan. Kekuasaan ini dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi. Kekuasaan itu ibarat mulut buaya dengan gigi tajamnya.

Sampai saat ini korupsi adalah penyakit kronis yang belum ditemukan penyembuhnya. Tragisnya dari tahun ke tahun angka korupsi yang dilakukan para pejabat kian melonjak. Selain kekuasaan, konstitusionalitas antikorupsi juga belum kuat dan mapan, bahkan tergolong lemah.

Menurut Profesor Zephyr Teachout, konstitusionalitas prinsip antikorupsi melarang pejabat publik atau aktor politik melakukan aksi politik yang semata-mata dimotivasi oleh kepentingan dirinya daripada kebaikan umum (Redish & Dawson, 2012, hlm 1060).

Lembaga antikorupsi yang telah muncul sejak Orde Baru, mulai dari Tim Pemberantas Korupsi (1967), Komisi Anti-Korupsi (1970), Komisi Empat (1970), Operasi Tertib (1977) hingga Tim Pemberantasan Korupsi (1982) semuanya tidak menorehkan prestasi spektakuler pemberantasan korupsi.

Hingga saat ini single-player lembaga pemberantasan korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi acuan bagi kepercayaan publik.

Padahal di dalamnya tubuh KPK sendiri sangat rentan terhadap korupsi. Dalam kondisi jatuh-bangun, KPK telah dikatakan cukup berhasil dalam menangkap para koruptor. Rentetan nama koruptor telah berhasil dijebloskan ke bui.

Meski kita tak bisa berharap banyak lewat KPK, kita harus tetap memberi dukungan dan kepercayaan besar pada lembaga ini. Karena pada dasarnya masalah korupsi berpulang pada perbaikan moral dan iman para pemimpin.

Kini saatnya kita kembali hidupkan harapan bahwa korupsi dapat dihentikan. Bahwa kita tak perlu lagi mengulang mitologi Sisiphus yang begitu getir dan absurd. (Sumber: Koran Sindo, 13 Maret 2017)
Tentang penulis:

Muhammad Husein Heikal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, FEB Universitas Sumatera Utara

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,699,528 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: