Nasionalisme Progresif dan Birokrasi

Oleh Munawir Aziz

KONSEPSI nasionalisme para birokrat di negeri ini, perlu mendapat penyegaran. Nasionalisme di jajaran PNS, menjadi konsepsi penting karena bersentuhan dengan sistem administratif negara.

Ibaratnya, PNS sebagai tulang punggung negara yang menopang gerak badan untuk kelangsungan sistem pemerintahan. PNS juga menjadi mesin birokrasi untuk menggerakkan pemerintahan.

Namun, ada sebuah noktah pada jajaran birokrasi yang perlu dicermati. Mantan PNS di Kementerian Keuangan, Triyono Utomo Abdul Sakti bergabung dengan jaringan ISIS. Triyono beserta empat orang lain, dideportasi dari Turki pada akhir Januari lalu, karena terbukti akan bergabung dengan jaringan ISIS di Suriah.

Bergabungnya Triyono dengan jaringan ISIS menjadi tanda tanya betapa pentingnya benteng ideologi di jajaran birokrasi negeri ini.

Triyono alumnus Jurusan Master of Public Policy di Flinders University, Adelaide, Australia. Ia sebelumnya belajar di STAN jurusan Piutang dan Lelang Negara pada 1999-2001.

Kemudian, melanjutkan D4 pada jurusan akuntasi di Bintaro, Jakarta pada 2002-2004. Triyono pernah mengabdi sebagai PNS di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementrian Keuangan. Ia mengundurkan diri Februari 2016. Sebelumnya, seorang PNS di Badan Pengusahaan (BP) Batam bernama Dwi Djoko Wiwoho juga bergabung dengan ISIS.

Dwi Djoko, merupakan mantan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, bergabung dengan ISIS pada Agustus 2015. Bergabungnya Triyono dan Dwi Djoko Wiwoho patut dicermati sebagai tantangan penting bagi sistem rekrutmen birokrat kita.

Meski kasus personal, namun hal ini menggambarkan fenomena gunung es dalam kontestasi ideologi pada mesin pemerintahan negeri ini. Jika seorang birokrat yang disumpah bekerja untuk negara, memiliki pandangan bertentangan dengan sistem pemerintahan, dapat dianggap sebagai tindakan kontradiktif.

Apalagi, PNS bekerja dan digaji negara, yang selama ini sering dikritik habis-habisan oleh kelompok pengusung khilafah.

Inilah sistem ganda dalam cara berpikir PNS yang mempercayai khilafah sebagai pilihan politik, bukan menegaskan Pancasila sebagai ideologi berbangsa.

Pola rekrutmen jaringan ISIS yang telah menyasar ke jajaran birokrasi negeri ini, mengundang tanda tanya besar, betapa ancaman ideologi telah menyasar mesin pemerintahan.

Penyebaran ideologi ISIS yang menyasar secara random, tidak hanya berhasil merekrut kelompok menengah ke bawah dengan imingiming perbaikan ekonomi.

Namun, dengan adanya kasus Triyono Utomo dan Djoko Dwi Wiwoho, muncul motif baru bagaimana ideologi radikal menyebar hingga jantung birokrasi pemerintahan, menyasar kelas menengah atas.

Konsepsi khilafah yang selama ini diusung kelompok yang tidak setuju dengan demokrasi, bergerak pada level pengorganisasian kelompok massa untuk merebut legitimasi pemerintahan. Jika sebelumnya, kelompok pengusung khilafah menolak secara bulat hal-hal yang terkait dengan negara, sekarang polanya bergeser menjadi penerimaan atas konsepsi negara untuk masuk ke dalam sistem.

Dengan memasuki sistem, terjadi persebaran ideologi dan rekrutmen orang-orang kunci yang dapat menjadi jaringan ideologis bagi pengusung khilafah.

Inilah penyusupan ideologi radikal dalam sistem pemerintahan kita. Tentu, jika tidak segera diantisipasi, akan membawa dampak kronis bagi dalam jajaran pemerintahan kita.

Nasionalisme Progresif

Kasus Triyono Utomo dan Djoko Dwi Wiwoho tak bisa dianggap remeh dan diabaikan. Para negarawan dan leader negeri ini harus mengantisipasi radikalisme pada mesin birokrasi.

Jika perlu, menganalisis akar radikalisme yang kemudian dapat diteruskan menjadi skema deradikalisasi yang komprehensif. Memahami konteks ini, ada tiga ranah yang perlu mendapat perhatian intensif.

Pertama, pola rekrutmen PNS. Pada tahapan ini, perlu ada formulasi untuk memetakan apakah kader-kader bangsa yang mengikuti rekrutmen terikat pada jejaring radikal dan afiliasinya.

Kedua, perumusan nasionalisme progresif untuk birokrat. Penanaman nasionalisme tak hanya lewat upacara bendera, ataupun seragam kerja yang diatur secara ketat.

Yang lebih efektif, dengan pelatihanpelatihan singkat bagi para birokrat secara regular dan berkesinambungan. Pelatihan semacam ini, bukan dalam bungkus ideologisasi ketat, namun dalam bentuk baru yang diupayakan menguatkan karakter, mengupgrade pengetahuan sekaligus mengarahkan nasionalisme progresif bagi birokrat negeri ini.

Yudi Latif (2015) menjelaskan, rumusan nasionalisme yang lebih positif dan progresif sangat urgen. Nasionalisme tidak sekadar bersandar pada apa yang dapat dilawan, namun juga pada apa yang hendak ditawarkan.

Nasionalisme sejati, pada prinsipnya bukan sekadar mempertahankan, namun lebih pada memperbaiki keadaan negeri.

Dengan demikian, nasionalisme progresif dapat dimaknai pada karya terbaik untuk bangsa, bukan sekedar bekerja tanpa ada passion dan kesungguhan mengabdi.

Ketiga, kajian-kajian spiritual yang berbasis agama, perlu disegarkan kembali dengan perspektif moderat dan toleran.

Jika majelis taklim di lingkungan pemerintahan dan BUMN mengkampanyekan intoleransi dan radikalisme, tentu menjadi forum yang berkebalikan dengan semangat kebangsaan kita.

Agama yang diajarkan dari mimbar-mimbar agama, haruslah senafas dengan spiritualitas Pancasila. Dengan demikian, nasionalisme progresif yang menjadi misi pegawai negeri, sebagai tulang punggung pemerintahan dapat mewujud pada pengabdian dan kesungguhan berbakti. (Sumber: Suara Merdeka, 03 Maret 2017)

Tentang penulis:

Munawir Aziz, Periset Kaukus Aliansi Kebangsaan, Wakil Sekretaris LTN-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,571 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: