Menyederhanakan Administrasi Publik

Oleh Rukma Setyabudi

TIDAK berlebihan rasanya kalau ada yang menyebut bahwa salah satu penyebab inefisiensi yang terjadi di negeri kita adalah model pelayanan administrasi publik yang bukan saja ruwet, melainkan juga harus dilakukan berulang-ulang ibarat sebuah ritual.

Mulai dari yang paling dasar seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, SIM (Surat Izin Mengemudi), paspor sampai izin usaha, izin gangguan serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang semuanya memakai pembatasan masa berlaku.

Implikasinya, sehingga pelayanan bukan saja kepada pemohon baru, tapi juga dibutuhkan oleh warga yang harus melakukan perpanjangan legalitasnya. Karena itu bisa dibayangkan berapa besar sumber daya, dana dan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanannya.

Misalnya untuk melayani 110 juta warga yang membutuhkan KTP, jika pelayanan satu KTP membutuhkan waktu 10 menit artinya dibutuhkan waktu selama 1,1 miliar menit oleh aparatur di lembaga pelayanan publik; di samping dana triliunan rupiah yang diperlukan untuk menopangnya.

Begitu juga untuk pelayanan pembuatan SIM baru ataupun perpanjangan, Paspor serta berbagai model izin dan legalitas lain, kita memerlukan miliaran menit waktu dan triliunan rupiah untuk melaksanakannya, sehingga wajar kalau selalu muncul keluhan kekurangan personel dalam pelayanan publik.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menetapkan KTP Elektronik (e-KTP) yang semula berlaku lima tahunan menjadi berlaku seumur hidup patut diacungi jempol.

Sekarang juga sudah ada pemahaman bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah bukan lagi sebagai sumber pendapatan daerah ataupun sebagai sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga praktis tidak boleh lagi dilakukan pengenaan pungutan kepada masyarakat yang menerima layanan.

Selayaknyalah cara pandang kita untuk SIM, Paspor, STNK ataupun TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), juga jenis-jenis perizinan lain bisa mengikuti pola pemberlakuan e-KTP.

Sebenarnya, kalau kita mengakui secara jujur—setidaknya dalam konteks sekarang—tidak ada alasan yang kuat untuk menerapkan masa berlaku bagi beberapa jenis surat izin, surat kependudukan dan administrasi sipil lainnya, selain pertimbangan bahwa hal itu merupakan potensi sumber pendapatan bagi daerah/pemerintah pusat.

Dalam konteks KTP yang merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, aturan hukum yang secara jelas mengaturnya baru ada tahun 2006 dengan terbitnya UU No 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Semenjak itu, dinamika administrasi kependudukan berkembang pesat, apalagi setelah disahkannya perubahan dengan UU No 24 Tahun 2013, perlakuan terhadap pelayanan tanda kependudukan yang resminya disebut KTP-el (KTP Elektronik) menjadi jelas.

Untuk pendanaan, baik meliuti fisik maupun nonfisik baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 87A), dengan begitu tidak ada alasan dilakukannya pengenaan biaya.

Perubahan Domisili

Dalam konteks KTP dan Paspor sebagai dokumen penting, sepantasnya soal masa berlaku harus dikaji lagi penerapannya.

Sebagai dokumen dasar yang berfungsi dalam penerbitan berbagai dokumen lain, lebih bijaksana jika perubahan dan pembaharuannya hanya perlu dilakukan jika ada perubahan hal mendasar seperti perubahan domisili atau tempat tinggal, atau karena lembar yang tersedia sudah tidak bisa lagi menampung catatan baru untuk Paspor.

Kalau semangat dan cara berpikirnya seperti itu, kesan bahwa kegiatan administrasi publik kita boros waktu, sumber daya dan sumber dana secara otomastis akan terhapus dengan sendirinya.

Kebiasaan memberi batas masa berlaku suatu surat, dokumen dan keterangan menjalar ke berbagai macam perizinan yang dikeluarkan pemerintah, bahkan sampai ke kartu keanggotaan organisasi termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) misalnya.

Izin dagang, izin gangguan, izin usaha, bahkan kartu anggota organisasi profesi juga ikut-ikutan memakai batas kadaluwarsa.

Bahkan kartu anggota partai politik pun, ada yang memakai batas berlakunya, seperti tidak ada kepastian kesinambungan suatu organisasi karena pengurus yang bertanda-tangan haruslah sosok yang masih menjabat.

Pemahaman yang tidak pada tempatnya itu kemudian menjadi membudaya, dan disadari atau tidak turut mendorong lahirnya rezim di semua jenjang organisasi baik di pemerintahan, kemasyarakatan bahkan dalam organisasi profesi.

Cara berpikir bahwa keabsahan suatu dokumen lebih dilihat dari kapan diterbitkan dan siapa yang memberi otorisasi, bukan kelengkapan dokumen penunjang dan keabsahan lembaganya, harus segera dihentikan.

Untuk menjaga agar semua dokumen berfungsi sebagaimana mestinya, kuncinya ada pada prosedur pengawasan dan penindakan.

Pemeriksaan KTP melalui operasi yustisi bisa dilakukan bukan saja secara periodik, namun perlu juga dilakukan secara insidental, sama seperti yang dilakukan kepolisian dalam razia kendaraan bermotor yang salah satu fungsinya adalah mengecek apakah pengemudi kendaraan bermotor memiliki surat izin yang sah atau tidak.

Dulu sempat muncul usulan bagi pemegang SIM yang melakukan pelanggaran berat, atau pelanggaran menengah sampai tiga kali, SIM-nya dicabut atau yang bersangkutan harus melakukan ujian ulang.

Usulan yang baik itu, gagal dilaksanakan karena kepolisian sebagai lembaga yang menerbitkan SIM harus melayani jutaan pemohon SIM baru dan jutaan pemohon perpanjangan SIM karena pembatasan masa berlaku 5 tahun.

Jika kita meniadakan masa berlaku, pengawasan dan pengenaan tindakan seperti yang disebut di atas, akan bisa dilakukan dengan maksimal dan lebih berdaya guna dalam mengedukasi masyarakat.

Melihat urgensinya, tidak berlebihan kalau pemerintah menginisiasi perubahan ketentuan yang mengatur pembatasan masa berlaku beberapa dokumen dan surat agar kita tidak terlalu banyak membuang waktu dan sumber daya untuk urusan yang sebenarnya tidak perlu. (Sumber:Suara Merdeka, 06 Maret 2017)

Tentang penulis:

Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jawa Tengah

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,577 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: