Peluang Sengketa Pilkada

Oleh Saiful Anam

“Pilkada pada 2015, MK hanya menerima 7 dari 147 permohonan sengketa dengan pertimbangan konsisten menerapkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015.”

SEBANYAK 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten telah menggelar pilkada serentak gelombang kedua pada Rabu (15/2).

Pilkada serentak tahun ini merupakan kedua kalinya setelah gelombang pertama berhasil dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil perhitungan pilkada tingkat kabupaten/kota untuk pada 22 s/d 24 Februari 2017.

Sedangkan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada 25 s/d 27 februari 2017.

Atas pelaksanaan pilkada serentak tersebut pasti terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ketidak puasan tersebut tentu dilandasi oleh berbagai macam kecurangan seperti seperti politik uang, jual beli suara, intimidasi, pengerahan massa, manipulasi suara dan hasil suara, baik yang terjadi sebelum pemilihan, pada saat pemilihan ataupun setelah pemilihan berlangsung.

Terhadap pihak-pihak yang merasa tidak puas dapat ditempuh yakni melalui permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhitung paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan baik oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu MK juga telah menyusun jadwal pengajuan permohonan sengketa Pilkada ntuk pasangan calon bupati dan wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota pada 22 s/d 28 Februari 2017, sedangkan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Februari 2017 s/d 1 Maret 2017.

Tantangan

Selain syarat formil sebagaimana tersebut di atas, juga mensyaratkan selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan lainnya paling banyak sebesar 0.5 % – 2 % sebagaimana diatur Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi tantangan bagi pemohon yang akan memilih jalur sengketa Pilkada di MK, mengingat berdasar pada permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada pada 2015, MK hanya menerima 7 dari 147 permohonan sengketa Pilkada dengan pertimbangan konsisten menerapkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam memeriksa dan mengadili syarat formal pengajuan sengketa hasil pilkada ke MK.

Adapun alasan MK konsisten menggunakan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai dasar pijakan di antaranya, Pertama Pilkada berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan merupakan rezim Pemilu, perbedaan tersebut bukan hanya dari segi istilah, melainkan juga meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan perbedaan konsekuensi hukum.

Ketika pilkada sebagai rezim Pemilu, MK memiliki keleluasaan melaksanakan kewenangan konstitusinya, yakni tunduk pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Atas dasar itulah, putusan MK pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil Pilkada tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

Kedua, telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan tafsir konstitusional atas Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Melalui putusan tersebut, MK menyatakan Konstitusional dan menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015, dikarenakan merupakan kebijakan hukum terbuka oleh Pembentuk Undang-Undang (Open legal Policy), sehingga MK menganggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, demi kepastian hukum MK harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU Pilkada.

Dengan melaksanakan Pasal 158 UU Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, maka Mahkamah turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pilkada berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangan di masing- masing tingkatan.

Apabila melihat perbedaan selisih hasil yang diperoleh pasangan calon dengan pasangan calon lainnya baik di media cetak dan media elektronik, maka menurut penulis banyak pilkada yang tidak akan berlanjut pada gugatan di MK.

Namun yang pasti terhadap pasangan calon yang persentase selisih perolehan suaranya sesuai Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015, maka bukan tidak mungkin berpeluang untuk memenangkan atau MK mengabulkan permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh pasangan calon, tentunya apabila didukung oleh argumentasi serta bukti-bukti yang memadai berkaitan dengan kedudukan hukum, obyek pemohonan dan pokok permohonan yang dimohonkan. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Februari 2017)

Tentang penulis:

Saiful Anam, Ketua Komite Hukum Mata Garuda Institute dan akademisi Hukum Tata Negara

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,699,528 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: