Penyelesaian Masalah Freeport

Oleh FX Joko Priyono

GERTAKAN
untuk membawa masalah Kontrak Karya oleh Freeport ke arbitrase internasional perlu mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah RI.

Perkara ini merupakan domain hukum berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara No 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 terhadap Kontrak Karya yang sedang berlaku.

Pemerintah harus mempertimbangkan plus minus bilamana perkara ini dibawa ke arbitrase dan meminta pendapat hukum dari para ahli hukum tentang kekuatan dan kelemahan posisi kasus.

Selama belajar di Fakultas Hukum, kita telah diajarkan tentang sanctity of contract (kesucian kontrak), asas iktikad baik dalam kontrakkontrak perdata.

Meskipun tetap mengagungkan asas kebebasan berkontrak, namun ada pembatasan-pembatasan dalam asas kebebasan tersebut yaitu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang (Pasal 13337 KUHPerdata).

Pengertian undang-undang yang dimaksud adalah wet, bukan recht (hukum). Kontrak Karya yang telah ditandatangani sejak tahun 1967 dan kemudian diperpanjang menjadi Kontrak Karya kedua pada tahun 1991 untuk jangka waktu 30 tahun yang akan berakhir tahun 2021 ditambah kemungkinan perpanjangan 2 x 10 tahun (sampai tahun 2041) telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang seharusnya dijalankan dengan iktikad baik.

Masalahnya adalah ketika Kontrak Karya telah sedang berjalan, pada tahun 2009 pemerintah RI mengeluarkan UU Minerba yang di dalam Pasal 170 dinyatakan bahwa pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan.

Ini artinya, tahun 2014 Freeport atas perintah undang-undang seharusnya menjalankan kewajiban tersebut. Kemudian dalam Pasal 112C ayat 1 PP No 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud Pasal 170 UU Minerba wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Saya melihat kesan para pengamat dan ahli hukum kurang cermat dalam menyikapi perkara Freeport yang hanya mendasarkan Pasal 170 UU Minerba dan Pasal 112C PP No 1 Tahun 2014.

Padahal dalam Pasal 169 point a dalam ketentuan peralihan UU Minerba dikatakan bahwa Kontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

Kemudian dalam Pasal 169 point b dinyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Cacat Sejak Awal

Isu hukum yang muncul dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 169 point a dan b, Pasal 170 UU Minerba dan Pasal 112C PP No 1 Tahun 2014 adalah apakah peraturan tersebut dapat diberlakukan terhadap kontrak karya yang sedang berlangsung.

Sementara Pasal 169 a dan b cukup kontroversi karena di satu sisi UU Minerba tidak berlaku terhadap kontrak karya yang sudah ada sebelumnya, sementara di sisi lain ada perintah agar pasal-pasal dalam kontrak karya disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun. Menurut saya, Pasal 169 UU Minerba ini cacat sejak awal karena dari logika hukum terkesan aneh dan tidak konsisten.

Hal ini memang harus disikapi dulu karena kalau tidak cermat maka pemerintah RI akan dinyatakan sewenang-wenang (arbitrary) dan bersifat sepihak. Kalau dikembalikan pada kesucian kontrak maka para pihak memang harus menjalankan hak dan kewajiban hingga berakhirnya kontrak.

Ketentuan hukum publik tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah pasal dalam kontrak karya yang sedang berlangsung kecuali disepakati para pihak.

Pengalaman Indonesia dalam perkara Karaha Bodas seharusnya mendewasakan pengalaman berhukum kita bahwa pemaksanaan peraturan domestik terhadap kontrak yang sedang berlaku akan sangat berisiko terhadap gugatan perdata.

Jika dilihat dari fakta-fakta hukum, posisi Indonesia tidak kuat bila suatu saat Freeport benar-benar mengajukan gugatan perkara ke arbitrase internasional.Di samping pemerintah dianggap tidak menjalankan prestasi (performance) juga dapat dikatakan sewenang-wenang.

Oleh karena itu, perlu diselesaikan secara win-win solution atau kita bisa dengan sabar menunggu hingga berakhirnya kontrak pada tahun 2021 untuk kemudian tidak memperpanjang kontrak karya.

Saya kira cara ini lebih elegan dan tidak menimbulkan dampak hukum yang berarti. Jalan terbaik dalam penyelesaian masalah Freeport adalah negosiasi agar kedua belah pihak tidak dirugikan dan dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan posisi Indonesia. (Sumber: Suara Merdeka, 09 Maret 2017)

Tentang penulis:

FX Joko Priyono, guru besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,577 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: