Arsip untuk Maret 13th, 2017

Keadaban Profesor

Oleh Sudjito
Merinding. Perasaan itu menghinggapiku ketika membaca pesan melalui WhatsApp bahwa Permenristek- Dikti No 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan, dikritisi serius oleh sebelas Forum Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di negeri ini.

Berbagai alasan ilmiah dikemukakan. Dinyatakan bahwa muatan Permenristek- Dikti bertentangan dengan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; PP No 37 Tahun 2009 tentang Dosen; PP 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; Permendikbud No 78 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor. Sehubungan dengan itu, Permenristek- Dikti No 20 Tahun 2017 perlu direvisi secara menyeluruh.

Pendapat dan rekomendasi Forum Senat Akademik tersebut diminta ditindaklanjuti. Terbayangkan, betapa runyamnya kohesivitas antara Menristek-Dikti dengan para profesor bila keduanya saling ngotot, bersikukuh pada pendapatnya.

Kalau saja, sedari awal Permenristek-Dikti tersebut dirancang secara bottom up, hati-hati, ada konsultasi ke profesor secara intensif, dipastikan polemik atau “penolakan” dapat dihindarkan. Namun, “nasi sudah menjadi bubur”.

Agar implikasi negatifnya tidak melebar ke mana-mana, sebaiknya segera ada pertemuan, duduk satu meja, bermusyawarah untuk mencapai titik temu.

Hindarkan saling menyalahkan satu terhadap lainnya. Setahu saya, Permenristek- Dikti sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, dapat dikategorikan sebagai sah, apabila berbasis moralitas hukum, antara lain: tidak hadir sebagai ancaman, dan tidak memberikan kewajiban yang berlebihan kepada sasaran.

Bukankah Permendikbud No78 Tahun 2013 perlu dievaluasi dulu, dan mestinya evaluasi pertama kali tahun 2018?! Evaluasi itu penting.

Konsistensi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan. Dari evaluasi, akan diketahui, faktor-faktor kendalanya sehingga publikasi profesor di jurnal internasional rendah.

Kendala-kendala itulah yang mesti dibenahi. Rasanya kurang bijak, bila tiba-tiba profesor langsung dipojokkan, diancam, dan disalahkan. Dibandingkan dengan profesi-profesi lain, profesor bagaimanapun masihunggulmoralitasnya.

Tunjangan profesi lain, semisal: hakim, jaksa, polisi, atau pegawai pajak, tidak dipersoalkan, sementara tunjangan profesor diancam dihentikan bila tidak memiliki karya ilmiah internasional.

Adilkah, etiskah, “orang-orang tua” diperlakukan diskriminatif demikian? Sudah tentu semua pihak setuju bahwa kinerja profesor perlu ditingkatkan, utamanya perihal publikasi di jurnal internasional. Kita awali upaya itu dari hal paling mendasar, yakni keadaban profesor.

Keadaban, berasal dari kata adab artinya budi pekerti luhur. Bicara tentang keadaban profesor mencakup segala hal tentang keluhuran pemikiran, sikap dan perilaku, maupun budi pekerti dalam pengembangan ilmu, pengamalan ilmu dan teknologi bagi kemaslahatan kehidupan bersama.

Substansi ini sepantasnya mendapatkan perhatian. Pertama, secara sosiologis, profesor dipandang sebagai jabatan prestisius, keren, dan membanggakan.

Seorang dosen mestinya berupaya meraih jabatan terhormat ini. Patut disyukuri bahwa kesempatan, persyaratan, prosedur, dan kewenangan penobatannya telah diatur dalam perundang-undangan.

Segala sesuatunya, agar jabatan profesor maupun konsekuensi-konsekuensinya, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kedua, dalam perspektif negara hukum, persoalan keadaban profesor harus dikelola dalam bingkai hukum yang berlaku. Pada zaman klasik, hukum itu dikonsepkan sebagai norma moral sosial.

Kandungan nilainilai moral sedemikian padat, sehingga tanpa ada teks hukum tertulis pun, perilaku manusia sudah terkendalikan, senantiasa berada di jalan lurus, jalan kebenaran dan keadilan. Ketaatan hukum identik dengan ketaatan pada moral, dan identik pula dengan keadaban.

Manakala keadaban profesor ditempatkan pada bingkai hukum klasik, maka apa yang disebut jalan lurus, jalan kebenaran dan keadilan, harus sudah melekat, terpatri dalam jiwa profesor. Tak boleh ada, setitik noda pun, merusak jati diri profesor berkeadaban.

Ketiga, persoalan menjadi rumit, kompleks, ketika kehidupan berubah di zaman modern. Kehidupan modern berwatak: legal-positivistik, mekanis-linier, dan materialistik.

Keadaban profesor di era modernitas adalah keterpenuhannya atas materi-substansial. Aktualisasi diri sering tertunda manakala kebutuhan materi-substansial belum tercukupi. Perlu diingat, gaji profesor Indonesia masih tergolong rendah.

Oleh karenanya, penilaian kinerja profesor, perlu dilakukan secara cermat dan seksama, dengan tetap menghormati keadabannya.

Fakultas, universitas, koordinator perguruan tinggi swasta, dan kementerian merupakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab mengondisikan profesor agar dapat secara maksimal melaksanakan tridarma perguruan tinggi, termasuk publikasi di jurnal internasional. Keadaban profesor dapat dianalogikan sebagai benihbenih kehidupan akademik.

Profesor mengemban amanah bagi terwujudnya budaya akademik- holistik berdasarkan nilai- nilai luhur kebangsaan.

Merujuk ajaran Ki Hadjar Dewantara (1936), buah keadaban profesor adalah karya-karya intelektual— baik materiil maupun imateriil—sebagai hasil pendayagunaan cipta, rasa dan karsa di bidang akademik, yang senantiasa merengkuh aspek logika, etika dan estetika.

Publikasi di jurnal internasional, hanyalah salah satu wujud budaya akademik-holistik itu. Jauh lebih bermakna bila karya-karya profesor-apa pun bentuknya-mampu mendorong kehidupan bersama lebih aman, damai, sejahtera, dan produktif.

Profesor itu analog pohon besar, kuat, rindang, berumur panjang. Angin semilir bernyanyi di dahannya, sinar matahari menari di daundaunnya, burung-burung pun riang bersiul merdu, penuh semangat melewati segala musim. Semuanya berkhidmat kepada profesor. Perwujudan budaya akademik- holistik perlu dikawal secara sistemik.

Keadaban profesor tidak boleh dipermainkan sebab sekali keadaban profesor tergusur oleh kepentingan dan terdegradasi oleh kekuasaan, maka tumbanglah pohon akademik, disusul maraknya kejahatan akademik dan kemunafikan akademisi. Pada kondisi demikian, hancurlah fundamen peradaban kehidupan bernegara. Naudzubillah . (Sumber: Koran Sindo, 09 Maret 2017)

Tentang penulis:

PROF DR Sudjito SH MSI Guru Besar Ilmu Hukum UGM

 

Iklan

Membangun Etika Penyelenggara Negara

Oleh Saiful Anam

SEJAK digulirkannya RUU tentang Etika Penyelenggara Negara oleh DPR pada tahun 2014 silam, nasib RUU tersebut mengalami pasang surut antara kebutuhan dan kebuntuan tegaknya semangat reformasi birokrasi penyelenggara negara di berbagai bidang.

Tuntutan terhadap perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, etis, amanah, berakhlak mulia, serta mencegah niat dan praktik perbuatan yang menyimpang dari nilai, norma, dan aturan dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi salah satu tujuan dalam upaya mewujudkan etika penyelenggaraan negara yang sesuai dengan prinsip dan cita-cita bangsa.

Dalam rapat kerja Komite I DPD dengan Kementerian PAN dan Rebiro, ditegaskan pentingnya pengaturan dan penyusunan materi RUU Etika Penyelenggara Negara untuk segera dibahas kembali antara DPR bersama pemerintah, guna memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas dalam berperilaku bagi para aparatur penyelenggara negara.

Perdebatan

Menurut pengamatan penulis, setidaknya ada tiga problematika kebuntuan yang berakibat molornya pembahasan RUU Etika Penyelenggara Negara. Pertama, ambiguitas ruang lingkup dan batasan pengertian penyelenggara negara.

Apabila mengacu kepada definisi Penyelenggara Negara menurut UU No 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, cakupan dan batasan makna penyelenggara pemerintahan sangat luas sekali karena mencakup tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga negara lainnya termasuk BUMN dan pejabat profesi.

Kedua, perdebatan berkaitan dengan lembaga yang berwenang menegakkan kode etik dan perilaku penyelenggara negara.

Apakah kewenangan penegakan kode etik akan diserahkan kepada internal masing-masing penyelenggara negara, atau akan dibentuk satu lembaga penegak kode etik, yang dapat menerima laporan atau pengaduan atas seluruh pelanggaran kode etik, baik bagi pejabat negara, pejabat negeri, maupun pejabat profesi.

Dua di antara pilihan tersebut tentu akan mengandung konsekuensi hukum yang berbeda-beda terhadap pilihan pembentukan lembaga etik pada setiap penyelenggara negara.

Itu akan cenderung menimbulkan standar dan kriteria berbeda-beda pula antarlembaga yang satu dengan lainnya. Selain itu, tingkat independensi lembaga tersebut dapat diragukan objektivitasnya.

Sebaliknya, apabila dibentuk satu lembaga penegak kode etik yang dapat menerima laporan atau pengaduan atas seluruh pelanggaran kode etik, menjadi keharusan bagi penyelengara negara yang telah membentuk dan memiliki lembaga penegak kode etik untuk membubarkan diri sehingga tidak menimbulkan dualisme kewenangan berkaitan dengan lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara negara.

Ketiga, hampir seluruh lembaga, baik pejabat negara, pejabat negeri, maupun pejabat profesi telah memiliki aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban menjaga etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hanya saja dalam tingkatan implementasinya kurang dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, UU No 28/1999, UU No31/1999 jo UU No 20/2001, UU No 5/2014, UU No30/2014, dan UU berkaitan dengan bidang profesi tertentu telah mengatur kode etik masing-masing sehingga terdapat sebagian kelompok yang kurang sependapat dengan adanya pengaturan etika penyelenggara negara yang menaungi seluruh penyelenggara negara.

Mewujudkannya

Pengawasan terhadap etika penyelenggara negara menjadi sangat penting mengingat kondisi bangsa saat ini. Lemahnya etika penyelenggara negara menjadi pintu masuk terhadap penyelenggaraan pemerintahan koruptif yang jauh dari prinsip good governance dan clean governance.

Guna membendung perilaku yang demikian, diperlukan pola pikir dan cara pandang yang profesional serta kesadaran untuk berubah menuju pengembangan praktik governance yang baik yang dilandasi oleh kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika birokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik.

Untuk mewujudkan etika penyelenggara yang berintegritas selain melalui pembangunan mental manusianya juga dapat dibangun melalui sistem penegakan etika penyelenggara negara.

Untuk itu diperlukan penajaman kembali terhadap beberapa perdebatan, baik yang berkenaan dengan makna dan ruang lingkup cakupan pengertian penyelenggara negara, lembaga yang memiliki otoritas menegakkan kode etik, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur etika penyelenggara negara lintas sektoral.

Selain itu, perlu memberikan pemahaman terhadap segenap penyelenggara negara bahwa dalam penyelenggaran pemerintahan selain harus berdasar pada the rule of law, tidak kalah pentingnya juga memperhatikan the rule of ethics.

Dalam konsepsi the rule of law tercakup pengertian tentang kode hukum (code of law) atau kitab UU (book of law) yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.

Dalam konsepsi the rule of ethics tercakup pengertian kode etik (code of ethics) atau kode perilaku (code of conduct) yang juga harus sejalan dengan pemahaman the rule of law.

Dalam perspektif negara hukum Pancasila, harus dipahami pula bahwa Pancasila bukan hanya sumber hukum (source of law), melainkan juga sebagai sumber etika (source of ethics).

Kedua perspektif hukum dan etika ini harus dijadikan sumber referensi normatif dan operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam inklusif yang dapat mempersatukan kita semua sebagai bangsa dalam satu kesatuan sistem ideologi dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu dalam usaha membangun birokrasi yang melayani harus ditopang oleh the rule of law and rule of ethics secara bersamaan.

Dengan adanya kesadaran akan norma hukum dan norma etika penyelenggara negara yang tecermin melalui sikap, perilaku, tindakan dan ucapan yang etis, maka akan menghasilkan penyelenggara negara yang amanah, disiplin, teladan, dan berakhlak mulia sesuai dengan cita-cita bangsa. (Sumber: Media Indonesia, 10 Maret 2017)

Tentang penulis:

Saiful Anam Ketua Komite Hukum Mata Garuda Institute,Praktisi dan Akademisi Hukum Tata Negara,Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

 

Hoax dan Tradisi Kritis Kita

Oleh Wijayanto

Dalam peringatan hari pers 9 Februari lalu, Presiden Jokowi menyatakan keprihatinan atas maraknya hoax (berita bohong) yang tersebar di ruang publik kita, yang dikhawatirkan bisa membahayakan kelangsungan demokrasi (KORAN SINDO, 10/2).

Menariknya, pada saat yang sama, Presiden juga sekaligus menyatakan optimismenya bahwa pada akhirnya fenomena ini akan membuat masyarakat semakin cerdas dan dewasa dalam menyaring informasi.

Apakah optimisme Presiden memiliki landasan yang cukup? Benarkah maraknya hoax akan dengan sendirinya membuat masyarakat jadi makin dewasa? Dalam tulisannya berjudul, “BLUR, Bagaimana Mengetahui Apa Yang Benar Pada Masa Banjir Informasi”, dua pakar media—Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2010), memperkenalkan apa yang mereka sebuah sebagai “cara untuk mengetahui secara skeptis”.

Metode ini mengajak kita untuk menghadapi berita secara skeptis sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu memeriksa dan mempertanyakan dengan cermat kelengkapan sebuah berita dalam berbagi aspeknya seperti: pesan utama, kredibilitas sumber informasi, kelengkapan bukti, nilai-nilai tersembunyi, serta arti penting dari sebuah berita.

Apa yang diungkapkan oleh kedua pakar jurnalisme di atas sejalan dengan konsep berpikir kritis (critical thinking) yang digagas oleh ilmuwan David G Myers.

Dalam bukunya, Exploring Psychology, (2003), ia menyebutkan bahwa berpikir kritis mengandaikan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi, membongkar nilai-nilai yang tersembunyi, memeriksa buktibukti dan menguji kesimpulan dalam proses bernalar kita.

Kemampuan ini sangat fundamental bagi proses reproduksi teori yang vital bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Hanya dengan kemampuan berpikir kritis inilah maka akan dilahirkan pengetahuan baru yang tidak hanya bersumber dari dogma yang diyakini secara umum, namun berdasarkan pada bukti-bukti dan penalaran yang masuk akal.

Sejauh manakah tradisi berpikir kritis telah berkembang dalam kehidupan bangsa? Dalam hal ini, temuan Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) yang dirilis tahun akhir 2016 kemarin menarik untuk dicermati.

Program yang menilai kemampuan siswa 15 tahun, dan melibatkan setengah juta responden yang tersebar di 72 negara ini, menemukan bahwa lebih dari separuh siswa Indonesia lemah dalam tiga kemampuan mendasar: matematika, sains, dan kemampuan membaca.

Bagian yang menarik dari temuan PISA ini adalah saat diajukan pertanyaan kepada para siswa itu tentang bagaimana mereka mempelajari sains di sekolah.

Hanya 23% siswa yang menyatakan bahwa untuk mempelajari sains diperlukan suatu upaya eksperimen di laboratorium. Selanjutnya, hanya 10% yang mengaku benar-benar pernah melakukan percobaan di laboratorium.

Sementara itu, separuh siswa tidak merasa perlu mempertanyakan pendapat guru dalam upaya memahami sains. Dengan kata lain, sebagian besar siswa kita masih mengandalkan pada otoritas guru sebagai sumber kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan.

Dengan demikian, rendahnya kemampuan siswa kita dalam 3 bidang ini berakar pada kegemaran kita yang mendalam pada sumber kebenaran dari luar.

Padahal ilmu pengetahuan hanya bisa maju melalui keberanian berpikir secara mandiri. Dalam konteks yang lebih luas, kebergantungan pada sumber otoritas ini juga terefleksi di tengah masyarakat kita hari-hari ini.

Keriuhan media sosial dipenuhi oleh perdebatan yang pokok argumennya mengandalkan para figur yang dianggap pakar, ilmuwan, tokoh agama atau pun tokoh budaya.

Dalam perdebatan tentang apakah Basuki Tjahaja Purnama bersalah dalam isu penistaan agama, misalnya. Terlepas dari proses hukum yang masih sedang berjalan, harus jujur diakui bahwa telah banyak yang meyakini bahwa Basuki bersalah semata karena didasarkan pada pernyataan para ahli, baik ahli agama maupun ahli hukum, yang diyakini sebagai sumber kebenaran.

Yang menjadi masalah, banyak yang telah mengambil kesimpulan bahkan sebelum secara cermat memeriksa pernyataan Basuki di dalam video rekaman yang menjadi awal mula kasus.

Ketergesaan dalam mengambil kesimpulan dan kecenderungan untuk menggantungkan diri pada tokoh juga tecermin dalam berbagai isu lainnya. Kabar bangkitnya kembali komunisme, adanya lambang palu arit di mata uang rupiah dan serbuan tentara China ke Indonesia merupakan beberapa contoh yang lain.

Mudahnya kita untuk mempercayai berbagai berita sumir itu merupakan refleksi lemahnya tradisi berpikir kritis yang berakar jauh dalam pola pembelajaran kita selama belasan tahun.

Menyalahkan Korban?

Temuan di atas tidak sertamerta berarti bahwa sebagian besar siswa kita bodoh, yang berpotensi menyalahkan korban (blaming the victim).

Ia hanya berarti bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam pola pembelajaranpara siswakita. Ketergantungan siswa secara berlebihan kepada otoritas guru sebagai sumber kebenaran tunggal harus disadari oleh para pengambil kebijakan, untuk kemudian diubah menjadi pola pembelajaran yang benar-benar bertumpu pada siswa.

Filosofi pendidikan yang diajukan oleh Prof Yohanes Surya perlu diterapkan di sini. Profesor fisika yang telahmelahirkangenerasi peraih medali emas dalam olimpiade fisika itu berkeyakinan bahwa sesungguhnya: “tidak ada siswa yang bodoh, yang ada hanya siswa yang tidak mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar.”

Dia membuktikan bahwa anak Indonesia pun bisa bersinar sejajar dengan putra terbaik dari bangsa lain. Pada akhirnya, hoax hanyalah ekses dari sebuah era kelimpahan informasi sebagai dampak tak terhindarkandari kemajuan teknologi komunikasi.

Ibarat virus, hoax hanya dapat dilawan dengan serum kekebalan berupa kemampuan berpikir secara kritis. Jika rezim revolusi mental Jokowi serius dengan upayanya memerangi hoax, maka menanamkan tradisi berpikir kritis dalam pola pembelajaran kita akan menjadi hal yang harus dikerjakan. Hanya dengan cara ini, optimisme Presiden akan memiliki pijakan empirisnya. (Sumber: Koran Sindo, 09 Maret 2017)

Tentang penulis:

Wijayanto Kandidat Doktor Media dan Politik Universitas Leiden, dan Dosen Komunikasi Politik Fisip Undip, Semarang

 

Urgensi Revitalisasi SMK

Oleh Samsudi

KINI institusi pendidikan SMK sedang mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan, khususnya berkaitan dengan rendahnya keterserapan lulusan.

Betapa tidak, dari berbagai sumber yang ada menyajikan data yang sama bahwa institusi SMK saat ini menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka.

Secara nasional jumlah pencari kerja (penganggur) lulusan SMK sampai dengan Pebruari 2016 ada 1.348.327 orang, memang dibawah lulusan SMA (1.546.699 orang), namun pasokan pencari kerja (job seekers) dalam empat tahun terakhir lulusan SMK melampaui lulusan SMA (BPS, 2016).

Hal ini juga berkaitan dengan tingkat kebekerjaan lulusan SMK yang ternyata lebih rendah dari lulusan SMA (89%:91%), artinya dari 100 pencari kerja masing-masing dari lulusan SMK dan SMA, hanya 89 orang lulusan SMK diterima, sementara 91 orang SMAdapat diterima.

Data Kemdikbud (2016) menyebutkan, secara nasional sampai dengan Agustus 2016 sebagai berikut: jumlah SMK 13.600 unit (negeri dan swasta); jumlah siswa 4,4 juta orang; jumlah siswa lulus 1,3 juta siswa/tahun; terserap lapangan kerja rata-rata 85% (bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha); ada rata-rata 15% lulusan tidak terserap (menganggur).

Bahkan dibandingkan dengan lulusan SMAselama lima tahun terakhir (2010 s/d 2015), tingkat kebekerjaan lulusan SMAjustru lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMK.

Secara nasional dikatakan bahwa SMK belum cukup berdaya mengatasi pengangguran nasional, bahkan lebih serius lagi SMK dalam empat tahun terakhir menjadi penyumbang terbesar terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kondisi ini menjadi perhatian serius masyarakat dan banyak kalangan, termasuk Presiden RI Joko Widodo.

Atas permasalahan ini Presiden perlu menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Instruksi khusus kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar: (1) membuat peta jalan pengembangan SMK; (2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match).

Tidak Tiba-tiba

Jelas dan tegas, itulah isi instruksi presiden tersebut. Menurut sumber di kementerian, instruksi tersebut tidak tibatiba, namun sudah disiapkan cukup lama, karena Presiden merasa prihatin dengan kondisi dan perkembangan SMK, khususnya dalam lima tahun terakhir. Kata kunci yang menjadi sorotan Presiden adalah rendahnya keterserapan lulusan SMK di lapangan kerja.

Bahkan dalam tiga tahun terakhir, lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar untuk tenaga penganggur terbuka (TPT).

Instruksi Presiden tersebut sesungguhnya bermuara pada pembentukan lulusan SMK yang kompeten, sehingga dapat mengisi lapangan kerja, baik sebagai tenaga kerja maupun menciptakan peluang kerja (entreprenuer).

Dalam perspektif kebijakan pendidikan, saya ingin menganalisis problematika penyelenggaraan SMK dari dimensi context, input, process, output, dan outcome.

Permasalahan dari sisi context, dapat dilihat dari kebijakan pengembangan SMK yang kontroversial. Pada tahun 2007-2010 digulirkan kebijakan 60:40, bahkan menuju 70:30, yakni 60% atau 70% jumlah (sekolah dan siswa) SMK, dan 40% atau 30% jumlah (sekolah dan siswa) SMA.

Akibat kebijakan ini: Pertama, saat ini jumlah SMK meningkat tajam, pada tahun 2009 baru ada sekitar 10.167 sekolah, pada tahun 2016 ini ada 13.167 SMK.

Kedua, jumlah lulusan SMK tidak terkendali, dengan jumlah siswa 4,4 juta, setiap tahun siswa yang lulus 1,3 juta, dengan keterserapan di dunia kerja sektar 85%.

Artinya tiap tahun ada pasokan 200 ribu lebih lulusan SMK menganggur. Akibat ketiga, 85% siswa yang terserap ternyata kesesuaian dengan bidang keahliannya rendah (misal: lulusan teknik otomotif, kerja jadi satpam; tata busana jadi sales rokok dsb).

Permasalahan dari sisi input, di antaranya yang utama dapat dilihat dari jumlah dan kompetensi guru program produktif (guru praktik), kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan Du/Di, serta sarana dan prasarana pendidikan. Dari sejumlah 287.717 guru SMK saat ini, hanya ada 22% guru program produktif.

Idealnya jumlah guru program produktif sekitar 40%, sehingga saat ini masih ada kekurangan 18% guru produktif (sekitar 52 ribu guru).

Dari sisi kompetensi guru produktif, sebagian besar perlu di-upgrade melalui diklat-diklat kompetensi berbasis dunia usaha/industri.

Permasalahan ketidaksesuaian (mismatch) kurikulum SMK dengan kebutuhan Du/Di juga menjadi problem menahun (chronic).

Permasalahan ini banyak dialami oleh SMK swasta yang jumlahnya 75% dari SMK negeri. Idealnya, setiap SMK bersama Du/Di melakukan penyelarasan (sinkronisasi) kurikulum dan materi pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah “nyambung” dengan kompetensi yang dibutuhkan Du/Di.

Dari sisi sarana dan prasarana pendidikan, studi saya menyimpulkan rata-rata hanya 30,63% SMK tergolong lengkap/memadai, sedangkan 69,37% kurang lengkap/kurang memadai (Samsudi, 2010).

Solusi jangka panjang aspek input antara lain:

(1) meningkatkan jumlah dan mutu (kompetensi) guru produktif;

(2) menetapkan pengembangan pusat-pusat keahlian sesuai karakteristik wilayah (mengacu sembilan bidang keahlian);

(3) melengkapi sarana dan prasarana sesuai pengembangan pusat keahlian;

(4) memfasilitasi kegiatan penyelasaran kurikulum untuk setiap SMK dengan Du/Di. (Sumber: Suara Merdeka, 10 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Samsudi, guru besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

Islam Arab dan Islam Nusantara

Oleh Ahmad Najib Burhani

 


Dalam diskursus tentang Islam di Indonesia, sering muncul upaya mendefinisikan identitas Islam Nusantara sebagai lawan dari “Islam Arab”, bahwa Islam Nusantara adalah antitesis dari citra Islam yang tampil di dunia Arab.

Islam Nusantara adalah Islam yang telah mengalami “pribumisasi” atau nativization se hingga sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.

Karakter yang sering disematkan kepada Islam Nusantara adalah ramah, antikekerasan, toleran, menghargai tradisi, dan menghargai kebangsaan (Sahal dan Aziz [eds.] 2015).

Kebalikan dari Islam Nusantara, Islam Arab sering diasosiasikan dengan beberapa sifat negatif, seperti kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan ter hadap perempuan, tidak meng hargai tradisi dan warisan sejarah yang digambarkan dengan penghancuran heritage dari Mekkah dan Madinah, serta cenderung menolak ino vasi dalam pemikiran keagamaan.

Pandangan ini sering didukung dengan kabar tentang per lakuan terhadap TKI (tenaga kerja Indonesia), larangan bagi perempuan untuk menyopir, wisata Arab di Puncak, pembangunan Mekkah yang mirip Las Vegas, dan tak kunjung usainya perang dan konflik di Timur Tengah.

Karena itulah, sering didengar penegasan bahwa Islam Indonesia bukanlah Islam Arab. Bahkan, ada juga yang bersikap ekstrem dengan mengekspresikan ketidaksukaan terhadap simbol atau apa pun yang berkaitan dengan identitas Arab yang ada di masyarakat.

Problem yang terkait dengan citra buruk Islam Arab itu akan kita singgung nanti, tapi inti dari tulisan ini adalah ingin membahas pertanyaan tentang mengapa sebagian orang terlihat begitu antipati terhadap budaya Arab yang ditampilkan di masyarakat? Mengapa pertentangan identitas etnik antara “Islam Pribumi” dan “Islam Asing” sering mengemuka belakangan ini?

Penguatan Identitas

Dalam tulisannya yang berjudul “Religious Freedom, the Minority Question, andGeopolitics in the Middle East” (2012) Saba Mahmood, di antaranya men – coba melihat tentang adanya penguatan iden titas dan dampaknya ter hadap pertentangan antara “agama pribumi” dan “agama asing” di Mesir.

Mahmood menyebut kan, saat ini sebagian orang me ragukan identitas dan loyalitas orang Mesir yang memeluk agama Islam.

Apakah mereka tetap men jadi orang Mesir yang berakar kuat pada budaya bangsa itu atau telah berubah menjadi orang Arab? Menjadi muslim itu pada sebagian orang ternyata tak sekadar perpindahan agama, tapi juga pergantian kultur; meng – adopsi budaya Arab, berbahasa Arab, dan berperilaku seperti orang Arab.

Bahwa orang Mesir yang menjadi muslim itu bukan hanya berubah identitas keagamaannya, tapi juga identitas kulturalnya; mereka telah berubah menjadi orang Arab.

Karenanya, beberapa orang Qoptik mengklaim, hanya merekalah yang betul-betul men – jaga dan memelihara identitas dan kebudayaan Mesir. Hal yang hampir sama ter – jadi di Indonesia, meski dalam konteks dan relasi yang berbeda.

Pertentangan identitas yang berkaitan dengan Arab itu berada pada dua level, pertama, antara folk atau indigenous religions vs foreign religions (agama leluhur atau pribumi vs agama asing).

Kedua, antara “Islam pribumi vs Islam asing” atau, jika ditarik pada garis eks trem, antara “Islam Nusantara vs Islam Arab”.

Pada poin pertama, pertentangan itu terjadi karena agama-agama yang dominan di Indonesia itu ternyata semua nya agama asing. Enam agama yang“diakui” di Indonesia itu bahkan kadang dianggap se bagai agama “penjajah” (invaders) yang kehadirannya telah menggusur beragam agama lokal atau agama leluhur.

Bersamaan dengan pengukuhan mereka sebagai agama “resmi” atau “diakui”, ber bagai agama lokal itu lantas hanya dianggap sebagai keper cayaan, bukan agama.

Mereka tidak dianggap layak atau me menuhi syarat untuk disebut agama yang diberi definisi mengikuti kriteria agama yang dominan.

Pada poin kedua, dalam konteks Islam saja, terdapat perdebatan tentang implementasi ajaran-ajaran Islam dalam konteks keindonesiaan, ten tang universalisme ajaran Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam, tentang dakwah kultural dan pribumisasi, dan lain-lain.

Jika dibawa ke hal konkret, maka pertanyaannya, misalnya adalah “Apakah jilbab merupakan budaya Arab atau ajaran Islam? Apakah jenggot, khitan perempuan, dan baju putih itu merupakan sesuatu yang kultural saja?” Pendeknya, apakah dalam berislam itu kita harus mengadopsi budaya Arab atau kita bisa memodifikasinya sesuai de ngan kultur dan iden titas Indonesia dan menamai nya “Islam Nusa n – tara”? Poin ke dua ini menjadi isu panas ketika masyarakat sibuk berdebat tentang definisi, meto – dologi, dan kriteria tentang Islam Nusantara.

Akulturasi dan Segregasi

Kedatangan orang Arab di Indonesia telah terjadi sejak lama. Hubungan mereka dengan pribumi Nusantara juga tidak bisa dikatakan monolitik. Se lain itu, ada beragam proses akul – turasi budaya yang dilakukan oleh orang Arab ketika tiba di Indonesia.

Konon, di beberapa tempat di NTB (Nusa Tenggara Barat), orang-orang Arab tidak mengajarkan Bahasa Arab kepada anak-anaknya agar mereka cepat beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat setempat (Bamualim 2016).

ahkan, seperti ditulis oleh Michael Feener dalam “Hibridity and the ‘Hadhrami Diaspora’ in the Indian Ocean Muslim Networks ” (2004), tokohtokoh semisal Hamzah Fansuri , Nuruddin al- Raniri, Yusuf al-Makassary, Abdul Rauf al- Singkeli , adalah beberapa contoh nama dari keturunan Arab yang lebih dikenali dengan identitasnya se – bagai orang Indonesia dari – pada sebagai keturunan Arab, baik di dalam negeri maupun dalam konteks internasional.

“Ethnicity… was not a primary factor in the construction of oneís identity for these individuals .” Menurut kajian Feener, identitas Arab itu baru menguat karena politik Belanda dan dilanjutkan oleh orang-orang Arab sendiri pada awal abad ke- 20 ketika merasakan bahwa pe – nguatan identitas itu diperlukan, di antaranya dalam kon – teks perjuangan kemerdekaan dan pembaruan pemikiran keagamaan.

Belakangan ini, iden – titas etnis itu kembali menguat seiring dengan globalisasi dan marjinalisasi. Saya sepakat dengan tulisan Mohamad Shohibuddin (KORAN SINDO, 24 Januari 2017) bahwa masyarakat sering terjebak dalam memahami Islam Nusantara, yaitu, “se – bagai ekspresi sosio-keagamaan dari kelompok tertentu di Indonesia, dalam hal ini Nahdlatul Ulama” dan bahwa “Islam Nusantara ‘mahjubun bin Nahdliyyin”, yakni dikaburkan oleh kalangan NU sendiri”.

Lebih parah lagi, banyak tokoh yang sering memperhadapkan Islam Nusantara dengan Islam Arab sebagai cara mendefinisi – kan dirinya. Ini tentu bisa mem – perkuat identitas Islam Nusan – tara, tapi melalui jalur yang negatif.

Inilah di antaranya yang juga berkontribusi ter hadap terciptanya kebencian ter hadap Islam Arab. Tuduhan terhadap Islam Arab sebagai sumber kekerasan ini sangat mungkin tidak di – terima oleh orang Arab atau keturunan Arab di Indonesia. Ini adalah bagian dari stereotyping .

Kajian lebih detail tentang ini sedang dilakukan oleh Ermin Sinanovic dari IIIT (International Institute of Islamic Thought) Virginia. Namun, secara ringkas, kutipan dari Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza (2017, 45) cukup mewakili.

“Ada banyak pra sangka tidak sehat yang dilan car kan terhadap gerakan Islamis. Salah satu yang paling sering dike mu – kakan di media sosial adalah gerakan ini tidak pas dengan ekosistem Nusantara dan harus diasingkan ke Timur Tengah.

Ini pandangan yang sama ke blingernya dengan kelompok rasis ultrakanan Golden Dawn di Yunani, yang menganggap semua kekeras an berasal dari Arab dan harus dikembalikan ke Arab”.

Beruntung, kedatangan Raja Salman membantu menetralkan stereotip negatif tersebut dan bahkan berfungsi melawan citra negatif Arab.

Sikap masyarakat terhadap kedatangan Raja Salman dan rombongannya berbeda dari pandangan dan sikap yang se – ring muncul berkaitan dengan Arab.

Kunjungan ini menjadi topik utama berita nasional dan umumnya terlihat positif. Pem bicaraan bergerak dari per soalan investasi, kerja sama, Wahabisasi, TKI di Saudi Arabia, wisata Arab di Puncak, Arab ori vs Arab kw, per temuan dengan Ahok, wisata ke Bali, mobil dan barang perbekalan yang dibawa, tentang Raja Salman sendiri serta keluarganya, dan berbagai topik lain.

Be berapa media bahkan meng guna kan kun jung an Raja Salman ini untuk menyin – dir beberapa orang ke turunan Arab yang sering di citrakan dengan kekerasan dan belakangan ingin membakar populisme Islam untuk me lawan negara.

Maka, tema-tema yang diangkat oleh media ter sebut dari kunjungan Raja Salman adalah penguatan Islam moderat dan penentangan ter hadap teror isme.

Terakhir, perbedaan antara saya dan Shohibuddin dalam konteks Islam Nusantara adalah pada pemahaman tentang makna exceptional Islam. Shohibuddin mendefinisikannya sebagai “identik dengan Nahdlatul Ulama (NU)”, maka saya memahaminya sebagai se suatu yang menjadi sumber pride dan kepercayaan diri.

Sebagai exceptional Islam, Islam Nusantara adalah Islam yang unik; bisa beradaptasi secara kultural tanpa ke – hilangan subs tansinya sama sekali. (Sumber: Koran Sindo, 10 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Ahmad Najib Burhani Peneliti Senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Pelayanan Publik Peradilan

Oleh Ninik Rahayu

Hari ini, 10 Maret 2017, genap 17 tahun usia ORI sebagai lembaga negara. Meski belum matang dari sisi usia, tidak dapat di mungkiri bahwa semakin tinggi harapan masyarakat terhadap kinerja lembaga ini.

Hal ini da pat dilihat dari semakin tinggi angka pelaporan masyarakat yang disampai kan kepada institusi ini karena semakin kuat suara masyarakat pelapor yang menemukan ketidak mampuan lembaga publik meng hadirkan layanan publik yang lebih baik.

Dibandingkan pada 2015 dengan jumlah pelaporan 6859, akhir 2016 mencapai angka 10153 dan 20% pelaporan ter sebut di antaranya terkait layanan bidang penegakan hu kum, termasuk peradilan yang merupakan bagian penting dari amanat melakukan reformasi bidang peradilan dalam Stranas terhadap akses keadilan.

Meski berbagai inisiatif untuk melakukan reformasi hukum dan peradilan sudah dilakukan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan belum berubah.

Komitmen reformasi bidang hukum setidak nya dilakukan dalam tiga di mensi. Pertama, perubahan para digma, perubahan pembangunan hukum ke arah yang lebih menyeimbangkan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Kedua, paradigma yang mengarahkan proses penyusunan hukum dan kebijakan yang lebih partisipatif dengan melakukan pelibatan masyarakat yang lebih intensif, terutama masyarakat yang berkepentingan secara langsung dengan produk kebijakan.

Ketiga, melakukan optimalisasi penguatan kapa sitas dan kinerja aparat penegak hukum. Keempat, pembangunan hu kum yang mengarah pada pem berdayaanhu kum masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Komitmen dalam konteks kebijakan agaknya sudah dipenuhi, bahkan sudah didukung dengan kebijakan yang bersifat operasional berupa petunjuk teknis.

Lalu, di sisi mana yang menjadi penyebab bahwa sampai saat ini masih banyak pelaporan masyarakat yang mengatakan kinerja peradilan buruk, dan merasa lembaga penegak hukum ini belum mampu menjawab akses keadilan masyarakat.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar dari pembaruan hukum dan peradilan di Indonesia adalah mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

Mampukah hal ini diciptakan jika peradilan masih belum menjadi alat untuk mengakses keadilan? Apakah peradilan sudah melakukan perubahan kinerjanya?

Jika memperhatikan jenis pelaporan masyarakat terkait buruknya layanan publik peradilan, setidaknya dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pelaporan, dan tidak ada perubahan bentuk pelaporan masyarakat yang diajukan ke Ombudsman RI.

Pengaduan pada bidang hukum ke ORI terkait kinerja lembaga penegak hukum mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ter utama pada tiga aspek yudisial yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.

Bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan lapor an penegakan hukum nonyudisial yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah yang menyang kut masalah hukum seperti tidak dilaksanakan pu tusan badan peradilan, secara kuantitatif tidak mengalami peningkatan.

Selain itu, terdapat juga laporan mengenai lembaga pemasyarakatan, TNI, komisi negara, pelayanan Kementeri an Hukum dan HAM, termasuk imigrasi serta substansi pene gak an hukum pada instansi pemerintah.

Jumlah dua ribuan pengaduan bidang hukum ini mencapai sekitar 20% dari total pengaduan yang diterima Ombudsman RI hingga November 2016 sebesar 10153. Permasalahan peradilan yaitu sebanyak 392 laporan pada 2016.

Hingga pertengahan 2016 sebaran instansi terlapor terkait badan peradilan, yang tertinggi adalah pengadilan ne geri sebagai pengadilan tingkat pertama, sehingga yang harus mem peroleh perhatian paling besar untuk perbaikan pelayanan serta menjadi aspek penting pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan MA.

Selain pelaporan, hasil kaji an ORI juga menunjukkan tinggi maladministrasi bidang per adilan masih terus ber lang sung hingga 2016. Agak menggelikan karena pelaporan ini tampak terus ber ulang dan masih tetap terjadi pada awal 2017.

Wujud keluhan tidak kompeten lembaga peradilan yang mestinya tidak boleh terjadi misalnya penulisan nomor perkara yang keliru dalam putusan, penulisan nama terpidana yang salah ketik dalam putusan, penulisan dua amar putusan yang berbeda dalam kasus yang sama. Bisa dibayangkan nilai kerugian masyarakat pencari keadilan.

Pertanyaan selanjutnya, lalu sampai di mana program reformasi peradilan di Indonesia. Apakah berhenti sampai pada tataran penyusunan kebijakan, maka komitmen itu lalu berhenti.

Ataukah memang ada keterbatasan sumber daya dalam penanganan. Jangan-jangan ini justru terkait soal integritas yang memang belum secara sungguh-sungguh ingin dilakukan perubahan.

Apalagi, saran perbaikan juga sudah disam paikan kepada stakeholder, baik itu kepada MA maupun Bawas MA, agar temuan-temuan ORI dan atensi terhadap pelaporan masyarakat terkait kinerja per adilan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan.

Diharapkan pula Mahkamah Agung dan Bawas MA lebih responsif dalam menanggapi laporan masyarakat yang disampaikan oleh Ombudsman.

Tinggi peran masyarakat ter hadap penegakan hukum adalah salah satu wujud ke berhasilan pembangunan hukum yang harus disambut gempita oleh lembaga peradilan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa citacita mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pelan tapi pasti, mulai tampak bentuknya dengan peran aktif masyarakat ini. Rule of law (penegakan hukum), satumodelpem bangun an hukum yang hanya ber tumpu pada lembaga penegak hukum akan sulit diwujudkan.

Tetapi, harus sinergis dan secara optimal akan dapat menunjang pembangunan hukum, jika berangkat dari ke butuhan hukum masyarakat, di laksanakan dengan komitmen penuh masyarakat, dan ada keterlibatan penuh masya rakat dalam memonitor imple mentasi hukum adalah wujud akses terhadap keadilan yang berpihak pada masyarakat.

Pada akhirnya lembaga pengadilan adalah semestinya menjadi muara terakhir bagi masyarakat pencari keadilan yang menuntut keadilan dan pemulihan serta pemenuhan hakhak dasarnya, termasuk dalam layanan publik yang telah dilanggar lembaga publik.

Baik pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur dan lembaga publik, terutama yang belum secara optimal melakukan standar layanan dan perilaku yang belum bekerja sesuai standar layanan yang telah ditentukan.

Kinerja lembaga-lembaga peradilan sebagai lembaga layanan publik diharapkan dapat berfungsi dengan baik. 17 tahun ORI sejak didirikan tentu berharap bahwa laporan-laporan masyarakat terkait reformasi hukum di bidang peradilan bisa menun juk kan perubahan.

Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua hal, jumlah dan jenis kasus yang dilaporkan tidak berulang dan peradilan lebih responsif ter hadap perbahan sistemnya. (Sumber: Koran Sindo, 10 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Ninik Rahayu Anggota Ombudsman RI

Penyelesaian Masalah Freeport

Oleh FX Joko Priyono

GERTAKAN
untuk membawa masalah Kontrak Karya oleh Freeport ke arbitrase internasional perlu mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah RI.

Perkara ini merupakan domain hukum berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara No 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 terhadap Kontrak Karya yang sedang berlaku.

Pemerintah harus mempertimbangkan plus minus bilamana perkara ini dibawa ke arbitrase dan meminta pendapat hukum dari para ahli hukum tentang kekuatan dan kelemahan posisi kasus.

Selama belajar di Fakultas Hukum, kita telah diajarkan tentang sanctity of contract (kesucian kontrak), asas iktikad baik dalam kontrakkontrak perdata.

Meskipun tetap mengagungkan asas kebebasan berkontrak, namun ada pembatasan-pembatasan dalam asas kebebasan tersebut yaitu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang (Pasal 13337 KUHPerdata).

Pengertian undang-undang yang dimaksud adalah wet, bukan recht (hukum). Kontrak Karya yang telah ditandatangani sejak tahun 1967 dan kemudian diperpanjang menjadi Kontrak Karya kedua pada tahun 1991 untuk jangka waktu 30 tahun yang akan berakhir tahun 2021 ditambah kemungkinan perpanjangan 2 x 10 tahun (sampai tahun 2041) telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang seharusnya dijalankan dengan iktikad baik.

Masalahnya adalah ketika Kontrak Karya telah sedang berjalan, pada tahun 2009 pemerintah RI mengeluarkan UU Minerba yang di dalam Pasal 170 dinyatakan bahwa pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan.

Ini artinya, tahun 2014 Freeport atas perintah undang-undang seharusnya menjalankan kewajiban tersebut. Kemudian dalam Pasal 112C ayat 1 PP No 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud Pasal 170 UU Minerba wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Saya melihat kesan para pengamat dan ahli hukum kurang cermat dalam menyikapi perkara Freeport yang hanya mendasarkan Pasal 170 UU Minerba dan Pasal 112C PP No 1 Tahun 2014.

Padahal dalam Pasal 169 point a dalam ketentuan peralihan UU Minerba dikatakan bahwa Kontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

Kemudian dalam Pasal 169 point b dinyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Cacat Sejak Awal

Isu hukum yang muncul dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 169 point a dan b, Pasal 170 UU Minerba dan Pasal 112C PP No 1 Tahun 2014 adalah apakah peraturan tersebut dapat diberlakukan terhadap kontrak karya yang sedang berlangsung.

Sementara Pasal 169 a dan b cukup kontroversi karena di satu sisi UU Minerba tidak berlaku terhadap kontrak karya yang sudah ada sebelumnya, sementara di sisi lain ada perintah agar pasal-pasal dalam kontrak karya disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun. Menurut saya, Pasal 169 UU Minerba ini cacat sejak awal karena dari logika hukum terkesan aneh dan tidak konsisten.

Hal ini memang harus disikapi dulu karena kalau tidak cermat maka pemerintah RI akan dinyatakan sewenang-wenang (arbitrary) dan bersifat sepihak. Kalau dikembalikan pada kesucian kontrak maka para pihak memang harus menjalankan hak dan kewajiban hingga berakhirnya kontrak.

Ketentuan hukum publik tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah pasal dalam kontrak karya yang sedang berlangsung kecuali disepakati para pihak.

Pengalaman Indonesia dalam perkara Karaha Bodas seharusnya mendewasakan pengalaman berhukum kita bahwa pemaksanaan peraturan domestik terhadap kontrak yang sedang berlaku akan sangat berisiko terhadap gugatan perdata.

Jika dilihat dari fakta-fakta hukum, posisi Indonesia tidak kuat bila suatu saat Freeport benar-benar mengajukan gugatan perkara ke arbitrase internasional.Di samping pemerintah dianggap tidak menjalankan prestasi (performance) juga dapat dikatakan sewenang-wenang.

Oleh karena itu, perlu diselesaikan secara win-win solution atau kita bisa dengan sabar menunggu hingga berakhirnya kontrak pada tahun 2021 untuk kemudian tidak memperpanjang kontrak karya.

Saya kira cara ini lebih elegan dan tidak menimbulkan dampak hukum yang berarti. Jalan terbaik dalam penyelesaian masalah Freeport adalah negosiasi agar kedua belah pihak tidak dirugikan dan dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan posisi Indonesia. (Sumber: Suara Merdeka, 09 Maret 2017)

Tentang penulis:

FX Joko Priyono, guru besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,248 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan