Pelayanan Publik Peradilan

Oleh Ninik Rahayu

Hari ini, 10 Maret 2017, genap 17 tahun usia ORI sebagai lembaga negara. Meski belum matang dari sisi usia, tidak dapat di mungkiri bahwa semakin tinggi harapan masyarakat terhadap kinerja lembaga ini.

Hal ini da pat dilihat dari semakin tinggi angka pelaporan masyarakat yang disampai kan kepada institusi ini karena semakin kuat suara masyarakat pelapor yang menemukan ketidak mampuan lembaga publik meng hadirkan layanan publik yang lebih baik.

Dibandingkan pada 2015 dengan jumlah pelaporan 6859, akhir 2016 mencapai angka 10153 dan 20% pelaporan ter sebut di antaranya terkait layanan bidang penegakan hu kum, termasuk peradilan yang merupakan bagian penting dari amanat melakukan reformasi bidang peradilan dalam Stranas terhadap akses keadilan.

Meski berbagai inisiatif untuk melakukan reformasi hukum dan peradilan sudah dilakukan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan belum berubah.

Komitmen reformasi bidang hukum setidak nya dilakukan dalam tiga di mensi. Pertama, perubahan para digma, perubahan pembangunan hukum ke arah yang lebih menyeimbangkan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Kedua, paradigma yang mengarahkan proses penyusunan hukum dan kebijakan yang lebih partisipatif dengan melakukan pelibatan masyarakat yang lebih intensif, terutama masyarakat yang berkepentingan secara langsung dengan produk kebijakan.

Ketiga, melakukan optimalisasi penguatan kapa sitas dan kinerja aparat penegak hukum. Keempat, pembangunan hu kum yang mengarah pada pem berdayaanhu kum masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Komitmen dalam konteks kebijakan agaknya sudah dipenuhi, bahkan sudah didukung dengan kebijakan yang bersifat operasional berupa petunjuk teknis.

Lalu, di sisi mana yang menjadi penyebab bahwa sampai saat ini masih banyak pelaporan masyarakat yang mengatakan kinerja peradilan buruk, dan merasa lembaga penegak hukum ini belum mampu menjawab akses keadilan masyarakat.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar dari pembaruan hukum dan peradilan di Indonesia adalah mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

Mampukah hal ini diciptakan jika peradilan masih belum menjadi alat untuk mengakses keadilan? Apakah peradilan sudah melakukan perubahan kinerjanya?

Jika memperhatikan jenis pelaporan masyarakat terkait buruknya layanan publik peradilan, setidaknya dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pelaporan, dan tidak ada perubahan bentuk pelaporan masyarakat yang diajukan ke Ombudsman RI.

Pengaduan pada bidang hukum ke ORI terkait kinerja lembaga penegak hukum mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ter utama pada tiga aspek yudisial yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.

Bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan lapor an penegakan hukum nonyudisial yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah yang menyang kut masalah hukum seperti tidak dilaksanakan pu tusan badan peradilan, secara kuantitatif tidak mengalami peningkatan.

Selain itu, terdapat juga laporan mengenai lembaga pemasyarakatan, TNI, komisi negara, pelayanan Kementeri an Hukum dan HAM, termasuk imigrasi serta substansi pene gak an hukum pada instansi pemerintah.

Jumlah dua ribuan pengaduan bidang hukum ini mencapai sekitar 20% dari total pengaduan yang diterima Ombudsman RI hingga November 2016 sebesar 10153. Permasalahan peradilan yaitu sebanyak 392 laporan pada 2016.

Hingga pertengahan 2016 sebaran instansi terlapor terkait badan peradilan, yang tertinggi adalah pengadilan ne geri sebagai pengadilan tingkat pertama, sehingga yang harus mem peroleh perhatian paling besar untuk perbaikan pelayanan serta menjadi aspek penting pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan MA.

Selain pelaporan, hasil kaji an ORI juga menunjukkan tinggi maladministrasi bidang per adilan masih terus ber lang sung hingga 2016. Agak menggelikan karena pelaporan ini tampak terus ber ulang dan masih tetap terjadi pada awal 2017.

Wujud keluhan tidak kompeten lembaga peradilan yang mestinya tidak boleh terjadi misalnya penulisan nomor perkara yang keliru dalam putusan, penulisan nama terpidana yang salah ketik dalam putusan, penulisan dua amar putusan yang berbeda dalam kasus yang sama. Bisa dibayangkan nilai kerugian masyarakat pencari keadilan.

Pertanyaan selanjutnya, lalu sampai di mana program reformasi peradilan di Indonesia. Apakah berhenti sampai pada tataran penyusunan kebijakan, maka komitmen itu lalu berhenti.

Ataukah memang ada keterbatasan sumber daya dalam penanganan. Jangan-jangan ini justru terkait soal integritas yang memang belum secara sungguh-sungguh ingin dilakukan perubahan.

Apalagi, saran perbaikan juga sudah disam paikan kepada stakeholder, baik itu kepada MA maupun Bawas MA, agar temuan-temuan ORI dan atensi terhadap pelaporan masyarakat terkait kinerja per adilan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan.

Diharapkan pula Mahkamah Agung dan Bawas MA lebih responsif dalam menanggapi laporan masyarakat yang disampaikan oleh Ombudsman.

Tinggi peran masyarakat ter hadap penegakan hukum adalah salah satu wujud ke berhasilan pembangunan hukum yang harus disambut gempita oleh lembaga peradilan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa citacita mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pelan tapi pasti, mulai tampak bentuknya dengan peran aktif masyarakat ini. Rule of law (penegakan hukum), satumodelpem bangun an hukum yang hanya ber tumpu pada lembaga penegak hukum akan sulit diwujudkan.

Tetapi, harus sinergis dan secara optimal akan dapat menunjang pembangunan hukum, jika berangkat dari ke butuhan hukum masyarakat, di laksanakan dengan komitmen penuh masyarakat, dan ada keterlibatan penuh masya rakat dalam memonitor imple mentasi hukum adalah wujud akses terhadap keadilan yang berpihak pada masyarakat.

Pada akhirnya lembaga pengadilan adalah semestinya menjadi muara terakhir bagi masyarakat pencari keadilan yang menuntut keadilan dan pemulihan serta pemenuhan hakhak dasarnya, termasuk dalam layanan publik yang telah dilanggar lembaga publik.

Baik pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur dan lembaga publik, terutama yang belum secara optimal melakukan standar layanan dan perilaku yang belum bekerja sesuai standar layanan yang telah ditentukan.

Kinerja lembaga-lembaga peradilan sebagai lembaga layanan publik diharapkan dapat berfungsi dengan baik. 17 tahun ORI sejak didirikan tentu berharap bahwa laporan-laporan masyarakat terkait reformasi hukum di bidang peradilan bisa menun juk kan perubahan.

Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua hal, jumlah dan jenis kasus yang dilaporkan tidak berulang dan peradilan lebih responsif ter hadap perbahan sistemnya. (Sumber: Koran Sindo, 10 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Ninik Rahayu Anggota Ombudsman RI

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,553 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: