Pembangunan Ekonomi untuk Rakyat

Oleh Hadistian
Tahun 2017 menjadi tonggak baru dari terpilihnya calon pasangan kepala daerah. Pergantian pemimpin baik itu gubernur maupun bupati/wali kota terjadi di 101 wilayah.

Berpindahnya tongkat estafet kepengurusan ini secara tidak langsung akan mengubah arah kebijakan dalam pembangunan daerah yang dipimpin.

Berbicara tentang pembangunan suatu daerah tentu tidak terlepas dengan pelbagai usaha dalam menyejahterakan masyarakat. Tentunya tidak terlepas dari daya dan upaya yang dikerahkan kepala daerah selama lima tahun kepengurusannya.

Pelbagai pembangunan yang berfokus pada kerakyatan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur selalu menjadi titik utama.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah sejatinya dapat menyejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakat. Terutama masyarakat kecil dan menengah. Pembangunan berbasis kerakyatan dapat dijadikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terutama pembangunan ekonomi yang memiliki dampak ke pelbagai sektor di masyarakat. Mewujudkan pembangunan tersebut bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan.

Perlu sinergi antara masyarakat dan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan di daerahnya. Sebagai contoh dalam pembangunan perekonomian dikenal istilah ekonomi kerakyatan.

Soeharsono Sagir dalam bukunya Ekonomi Berpihak pada Rakyat Pro- Poor, Pro-Job, Pro-Growth (2010) menuliskan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan rakyat miskin dan lemah. Namun dalam pelaksanaannya kerap kali pembangunan tidak berpihak kepada masyarakat. Pelbagai konflik pelaksanaan pembangunan kerap terjadi.

Hal itu dapat dilihat dari banyaknya konflik lahan yang terjadi dalam pembangunan suatu daerah. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2016 menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2016 terjadi 450 konflik agraria.

Hal ini sering kali terjadi karena masalah penguasaan lahan antara masyarakat dan pengembang. Tidak hanya itu saja, penggusuran yang terjadi dalam masyarakat kerap kali menimbulkan kekerasan. Pembangunan yang tidak lagi humanis ini mengakibatkan masyarakat semakin sengsara terutama dalam bidang ekonomi.

Lahan perdagangan, tanah garapan pertanian bahkan tempat tinggal tersapu untuk berbagai kepentingan. Peristiwa konflik lahan tersebut secara tidak langsung merampas faktor produksi untuk perekonomian masyarakat.

Lahan yang dijadikan untuk kegiatan perekonomian berpindah tangan ke pihak pengembang sehingga tidak ada lagi keadilan dalam pemerataan faktor produksi. San Afri Awang (2009) menjelaskan proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktorfaktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat merupakan substansi sistem ekonomi kerakyatan.

Dari penjelasan di atas demokratisasi faktor produksi ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah baik pusat maupun daerah dan tentunya pasangan kepala daerah terpilih diharapkan dapat lebih memerhatikan masyarakat. Terutama untuk pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hal untuk mencapai kesejahteraan dalam ekonomi kerakyatan ialah melalui pemerataan faktor produksi. Meratanya faktor produksi dalam masyarakat diharapkan dapat memicu pembangunan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Dengan begitu berbagai bidang lain di luar perekonomian dapat turut berkembang seiring dengan berkembangnya ekonomi kerakyatan suatu daerah. (Sumber: Koran Sindo, 09 Maret 2017)

Tentang penulis:

Hadistian Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,571 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: