Diplomasi Perikanan Raja Salman

Oleh Abdul Halim
Dalam kunjungan kenegaraan ke Tanah Air, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

Salah satunya kerja sama di bidang kelautan dan perikanan. Kerja sama Indonesia-Arab Saudi di bidang kelautan dan perikanan ini menarik untuk dicermati.

Terlebih sejak 2013- 2015 kecenderungan perdagangan ikan dua negara mengalami peningkatan, baik dari aspek volume maupun nilai ekonominya.

International Trade Center mencatat, pada 2013 nilai ekspor perikanan Indonesia ke Arab Saudi naik: dari USD1.999 juta (2013) menjadi USD2.744 juta (2015).

Dari aspek kuantitasnya juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 381 ton pada 2013 menjadi 633 ton pada 2015. Komoditas perikanan yang diekspor meliputi tuna, mutiara, dan rumput laut.

Selain itu, juga termasuk ikan beku seperti nila, kakap putih, kakap merah, cumi, udang, lobster, dan patin. Meski mengalami kenaikan cukup signifikan, perdagangan ikan antara Indonesia-Arab Saudi terbilang baru 33% ketimbang Indonesia-Iran. Pada 2013, misalnya nilai ekspor perikanan Indonesia ke Iran sebesar 2.108 ton atau setara USD4.278 juta.

Angka ini melonjak drastis pada 2015 menjadi 4.253 ton atau setara USD6.127 juta. Di samping kerja sama perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menawarkan Kerajaan Arab Saudi untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil.

Seperti diketahui, pemerintah tengah giat menjajakan sedikitnya 70 pulau kecil untuk dikonsesikan kepada investor, baik swasta asing maupun domestik. Menyangkut hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pencapaian investasi di pulau-pulau kecil ini sepanjang 2016-2019.

Pendek kata, pemerintah akan memanfaatkan peluang diplomatik sekecil apa pun untuk memperbesar pundi-pundi penerimaan negara.

Setali tiga uang, Kerajaan Arab Saudi juga berpandangan senada dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam pengembangan ekonomi nasionalnya.

Dalam dokumen Visi Arab Saudi 2030 yang dicanangkan Raja Salman terlihat jelas bahwa Arab Saudi menghendaki diversifikasi sumber pendapatan nasional.

Tidak semata-mata bergantung pada ekspor emas hitam atau minyak. Seperti diketahui, Arab Saudi menggantungkan 80% pendapatan nasionalnya dari minyak.

Betapa tidak, dengan harga minyak sebesar USD125 atau setara Rp1,7 juta per barel (Maret 2012), negeri berpenduduk lebih dari 30 juta jiwa ini bisa memenuhi seluruh kebutuhannya seperti pemberian jaminan sosial maupun layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses.

Kini harga minyak dunia anjlok menjadi USD50 atau setara Rp665.000 per barel (Februari 2017). Sontak pemasukan Arab Saudi berkurang drastis.

Tidak hanya itu, kebijakan politik luar negerinya yang sangat ofensif di Timur Tengah di antaranya menyokong oposisi di Suriah untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad, memerangi ISIS di Irak, dan menghabisi pemberontak al-Houthi di utara Yaman juga berkontribusi terhadap terkurasnya pemasukan Arab Saudi. Pada 2017, APBN Arab Saudi diproyeksikan mengalami defisit hingga 7,7% dari GDP atau setara SR198 miliar (Rp705.531 triliun).

Angka defisit ini mengalami penurunan signifikan ketimbang pada 2016 (SR297 miliar atau Rp1.058 kuadriliun) dan 2015 (SR362 miliar atau Rp1.300 kuadriliun).

Untuk itulah, Raja Salman menyepakati perubahan orientasi ekonomi negerinya dan menunjuk Pangeran Mohammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud sebagai nakhodanya.

Ada tiga langkah strategis yang tengah dipompa oleh Arab Saudi kepada warga negaranya, khususnya kaum muda, guna mengembalikan kejayaan ekonomi mereka.

Pertama, membangkitkan kepercayaan diri secara kolektif untuk melakukan diversifikasi usaha. Upaya ini dilakukan di antaranya dengan mentransformasi Aramco dari sekadar produsen minyak domestik menjadi konglomerasi industri global.

Kedua, selain perusahaan minyak milik negara, Arab Saudi juga mendorong pelaku usaha dan korporasi-korporasi dagangnya, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, untuk berekspansi melampaui batasbatas negara dan berikhtiar ekstra agar mampu merajai pasar global. Arab Saudi dikenal memiliki industri pengolahan dan pemasaran yang mumpuni di Timur Tengah.

Ketiga, mempercepat reformasi birokrasi dengan memprioritaskan dipraktikkannya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi digital guna mengatasi kelambanan birokrasi dan memerangi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam merespons tantangan abad XXI.

Tak mengherankan, kunjungan diplomatik Raja Salman ke Indonesia merupakan salah satu upaya untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber penerimaan nasional. Salah satunya melalui pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Apalagi Arab Saudi memiliki potensi perikanan budi daya yang sangat besar di 2.400 kilometer garis pantainya yang memanjang di barat Laut Merah dan sebelah timur Teluk Arab.

Komoditasnya pun tergolong bernilai ekonomis tinggi seperti udang, nila, dan kerapu. FAO (2014) mencatat produksi udang di Arab Saudi mencapai 12.980 ton.

Untuk komoditas nila, angka produksinya diperkirakan mencapai 6.291 ton. Disusul ikan kerapu sebesar 140 ton dan ikan lele sebanyak 104 ton.

Ke depan Kerajaan Arab Saudi menargetkan bisa memproduksi ikan terkulu emas garis hitam (gnathanodon speciosus), kakap merah bakau (lutjanus argentimaculatus), ikan pompano (trachinotus blochi), ikan bertulan sejati (lethrinus nebulosus), ikan kuwe batu (seriola dumerili), dan ikan kurus (argyrosomus regius).

Terlebih, pasar perikanan di Timur Tengah didominasi oleh negara-negara tetangga Arab Saudi seperti Mesir (40%), Republik Islam Iran (21%), Turki (19%), Yaman (6%), dan Oman (5%).

Sembilan persen sisanya merupakan sumbangsih Kuwait, Qatar, Suriah, Lebanon, dan Yordania sejak 1961. Dengan tingkat konsumsi ikan yang terus meningkat, penguasaan atas sektor perikanan juga bisa dijadikan sebagai sarana negosiasi diplomatik.

FAO mencatat tingkat konsumsi ikan di Timur Tengah terus meningkat, dari 9,9 kg/kapita/ tahun (2010) menjadi 14,4 kg/ kapita/ tahun (2014). Uni Emirat Arab dan Oman merupakan negara dengan tingkat konsumsi ikan terbesar, yakni 28 kg/ kapita/ tahun.

Disusul Qatar dan Mesir, masing-masing 24,5 kg/kapita/ tahun dan 20,8 kg/kapita/ tahun. Terkait hal ini, Arab Saudi membutuhkan kerja sama riset dan pengembangan usaha perikanannya. Di sinilah letak strategis nota kesepahaman Indonesia- Arab Saudi di bidang kelautan dan perikanan.

Dengan mengabaikan faktor Iran yang lebih dulu menandatangani nota kesepahaman di bidang kelautan dan perikanan pada 22 Juni 2015 di Teheran, kunjungan kenegaraan Raja Salman ke Jakarta merupakan upaya menjaga keseimbangan geopolitik di Timur Tengah dengan menempatkan Indonesia sebagai komunikator yang diharapkan bisa menjembatani kontestasi dua negara menuju perdamaian abadi sekaligus berupaya menjadikan Arab Saudi sebagai ikon kelautan dan perikanan di kawasan tersebut. Inilah makna diplomasi (perikanan) Raja Salman. (Sumber:Koran Sindo, 06 Maret 2017)

Tentang penulis:

Abdul Halim Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of Maritime Studies for Humanities), Alumnus Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina, Jakarta

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,577 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: