Lapor Gub! dan Good Governance

Oleh Arif Budy Pratama

SALAH satu langkah pemerintah dalam rangka modernisasi birokrasi adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kebijakan dan pelayanan publik.

Dalam ranah praktis, fenomena ini sering kita kenal dengan terminologi electronic government. Sejak tahun 2013, Pemerintah Pusat melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) menginisiasi penggunaan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (disingkat Lapor!).

Lapor! adalah layanan pengaduan masyarakat berbasis digital yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam hal pelayanan publik dan pengawasan pembangunan.

Dalam perkembangannya, aplikasi ini telah diadopsi oleh banyak pemerintah daerah karena diyakini berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian pula dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) yang meluncurkan aplikasi serupa bernama Lapor Gub! sejak tahun 2014.

Aplikasi ini terintegrasi dengan email, twitter, SMS center dengan nomor 08112920200 dan hotline center melalui nomor telepon 024 8441256.

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait infrastruktur, kesehatan, energi dan lingkungan hidup, pendidikan, kepegawaian, pertanian, kependudukan, keuangan dan asset daerah, bencana, sampai pada isu pariwisata dan budaya.

Rekap jumlah pengaduan masyarakat sampai dengan 24 Februari 2017 sebanyak 5.058 aduan. Pengaduan terkait dengan permasalahan infrastruktur menempati ranking pertama dengan jumlah aduan 1129, diikuti kategori kependudukan (445) dan pendidikan (408).

Praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tercermin pada penggunaan aplikasi Lapor Gub! Sedikitnya, empat prinsip substansial dari praktik good governance begitu nyata terlihat.

Pertama, Pemprov Jateng lebih responsif dimana tingkat kepekaan dan daya tanggap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap harapan, keinginan dan aspirasi warga pengguna layanan semakin tinggi.

Alur informasi dari masyarakat dapat segera disampaikan, kemudian diteruskan kepada dinas atau kantor yang berwenang untuk kemudian ditindaklanjuti.

Penggunaan aplikasi ini tentu lebih unggul dibandingkan dengan prosedur tradisional non-elektronik,Kedua, pola komunikasi interaktif menjamin transparansi publik dimana input, proses, dan output dapat diamati oleh masyarakat.

Ketiga, terkait dengan akuntabilitas, baik pejabat politis maupun profesional birokrasi secara langsung/tidak langsung telah memberikan pertanggungjawaban (responsibility), jawaban terhadap pertanyaan (answerability), dan kesediaan untuk disalahkan (blameworthiness).

Keempat, adanya partisipasi aktif (engagement) yang ditunjukkan dengan komunikasi dua arah dan terjalinnya jaringan yang aktif antara warga negara dengan pemerintah.

Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek, tetapi aktor dan subjek utama pembangunan daerah. Di sinilah partisipasi publik mendapatkan tempat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa waktu lalu Pemprov Jateng meluncurkan aplikasi Lapor Gub! dalam layanan konten digital.

Para pengguna android dengan mudah menemukan aplikasi tersebut dalam Playstore di telepon pintar mereka. Sebelumnya, aplikasi ini masih berbasis website dan hanya dapat diakses melalui laman http://laporgub. jatengprov.go.id/.

Kini, masyarakat Jawa Tengah dapat mengunduh, memasang/ install dan mengakses aplikasi tersebut secara gratis melalui ponsel pintar.

Dengan kata lain, mekanisme saluran aspirasi masyarakat Jateng ada dalam genggaman tangan dan keypad masingmasing warga.

Ekspansi tingkat penggunaan dan keterjangkauan penggunaan aplikasi, terutama ditujukan kepada para pengguna telepon pintar bukanlah tanpa dasar.

Rasionalitas dari inisiatif tersebut menunjuk pada dua hal. Pertama, penetrasi penggunaan internet dan telepon pintar menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Hasil riset dari We Are Social akhir 2016, mencatat pengguna internet di Indonesia mencapai 88.1 juta dari total jumlah penduduk 259 juta jiwa dengan penetrasi 34% dan pertumbuhan rata-rata 15% per tahun.

Dari jumlah tersebut, 79 juta pengguna menggunakan layanan media sosial dalam aktivitas online dengan pertumbuhan per tahun sebesar 10%. Di level wilayah, Provinsi Jawa Tengah merupakan pengguna internet terbesar ketiga di Indonesia, dengan penetrasi internet 32 % atau 10,7 juta jiwa.

Kedua, proporsi dan komposisi penduduk saat ini didominasi oleh generasi millennium atau lebih dikenal sebagai generasi Y(kelompok umur yang lahir pada 1989-2000).

Teknologi hampir tidak dapat dipisahkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan generasi Y sebagai indikator tingginya respon generasi ini terhadap perkembangan TIK.

Melihat data statistik dan komposisi penduduk kita, penggunaan Lapor Gub! dan aplikasi sejenis sangat menjanjikan dari segi penerimaan publik dan kelayakan program.

Implementasi electronic government bukan hanya produk teknologi semata, tetapi lebih pada sistem tekno-sosial yang terdiri dari dua dimensi yaitu teknologi sebagai struktur dan faktor manusia sebagai agen. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Februari 2017)

Tentang penulis:

Arif Budy Pratama, dosen Administrasi Negara FISIP Universitas Tidar Magelang

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,154 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: