Jati Diri Bangsa

Oleh Asep Saefuddin

DALAM dialog TV CNN tentang kedatangan Raja Salman dan timnya, Pak Faisal Basri (pengamat ekonomi) agak pesimistis terhadap tindak lanjut kerja sama ekonomi Indonesia dengan Arab Saudi itu.

Menurutnya, Indonesia selama ini bukan target bisnis Arab Saudi. Saat ini saja, posisi investasi Arab Saudi kalah jauh jika dibandingkan dengan Singapura, Jepang, dan Tiongkok. Urutannya tidak masuk 20 besar negara-negara investor di Indonesia.

Bahkan, kilang minyaknya dibangun di Malaysia, bukan di Indonesia. Padahal, Indonesia memerlukan banyak energi minyak, jauh di atas Malaysia.

Demikian menurut Pak Faisal Basri. Saya sebagai orang awam dalam dunia perekonomian, merasa terenyuh sekaligus heran. Bukankah Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia?

Untuk jemaah haji saja kita selalu menempati urutan terbanyak. Mengapa Malaysia yang menjadi mitra bisnis Arab Saudi, padahal dari segi kuantitas penduduk muslim jauh di bawah Indonesia? Apakah jumlah jemaah haji setiap tahun sekitar 250 ribu itu tidak cukup? Apakah perlu 1 juta jemaah agar mendapat perhatian khusus? Ekonomi, kata Faisal, tidak mengenal agama, tetapi kepastian dan keamanan.

Sewaktu ada musibah haji pada 2004, jemaah berdesak-desakan antara mereka yang pergi ke dan pulang dari lokasi pelemparan batu. Banyak jemaah yang berjatuhan sehingga ada sekitar 300 orang yang meninggal dari berbagai negara terutama ASEAN.

Jemaah Indonesia termasuk korban terbanyak. Pada saat upacara pemakaman massal, pihak Malaysia yang mewakili negara-negara ASEAN, bukan Indonesia.

Mengapa hal ini terjadi? Investasi dan penghormatan saya rasa sangat berkaitan dengan jati diri bangsa. Secara sederhana, investasi dan penghormatan dari negara asing tidak mungkin terjadi bila kita kurang menghormati bangsa kita sendiri.

Menghormati bangsa sendiri muncul dalam bentuk memberikan pelayanan secara baik. Tidak mempersulit, tidak memperlambat. Buang jauh-jauh paradigma ‘untuk apa dipermudah bila bisa dipersulit.’

Perilaku birokrasi kaku dan mengada-ada ialah cerminan ingin selalu berkuasa dan pamrih. Seolah-olah persoalan itu sulit sehingga diperlukan ‘upaya’ untuk menyelesaikannya. Tidak jarang ‘upaya’ itu bukan cara atau teknologi, melainkan uang, alias UUD (ujung-ujungnya duit).

Keadaan inilah yang menyebabkan pungli menjamur dan korupsi susah diberantas. Birokrasi perizinan bisnis sering hanya bisa diselesaikan lewat ‘upaya’ itu. Para pebisnis dan investor ada yang terpaksa melakukan itu supaya bisnisnya jalan. Akan tetapi, hal ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Akhirnya produk menjadi tidak kompetitif. Ditambah lagi masalah kepastian dan keamanan yang sumir menyebabkan para investor malas untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Walaupun negara kita ini kaya raya, tetap saja para pemodal asing memilih Singapura, Malaysia, atau Thailand.

Tidak sadar bahwa para birokrat yang short term mind dan ‘mata duitan’ (materialistis) ini sedang merusak citra jati diri bangsa. Akhirnya, wajar bila kita tidak dihormati dan sedikit sekali investor yang menanamkan modalnya di negeri kaya raya ini.

Kesulitan perizinan juga terjadi dalam bidang lainnya, termasuk pendidikan. Para pengelola pendidikan sering kewalahan menghadapi ribetnya dan lambatnya birokrasi.

Para pengelola pendidikan dibuat tergantung dan tidak pasti. Proses perizinan program studi, walaupun sudah menggunakan IT lewat daring (online) tetap saja ‘lelet’.

Akar masalahnya bukan di teknologi, melainkan di sumber daya manusia. Paradigmanya yang harus dibereskan, baru keterampilannya.

Pembenahan teknologi melalui pemasangan IT serta pelatihan untuk peningkatan keterampilan hanya membuang-buang uang, bila mindset birokrat tidak berubah. Adalah wajar bila Kerajaan Arab Saudi harus menunggu 47 tahun untuk melakukan kunjungan besar lagi karena mereka tentu melihat hal-hal yang mendasar dari Indonesia.

Mereka mempelajari adakah perubahan mindset bangsa Indonesia atau begitu-begitu saja. Artinya, kuantitas jumlah penduduk muslim yang besar bukan menjadi faktor kunci untuk investasi.

Yang menjadi faktor kunci ialah kualitas sumber daya manusia. Kualitas, bukan kuantitas. Bisa jadi saat ini, Kerajaan Arab Saudi, sudah melihat adanya kesungguhan pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Mereka mulai melihat adanya titik terang untuk berinvestasi di Indonesia.

Bayangkan, kunjungan itu selain cukup lama, juga jumlah personel yang datang sangat besar (sekitar 1.500 orang). Kesepakatan-kesepakatan telah ditandatangani pada kesempatan kunjungan kenegaraan itu serta langsung disaksikan Raja Salman dan Presiden Joko Widodo.

Betul, kata Faisal Basri, MoU tinggal MoU bila kita tidak serius menindaklanjutinya. Upaya untuk mengimplementasikan kesepakatan itu akan tergantung kepada pemerintah. Bila dijawab dengan model birokrasi masa lalu, peluang sukses operasionalisasi MoU itu akan sangat kecil.

Kalau sudah demikian, jangan salahkan negara lain, tetapi perbaikilah perilaku bangsa kita. Itulah jati diri bangsa. (Sumber: Media Indonesia, 09 Maret 2017)

Tentang penulis:

Asep Saefuddin Rektor Universitas Trilogi/ Guru Besar Statistika FMIPA IPB

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,547 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: