Arsip untuk Maret 6th, 2017

Menu Terbaru Senin, 06 Maret 2017

Mohammad Bisri
Reformasi Diri MUI
artikel pengamat

Purwoko
Investasi Pariwisata Saudi
artikel pengamat

Marjono
Desa Kini Jadi Pasar
artikel pengamat

Danang Aziz Akbarona
Elite (yang) Kebablasan
artikel pengamat

Abdullah bin Salim
Membangun Ekonomi Lokal Pascapilkada
artikel pengamat

Muhbib Abdul Wahab
Raja Salman, Dunia Islam Dan Masa Depan Indonesia
artikel pengamat

Broto Wardoyo
Membingkai Perang Sipil di Suriah
artikel pengamat

Syaifullah Amin
Raja Salman dan Para Pangeran Arab di Mata Umat Islam Indonesia
artikel pengamat

A. Eby Hara
Saudi dan Pandangan ke Timur
artikel pengamat

Amir Machmud NS
Elan Kebenaran Jurnalistik
artikel pengamat

Munawir Aziz
Nasionalisme Progresif dan Birokrasi
artikel pengamat

Bimo Joga Sasongko
Makna Kunjungan Raja Salman
artikel pengamat

Umbu TW Pariangu
Perfeksionisme Studi Banding DPR
artikel pengamat

Smith Alhadar
Reorientasi Politik Ekonomi Arab Saudi
artikel pengamat

Sifa Unikmah
Realisasi Janji Kampanye
artikel pengamat

Berly Martawardaya
Menggaet Fulus Saudi
artikel pengamat

Nasir Djamil
Ujian Nalar Demokrasi
artikel pengamat

Rimba Supriatna
Paradoks Partisipasi Daerah di Hulu Migas
artikel pengamat

Serta 15203 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Desa Kini Jadi Pasar

Oleh Marjono

Bantuan yang mengucur ke desa secara masif membuat desa menjadi pasar bebas. Pertama, desa menjadi pasar makelar proposal.

Hampir seluruh kantor pemerintah mengintervensi baik dalam bentuk dana maupun alat material. Untuk mengakses, desa harus membuat proposal informatif berisi rincian anggaran biaya dengan bidang pengerjaan.

Tidak mudah membuat proposal sehingga dikerjakan pihak lain yang acap disebut makelar proposal. Hal ini perlu diantisipasi sejak awal karena mungkin saja kehendak desa dengan kehendak makelar ini berbeda orientasinya, sehingga banyak proposal yang asal jadi dan tidak informatif.

Kedua, desa menjadi pasar tenaga kerja kasar. Sedikitnya peluang dan kesempatan kerja maupun terbatasnya skill masyarakat, banyak yang tidak percaya lagi kepada desa. Mereka memilih merantau maupun ke luar negeri.

Ketiga, desa menjadi pasar komoditas elite. Berbagai jenis bantuan yang lari ke desa, acap dimanfaatkan para elite baik eksekutif, legislatif, maupun businesman. Kondisi itu semakin terlihat menjelang pilkades, pilkada, pileg, bahkan pilpres. Meminimalkan iklim seperti itu perlu optimalisasi peran fungsi lembaga kontrol partisipastif warga lokal.

Keempat, desa menjadi pasar provider IT. Lahirnya UU 6/2014 tentang Desa yang mengamanatkan adanya sistem informasi desa (SID), membuat banyak penyedia provider berebut menawarkan perangkat hingga aplikasi SID.

Di luar itu, untuk menjual “desa,” lebih banyak lagi yang menyorongkan jasa pembuatan website dan tetek bengek-nya dengan harga bersaing.

Ada juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberinya secara cuma-cuma dari penyediaan perangkat sampai pelatihan SDM maupun maintenance. Sekarang masyarakat memang diharapkan melek teknologi.

Untuk kepentingan pasar demikian, desa wajib tegas dalam kerja sama. Jangan ada ikatan paham, ideologi, dan politik yang bisa melemahkan desa.

Kelima, desa menjadi pasar perbankan, lintah darat, serta kredit barang/peralatan rumah tangga. Setiap waktu, masyarakat menjadi lahan paling empuk lembaga keuangan dan permodalan, seperti bank pemerintah, swasta, BPR, BKK, bahkan bank thithil alias tengkulak atau lintah darat. Harus diakui, masyarakat rentan lalu lintas perkreditan. Pembayarannya bergantung kesepakatan.

Di samping itu, secara ekonomi, masyarakat desa yang terdiri dari buruh tani atau petani penggarap rawan iming-iming uang muka atau panjer untuk tebasan hasil pertanian.

Warga sering kepepet perlu uang untuk membayar pendidikan, rumah sakit, atau kebutuhan pendek lainnya. Semua bisa diatasi dengan memberdayakan BUMDes, memfasilitasi pasar produk pertanian, dan unggulan desa setempat. Bisa juga dengan pelatihan manajemen usaha ekonomi produktif.

Keenam, desa menjadi pasar pendampingan atas bantuan ke desa. Pasar lainnya yang bertumbuh di desa banyaknya para pendamping, terlebih adanya kucuran dana yang sangat besar.

Pemerintah, swasta dan LSM berebut pengaruh berdalih mendampingi desa menganyam masa depan. Mereka juga menawarkan pembelajaran mekanisme atau proses pembangunan mulai perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan monitoring evaluasi.

Apalagi, belakangan desa seolah jadi pasar bencana. Pendamping mesti turun tangan. Begitu merajalelanya pasar, desa harus mampu mengendalikan, bukan sebaliknya. Satu jalan untuk memenangi persaingan pasar, yakni inovasi dan kompetensi.

Banyak Cabang

Pos uang, tak cuma dana desa, tetapi masih banyak cabang lain seperti alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan pendapatan asli. Semua masuk dalam APB Desa.

Dana desa berpotensi mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan.

Regulasi yang mengatur penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dalam UU Desa, konsep pembangunan menekankan aspek demokratis, sejahtera, mandiri, dan otonom. Artinya, masyarakat mengusulkan, memutuskan, merumuskan, dan merealisasikan program pembangunan.

Ada kepuasan, kebahagiaan, kebanggaan, dan rasa memiliki. Regulasi pro desa ini, memberi kewenangan desa mengatur diri. Ini sebagai cerminan gerakan emansipasi lokal dalam mengelola sumber daya.

Peraturan yang memihak desa ini juga menekankan agar desa, sebagai kekuatan bawah yang direpresentasikan pada sistem pengambilan keputusan partisipatif, menyusun perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan.

Apalagi, di era demokrasi ini, penghargaan corak lokalitas tanpa penyeragaman sangat dinantikan, menggambarkan keunikan dan keragaman desa.

Jika kewenangan desa dioptimalkan dalam aspek luas, lambat laun keragaman bantuan yang mengular semakin dikurangi.

Penting dilakukan sejak sekarang, yaitu menyusun peta jalan peningkatan berbagai kapasitas, di antaranya kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, tata kelola keuangan yang accountable, penyediaan infrastruktur, perubahan mindset pemberdayaan.

Poin penting sebagai jiwa UU Desa ini memberi makna dan pembelajaran partisipasi warga yang aktif dan kritis. Itu pula sebagai orientasi ke depan membangun pendekatan yang berepisentrum masyarakat.

Karena itu, sosok dan kinerja desa saat dan sesudah mengelola dana desa akan ditandai dengan kebolehannya dalam menjawab pertanyaan penilaian (evaluative problems) di desa itu sendiri. Apakah desa mampu meningkatkan ekonomi warga.

Apakah desa mampu membuktikan membantu para pekerja dan wirausaha dalam mengembangkan life skill baru tersebut. Pertanyaan lain, seberapa cepat desa bisa merawat dana bantuan. Berapa lamakah desa tersebut mampu mengedukasi bagi pengembangan dananya untuk program atau kegiatan lain.

Justru karena sifat dasar kucuran dana desa itu bukan sebagai program berhajat tunggal, maka parameter eksternal berupa dampak akhir harus digunakan.

Hanya bila kriterium itu senantiasa memacu setiap desa, maka sekali jalan bisa melampaui pemberdayaan masyarakat melalui upaya: peningkatan mutu SDM, pengembangan permodalan, pengembangan usaha, dan pemantapan kelembagaan.

Parameter lain berkenaan keberhasilan desa, seperti apakah kehadiran dana juga betul-betul mampu mendorong atau menggerakkan warga dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Ini termasuk kelompok perempuan, anak, dan masyarakat berkebutuhan khusus maupun kelompok miskin.

Apakah setelah ada dana desa terjadi transformasi sosial kultur bertoleransi beragama, berpolitik juga dalam berusaha.

Apakah transformasi sosio kultur berusaha itu akan tetap bertahan, tanpa unsur pengawasan dari luar (pendamping dan birokrasi).

Apakah desa mampu meningatkan kesetiakawanan dan kerekatan antarwarga desa lain. Selanjutnya, apakah desa mampu menjalin simbiosis mutualisme dengan lingkungan sekitar. (Sumber: Koran Jakarta, 02 Maret 2017)

Tentang penulis:

Drs Marjono, Mm Pegawai Biro Umum Pemprov Jawa Tengah

 

Paradoks Partisipasi Daerah di Hulu Migas

Oleh Rimba Supriatna

Ingar-bingar revisi Undang- Undang No 21 Tahun 2001 (UU Migas) baru-baru ini seolah mencuatkan kembali isu peran daerah penghasil sektor hulu migas. Desakan mengenai hak partisipasi bagi daerah peng hasil seolah menemukan momentumnya.

Namun, fakta – nya, daerah tidak (banyak) ter – libat dalam menentukan besar – an persentase dan realisasi DBH migas tersebut. Konsekuen si – nya sering kali terjadi ke tim – pangan distribusi dan realisasi pemanfaatan DBH migas di daerah. Selain itu, akibat dari fluktuasi tingkat produksi dan pengaruh harga migas, hasil dana migas yang diterima daerah relatif tidak dapat men – dongkrak kesejahteraan di daerah.

Fenomena tersebut dapat kita analogikan secara seder – hana, daerah seakan-akan di – beri ikan yang sudah siap santap tanpa mengetahui cara me man – cing dan mengolah ikan ter – sebut. Dengan DBH migas, daerah seolah-olah dimanjakan oleh dana segar yang diberikan dari hasil migas tanpa bersusah payah untuk terjun mengelola blok-blok di wilayahnya.

Menakar Plus-Minus Partisipasi

Sejatinya terdapat koridor hukum bagi pemerintah daerah untuk memperoleh hak partisi – pasi (participating interest/ PI) se besar 10%. PI termaktub dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 35/2004).

Intinya mewajibkan kontraktor migas untuk me na – warkan PI kepada daerah me – lalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah disetujuinya rencana pengembangan la pang – an migas yang akan dipro duksi (plan of development).

Sebagai upaya tindak lanjut PP 35/2004, beberapa waktu yang lalu, pemerintah melalui Kementerian ESDM (kembali) memberikan pernyataan akan segera merampungkan ran – canganPeraturanMenteriESDM (Permen ESDM) meng enai PI daerah di sektor hulu migas.

Ada beberapa poin yang akan diatur, di antaranya kualifikasi peran Badan BUMD sebagai entitas bisnis yang mewakili da – erah menerima PI, kepemilikan saham BUMD yang harus 100% dikuasai pemerintah daerah, dan kewajiban memiliki ke – mampuan finansial yang me – madai untuk membiayai kegiat – an pengusahaan migas sesuai dengan besaran haknya.

Targetnya Permen ESDM ter sebutakanselesaiakhirtahun 2016. Sayangnya hingga saat ini tanda-tanda akan diter bit kan – nya Permen ESDM ini belum terlihat.

Kita semua tentu tidak ingin terjebak dalam euforia dan ta – rik ulur Permen ESDM tersebut jika melihat fakta soal kesiapan modal, tekno – logi, dan sumber daya manu – sia yang selama ini masih men – jadi problem laten bagi daerah penghasil.

Sebuah PR besar yang belum ter sele sai kan oleh pemerintah hingga saat ini. Apabila diterapkan secara konsisten, kepemilikan hak par tisipasi 10% berarti mem – bawa konsekuensi bahwa daerah juga turut menanggung biaya/investasi yang akan di – keluarkan. Termasuk investasi eksplorasi yang belum tentu akan menghasilkan.

Keharusan untukturutmenyertakanmo dal (cash call ) ini di dalam prak tik harus diakui sangat berat bagi daerah. Akibatnya daerah ter – paksa menggandeng pihak swasta/investor lain untuk menjadi penyandang dana di belakang BUMD yang meme – gang hak partisipasi tersebut. Rancangan Permen ESDM itu dapat dikatakan sebagai respons pemerintah atas dasar praktik partisipasi yang selama ini boleh dikatakan “mati suri”.

Selama ini ketentuan hak parti – sipasi daerah di sektor hulu mi gas termaktub jelas da – lam per aturan per – undang-undangan, tetapi secara faktual tidak mampu dilak – sanakan daerah penghasil. Paradoks tersebut justru men delegitimasi aturan partisipasi daerah penghasil di hulu migas.

Pemerintah tentu me nya dari betul jika selama ini ke tentuan mengenai PI menjadi celah penyalahgunaan para pem buru rente di sektor hulu migas. Hal ini wajar, selain karena belum adanya regulasi dan ketentuan teknis sebagai dasar hukum, kapasitas daerah pun belum sesuai dengan atmosfer bisnis di hulu migas.

Menyikapimasalahter sebut, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar kemudian mengusulkan konsep carry offer atau dana talangan yang berasal dari kontraktor migas sebagai opsi untuk mengatasi per masalah – an keterbatasan finan sial BUMD di daerah penghasil.

Usulan tersebut spontan diten – tang para kontraktor karena di – anggap sebagai sebuah me ka – nisme yang tidak sejalan de ngan kepentingan bisnis dan sangat membebani kegiatan usaha kontraktor migas.

Tidak dapat dimungkiri jika respons dari para kontraktor migas tersebut menempatkan pemerintah dalam posisi yang dilematis antara pilihan me – ning katkan kapasitas lokal di sektor hulu migas atau men – dorong stabilitas investasi dan bisnis di sektor yang sama.

Alternatif Solusi Keterbatasan Modal

Sejatinya BUMD dapat mengalokasikan dana yang di – butuhkan untuk kepentingan hak partisipasi sesuai dengan ke mam – puan keuangan – nya de ngan alter – natif solusi me – min jam sisa dana yang dibutuhkan ke pada pemerintah pusat me lalui skema Pe – nyertaan Modal Negara, menerbitkan obligasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan/atau meng gan deng perusahaan minyak nasional seperti Pertamina.

Artinya BUMD dapat menyer takan mo – dal sesuai dengan kemam puan belanja modalnya. Selanjutnya untuk kekurangan penyertaan modal yang diser takan BUMD akan ditambah de ngan pem – biayaan dari penyer taan modal negara, obligasi dan/atau Per – tamina. Khusus Pertamina da – lam hal ini dapat dilakukan kerja sama dengan model technical assistance.

Apa bila kegiatan produksi sudah ber jalan sebagaimana yang diren – canakan dan sudah mem – peroleh profit dari hasil pro – duksi, BUMD punya kewajiban untuk mengembalikan inves – tasi yang telah ditanamkan se – cara berkala. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan meng – gunakan skema Golden Share.

BUMD tetap menyer ta kan mo – dal sesuai dengan ke mampuan finansial dari BUMD tersebut, tetapi sisa persentase dari 10% akandikualifikasise bagai Golden Share tanpake wajibanpenyetor – an modal. Skema ini merupakan model kepemilikan saham oleh peme rintah, dalam hal ini oleh BUMD, tanpa diikuti dengan ke – w ajiban untuk menyetor kan/ menyertakan modal dalam skema hak partisipasi.

Saham dengan jenis ini merupakan saham yang berjenis khusus dan hanya berlaku untuk pemerintah. Seakan berlomba dengan waktu, pada akhirnya peme rin – tahharusmenemukanfor mulasi yang tepat, yakni kebijakan yang mampu menjawab per – masalahan teknis pemanfaatan hak partisipasi secara ber keadil – an bagi daerah sebelum tahun 2016 berakhir sebagaimana yang dijanjikan.

Oleh karena itu kelahiran beleid yang saat ini sedang digodok pemerintah sa – ngat diharapkan kehadir annya dan semoga peraturan tersebut benar-benar menjadi jawaban atas permasalahan yang tengah dihadapi daerah berkenaan de – ngan hak partisipasinya di sektor hulu migas. (Sumber: Koran Sindo, 03 Maret 2017)

Tentang penulis:

Rimba Supriatna, SH, MH Peneliti Hukum Minyak dan Gas Bumi, Bekerja di Firma Hukum, Komite Hukum Mata Garuda Institute

 

Perfeksionisme Studi Banding DPR

Oleh Umbu TW Pariangu

DPR kembali mendapat jatah studi banding ke Jerman dan Meksiko. Mereka akan melakukan studi banding tentang sistem pemilu, e-voting, dan peradilan pemilu pada 11-16 Maret mendatang.

Tentu anggaran yang dikucurkan tidaklah sedikit. Padahal, untuk soal penerapan e-voting pemilu, beberapa daerah sudah melaksanakannya dalam momentum pilkada sebelumnya. Tinggal dipelajari kelemahan-kelemahannya untuk kemudian diterapkan secara lebih baik.

Soal anggaran studi banding, bukankah pada akhir 2012 Badan Kehormatan DPR merekomendasikan ke pimpinan DPR untuk memperketat anggaran kerja ke luar negeri, dan di awal menjabat sebagai Ketua DPR Ade Komarudin pun sudah melakukan moratorium kunker DPR demi efisiensi anggaran agar DPR lebih fokus meningkatkan kualitas dan produktivitas regulasi yang selama ini masih lemah?

Hal ini wajar karena sudah berulang kali rakyat menaruh curiga terhadap kegiatan DPR ke luar negeri yang ketika pulang dari luar negeri kerap hanya membawa oleh-oleh belanjaan daripada laporan hasil kerja.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pada 2011 DPR menelurkan 343 kunker ke luar negeri tapi hanya tiga laporan yang dipublikasikan dengan beberapa lembar kertas seadanya.

Tak mengherankan jika rakyat yang diwakili berpendapat kunker hanya membuang-buang anggaran di tengah kondisi rakyat yang masih hidup dalam kesusahan.

Kita masih ingat ketika DPR berkunjung ke Maroko–sebagai bagian dari aktivitas kerja sama antarparlemen–pada akhir September 2010, tetapi sesampainya di sana, mereka malah pelesiran ke Spanyol.

Tak hanya itu, di masa reses anggota dewan Mei 2011, sebanyak 13 anggota Komisi X Bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah serta anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR berangkat ke Inggris.

Di sana ternyata mereka memanfaatkan sisa hari terakhir kunjungan untuk mengunjungi Stadion Old Trafford, kandang klub sepak bola Manchester United. Ironisnya, kunjungan tersebut dilakukan setelah terendus bahwa mereka sejatinya tak punya kegiatan di London.

Masih rendah

Memang DPR bukan ‘pabrik undang-undang’. Namun, sebagai legislator, ada banyak persoalan penting di bangsa ini yang harus diselesaikan lewat konstruksi regulasi yang bagus, jauh dari kritik, dan berdampak bagi publik.

Pemilu 2019 yang berkualitas, misalnya, sangat ditentukan regulasi yang baik, dengan kalkulasi dan antisipasi pada kepentingan politik dan demokrasi yang mampu menyerap segera potensi dan suara rakyat.

RUU Pemilu yang sedang digeluti saat ini membutuhkan pergulatan ide yang cerdas dan matang dari DPR sehingga sayang sekali jika waktu urgen untuk memburu masa penyelesaian RUU tersebut malah dipakai untuk berpelesir ria.

Ada kalanya kita berpikir kenapa DPR lebih memprioritaskan nilai kemanfaatan diri/kelompok ketimbang menaikkan kapasitas diri/institusi untuk mengatrol citra mereka yang sedang turun. Padahal, persoalan kapasitas DPR kita selalu rendah di mata publik.

Alih-alih bicara produk regulasi, tingkat kehadiran DPR dalam sidang-sidang penting saja sangat minim. Kalau dibuat rata-rata, menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), kehadiran anggota dewan baik di rapat parpurna ataupun komisi tidak sampai 60%.

Dalam 11 dari 12 rapat dalam masa sidang ke-1 2016-2017 periode 16 Agustus -28 Oktober, tingkat kehadiran berada di kisaran 35%-50%.

Tingkat kehadiran tertinggi terjadi pada rapat paripurna ke-18 pada 2 Februari 2016 dengan persentase kehadiran mencapai 63,39%.

Tingkat kehadiran tertinggi di rapat komisi adalah Fraksi NasDem (63%) dan F-PDIP menjadi fraksi dengan tingkat kehadiran terendah (42%) (www.harianterbit.com 7/6/2016).

Datang dan menghadiri rapat mestinya merupakan kewajiban politik penyuara aspirasi rakyat (parle) karena di dalam rapat-rapat berbagai persoalan rakyat dibicarakan, dideliberasi, dan diperjuangkan.

Betapa pentingnya kehadiran dalam rapat DPR, sampai-sampai musikus Iwan Fals pernah membuat lagu sinisme tentang wakil rakyat.

Salah satu liriknya berbunyi, ‘Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat//wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu lagu nyanyian setuju….’

Perfeksionisme

Tak jarang kita masih menonton ada saja anggota dewan yang ketika sidang malah asyik menonton blue film atau tidur mendengkur, sesuatu yang sangat memalukan.

Padahal, jika DPR mampu melahirkan kinerja nyata bagi rakyat, kemudian tidak selalu menjerat diri mereka dengan korupsi serta pragmatisme, rakyat dengan sendirinya mendukung hal positif apa pun yang diambil DPR karena sepenuhnya disadari bahwa wajah DPR adalah wajah rakyat itu sendiri.

Lagi pula di tengah meriangnya situasi politik dan ekonomi nasional, wakil rakyat mestinya lebih sadar krisis serta bijak mengambil sikap dan posisi politik, termasuk tidak memperkeruh suasana dengan memancang hasrat kesenangan sempit sebagai tujuan akhir berpolitik (Bentham, 1987).

Tampaknya kunker hanya bagian dari upaya DPR mempertahankan struktur ‘perfeksionisme’ eksistensi diri, yang secara bersamaan mengurangi gagasan tentang pengembangan karya dan kapasitas diri bahwa sikap ini telah menjadi tren ego manusia di abad-19 (Gerarld Dworkin 1988:31).

Alangkah sedihnya rakyat karena tukang parle yang dianggap Plato sebagai sosok berwibawa, bermoral, dan kaya akan gagasan adiluhung, begitu mudah ditaklukkan sikap-sikap subjektif (memamerkan gaya hidup dan kesenangan diri serta abai pada keresahan rakyat) atau yang penulis sebut politik kinclong masa kini.

Mengkritisi kinerja DPR termasuk menyerukan studi banding disetop bukan karena benci dan mau membatasi kiprah politisi Senayan. Silakan berkreasi, bekerja inovatif buat rakyat.

Namun, semuanya harus dalam koridor kepatutan publik, tidak terpenjara dalam egoisme politik, supaya nilai kemaslahatan publik tetap terjaga.

Di era teknologi komunikasi yang kian canggih dewasa ini, ada banyak cara efektif dan murah yang bisa dilakukan DPR untuk menimba informasi dari luar negeri seperti menggunakan informasi elektronik, e-mail, atau telekonference, yang dipasang di tiap ruang komisi untuk jangka waktu penggunaan yang lama. ( Sumber: Media Indonesia, 03 Maret 2017)

Tentang penulis:

Umbu TW Pariangu Dosen Fisipol Universitas Nusa Cendana

Membingkai Perang Sipil di Suriah

Oleh Broto Wardoyo

Dari sebuah demonstrasi damai terhadap rezim Bashar Al-Assad, konflik di Suriah telah tumbuh menjadi perang sipil berkepanjangan.

Berbagai upaya mediasi senantiasa mengalami kegagalan. Terakhir, perundingan di Astana yang dilakukan pasca – tragedi kemanusiaan di Aleppo juga menemui jalan buntu.

Lebarnya gap kepentingan, bukan saja antara kubu oposisi dan rezim, namun juga antar – kelompok di dalam kubu oposisi, menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan oleh para mediator, selain besarnya kepentingan negara-negara besar dalam konflik ini.

Salah satu dampak dari apa yang terjadi di Suriah adalah munculnya pemahaman hitamputih, yang sering kali tidak merefleksikan apa yang terjadi di lapangan.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, isu Suriah juga berkembang menjadi bola liar, terutama karena adanya upaya untuk membingkai isu ini sebagai pertarungan antara Sunni dengan Syiah.

Sikap pemerintah yang cenderung menjaga jarak untuk tidak masuk dalam lingkaran konflik, meski tidak segan menyerukan nilainilai kemanusiaan, semakin memperkeruh perdebatan di publik tersebut.

Salah satu contohnya adalah bagaimana penggunaan kekerasan di Aleppo yang terjadi akhir tahun lalu menimbulkan kegaduhan di dunia maya.

Setidaknya ada tiga bingkai yang berkembang dalam memahami perang sipil di Suriah.

Pertama, dan salah satu yang banyak dibahas di media sosial, adalah pemahaman perang sipil di Suriah sebagai konflik antara Sunni melawan Syiah.

Ke ber – ada an Iran dan Hizbullah yang mendukung rezim Assad menjadi salah satu alasan yang banyak dikemukakan oleh para pengusung bingkai ini.

Selain itu, argumen juga dibangun dari anggapan yang mengidentifikasi Alawite, kelompok di mana klan Assad berasal, sebagai kelompok Syiah; hal yang sebenarnya tidaklah tepat. Pemetaan aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik ini sendiri menunjukkan komplek sitas yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, selain mendapat dukungan dari beragam kelompok minoritas yang ada di Suriah, peme – rintah Assad juga didukung oleh beberapa kelompok Sunni, terutama dari kalangan aristokrat atau kelas menengah atas yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kebijakankebijakan yang diambil oleh rezim.

Aliansi dengan kelompok ini memberikan legitimasi tersendiri bagi pemerintahan rezim Assad. Sebaliknya, meski statusnya minoritas, beberapa kelompok Kurdi memilih untuk tidak memberikan dukungan pada rezim atau bahkan bergabung dengan kubu oposisi.

Sebaliknya, kubu oposisi juga bukan sebuah kelompok yang solid yang dibangun berdasarkan persamaan ideologi atau etnis tertentu.

Tidak seperti kelompok-kelompok utama di kubu oposisi, bentangan kepentingan kelompok – kelompok Kurdi dimulai dari keinginan untuk merdeka atau sebatas mendapatkan otonomi yang luas.

Al-Qaeda atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) juga me miliki agenda yang berbeda dengan sebagian besar kelompok di kubu oposisi.

Keberadaan berbagai kelompok yang berbeda ideologi, misi, dan kepentingan di kedua kubu tersebut menjadi salah satu alasan bagi kompleksitas perang sipil di Suriah.

Belum lagi sejarah panjang Suriah juga ditandai dengan ketegangan antar – wilayah yang semakin menyulitkan upaya untuk menciptakan kategorisasi yang lebih sederhana dalam memahami konflik ini. Basis pendukung rezim ataupun kelompok oposisi, misalnya, terkonsentrasi da lam wilayah-wilayah ter tentu.

Jika Aleppo dikenal sebagai daerah pendukung kelompok oposisi, Latakia dikenal sebagai wilayah prorezim. Persinggungan antara warna local nasional- global dan etnis atau identitas lain di kedua kubu menjadikan bingkai pertarungan Sunni-Syiah tersebut menjadi sulit dipertanggungjawabkan. Bahkan, menyebut perang sipil di Suriah sebagai konflik sektarian pun sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Kedua, perang sipil di Suriah juga sering dipahami sebagai perang proxy.

Keterlibatan negaranegara besar dalam perang sipil di Suriah memang tidak dapat dipungkiri, baik kekuatankekuatan global seperti Rusia dan Amerika Serikat maupun kekuatan-kekuatan regional seperti Iran, Arab Saudi, mau pun Turki.

Namun, kepentingan mereka bukanlah akar dari apa yang saat ini berlangsung di Suriah meski kepentingan mereka tetap menentukan perdamaian di Suriah.

Perang sipil yang terjadi di Suriah berawal dari gerakan masyarakat yang menghendaki kebebasan sebagai bagian dari gerakan Musim Semi Arab.

Keputusan pemerintah Assad yang merespons protes tersebut dengan kekerasan menjadi salah satu titik balik dalam gerakan damai tersebut. Penggunaan ke kerasan tersebut yang me lahirkan kelompok-kelompok bersenjata di dalam kelompok oposisi.

Dukungan terhadap kelompokkelompok yang ada di dalam kelompok oposisi dari beberapa negara Arab Teluk dan dukungan dari Iran terhadap rezim Assad pada periode-periode awal perang sipil juga tidak semata disebabkan oleh ketidak – sukaan pada ataupun kedekatan negara-negara ter sebut dengan Assad, namun juga didorong oleh adanya pertarungan dalam politik regional yang melibatkan negara-negara tersebut. Arab Saudi, misalnya, memiliki sejarah kompetisi yang panjang dengan Suriah dalam politik intra-Arab.

Hal yang sama juga muncul dalam pertarungan regional antara Arab Saudi dan Iran, yang sudah lama dikenal sebagai kawan baik Suriah.

Keterlibatan negara-negara besar dalam perang sipil di Suriah juga tidak hanya di do rong oleh kepentingan mereka ter hadap negara tersebut.

Rusia, misalnya, memang me miliki pangkalan mi liter di Tartus dan perlu meredam kelompok-kelompok radikal anti-Moskow yang beroperasi di wilayah Kaukasus.

Namun, dukungan Rusia terhadap Assad juga di dasari oleh kekhawatiran akan per ubahan perimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah, de ngan semakin me nguatnya pengaruh Amerika Serikat yang lebih dahulu menunjukkan keterlibat annya dalam konflik ini.

Satu hal yang pasti, hadirnya kepentingan negara-negara besar tersebut menjadikan konflik di Suriah semakin pelik. Keberadaan dua anggota tetap Dewan Ke aman an PBB yang berseberangan kepentingan di Suriah, Rusia dan Amerika Serikat, menjadikan mekanisme penyelesaian me lalui PBB menjadi tidak efektif.

Melihat pada sequence tersebut, bingkai ketiga, internasionalisasi konflik, menjadi lebih bisa dimengerti. Keterlibatan asing di dalam konflik di pandang sebagai langkah untuk memenangkan pertarungan domestik.

Upaya untuk mem bawa konflik internal di Suriah ke wahana yang lebih luas menjadi opsi yang masuk akal yang dilakukan kubu oposisi mengingat kekuatan rezim masih sangat dominan di periode-periode awal konflik ini.

Pertautan antara kelompok oposisi dengan negara-negara Arab Teluk menjadi istimewa mengingat negara-negara tersebut juga dilanda oleh gelom – bang Musim Semi Arab dan berhasil melewatinya dengan relatif damai.

Keunikan lain yang juga tercipta adalah keberadaan Amerika Serikat dan negaranegara Eropa yang selama ini dikenal anti dengan Al-Qaeda maupun kelompok-kelompok radikal lain semacam ISIS dalam satu kotak oposisi.

Ketiga cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa perang sipil di Suriah merupakan isu yang pelik. Kompleksitas tersebut berdampak pada sulitnya mencari solusi untuk mengatasi perang sipil ini.

Sejauh ini, upaya untuk mencari penyelesaian jangka panjang selalu berujung dengan kegagalan. Beberapa langkah peng hentian kekerasan bisa dicapai dan dihormati meskipun dalam rentang waktu yang relatif pendek.

Selain kuatnya kepentingan para pihak dan pihak-pihak luar yang terlibat di dalam perang sipil ini, relasi internal di kedua kubu juga tidaklah sehitam-putih yang dibayangkan.

Kompleksitas perang sipil di Suriah menciptakan kerumitan tersendiri bagi negara-negara lain untuk bersikap, terutama mereka yang tidak secara langsung memiliki kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat.

Sikap yang diambil pemerintah Indonesia yang nampak tidak terlalu ”aktif” dalam masalah ini pada dasarnya menunjukkan adanya kehati-hatian.

Keberpihakan kepada salah satu pihak hanya tidak akan men dorong pada penyelesaian konflik secara menyeluruh. Sikap hati-hati untuk menghindari keberpihakan politik tersebut bisa dilihat dari pilihan abstain yang diambil oleh pemerintah dalam sidang Dewan HAM PBB beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah menjelaskan bahwa pilihan tersebut diambil karena adanya ketidak seimbangan dalam draf resolusi yang merupakan langkah yang tepat.

Apalagi, Indonesia juga senantiasa mengedepankan prinsip untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain yang juga mendasari kebijakan Indonesia di Suriah.

Dengan kompleksitas yang sedemikian rupa, kehati-hatian dalam mengambil kebijakan merupakan hal yang bijak dan bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Pilihan untuk mengedepankan prinsipprinsip umum seperti penghentian kekerasan atau intervensi kemanusiaan untuk bisa menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan tanpa melihat afiliasi politik mereka menjadi langkah yang lebih baik untuk diambil.

Kepentingan Indonesia dalam perang sipil di Suriah sendiri lebih terkait dengan perlindungan warga negara dan mem bendung dampak lanjutan dari spillover hostility melalui keberadaan para kombatan yang kembali ke Indonesia.

Pengungkapan rencana teror beberapa waktu yang lalu harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas dengan mempertimbangkan perkembangan kelompok-kelompok radikal di Suriah yang mulai berhasil melakukan inter nasionalisasi konflik. Secara politik sendiri, setidak nya ada dua opsi yang bisa diajukan untuk menyelesaikan perang sipil di Suriah.

Opsi pertama adalah partisi dengan membagi wilayah Suriah ke dalam kotak-kotak tertentu berdasarkan penguasaan riil di lapangan.

Opsi kedua, yang merupakan kelanjutan dari partisi, adalah konfensional isme. Untuk tetap menyatukan wilayah Suriah dalam satu negara, pembagian kekuatan politik ber dasarkan kepemilikan saham mereka bisa dijadikan opsi. Hanya, sejauh ada dua model penyelesaian politik semacam ini di Timur Tengah yang hasilnya bertolak belakang.

Libanon menjadi contoh sukses pendekatan tersebut, meski secara konsisten didera kekerasan, sedangkan Irak menjadi contoh yang gagal.

Apa pun pilihan ke depan yang akan diambil, upaya untuk memahami kompleksitas pe rang sipil di Suriah dan mengambil sikap berdasarkan kepentingan nyata Indonesia dan berpijak pada prinsip-prinsip yang lebih umum dan prokemanusiaan tetap menjadi hal terbaik yang bisa dilakukan.

Pengotakan yang sederhana, apalagi jika di balut dengan sikap ideologis, hanya akan menjadikan Indonesia sebagai korban inter nasionalisasi konflik. (Sumber: Koran Sindo, 02 Maret 2017)

Tentang penulis:

Broto Wardoyo Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

 

Membangun Ekonomi Lokal Pascapilkada

Oleh Abdullah bin Salim

Pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia telah dilaksanakan dengan keyakinan bersama bahwa ada tujuan un tuk membuat perubahan bagi ke hidupan ma sya rakat Indonesia dalam bidang pertumbuhan ekonomi.

Jargon ”demi kesejahteraan rakyat” yang disampaikan pada kampanye masingmasing calon untuk mencapai sebuah keme nangan bagi calon dan partai yang mengusung.

Ranah berbicara politik memang akan membicarakan partai politik dan capaian partai tersebut dalam kiprah politik nya di Indonesia, bahkan daerah secara khusus.

Namun, masyarakat tidak bisa hanya berkutat pada pembahasan tersebut. Hal yang harus kita bahas adalah poli tical product partai pasca pilkada.

Political product sebuah hasil atau capaian politik dalam pembangunan berupa jaminan sosial dan eko nomi untuk kemajuan masyarakat serta menjauhkan masyarakat dari kon flik pema haman dan kekerasan bernuansa agama, budaya, dan etnis yang akhirakhir ini mencuat karena proses kontestasi politik yang di main kan partai dan para calonnya.

De ngan be gitu, pilkada tidak hanya sebagai pro ses menentukan ke pala daerah oleh partai dengan tangan-tangan masyarakat.

Sejatinya pil kada merupakan fase di mana rakyat daerah memilih pe mim pin yang berintegritas dalam mem bangun daerahnya.

Integritas dalam ke pemimpinan memang sangat dibutuhkan dalam memimpin masyarakat yang memimpikan kesejah tera an atau kita sebut kemajuan dalam perekono mi an. Integritas di sini maksudnya konsep pengabdian yang murni dalam diri pemimpin untuk mengem bangkan perekonomi an daerah.

Pilkada berpengaruh besar bagi pembangunan ekonomi bangsa sebab kita akan sepakat dengan kalimat ”lima menit menentukan nasib lima tahun ke depan” berbagai daerah.

Kita tahu di berbagai daerah Indonesia memiliki potensi ekonomi yang mumpuni dalam produksi asli kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Berbagai bidang ekonomi pun mulai digeluti oleh masyarakat daerah, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan bermacam sumber untuk mendapat keuntungan dalam pembangunan ekonomi.

Mencetak pelaku ekonomi daerah sangatlah penting pasca pilkada sebab masyarakat harus ingat dan sadar dengan pilkada-pilkada sebelumnya untuk dijadikan bahan evaluasi bersama tentang pemimpin yang berpihak terhadap ekonomi daerah untuk masyarakat dan pemimpin yang hanya mementingkan oligarki di daerah. Akhirnya, akan sampai pada pengawalan kebijakan publik tentang perekonomian.

Bila pemerintah sadar akan hal ter sebut dengan wacana nasional isasi aset dan dimulai Masya rakat Ekonomi ASEAN (MEA), masyarakat akan diupayakan untuk melakukan proses ekonomi mikro maupun makro.

Dengan begitu, upaya untuk menghidupkan sektor ekono mi, peran rakyat daerah yang lebih nyata akan terwujud pasca pilkada.

Ke depan perekonomian daerah tidak hanya menjadi ladang dan transit bagi para investor asing, tetapi dapat men ciptakan investor-investor lokal yang lebih unggul dalam pengelolaan dan pembangunan ekonomi daerah. (Sumber: Koran Sindo, 02 Maret 2017)

Tentang penulis:

Abdullah bin Salim Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ujian Nalar Demokrasi

Oleh Nasir Djamil

Kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 lalu menjadi batu uji nalar demokrasi sebagian rakyat Indonesia.

Demokrasi yang memberikan jaminan kesetaraan bagi rakyat berupa hak memilih maupun hak dipilih ternyata sering kali tidak sejalan dengan pilar utama demokrasi, yaitu moral politik dan etika berbangsa dan bernegara.

Bahkan moral dan etika tersebut sebenarnya telah dinorma kan dalam bentuk kaidah hukum yang artinya memiliki kekuatan hukum mengikat.

Uji nalar demokrasi yang dimaksud di sini adalah ketika seorang yang telah dijadikan status tersangka atau terdakwa ternyata masih dipilih oleh sebagian besar rakyat.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Pilkada DKI, yaitu salah satu calon yang merupakan petahana dan telah menjadi terdakwa memperoleh suara terbanyak walaupun harus ke putaran kedua karena belum memperoleh 50%+1.

Sebelum itu pun kita dapat melihat kontestasi pilkada serentak tahun 2015 yang di dalamnya ada empat kepala daerah men calonkan diri (incumbent, petahana), yaitu Wali Kota Gunung Sitoli, Sumatra Utara, Lakhomizaro Zebua; Bupati Sabu Raijua, NTT, Marthen Dira Tome; Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae; Bupati Maros, Sulawesi Selatan, Hatta Rahman, pada hal ke empat nya telah berstatus ter – sangka tetapi tetap terpilih.

Tentu keterpilihan tersebut adalah pilihan rakyat masingmasing. Namun keterpilihan itu menunjukkan sisi negatif dari demokrasi. Jimly Asshiddiqie (2005) menyebut demokrasi membawa cacat bawaan karena terlalu mengandalkan logika suara one man one vote.

Padahal mayoritas suara tersebut belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan. Karena itulah, dalam kehidupan bernegara, demokrasi tidaklah cukup, melainkan membutuhkan juga pranata hukum dan etika sebagai penjaga suara keadilan tersebut.

Fenomena Calon Tersangka/Terdakwa

Ujian nalar demokrasi dimulai dari Putusan MK Nomor 42/PUU/XIII/2015 yang menyebut mantan terpidana boleh mencalonkan diri asalkan mengakui dan terbuka atas statusnya tersebut. Akibatnya UU Pilkada pun dipaksa berubah dan menyesuaikan beleid tersebut.

Putusan MK itu sebenarnya membawa petaka bagi nalar demokrasi Indonesia karena demokrasi kita semakin tidak bermoral. Akibatnya muncul sikap, jika terpidana saja boleh mencalonkan diri, mengapa tersangka atau terdakwa tidak boleh mencalonkan diri? Logika ini di satu sisi betul, tetapi sesungguhnya telah meruntuhkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum dan demokrasi.

Betul memang kita harus menjunjung tinggi asas presumption of innocence alias prinsip praduga tak bersalah di mana seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde).

Namun ketika se seorang telah tersangkut sebuah kasus hukum dan kemudian penegak hukum memprosesnya, bahkan telah dilimpah kan ke pengadilan, nalar hukum kita tentu akan berbicara bahwa tidak mungkin penegak hukum tidak melandaskan pro – ses hukum terhadap seseorang tersebut tanpa alat bukti yang kuat.

Karenanya kita mendapati sebuah aturan hukum yang bersendikan moral bahwa seorang pejabat publik yang telah diajukan ke pengadilan (alias menjadi terdakwa) harus diberhentikan sementara, sedangkan jika telah ada putusan pengadilan (alias menjadi terpidana) pejabat publik tersebut harus diberhentikan secara tetap.

Tujuannya selain agar pejabat tersebut dapat ber konsentrasi terhadap kasus hukum yang dihadapi, juga bertujuan lebih tinggi, yaitu menjaga kepatutan dan kepantasan dalam kepe mim pinan sebuah institusi.

Dalam berbagai kasus yang ditangani Komisi Pemberantas an Korupsi (KPK), kita akan melihat kesepakatan moral bahwa seseorang yang ditersang kakan, apalagi diterdakwakan oleh KPK, harus mundur dari jabatannya.

Institusi pemerintahan ataupun partai politik tempat asal pejabat tersebut pun berlomba-lomba untuk segera memberhentikan karena terdapat moral hukum soal kepantasan, semangat menghormati hukum, dan terutama se – mangat pemberantasan korup si.

Hal yang aneh terjadi dalam kasus hukum lainnya yang ditangani kepolisian dan kejaksaan yang ternyata moral hukum soal kepantasan maupun semangat menghormati hukum tidak diperlakukan sama seperti hal – nya dalam kasus yang ditangani KPK.

Dan hari ini kita menyaksikan, tidak hanya sebagian rakyat Indonesia yang sedang mempertaruhkan nalar hukum dalam berdemokrasi, tetapi termasuk juga pemimpin di negeri ini yang tak juga mem berhentikan pejabat yang telah dijadikan terdakwa tersebut.

Bahkan pengabaian beleid yang menyebut seseorang terdakwa harus diberhentikan sementara tersebut sama saja sedang mempertaruhkan proses hukum di pengadilan dengan titik tekanya pada kepolisian dan kejaksaan yang dianggap tidak cakap menghadirkan alat bukti yang kuat.

Demokrasi Kebablasan

Presiden Joko Widodo pada sebuah kesempatan menyebut demokrasi di Indonesia saat ini telah kebablasan. Pernyataan yang bisa jadi tepat dan benar.

Sayangnya hal itu dipraktikkan sendiri oleh Presiden Indonesia ketujuh tersebut dalam bentuk tidak mematuhi aturan pemberhentian sementara kepala daerah yang menjadi terdakwa.

Karena itu semestinya kita bersama menggunakan penalaran terhadap permasalahan dalam dinamika politik pilkada supaya melahirkan demokrasi Indonesia yang lebih ber martabat.

Penalaran sebagaimana dimaksud KBBI adalah proses berpikir yang bertolak dari peng amatan empiris yang meng hasilkan sejumlah konsep dan pengertian, yang ber dasarkan pengamatan sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi sejenis pula.

Berdasarkan hal tersebut, seyogianya nalar demokrasi kita dibangun tidak hanya berdasarkan nalar hukum semata, melainkan juga nalar moral dan etika.

Dengan demikian, menempatkan proses hukum sebagai bagian dari moral dan etika akan dapat mendorong kita untuk memiliki pandangan yang sama bahwa seseorang yang dijadikan tersangka ataupun terdakwa semestinya tidak dijadikan sebagai pejabat yang mengurusi persoalan rakyat.

Bahkan semestinya siapa pun yang dijadikan tersangka atau terdakwa mengundurkan diri dari proses publik baik sebagai kontestan pemilihan umum maupun apalagi menjadi kepala daerah sebagaimana banyak dipraktikkan di negara demo krasi yang telah maju dengan dasar shame culture alias budaya malu. Hal ini tidak lain merupakan upaya agar demokrasi tidak kebablasan. (Sumber: Koran Sindo, 03 Maret 2017)

Tentang penulis:

Nasir Djamil Anggota Komisi III DPR RI



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.689 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan