Urgensi Revitalisasi SMK

Oleh Samsudi

KINI institusi pendidikan SMK sedang mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan, khususnya berkaitan dengan rendahnya keterserapan lulusan.

Betapa tidak, dari berbagai sumber yang ada menyajikan data yang sama bahwa institusi SMK saat ini menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka.

Secara nasional jumlah pencari kerja (penganggur) lulusan SMK sampai dengan Pebruari 2016 ada 1.348.327 orang, memang dibawah lulusan SMA (1.546.699 orang), namun pasokan pencari kerja (job seekers) dalam empat tahun terakhir lulusan SMK melampaui lulusan SMA (BPS, 2016).

Hal ini juga berkaitan dengan tingkat kebekerjaan lulusan SMK yang ternyata lebih rendah dari lulusan SMA (89%:91%), artinya dari 100 pencari kerja masing-masing dari lulusan SMK dan SMA, hanya 89 orang lulusan SMK diterima, sementara 91 orang SMAdapat diterima.

Data Kemdikbud (2016) menyebutkan, secara nasional sampai dengan Agustus 2016 sebagai berikut: jumlah SMK 13.600 unit (negeri dan swasta); jumlah siswa 4,4 juta orang; jumlah siswa lulus 1,3 juta siswa/tahun; terserap lapangan kerja rata-rata 85% (bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha); ada rata-rata 15% lulusan tidak terserap (menganggur).

Bahkan dibandingkan dengan lulusan SMAselama lima tahun terakhir (2010 s/d 2015), tingkat kebekerjaan lulusan SMAjustru lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMK.

Secara nasional dikatakan bahwa SMK belum cukup berdaya mengatasi pengangguran nasional, bahkan lebih serius lagi SMK dalam empat tahun terakhir menjadi penyumbang terbesar terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kondisi ini menjadi perhatian serius masyarakat dan banyak kalangan, termasuk Presiden RI Joko Widodo.

Atas permasalahan ini Presiden perlu menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Instruksi khusus kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar: (1) membuat peta jalan pengembangan SMK; (2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match).

Tidak Tiba-tiba

Jelas dan tegas, itulah isi instruksi presiden tersebut. Menurut sumber di kementerian, instruksi tersebut tidak tibatiba, namun sudah disiapkan cukup lama, karena Presiden merasa prihatin dengan kondisi dan perkembangan SMK, khususnya dalam lima tahun terakhir. Kata kunci yang menjadi sorotan Presiden adalah rendahnya keterserapan lulusan SMK di lapangan kerja.

Bahkan dalam tiga tahun terakhir, lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar untuk tenaga penganggur terbuka (TPT).

Instruksi Presiden tersebut sesungguhnya bermuara pada pembentukan lulusan SMK yang kompeten, sehingga dapat mengisi lapangan kerja, baik sebagai tenaga kerja maupun menciptakan peluang kerja (entreprenuer).

Dalam perspektif kebijakan pendidikan, saya ingin menganalisis problematika penyelenggaraan SMK dari dimensi context, input, process, output, dan outcome.

Permasalahan dari sisi context, dapat dilihat dari kebijakan pengembangan SMK yang kontroversial. Pada tahun 2007-2010 digulirkan kebijakan 60:40, bahkan menuju 70:30, yakni 60% atau 70% jumlah (sekolah dan siswa) SMK, dan 40% atau 30% jumlah (sekolah dan siswa) SMA.

Akibat kebijakan ini: Pertama, saat ini jumlah SMK meningkat tajam, pada tahun 2009 baru ada sekitar 10.167 sekolah, pada tahun 2016 ini ada 13.167 SMK.

Kedua, jumlah lulusan SMK tidak terkendali, dengan jumlah siswa 4,4 juta, setiap tahun siswa yang lulus 1,3 juta, dengan keterserapan di dunia kerja sektar 85%.

Artinya tiap tahun ada pasokan 200 ribu lebih lulusan SMK menganggur. Akibat ketiga, 85% siswa yang terserap ternyata kesesuaian dengan bidang keahliannya rendah (misal: lulusan teknik otomotif, kerja jadi satpam; tata busana jadi sales rokok dsb).

Permasalahan dari sisi input, di antaranya yang utama dapat dilihat dari jumlah dan kompetensi guru program produktif (guru praktik), kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan Du/Di, serta sarana dan prasarana pendidikan. Dari sejumlah 287.717 guru SMK saat ini, hanya ada 22% guru program produktif.

Idealnya jumlah guru program produktif sekitar 40%, sehingga saat ini masih ada kekurangan 18% guru produktif (sekitar 52 ribu guru).

Dari sisi kompetensi guru produktif, sebagian besar perlu di-upgrade melalui diklat-diklat kompetensi berbasis dunia usaha/industri.

Permasalahan ketidaksesuaian (mismatch) kurikulum SMK dengan kebutuhan Du/Di juga menjadi problem menahun (chronic).

Permasalahan ini banyak dialami oleh SMK swasta yang jumlahnya 75% dari SMK negeri. Idealnya, setiap SMK bersama Du/Di melakukan penyelarasan (sinkronisasi) kurikulum dan materi pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah “nyambung” dengan kompetensi yang dibutuhkan Du/Di.

Dari sisi sarana dan prasarana pendidikan, studi saya menyimpulkan rata-rata hanya 30,63% SMK tergolong lengkap/memadai, sedangkan 69,37% kurang lengkap/kurang memadai (Samsudi, 2010).

Solusi jangka panjang aspek input antara lain:

(1) meningkatkan jumlah dan mutu (kompetensi) guru produktif;

(2) menetapkan pengembangan pusat-pusat keahlian sesuai karakteristik wilayah (mengacu sembilan bidang keahlian);

(3) melengkapi sarana dan prasarana sesuai pengembangan pusat keahlian;

(4) memfasilitasi kegiatan penyelasaran kurikulum untuk setiap SMK dengan Du/Di. (Sumber: Suara Merdeka, 10 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Samsudi, guru besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,547 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: