Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Daerah

Oleh  William

Pascapilkada yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, kini saatnya para pemimpin terpilih untuk segera menindaklanjuti permasalahan mendasar di daerahnya, yaitu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Tidak dapat dimungkiri bahwa untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, pemerintah harus berfokus tidak hanya di wilayah perkotaan, juga harus memperhatikan permukiman kumuh yang ada di daerahnya.

Pengembangan perekonomian untuk permukiman kumuh atau terbelakang memerlukan pemberdayaan akan masyarakatnya yang tidak dapat dilakukan hanya satu dua kali.

Pemberdayaan memerlukan proses mengedukasi, melatih, juga menyediakan fasilitas untuk praktik secara langsung yang dipantau dalam jangka waktu tertentu.

Ketika pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal), upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat membantu pemberdayaan masyarakat dengan perekonomian terbelakang adalah berkolaborasi dengan perusahaan (publicprivate partnership).

Perusahaan yang secara rutin melakukan kegiatan tanggung jawab sosial memiliki potensi untuk dapat diarahkan memberdayakan masyarakat terbelakang.

Michael Porter menyebut istilah ini dengan nama creating/ corporate shared value (CSV), di mana perusahaan berkontribusi tidak hanya membantu masyarakat terbelakang, juga harus dapat memandirikan masyarakat terbelakang tersebut sehingga permasalahan-permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat terbelakang dapat berkurang.

Salah satu contoh ilustrasi perusahaan yang menerapkan CSV adalah perusahaan x yang bergerak di bidang usaha kopi.

Perusahaan x memberdayakan petani-petani kopi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan memberikan pelatihan secara rutin, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dengan teknologi terbaru, memberikan beasiswa pendidikan, membantu berkontribusi terhadap daerah kumuh tersebut, dan kemudian Perusahaan x membeli biji kopi dari petani-petani kopi yang telah diberdayakan ini dengan konsep harga fair trade.

Implikasinya adalah Perusahaan x mendapatkan biji kopi dengan kualitas sesuai dengan upaya yang dikeluarkan dalam membantu masyarakat terbelakang tersebut.

Semakin banyak perusahaan berkontribusi, semakin baik kualitas biji kopi yang dapat dihasilkan. Semakin banyak perusahaan berkontribusi, semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi tidak hanya kepada perusahaan, melainkan juga kepada masyarakat lain.

Kesimpulannya adalah pilkada memberikan kesempatan baru kepada pemimpin- pemimpin terpilih untuk menjalankan program-program baru yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat di daerahnya masingmasing dengan cara mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat terbelakang.

Mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi memerlukan banyak sumber daya yang harus dikeluarkan seperti sumber daya manusia (kualitas tenaga pengajar), sumber daya alam (bahanbahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terbelakang/ bahan-bahan yang bersifat untuk produksi, infrastruktur pendukung), serta sumber daya modal. Akan berat apabila pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat terbelakang secara mandiri.

Pemerintah dapat berkolaborasi dengan perusahaan untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat terbelakang melalui kegiatan CSV. (Sumber:Koran Sindo, 06 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

William Mahasiswa Jurusan Technopreneurship

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,693 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: