Soal Freeport, Acuannya Konstitusi

Oleh Muhamad Imron

Perusahaan multinasional telah menggurita ke banyak negara. PT Freeport Mc Mooran adalah contoh nyata. Sejak 1967, perusahaan tersebut telah resmi menancapkan bendera di bumi Indonesia.

Melalui kedekatannya dengan rezim saat itu, mereka telah memesan berbagai regulasi agar posisi kokoh berdiri di tanah Papua.

Undang-Undang Penanaman Modal Asing contoh konkret cara mereka dapat bertahan hingga sekarang dengan izin kontrak karya.

Di era Orde Baru, pemerintah lebih mengambil peran sebagai fasilitator korporasi-korporasi internasional daripada membuat sistem tata kelola pertambangan yang ideal.

UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum telah menjadi karpet merah bagi investor asing untuk sektor ekstraktif di Indonesia.

Mekanisme Kontrak Karya (KK) yang disediakan undang-undang tersebut menjadikan interaksi yang sama tinggi antara pemerintah dan korporasi (bovernment to business), sehingga pola interaksi dan dinamika yang terbangun pada sektor pertambangan hanya ditentukan hasil “main mata” kedua aktor tersebut. Sistem KK memungkinkan relasi dominatif korporasi terhadap masyarakat.

Seiring dinamika pemikiran dan situasi di lapangan yang terus berkembang, terutama pascareformasi, UU No 11 Tahun 1967 dianggap telah usang dan tidak lagi sesuai dengan pilihan politik ekonomi pemerintah.

Maka, UU tersebut diubah menjadi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Oleh banyak kalangan, UU ini dianggap telah menyajikan wajah baru pertambangan Indonesia.

Di antaranya, ketentuan-ketentuan baru yang memang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, misalnya tentang hubungan negara dan pemodal (investasi asing).

Rezim KK yang diterapkan saat Orde Baru kini menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang memiliki aturan durasi penggunaan lahan lebih singkat.

Selain itu, UU ini juga menyajikan sudut pandang divestasi saham investasi asing sebagai instrumen menegakkan kedaulatan ekonomi.

Reformasi kebijakan dari rezim KK ke arah IUPK merupakan terobosan strategis. Keduanya memiliki perbedaan mendasar.

Menurut Spelt dan Ten Berge, izin merupakan tanda persetujuan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk subjek hukum dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Dengan memberi izin, berarti pemerintah memperkenankan pihak yang mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang (NM Spelt:1993).

Pada dasarnya, pola perizinan semacam ini memberi kedudukan lebih tinggi (dominan) pada pemerintah. Dia juga memberi kedudukan lebih rendah pada perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin. Tentu berbeda dengan pola KK yang memosisikan sejajar antara pemerintah dan korporasi.

Namun, apakah praktiknya akan selalu demikian (pemerintah lebih dominan)? Sebab, acap kali pemerintah selalu lemah menghadapi lobi-lobi korporasi-korporasi besar pengelola tambang.

Interaksi yang terbangun State-Multi National Corporation dan pemerintah selalu terlihat mesra, sedangkan civil society lebih pada posisi didiamkan begitu saja.

Tekanan yang sering muncul dari pihak MNC ke pemerintah atas keberlanjutan aktivitas eksploitasi sumber daya mineral sering kali tidak dapat ditolak.

Bahkan, pemerintah justru mengambil posisi sebagai penyedia regulasi yang lapang dan longgar bagi keberlangsungan operasi pertambangan.

Nakal

Ke depan, wajah kebijakan pertambangan masih akan sama selama pemerintah tidak dapat menciptakan suasana interaksi antaraktor yang ideal.

Upaya yang kini tengah dilakukan pemerintah berupa penerapan IUPK kepada PT Freeport Indonesia sebagai pengganti KK harus mendapat apresiasi.

Posisi pemerintah sebagai pemberi izin tentu bakal menjadi lebih kuat daripada korporasi pemegang izin. Jika IUPK ini tidak disepakati Freeport, perusahaan tersebut tidak akan dapat mengekspor konsentrat tembaga serta aktivitas operasi pertambangannya pasti akan terganggu.

Tampaknya, pemerintah telah belajar banyak dari kenakalan yang sering ditunjukkan perusahaan multinasional ini. Freeport Indonesia hingga kini masih mengulur-ulur waktu untuk membuat smelter (fasilitas untuk mengolah hasil tambang yang berguna guna meningkatkan kandungan logam).

Padahal, menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, smelter harus dibangun paling lambat lima tahun setelah UU tersebut disahkan.

Upaya mendikte pemerintah pun juga nyata-nyata mereka lakukan. Aturan divestasi 51 persen hingga kini masih saja tidak dihiraukan.

Bagi Perusahaan multinasional, kebijakan pemerintah mengubah KK menjadi IUPK dinilai tidak memberi kepastian, terutama soal pajak yang dapat berubah mengikuti aturan perpajakan. Ini berbeda sistem KK di mana pajaknya tidak berubah hingga masa akhir kontrak.

Namun bagi pemerintah, sesungguhnya situasi ini merupakan kesempatan mengembalikan kedaulatan negara bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

Di negara ini, perundang-undangan memang sering kali tampil berbenturan. Perusahaan multinasional acap kali berusaha mendikte pemerintah agar regulasi lama yang menguntungkannya dapat terus berlaku.

Freeport Indonesia, misalnya, selalu memaksakan kehendak agar sistem KK dapat terus berlangsung. Mereka menganggap ini sebagai produk hukum yang sah dan harus diterapkan pemerintah. Situasi semacam ini tampaknya tidak akan pernah terjadi saat negara mengambil sikap teguh dan taat konstitusi.

Konstitusi sudah sangat jelas, sumber daya alam di dalam perut bumi harus dikuasai negara dan didistribusikan bagi kesejahteraan rakyat. Persoalannya, konstitusi negara ini masih diperlakukan hanya sebagai dokumen formal. Konsekuensinya, sering kali diabaikan dan diterobos begitu saja demi melayani kepentingan kuasa modal.

Formalisme dalam proses tata pemerintahan di negara-negara berkembang sangat dipengaruhi struktur korporasi global. Menurut Ali Farazmand, formalisme terjadi ketika regulasi formal dilengkapi norma dan perilaku informal dan tidak resmi dalam politik. Juga dipengaruhi tata pemerintahan dan administrasi untuk melayani tujuan khusus.

Padahal seharusnya, konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi paling penting atas sistem tata pemerintahan agar interaksi negara dan perusahaan multinasional makin jelas. (Sumber: Koran Jakarta, 28 Februari 2017)

Tentang penulis:

Muhamad Imron, Sap, Map Penulis mengajar di Universitas Islam Raden Rahmat Malang

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,553 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: