Arsip untuk Maret 9th, 2017

Menu Terbaru Kamis, 09 Maret 2017

Rukma Setyabudi
Menyederhanakan Administrasi Publik
artikel pengamat

Amalia Wulansari,
Perubahan Iklim dan Perempuan
artikel pengamat

Agus Riewanto
Membatasi Gugatan Pilkada
artikel dosen

Ahmad Baedowi
Mengembangkan Kesadaran Kritis dan Kreatif
artikel pengamat

Agus Wibowo
Pendidikan dan Darurat Nalar Kritis
artikel pengamat

Bambang Soesatyo
Kompetensi Polri Perangi Radikalisasi Diakui Arab Saudi
artikel pengamat

Abdul Halim
Diplomasi Perikanan Raja Salman
artikel pengamat

William
Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Daerah
artikel pengamat

Ma’mun Murod Albarbasy
Beda Sadiq Khan dengan Ahok
artikel pengamat

Muna Madrah
Tersesat di Era Informasi
artikel pengamat

Saratri Wilonoyudho
Pembangunan Tanpa Arah
artikel pengamat

Desmon Silitonga
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
artikel pengamat

Achmad Fauzi Hakim
Hukum Berat Pelaku Intoleransi
artikel pengamat

Hasibullah Satrawi
Kalkulasi Kunjungan Raja Arab
artikel pengamat

Heru Susetyo
Siti Aisyah: Pelaku Atau Korban?
artikel dosen

Muhammad Husein Heikal
Aspek Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Pemimpin
artikel pengamat

Adin Denny
Banjir dan Krisis Ekologi
artikel pengamat

Ahmad Zaky
Kunjungan Raja Salman dan Prospek Ekonomi Haji
artikel pengamat

Serta 15222 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Diplomasi Perikanan Raja Salman

Oleh Abdul Halim
Dalam kunjungan kenegaraan ke Tanah Air, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

Salah satunya kerja sama di bidang kelautan dan perikanan. Kerja sama Indonesia-Arab Saudi di bidang kelautan dan perikanan ini menarik untuk dicermati.

Terlebih sejak 2013- 2015 kecenderungan perdagangan ikan dua negara mengalami peningkatan, baik dari aspek volume maupun nilai ekonominya.

International Trade Center mencatat, pada 2013 nilai ekspor perikanan Indonesia ke Arab Saudi naik: dari USD1.999 juta (2013) menjadi USD2.744 juta (2015).

Dari aspek kuantitasnya juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 381 ton pada 2013 menjadi 633 ton pada 2015. Komoditas perikanan yang diekspor meliputi tuna, mutiara, dan rumput laut.

Selain itu, juga termasuk ikan beku seperti nila, kakap putih, kakap merah, cumi, udang, lobster, dan patin. Meski mengalami kenaikan cukup signifikan, perdagangan ikan antara Indonesia-Arab Saudi terbilang baru 33% ketimbang Indonesia-Iran. Pada 2013, misalnya nilai ekspor perikanan Indonesia ke Iran sebesar 2.108 ton atau setara USD4.278 juta.

Angka ini melonjak drastis pada 2015 menjadi 4.253 ton atau setara USD6.127 juta. Di samping kerja sama perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menawarkan Kerajaan Arab Saudi untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil.

Seperti diketahui, pemerintah tengah giat menjajakan sedikitnya 70 pulau kecil untuk dikonsesikan kepada investor, baik swasta asing maupun domestik. Menyangkut hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pencapaian investasi di pulau-pulau kecil ini sepanjang 2016-2019.

Pendek kata, pemerintah akan memanfaatkan peluang diplomatik sekecil apa pun untuk memperbesar pundi-pundi penerimaan negara.

Setali tiga uang, Kerajaan Arab Saudi juga berpandangan senada dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam pengembangan ekonomi nasionalnya.

Dalam dokumen Visi Arab Saudi 2030 yang dicanangkan Raja Salman terlihat jelas bahwa Arab Saudi menghendaki diversifikasi sumber pendapatan nasional.

Tidak semata-mata bergantung pada ekspor emas hitam atau minyak. Seperti diketahui, Arab Saudi menggantungkan 80% pendapatan nasionalnya dari minyak.

Betapa tidak, dengan harga minyak sebesar USD125 atau setara Rp1,7 juta per barel (Maret 2012), negeri berpenduduk lebih dari 30 juta jiwa ini bisa memenuhi seluruh kebutuhannya seperti pemberian jaminan sosial maupun layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses.

Kini harga minyak dunia anjlok menjadi USD50 atau setara Rp665.000 per barel (Februari 2017). Sontak pemasukan Arab Saudi berkurang drastis.

Tidak hanya itu, kebijakan politik luar negerinya yang sangat ofensif di Timur Tengah di antaranya menyokong oposisi di Suriah untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad, memerangi ISIS di Irak, dan menghabisi pemberontak al-Houthi di utara Yaman juga berkontribusi terhadap terkurasnya pemasukan Arab Saudi. Pada 2017, APBN Arab Saudi diproyeksikan mengalami defisit hingga 7,7% dari GDP atau setara SR198 miliar (Rp705.531 triliun).

Angka defisit ini mengalami penurunan signifikan ketimbang pada 2016 (SR297 miliar atau Rp1.058 kuadriliun) dan 2015 (SR362 miliar atau Rp1.300 kuadriliun).

Untuk itulah, Raja Salman menyepakati perubahan orientasi ekonomi negerinya dan menunjuk Pangeran Mohammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud sebagai nakhodanya.

Ada tiga langkah strategis yang tengah dipompa oleh Arab Saudi kepada warga negaranya, khususnya kaum muda, guna mengembalikan kejayaan ekonomi mereka.

Pertama, membangkitkan kepercayaan diri secara kolektif untuk melakukan diversifikasi usaha. Upaya ini dilakukan di antaranya dengan mentransformasi Aramco dari sekadar produsen minyak domestik menjadi konglomerasi industri global.

Kedua, selain perusahaan minyak milik negara, Arab Saudi juga mendorong pelaku usaha dan korporasi-korporasi dagangnya, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, untuk berekspansi melampaui batasbatas negara dan berikhtiar ekstra agar mampu merajai pasar global. Arab Saudi dikenal memiliki industri pengolahan dan pemasaran yang mumpuni di Timur Tengah.

Ketiga, mempercepat reformasi birokrasi dengan memprioritaskan dipraktikkannya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi digital guna mengatasi kelambanan birokrasi dan memerangi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam merespons tantangan abad XXI.

Tak mengherankan, kunjungan diplomatik Raja Salman ke Indonesia merupakan salah satu upaya untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber penerimaan nasional. Salah satunya melalui pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Apalagi Arab Saudi memiliki potensi perikanan budi daya yang sangat besar di 2.400 kilometer garis pantainya yang memanjang di barat Laut Merah dan sebelah timur Teluk Arab.

Komoditasnya pun tergolong bernilai ekonomis tinggi seperti udang, nila, dan kerapu. FAO (2014) mencatat produksi udang di Arab Saudi mencapai 12.980 ton.

Untuk komoditas nila, angka produksinya diperkirakan mencapai 6.291 ton. Disusul ikan kerapu sebesar 140 ton dan ikan lele sebanyak 104 ton.

Ke depan Kerajaan Arab Saudi menargetkan bisa memproduksi ikan terkulu emas garis hitam (gnathanodon speciosus), kakap merah bakau (lutjanus argentimaculatus), ikan pompano (trachinotus blochi), ikan bertulan sejati (lethrinus nebulosus), ikan kuwe batu (seriola dumerili), dan ikan kurus (argyrosomus regius).

Terlebih, pasar perikanan di Timur Tengah didominasi oleh negara-negara tetangga Arab Saudi seperti Mesir (40%), Republik Islam Iran (21%), Turki (19%), Yaman (6%), dan Oman (5%).

Sembilan persen sisanya merupakan sumbangsih Kuwait, Qatar, Suriah, Lebanon, dan Yordania sejak 1961. Dengan tingkat konsumsi ikan yang terus meningkat, penguasaan atas sektor perikanan juga bisa dijadikan sebagai sarana negosiasi diplomatik.

FAO mencatat tingkat konsumsi ikan di Timur Tengah terus meningkat, dari 9,9 kg/kapita/ tahun (2010) menjadi 14,4 kg/ kapita/ tahun (2014). Uni Emirat Arab dan Oman merupakan negara dengan tingkat konsumsi ikan terbesar, yakni 28 kg/ kapita/ tahun.

Disusul Qatar dan Mesir, masing-masing 24,5 kg/kapita/ tahun dan 20,8 kg/kapita/ tahun. Terkait hal ini, Arab Saudi membutuhkan kerja sama riset dan pengembangan usaha perikanannya. Di sinilah letak strategis nota kesepahaman Indonesia- Arab Saudi di bidang kelautan dan perikanan.

Dengan mengabaikan faktor Iran yang lebih dulu menandatangani nota kesepahaman di bidang kelautan dan perikanan pada 22 Juni 2015 di Teheran, kunjungan kenegaraan Raja Salman ke Jakarta merupakan upaya menjaga keseimbangan geopolitik di Timur Tengah dengan menempatkan Indonesia sebagai komunikator yang diharapkan bisa menjembatani kontestasi dua negara menuju perdamaian abadi sekaligus berupaya menjadikan Arab Saudi sebagai ikon kelautan dan perikanan di kawasan tersebut. Inilah makna diplomasi (perikanan) Raja Salman. (Sumber:Koran Sindo, 06 Maret 2017)

Tentang penulis:

Abdul Halim Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of Maritime Studies for Humanities), Alumnus Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina, Jakarta

Tersesat di Era Informasi

Oleh Muna Madrah

SAAT ini kita menyaksikan masyarakat terombang-ambing dalam lautan informasi yang menyesatkan. Setiap hari kita saksikan perang opini yang terjadi seringkali mengaburkan batasbatas nalar.

Apakah yang kita terima sebuah berita atau opini yang berbasis berita? Semua tidak jelas. Publik mengonsumsi berita apa adanya, lalu begitu saja menyebar viral.

Gempuran berita bertubi-tubi membuat kita tak punya cukup waktu mencerna, mengklarifikasi dan tergulung arus informasi.

Bahkan berita yang tak dapat dipertanggung jawabkan banyak beredar dan tersebar di kalangan akademisi. Kemampuan menyerap dan menggunakan teknologi informasi (TI) ternyata tidak serta merta diiringi kemampuan menyerap dan mengolah informasi.

Tanpa disadari, di era informasi ini ada perubahan kultur dari yang semula terbiasa hanya mengonsumsi berita (pasif), menjadi terseret turut mereproduksi dan mendistribusi informasi dan berita.

Kita menggebu menyebarkan informasi, seolah wajib menyebarkan berita di komunitas kita, entah dalam grup kecil di percakapan, hingga media sosial. Khalayak jadi lebih aktif bahkan cenderung hiperaktif. Terperangkap pada nalar cyber, serba cepat, instan, dan viral.

Malas melakukan penelusuran ulang, memastikan sebuah informasi benar atau tidak, terlalu khawatir ketinggalan dan kehilangan momentum, karena di era informasi sebuah isu bisa tiba-tiba datang dan menghilang. Unggahan yang meminta partispasi khalayak dunia maya untuk me like and share pesan tertentu.

Citizen ke Netizen

Pada era informasi ini, definisi warga, masyarakat, community telah mengalami transisi. Permasalahan masyarakat bukan hanya persoalan interaksi di masyarakat riil tapi juga masyarakat yang terhubung kabelkabel, panel-panel dan berjumpa pada layar PC atau perangkat komunikasi bergerak lainya. Inilah netizen, pengguna internet yang berpartisipasi aktif melalui media internet.

Netizen memungkinkan arus komunikasi berjalan kemana saja, hal ini menyebabkan relasi individu lebih berperan. Perkembangan teknologi internet berpengaruh terhadap pola relasi antarindividu maupun antarkelompok.

Relasi yang terjadi pada media baru merupakan refleksi dari relasi yang terjadi di dunia nyata dengan medium lebih bebas. Kebebasan ini kadang tak terstruktur dan melepaskan berbagai identitas sosial yang selama ini disandang di dunia nyata.

Ini ciri khas masyarakat informasi, dia tak hanya bersentuhan dengan TI, melainkan memakai teknologi komunikasi untuk berbagai kepentingan. TI dan komunikasi dianggap faktor mempengaruhi proses globalisasi atau komponen pembentuk formasi masyarakat kontemporer.

Kebanyakan orang menganggapnya ”perjalanan evolusi” dari kemajuan dan menerima apa adanya (taken for granted).

Masyarakat tampak enggan menyadari keberadaan teknologi mempengaruhi semua aspek kehidupan, mulai yang sangat publik atau sampai hal-hal sangat pribadi. TI dipandang sebagai solusi komunikasi yang terkendala jarak.

Teknologi ini memungkinkan produksi dan distribusi informasi juga artefak digital dalam bentuk teks, grafis, suara dan video. Artefak-artefak ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang bentuknya bisa tetap atau bisa juga tidak.

Pada prosesnya pemaknaan dan pembacaan ulang dari setiap informasi bisa jadi berbeda. Ada alasan sangat kuat untuk percaya bahwa teknologi digital akan mempunyai dampak panjang dalam perjalanan peradaban manusia. Dengan sigap kita menyambutnya.

Kurikulum baru telah disusun untuk menghindari ketertinggalan teknologi. Mulai dari sekolah, instansi, dan profesi, litersi TI menjadi menu wajib. Tetapi kompetensi melek teknologi belum sepenuhnya dibarengi melek informasi.

Melek TI adalah terminologi yang merujuk kemampuan mendefinisikan informasi yang dibutuhkan, mengetahui dimana informasi tersebut dan menempatkanya dengan efisien dan mengaksesnya kembali, mengkritisi dan mengkasesnya dengan legal dan etis.

Tapi pada prakteknya aspek mengkritisi dengan legal dan etis telah kalah dengan derasnya nafsu mereproduksi dan mendistribusi informasi. Melek teknologi saja tidak cukup, diperlukan kemampuan melek informasi.

Melek informasi merujuk pada kemampuan menalar tiap informasi secara kritis, menelusur keabsahanya dan memastikan apa yang di-like dan share bernilai dan bermakna dikonsumsi sebagai sebuah informasi. Bagi umat Islam melek informasi hukumnya wajib.

Dalam Al Quran, Surat Al Hujarat ayat 6, diperintahkan kepada orang-orang beriman untuk meneliti kebenaran berita yang diterima. Sebab runtuhnya persatuan karena sangat mudah menerima dan membagi berita tanpa perlu melakukan proses pengecekkan.

Melek informasi sudah semestinya melekat pada seseorang untuk menyikapi informasi agar tidak terjadi kebingungan dan sesat pikir.

Melek informasi tidak hanya sekadar cakap memanfaatkan teknologi dalam menelusur keshahihan informasi, tapi penelusuranya dilandasi kesadaran mencari informasi akurat dan valid. (Sumber: Suara Merdeka, 07 Maret 2017)

Tentang penulis:

Muna Madrah, Dosen Fakultas Agama Islam Unissula, Mahasiswa Program Doktoral Sosiologi UGM

Pendidikan dan Darurat Nalar Kritis

Oleh Agus Wibowo

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta putaran pertama telah usai.

Meski menunggu putaran kedua, sejenak warga Ibu Kota menikmati ketenangan dari aneka berita bohong atau fitnah (hoax) dan ujaran kebencian.

Pilkada dengan aneka hoax dan ujaran kebencian itu tanpa disadari membekas, terutama pada sisi psikologis anak didik. Bagaimana tidak, anak didik yang mestinya sejak dini diajari etika sopan santun, ramah terhadap perbedaan dan keragaman, justru dilatih sebaliknya.

Media sosial (medsos) dan media massa yang tanpa sadar mereka akses telah mengajari anak didik terampil mencela, menghina, dan memfitnah.

Etika yang mulai terbangun dalam afeksi anak didik pudar terlibas habis tak tersisa. Ironis sekali.

Pada kondisi demikian, nalar kritis atau berpikir kritis sangat dibutuhkan, tidak hanya pada anak didik, tetapi juga bagi para guru. Artinya, sebagai figur pendidik bangsa, para guru harus netral dan bertumpu pada nalar kritis.

Jangan sampai para guru malah ambil bagian pada kerja share aneka hoax dan ujaran kebencian itu.

Tugas guru membimbing dan mengajari anak didik untuk berpikir kritis, bukan malah menelan mentah-mentah apa yang mereka dengar, rasa, dan lihat.

Darurat nalar kritis

Terlepas dari hiruk-pikuk pilkada, darurat nalar kritis jauh hari sudah menjadi perbincangan serius pendidik di belahan dunia mana pun. Bahkan, sejak 1942, nalar kritis menjadi tujuan utama dalam pendidikan.

Howard Gardner, lewat Five Minds for the Future (2007), menyebut darurat nalar kritis bagi anak bangsa di era digital.

Akibat gempuran informasi digital, nalar kritis menjadi tersumbat rapat.

Bagi anak didik, ketidakmampuan menalar kritis sangat berbahaya (Premana, 2010).

Jangankan terhadap persoalan yang kompleks, anak didik akan sukar mengolah informasi meski pada level sangat sederhana sekalipun.

Kegagalan menalar kritis juga membuat anak didik mudah terdistorsi lantaran pijakan logikanya tidak kukuh.

Itu disebabkan pengetahuan yang dimiliki anak didik belum cukup untuk menilai dan menyaring informasi. Akibatnya muncul salah pengertian, perhitungan, dan salah mengambil keputusan.

Problem kebekuan nalar kritis, di masa akan datang, banyak memicu masalah.

Pendidikan yang gagal melatih anak didik bernalar kritis akan menghasilkan pribadi yang sukar berdialog antarkelompok berbeda–karena yang ada hanya satu ide.

Dengan begitu, ruang gerak nalarnya menjadi sempit dan kerdil.

Nalar kritis merupakan suatu aktivitas evaluatif untuk menghasilkan suatu simpulan (Cabrera, 1992).

Sementara itu, Gerhard (1971) menyebut nalar kritis sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan penerimaan dan penguasaan data, analisis data, dan evaluasi data dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif serta melakukan seleksi atau membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi.

Berpikir kritis diperlukan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan sehingga diperoleh keputusan yang cepat dan tepat.

Hasil temuan Aditya (2013:1) dan Facione (2013:3) menunjukkan nalar kritis tidak hanya mendukung hasil belajar anak didik, tetapi juga perkembangan karier dan kehidupan mereka di masa depan.

Hal yang sama juga disampaikan Splitter (1991).

Menurut Splitter, nalar kritis akan membuat anak didik mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengonstruksi argumen serta mampu memecahkan masalah dengan tepat.

Nalar kritis juga akan membuat anak didik mampu menolong dirinya atau orang lain dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Upaya untuk melatih nalar kritis pada anak didik, lanjut Spitter, sampai saat ini sering luput dari perhatian guru.

Itu terlihat pada kegiatan pembelajaran yang lebih banyak memberi informasi, diikuti diskusi dan latihan dengan frekuensi yang sangat terbatas.

Hasil temuan Anderson et al, (1997); Bloomer (1998); Kember (1997), dan Soden R (2000), menunjukkan bahwa proses belajar mengajar pada praktiknya kurang mendorong pada pencapaian kemampuan anak untuk bernalar kritis.

Tidak hanya di bangku sekolah, tetapi juga perguruan tinggi (PT).

Dua faktor penyebab nalar kritis tidak berkembang selama pendidikan ialah kurikulum yang umumnya dirancang dengan target materi yang luas sehingga dosen lebih terfokus pada penyelesaian materi dan kurangnya pemahaman dosen tentang metode pengajaran yang dapat meningkatkan kemampuan nalar kritis.

Kurikulum 2013 (kurtilas) mutakhir sebenarnya sudah menginstruksikan para guru agar mengajari anak didik bernalar kritis.

Melalui pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan, anak didik diharapkan melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

Dalam kurtilas juga direkomendasikan pembelajaran langsung yang menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung (instructional effect) dan pembelajaran tidak langsung, yaitu pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (nurturant effect).

Para guru boleh memilih aneka model pembelajaran, seperti discovery learning, project-based learning, problem-based learning, dan inquiry learning. Kesemua model pembelajaran itu muaranya mengajari dan mengembangkan nalar kritis anak didik.

Hasil temuan Facione (2013:5) menunjukkan nalar kritis memiliki beberapa aspek, di antaranya:

1) anak didik mampu menginterpretasi, seperti mengategorikan dan menjelaskan maksud,

2) kemampuan analisis, seperti kemampuan menilai ide dan mengidentifikasi argumen,

3) kemampuan evaluasi, seperti membentuk kesimpulan dan mencari pembuktian,

4) kemampuan inference, seperti kemampuan menilai pendapat,

(5) kemampuan explanation, seperti membenarkan kesimpulan dengan menunjukkan argumen, dan

6) kemampuan self-regulation, seperti mengoreksi diri.

Selanjutnya UNESCO (2006:35) merekomendasikan nalar kritis sebagai kunci pembelajaran aktif.

Dalam pembelajaran aktif, anak didik selalu dilibatkan dalam segala kegiatan dan pemikiran mengenai apa yang sedang mereka lakukan.

Singkatnya, pembelajaran aktif tidak sekadar mengarahkan dan menyampaikan informasi saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis dan nalar kritis anak didik.

Pembelajaran aktif menurut UNESCO setidaknya memiliki ciri-ciri: 1) semua anak didik terlibat secara aktif, 2) anak didik berpikir aktif, 3) mendorong rasa ingin tahu untuk bertanya, 4) anak didik mengekspresikan gagasannya, dan 5) anak didik dapat bersikap kritis.

Revitalisasi

Absennya nalar kritis bukan tidak mungkin membuat bangsa ini seperti wayang.

Ia hanya akan mengikuti kemauan dalang tanpa mampu berpikir dan memiliki kesadaran serta kemerdekaan diri.

Padahal, kata Paulo Freire (1972), mereka yang tidak memiliki kesadaran jati diri sama halnya barisan orang-orang tertindas.

Jauh hari, Freire telah mengusung pentingnya nalar kritis.

Dialog yang merupakan sarana membebaskan diri dari penindasan mustahil terealisasi tanpa nalar kritis.

Dialog itu mengandaikan kerendahan hati, yaitu kemauan untuk belajar dari orang lain meskipun menurut perasaan kebudayaan lebih rendah, memperlakukan orang lain sederajat, dan keyakinan bahwa orang lain dapat mengajar kita.

Ketika yang menggurita ialah intoleransi dan kebencian pada kelompok lain, nalar kritis menjadi sangat urgen untuk diarusutamakan dalam pendidikan.

Sudah tidak masanya lagi segala sesuatu dipahami secara dogmatis, apalagi taklid buta.

Nalar kritis yang tersemai melalui pendidikan paling tidak akan mengajari dan melatih anak didik mengurai, memecahkan, dan menemukan solusi atas persoalan mereka.

Jika belajar sejarah bahwa para bapak bangsa sudah mengarusutamakan nalar kritis dalam pendidikan, mengapa kita saat ini tidak melakukan hal yang sama? (Sumber: Media Indonesia, 06 Maret 2017)

Tentang penulis:

Agus Wibowo Direktur Pendidikan SEEB Institute Dosen FE Universitas Negeri Jakarta

 

Perubahan Iklim dan Perempuan

Oleh Amalia Wulansari,

“Di pesisir Kota Semarang dan Kota Pekalongan, kaum perempuan lebih rentan terdampak banjir dan rob.”

KENAIKAN suhu 0,65 -1,02 derajat dari tahun 1800 telah mempengaruhi sistem iklim di dunia. Kenaikan suhu secara global ini mengakibatkan perubahan iklim dan memberikan dampak beragam kepada masyarakat.

Di Indonesia, suhu udara di daerah pesisir utara Jawa meningkat setiap tahun antara 0,0004-0,4 derajat celcius/tahun, dan diperkirakan akan meningkat hingga 100 tahun ke depan hingga mencapai antara 0,5 – 4 derajat celcius (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009).

Fenomena perubahan iklim di Indonesia, juga terlihat pada kenaikan muka air laut, perubahan curah hujan, perubahan pola musim, kejadian cuaca ekstrem.

Fenomena-fenomena tersebut memberikan dampak yang cukup besar. Contohnya banjir dan rob di wilayah pesisir. Hal itu berdampak pada kehidupan pesisir.

Banjir dan rob semakin luas dan menggenangi pemukiman. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 99.000 km, pesisir pulau-pulai di Indonesia terdampak naiknya air laut.

Sektor kesehatan, transportasi, pertanian, dan perikanan darat akan terkena dampak yang cukup hebat. Salah satu contoh adalah Kota Pekalongan. Kenaikan air laut telah menghilangkan 100 persen lahan pertanian yang membentang di delapan kelurahan.

Lahan yang dulu dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian sawah, sejak 2007 tak dapat ditanami lagi. Petani sawah pun beralih menjadi petambak air payau dengan menggunakan jaring. Pendapatan mengalami penurunan. Hal tersebut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Kenaikan air laut tidak saja berdampak pada kaum laki-laki, juga kaum perempuan. Laporan International Panel on Climate Change (IPCC) ke-5 Maret 2014 menyatakan kesehatan reproduksi kaum perempuan sangat berisiko terdampak perubahan iklim.

IPCC menyatakan perlu adanya jaminan dan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi karena dampak perubahan iklim.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kelompok perempuan yang tinggal di bawah garis kemiskinan memiliki risiko besar akibat perubahan iklim.

Di pesisir Kota Semarang dan Kota Pekalongan, kaum perempuan lebih rentan terdampak banjir dan rob. Perempuan yang rata-rata tinggal di rumah, harus berjam-jam merendam kakinya dalam genangan rob.

Sebagai kelompok yang secara struktur sosial mempersiapkan keperluan sehari-hari keluarga, perempuan di wilayah yang terkena banjir dan rob ini harus beraktifitas di dalam rumah yang tergenang air. Setidaknya, kaki mereka terendam air selama 4 jam hingga banjir dan rob surut.

Kelompok perempuan dengan berpenghasilan rendah mengeluarkan anggaran pengeluaran yang lebih karena harus membeli makanan untuk keluarga serta air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kelompok ini juga sangat rentan terserang berbagai macam masalah kesehatan karena sanitasi yang buruk akibat banjir dan rob.

Beijing Platform for Action menyebutkan hubungan antara kemiskinan, bencana alam, masalah kesehatan, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan ketidakadilan gender.

Keterlibatan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan lingkungan di setiap level sangat penting dan perlu menjadi catatan.

Kelompok perempuan harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk pengelolaan lingkungan.

Kelompok perempuan diharapkan mampu memberikan peran edukator kepada anggota keluarga dan masyarakat lain untuk menjaga lingkungan dan mengendalikan dampak perubahan iklim.

Keterlibatan kelompok perempuan perlu ditingkatkan di setiap level pengambilan keputusan yang menyangkut pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

Peningkatan kapasitas kelompok perempuan untuk bisa menyuarakan gagasan pengelolaan lingkungan menjadi kunci pengelolaan lingkungan. (Sumber:Suara Merdeka, 06 Maret 2017)

Tentang penulis:

Amalia Wulansari, Manajer Komunikasi Yayasan Bintari Semarang, ahli Gender dan Lingkungan, telah melakukan studi dampak perubahan iklim terhadap perempuan di Kota Pekalongan dan Semarang

Aspek Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Pemimpin

Oleh Muhammad Husein Heikal

Pilkada telah usai. Para pemimpin telah terpilih. Saatnya pembuktian janjijanji yang telah diumbar kepada rakyat. Saatnya melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya.

Saatnya menciptakan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya tanpa hiruk-pikuk yang menjenuh kan. Saatnya meng abdi dan bekerja untuk rakyat.

Pada konsep nya, keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tidak harus sejalan dengan per tumbuhan ekonomi, yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan hanya berorientasi dalam bentuk angka belaka. Lebih dari itu, pembangunan ekonomi ialah persoalan realita yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Pembangunan ekonomi haruslah memerhatikan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kebebasan yang dinikmati. Itulah yang disebut kesejahteraan.

Kese jah teraan dengan konsep adil tanpa perbedaan, sesuai Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ada tiga aspek pem bangunan dari segi ekonomi yang dapat membuat publik puas atas kinerja para pemimpin, dan pemimpin tersebut dianggap telah berhasil memimpin dengan baik. Aspek pertama, yaitu ke berhasilan pemimpin tersebut menurunkan angka kemiskinan.

Kemiskinan bukanlah suatu kejahatan, namun kemiskinan adalah akar dari kejahatan. Bagaimana tidak, kemiskinan menjadi momok menakutkan bagi setiap orang. Tidak ada seorang pun di belahan dunia ini mau hidup miskin. Semua orang ingin hidup sejahtera dan makmur.

Karena itu, pemimpin haruslah bersungguh-sungguh menciptakan kehidupanrakyat yangsejahtera. Aspek keberhasilan kedua, mengurangi kesenjangan. Bila kemiskinan berhasil dikurangi, dengan otomatis kesenjangan akan ikut menurun.

Diukur bila tingkat pendapatan meningkat, sejalan dengan mening katnya konsumsi. Bukan konsumsi terus meningkat, sementara pendapatan tetap stagnan atau bahkan berkurang. Dapat dikata kan pemerataan ialah kunci sukses pemerintahan.

Namun, indeks rasio gini yang mengukur ketimpangan kian waktu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Solusi nya di sini pemerintah haruslah menekan angka kemiskinan sehingga akan berdampak secara otomatis pada penurunan angka kesenjangan.

Aspek ketiga, keberhasilan pemimpin dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pada dasar nya, bila dinalarkan secara sederhana, kita sadari bahwa bila seseorang telah bekerja, bagaimanapun ia mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehariharinya.

Masalahnya di sini, tenaga kerja tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Pemerintah harus bisa membuat lapangan pekerjaan sebagai solusi itu.

Dari tiga aspek yang saling berkaitan di atas tampak jelas bahwa sebenarnya keinginan rakyat itu sangatlah sederhana walau beberapa pandangan menilai keinginan rakyat itu cukup kompleks.

Saya kira, yang menyebabkan kekompleksan itu ialahpemimpinataupe me rintah itu sendiri, yang terlalu tergoda melakukan penyele wengan kekuasaan.

Ditambah pula absennya sistem hukum yang mapan makin memu dah kan para pemimpin untuk terperangkap dalam praktik yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat. ( Sumber: Koran Sindo, 07 Maret 2017)

Tentang penulis:
Muhammad Husein Heikal Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, FEB

Kunjungan Raja Salman dan Prospek Ekonomi Haji

Oleh Ahmad Zaky

Memasuki minggu kedua kunjungan fenomenal dan bersejarah Raja Salman bin Abdul Aziz alSaud ke Tanah Air sejak Rabu (1/3), sejumlah kerja sama telah ditandatangani oleh Indonesia dan Arab Saudi dan menjadi momentum peningkatan relasi perdagangan bilateral dua negara.

Setidaknya 11 kesepakatan bilateralIndonesia-ArabSaudidi tingkat kementerian dan lembaga berhasil disepakati de ngan nilai pembiayaan proyek sebesar USD7 miliar.

Ditambah kesepakatan business to business antar akadin dengan mitra dari Arab Saudi yang mencapai USD2,4 miliar, total investasi hinggakemarinsetidaknya telah mencapai USD9,4 miliar atau sekitar Rp125 triliun.

Meski angka ini masih jauh di bawah estimasi nilai kerja sama yang diumumkan pejabat Indonesia sebelumnya (sebesar USD25 miliar atau Rp334 triliun), total nilai investasi ini sudah cukup fantastis.

Terlebih jika dibandingkan nilai investasi Arab Saudi di Indonesia sebelumnya yang hanya sebesar USD900.000 pada 2016 dan USD30 juta pada 2017.

Walaupun kesepakatan tersebut di atas menyangkut berbagai sektor perdagangan dan investasi, kesehatan, keamanan, pendidikan, keagamaan, hingga pariwisata, salah satu poin yang paling sering mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah (bahkan sebelum kedatangan sang Raja) adalah persoalan kuota haji.

Untungnya, pemerintah telah menegaskan bahwa negara kita memperoleh pengembalian kuota haji ke tingkat normal (211.000) dan kuota tambahan tahun 2017 (10.000) menjadi total 221.000 jamaah.

Tulisan berikut mencoba mengulas bahwa kerja sama ekonomi di bidang haji dan umrah memiliki prospek yang jauh lebih besar dari sekadar per soalan kuota haji, dan di – yakini dapat memberikan ke – untungan ekonomis yang lebih besar bagi dua negara.

Visi 2030 dan Prospek Ekonomi Haji-Umrah Saudi

Sebagaimana jamak diketahui, sejak beberapa tahun terakhir, Arab Saudi juga sedang menghadapi tekanan ekonomi yang sebagian besar berasal dari penurunan harga minyak dunia selama 2, 5 tahun terakhir.

Karena itulah, sejak April 2016 Saudi telah mencanangkan transformasi ekonomi, dari ekonomi berbasis minyak menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasidemi mengurangi ketergantungan negara ter sebut pada sumber pendapatan minyak.

Transformasi ekonomi yang di canangkan Pangeran Muhammed bin Salman putra Raja Salman dan dikenal dengan Visi 2030 ini juga menegaskan ambisi Saudi menjadi jantung jazirah Arab dan dunia Islam, selain tetap menjadi pusat kekuatan investasi dan pusat yang meng hubungkan tiga benua sekaligus: Asia, Eropa, dan Afrika.

Salah satu sasaran dari Visi 2030 tersebut adalah peningkatan kapasitas wisatawan umrah, dari hanya sekitar 8 juta menjadi 30 juta setiap tahun. Visi 2030 ini juga memerlukan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur, perumah an, pendidikan, energi, pari wisata, dan perbankan.

Sebenarnya, bagi Saudi, haji adalah tulang punggung utama perekonomian negara ini sejak dulu, sebelum industri minyak mereka berkembang pesat.

Saat industri minyak Saudi mengalami masa keemasan dan harga minyak mencapai puncaknya, Pemerintah Saudi memang tidak lagi banyak bergantung pada pendapatan haji dan umrah, tetapi industri ini masih merupakan sumber pendapatan utama bagi pihak swasta di dalam negeri. Untuk dapat menunaikan ibadah haji, seorang jamaah haji memang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh setiap indi vidu adalah sebesar USD6.000. Karena itu, tak mengherankan jika dalam ajaran Islam sendiri ibadah haji ini sering diidentikkan dengan konsep istitha’ah (mampu).

Salah satu makna dari ter ma istitha’ah ini adalah kemam pu an eko nomi karena ibadah haji meniscayakan kemam puan menyediakan biaya yang cukup besar.

Saat ini potensi haji dan umrah bagi Saudi memang masih sangat bernilai: haji dan umrah bahkan menjadi sektor terpenting ke dua bagi Saudi setelah minyak dan gas.

Mengutip satu laporan dari laman Forbes, pada 2014 saja pendapatan Saudi dari ga bungan haji dan umrah diperkirakan sebesar USD 18,6miliar— yang USD8,5 miliar di antaranya berasal dari penyeleng garaan haji saja.

Dengan jumlah jamaah haji dan umrah yang hingga kini telah mencapai sedikitnya 12 juta jamaah per tahun, pendapatan di sektor ini setara 10% dari pendapatan minyak negara tersebut serta memberi andil sekitar 3% dari total PDB Arab Saudi.

Sekitar 40% pendapatan tersebut berasal dari sektor perumahan, disusul suvenir/ hadiah (15%), makanan (10%), dan sisanya dari layanan lain.

Peluang Indonesia

Perubahan orientasi ke bijakan ekonomi Saudi yang kini lebih inklusif dan ter diver sifikasi, serta potensi ekonomi haji dan umrah yang demikian besar, tentumerupakanpe luanguntuk meningkatkan kerja sama dua negara di ber bagai sektor yang terkait pe nyelenggaraan haji dan umrah. Kerja sama investasi di bidang real estate (hotel) untuk kepentingan pemondokan para jamaah adalah salah satu contohnya.

Potensi pendapatan dari sektor ini bukan hanya dari jamaah Indonesia yang jumlah nya terus meningkat dan akan menjadi captive market, tapi juga bagi jamaah haji dan umrah yang berasal dari luar Indonesia.

Dengan jumlah jamaah haji dan umrah ke Saudi yang di proyeksikan akan terus mening kat, total permintaan untuk kebutuhan akomodasi akan menjadi pendorong utama kebutuhan hotel di Saudi secara berkesinam bungan, termasuk untuk kepentingan sewa para jama ah dari berbagai negara.

Dari kunjungan Raja Salman saat ini, peluang investasi hotel dan pemondokan di Arab Saudi sebenarnya semakin terbuka lebar dengan ditan da tangani nya kesepakat an Presiden Jokowi dan Raja Salman untuk meningkatkan kerja sama per dagangan dan investasi, ter utama di bidang infrastruktur dan perumahan.

Apalagi, hal ini langsung ditindak lanjuti oleh pelaku bisnis sehari setelahnya, me lalui kesepakatan senilai USD2 miliar (Rp26,6 triliun) antara Wijaya Karya dengan salah satu perusahaan Arab Saudi untuk membangun 8.000 perumahan beserta infrastrukturnya di Arab Saudi.

Meskipun kerja sama semacam ini bukan hal baru karena telah banyak per usahaan konstruksi asal Indo nesia yang mendapat proyek besar di Saudi, hal ini tetap da pat menjadi momentum yang tepat untuk merealisasikan ke inginan kita untuk mem bangun jaringan bisnis hotel di Saudi sebagai mana telah dirintis Malaysia melalui Tabung Haji.

Kerja sama lain terkait hajiumrah adalah pada pengem – bangan produk UMKM, termasuk ekspor gift, suvenir, dan kerajinan tangan. Meski tidak ada perkiraan resmi mengenai nilai perdagangannya, sektor ini mendatangkan ratusan juta dolar setiap tahun.

Apalagi, sebagaimana diketahui, harga su – ve nir di Mekkah terbilang tinggi. Sebagian besar produk seperti sajadah dan manik-manik tidak dibuat di Saudi, melainkan di negara lain seperti China.

Sektor produk makanan halal juga mestinya terus di dorong. Keberhasilan produk mi Indofood, yang berhasil menjadi top of mind produk mi instan di negara-negara Timur Tengah dengan tagline yang sangat populer, Ana Uhibbu Indomie, seharusnya diikuti oleh produkproduk kuliner lain di Tanah Air, yang terus berkembang dan berevolusi.

Fenomena kuliner Salad Solo yang demikian digemari Raja Salman saat jamuan makan siang di Istana Bogor minggu lalu adalah sebagian contoh yang dapat kita promosikan segera.

Tentu saja masih banyak sektor lain yang cukup menjanjikan yang terkait ibadah hajiumrah ini. Di Saudi sendiri beberapa sektor telah terbukti memperoleh pendapatan yang cukup besar selama pelak sanaan ibadah haji seperti restoran, agen perjalanan, maskapai penerbangan, hingga perusahaan telekomunikasi.

Pada kunjungan Raja Salman ke Indonesia yang penuh euforia kali ini, kita telah berusaha dan sukses menampilkan potensi kekuatan ekonomi, stabilitas politik, hingga keramahan dan keragaman Islam dan budaya Indonesia.

Kini setelah kafilah Khadim al-Haramain berlalu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana prospek kerja sama ekonomi di bidang haji-umrah yang demikian besar ini dapat ditindaklanjuti oleh negara yang telah diklaim sang Raja sebagai rumah keduanya. ( Sumber: Koran Sindo, 07 Maret 2017)

Tentang penulis:

Ahmad Zaky Founder & Managing Partner Tosora Solutions , Jakarta dan Wakil Pimpinan Pondok Modern Tazakka, Batang



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.784 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan