Paradoks Partisipasi Daerah di Hulu Migas

Oleh Rimba Supriatna

Ingar-bingar revisi Undang- Undang No 21 Tahun 2001 (UU Migas) baru-baru ini seolah mencuatkan kembali isu peran daerah penghasil sektor hulu migas. Desakan mengenai hak partisipasi bagi daerah peng hasil seolah menemukan momentumnya.

Namun, fakta – nya, daerah tidak (banyak) ter – libat dalam menentukan besar – an persentase dan realisasi DBH migas tersebut. Konsekuen si – nya sering kali terjadi ke tim – pangan distribusi dan realisasi pemanfaatan DBH migas di daerah. Selain itu, akibat dari fluktuasi tingkat produksi dan pengaruh harga migas, hasil dana migas yang diterima daerah relatif tidak dapat men – dongkrak kesejahteraan di daerah.

Fenomena tersebut dapat kita analogikan secara seder – hana, daerah seakan-akan di – beri ikan yang sudah siap santap tanpa mengetahui cara me man – cing dan mengolah ikan ter – sebut. Dengan DBH migas, daerah seolah-olah dimanjakan oleh dana segar yang diberikan dari hasil migas tanpa bersusah payah untuk terjun mengelola blok-blok di wilayahnya.

Menakar Plus-Minus Partisipasi

Sejatinya terdapat koridor hukum bagi pemerintah daerah untuk memperoleh hak partisi – pasi (participating interest/ PI) se besar 10%. PI termaktub dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 35/2004).

Intinya mewajibkan kontraktor migas untuk me na – warkan PI kepada daerah me – lalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah disetujuinya rencana pengembangan la pang – an migas yang akan dipro duksi (plan of development).

Sebagai upaya tindak lanjut PP 35/2004, beberapa waktu yang lalu, pemerintah melalui Kementerian ESDM (kembali) memberikan pernyataan akan segera merampungkan ran – canganPeraturanMenteriESDM (Permen ESDM) meng enai PI daerah di sektor hulu migas.

Ada beberapa poin yang akan diatur, di antaranya kualifikasi peran Badan BUMD sebagai entitas bisnis yang mewakili da – erah menerima PI, kepemilikan saham BUMD yang harus 100% dikuasai pemerintah daerah, dan kewajiban memiliki ke – mampuan finansial yang me – madai untuk membiayai kegiat – an pengusahaan migas sesuai dengan besaran haknya.

Targetnya Permen ESDM ter sebutakanselesaiakhirtahun 2016. Sayangnya hingga saat ini tanda-tanda akan diter bit kan – nya Permen ESDM ini belum terlihat.

Kita semua tentu tidak ingin terjebak dalam euforia dan ta – rik ulur Permen ESDM tersebut jika melihat fakta soal kesiapan modal, tekno – logi, dan sumber daya manu – sia yang selama ini masih men – jadi problem laten bagi daerah penghasil.

Sebuah PR besar yang belum ter sele sai kan oleh pemerintah hingga saat ini. Apabila diterapkan secara konsisten, kepemilikan hak par tisipasi 10% berarti mem – bawa konsekuensi bahwa daerah juga turut menanggung biaya/investasi yang akan di – keluarkan. Termasuk investasi eksplorasi yang belum tentu akan menghasilkan.

Keharusan untukturutmenyertakanmo dal (cash call ) ini di dalam prak tik harus diakui sangat berat bagi daerah. Akibatnya daerah ter – paksa menggandeng pihak swasta/investor lain untuk menjadi penyandang dana di belakang BUMD yang meme – gang hak partisipasi tersebut. Rancangan Permen ESDM itu dapat dikatakan sebagai respons pemerintah atas dasar praktik partisipasi yang selama ini boleh dikatakan “mati suri”.

Selama ini ketentuan hak parti – sipasi daerah di sektor hulu mi gas termaktub jelas da – lam per aturan per – undang-undangan, tetapi secara faktual tidak mampu dilak – sanakan daerah penghasil. Paradoks tersebut justru men delegitimasi aturan partisipasi daerah penghasil di hulu migas.

Pemerintah tentu me nya dari betul jika selama ini ke tentuan mengenai PI menjadi celah penyalahgunaan para pem buru rente di sektor hulu migas. Hal ini wajar, selain karena belum adanya regulasi dan ketentuan teknis sebagai dasar hukum, kapasitas daerah pun belum sesuai dengan atmosfer bisnis di hulu migas.

Menyikapimasalahter sebut, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar kemudian mengusulkan konsep carry offer atau dana talangan yang berasal dari kontraktor migas sebagai opsi untuk mengatasi per masalah – an keterbatasan finan sial BUMD di daerah penghasil.

Usulan tersebut spontan diten – tang para kontraktor karena di – anggap sebagai sebuah me ka – nisme yang tidak sejalan de ngan kepentingan bisnis dan sangat membebani kegiatan usaha kontraktor migas.

Tidak dapat dimungkiri jika respons dari para kontraktor migas tersebut menempatkan pemerintah dalam posisi yang dilematis antara pilihan me – ning katkan kapasitas lokal di sektor hulu migas atau men – dorong stabilitas investasi dan bisnis di sektor yang sama.

Alternatif Solusi Keterbatasan Modal

Sejatinya BUMD dapat mengalokasikan dana yang di – butuhkan untuk kepentingan hak partisipasi sesuai dengan ke mam – puan keuangan – nya de ngan alter – natif solusi me – min jam sisa dana yang dibutuhkan ke pada pemerintah pusat me lalui skema Pe – nyertaan Modal Negara, menerbitkan obligasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan/atau meng gan deng perusahaan minyak nasional seperti Pertamina.

Artinya BUMD dapat menyer takan mo – dal sesuai dengan kemam puan belanja modalnya. Selanjutnya untuk kekurangan penyertaan modal yang diser takan BUMD akan ditambah de ngan pem – biayaan dari penyer taan modal negara, obligasi dan/atau Per – tamina. Khusus Pertamina da – lam hal ini dapat dilakukan kerja sama dengan model technical assistance.

Apa bila kegiatan produksi sudah ber jalan sebagaimana yang diren – canakan dan sudah mem – peroleh profit dari hasil pro – duksi, BUMD punya kewajiban untuk mengembalikan inves – tasi yang telah ditanamkan se – cara berkala. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan meng – gunakan skema Golden Share.

BUMD tetap menyer ta kan mo – dal sesuai dengan ke mampuan finansial dari BUMD tersebut, tetapi sisa persentase dari 10% akandikualifikasise bagai Golden Share tanpake wajibanpenyetor – an modal. Skema ini merupakan model kepemilikan saham oleh peme rintah, dalam hal ini oleh BUMD, tanpa diikuti dengan ke – w ajiban untuk menyetor kan/ menyertakan modal dalam skema hak partisipasi.

Saham dengan jenis ini merupakan saham yang berjenis khusus dan hanya berlaku untuk pemerintah. Seakan berlomba dengan waktu, pada akhirnya peme rin – tahharusmenemukanfor mulasi yang tepat, yakni kebijakan yang mampu menjawab per – masalahan teknis pemanfaatan hak partisipasi secara ber keadil – an bagi daerah sebelum tahun 2016 berakhir sebagaimana yang dijanjikan.

Oleh karena itu kelahiran beleid yang saat ini sedang digodok pemerintah sa – ngat diharapkan kehadir annya dan semoga peraturan tersebut benar-benar menjadi jawaban atas permasalahan yang tengah dihadapi daerah berkenaan de – ngan hak partisipasinya di sektor hulu migas. (Sumber: Koran Sindo, 03 Maret 2017)

Tentang penulis:

Rimba Supriatna, SH, MH Peneliti Hukum Minyak dan Gas Bumi, Bekerja di Firma Hukum, Komite Hukum Mata Garuda Institute

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,577 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: