Menggagas Rahim Kebangsaan

Oleh Ahmad Rofiq

“Sering munculnya sikap-sikap intoleran di masyarakat, sikap memonopoli kebenaran dalam beragama, perlu ada dialog dan rekonsiliasi dengan jujur dan terbuka”

DALAM rangka Dies Natalis Ke-47, Rabu (15/3) lusa, UIN Walisongo Semarang, akan menggelar gawe besar berupa Sarasehan Nasional tentang Rahim Kebangsaan di Wisma Perdamaian. Selain itu, juga serangkaian kegiatan akademik di berbagai unit dan Pascasarjana.

Sarasehan ini digagas sebagai upaya mewujudkan visi besar UIN Walisongo, unity of science atau penyatuan ilmu dan agama demi kemanusiaan dan peradaban.

Lebih dari itu, Indonesia yang oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah meletakkan nilai dan filosofi dari Bineka Tungga Ika atau keragaman tetapi satu, dalam perjalanannya, telah mengalami berbagai macam ujian, tarikan kepentingan, baik melalui jalur konstitusional maupun jalanan.

Dalam perspektif itulah, sarasehan tentang Rahim Kebangsaan yang akan dihadiri oleh pimpinan berbagai perguruan tinggi dan tokoh lintas agama, diselenggarakan.

UIN Walisongo dengan spirit para Walisongo, yang lebih mengedepankan akulturasi di dalam berdakwah, mengolaborasikan agama dengan kearifan lokal (local wisdom), dan secara perlahan dilakukan purifikasi atau pemurnian akidah, adalah prototype berdakwah secara kultural yang diyakini masih sangat relevan dalam kemajemukan dan kebinekaan, yang menjadi khazanah dan kekayaan Indonesia.

Mimpi besar untuk melanjutkan misi profetik, yang diteruskan oleh para Walisongo, membangun kemanusiaan dan peradaban, diejawantahkan, melalui upaya penyatuan ilmu dan agama, telah dipancangkan pada tahun 2014-2018, diharapkan akan dapat dituai panennya, pada tahun 2038. Mimpi besar itu memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Pertama, menyiram kembali nilai kebangsaa kita oleh sebagian masyarakat, yang dirasakan mengalami ”layu” akibat terinjak atau terseret oleh tarikan politik sektoral atau tarikan kepentingan lainnya.

Bangsa Indonesia yang memasuki usia 77 tahun ini, perlu disediakan ”rahim kebangsaan” versi baru, agar kebinekaan itu tidak mengalami ”keguguran” atau ”miskram” sebelum bangsa ini mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini.

Kedua, sering munculnya sikap-sikap intoleran di masyarakat, sikap memonopoli kebenaran dalam beragama, perlu ada dialog dan rekonsiliasi dengan jujur dan terbuka.

Sebagai konsekuensi pilihan sebagai negara demokrasi, asas proporsionalitas itu sangat penting dikedepankan, agar tidak ada dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Kalimat ini mudah diomongkan, akan tetapi tidak mudah diwujudkan.

Ketiga, masih adanya warga negara yang menjual mimpi, untuk mendirikan negara khilafah, dan kelompok- kelompok separatis, yang mereka sudah menjadi ”negara dalam negara” namun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.

Mereka ini perlu disadarkan dengan sistematik, terukur, dan serius, tetapi jika mereka masih nekad, harus ada tindakan yang tegas dan terukur.

Peranti Regulasi

Keempat, pemerintah perlu menyiapkan peranti regulasi yang memadai. Karena setelah UU Subversi dicabut, praktis negara tidak memiliki instrumen sebagai payung hukum untuk menjerat atau melakukan tindakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang secara terang-terangan masih mengusung ideologi lain selain Pancasila.

Apakah itu yang berhaluan ”kanan” yang cenderung memanfaatkan agama sebagai isu politik, maupun yang berhaluan ”kiri” yang cenderung ke sekularisme, sosialisme, dan liberalisme. Dupa paham ekstrimisme ini, berpotensi besar merusak rumah dan rahim kebangsaan Indonesia.

Kelima, penegakan hukum (law enforcement) yang adil, berkemanusiaan, dan berkeadilan. Masih sangat kentara dan kita rasakan, adanya praktik penegakan hukum yang masih tebang pilih, pisau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena itu, kepura-puraan ini harus segera diakhiri.

Hukum di negeri ini sangat bersifat positifistik, bisa dibenahi dengan nilai dan pendekatan humanistik, sehingga lebih berkemanusiaan.

Hukum positif jangan hanya texbook, tetapi perlu pendekatan secara progresif, sehingga hukum lebih memanusiakan dan berperasaan.

Meminjam Prof Satjipto Rahardjo, hukum harus menyejahterakan manusia, atau menghadirkan kemaslahatan bagi manusia.

Gagasan rahim kebangsaan ini, merupakan gagasan smart, tetapi berat dan besar. Sesuatu yang berat dan besar akan menjadi ringan, jika ada kebersamaan, kemitraan strategis, dan bahu-membahu antara berbagai pimpinan perguruan tinggi, para pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan.

Hemat saya, kesempatan sarasehan nasional tentang Rahim Kebangsaan ini, akan menjadi momentum strategis untuk mendeklarasikan, bahwa Kampus UIN Walisongo adalah Kampus Kebangsaan. Ini sejalan dengan watak dasar Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Kegiatan lanjutannya, bisa berupa pemberian wawasan dan orientasi kepada mahasiswa, peserta didik di skeolah menengah atas, SMA, MA, dan SMK.

Bahkan jika kurikulum kebangsaan ini sudah dirumuskan, bisa diawali dari memasukkan pelajaran tentang nilai dan wawasan kebangsaan pada pendidikan dasar sembilan tahun. (Sumber: Suara Merdeka, 13 Maret 2017)

Tentang penulis:

Ahmad Rofiq, guru besar Hukum Islam dan Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,553 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: