Arsip untuk Maret 2nd, 2017

Menu Terbaru Kamis, 02 Maret 2017

Saiful Anam
Peluang Sengketa Pilkada
artikel pengamat

Arif Budy Pratama
Lapor Gub! dan Good Governance
artikel pengamat

Widyo Hari Cahyono
Edukasi Keuangan Makin Penting
artikel pengamat

Ahmad Baedowi
Kemiskinan dan Pendidikan
artikel pengamat

Nurul Lathiffah
Memutus Mata Rantai Kemiskinan
artikel pengamat

Anna Luthfie
Pemilih Yang Mengkristal
artikel pengamat

Marwan Batubara
Menanti Dirut Baru Pertamina
artikel pengamat

Ringga Arif WH
Pemimpin Baru Dan Perbaikan Daerah
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Pemimpin Dan Revolusi Mental
artikel pengamat

Andi Purwono
Diplomasi Tinggi Arab Saudi
artikel pengamat

M Rikza Chamami
Menegaskan Pendidikan Cinta Lingkungan
artikel pengamat

Muhamad Imron
Soal Freeport, Acuannya Konstitusi
artikel pengamat

Ibnu Burdah
Penguatan Hubungan Indonesia-Timur Tengah
artikel pengamat

Asep Salahudin
Imagologi Politik Raja Salman
artikel pengamat

Sudjito
Pancasila dan Hikmah Pilkada
artikel dosen

Ika Murnia Wati
Tingkatkan Daya Saing SDM
artikel pengamat

Abdul Mu’ti
Ahlan Wa Sahlan Malik Salman
artikel pengamat

Jenedjri M Gaffar
Seputar Ambang Batas Pilpres
artikel pengamat

Fajar Laksono Suroso
Anomali Seleksi Hakim Konstitusi
artikel pengamat

Serta 15184 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Pemimpin Baru Dan Perbaikan Daerah

Oleh Ringga Arif WH

Kita baru saja melaksanakan hak pilihdalampilkadaserentaktahun 2017.Siapapun nantinya yang akan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah semestinya amanah rakyat itu dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab.

Jangan menyakiti hati rakyat. Pembangunan yang dilakukan tentunya harus selaras, karena antardaerah saling terkait dalam bingkai NKRI.

Tidak pantas kiranya jika seorang kepala daerah memosisikan dirinya sebagai penguasa daerah, karena sejatinya gubernur, bupati maupun wali kota adalah pelayan masyarakat, yang harus siap bekerja keras dan mempunyai gagasan, pemikiran, dan program progresif yang menjangkau ke depan.

Politik dan ekonomi memang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait. Hatta pernah mengatakan bahwa demokrasi politik harus berjalan seirama dengan demokrasi ekonomi, karena kedaulatan rakyat tidak akan terwujud tanpa mewujudnya politik dan ekonomi demi kepentingan rakyat.

Kedaulatan ekonomi, atau dalam istilah Tri Sakti— berdiri di atas kaki sendiri, harus ditegakkan dengan mengusung prinsip keadilan dan kebermanfaatan.

Kaum tani yang seharihari menyayangi padi, singkong, dan sawah harus memperoleh rasa aman. Begitu pula kaum nelayan yang setiap hari bersahabat dengan lautan, juga harus memperoleh rasa aman.

Rasa aman bermakna luas spektrumnya. Kebutuhan pupuk, benih, irigasi tersedia mudah dengan harga yang tidak melambung, begitu pula saat petani mengalami gagal panen, kepala daerah harus berada di tengahtengah mereka memberikan dorongan semangat dan solusi yang komprehensif.

Dari segi sosiologis, seorang pemimpin harus membangun kedekatandenganrakyat, bukan malah terbalik—rakyat yang harus ”munduk-munduk” hormat berlebihan kepada pelayannya.

Mengapa penting? Agar ada gelombang frekuensi yang nyambung dari hati ke hati, dari rasa ke rasa, antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemimpin yang diamanahi tugas membuka jalan pada kesejahteraan sehingga daerah itu akan berkembang baik.

Membangun daerah, apalagi di zaman yang diselubungi oleh globalisasi, harus memperkuat akar rumput. Tanpa dukungan kelas bawah, tidak pantas dirinya disebut pemimpin—karena pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

Jangan memandang rakyat bak kumpulan angka-angka yang kemudian dijumlahkan, memandang rakyat tidak bisa seperti itu, rakyat sangat kompleks baikdari segi pengetahuan, paradigma, dan nilai filosofis yang mereka pegang.

Meskipun desa mempunyai kewenangan dan hak berdasar asal-usul, perhatianpemdatetap dibutuhkan. Desa adalah rumah besar yang telah ada sebelum republik ini berdiri.

Masyarakat desa juga memiliki berbagai khasanah kebudayaan yang luhur dan tata sosial yang selama ini telah berlaku di tengah kehidupan. Bahkan nilai-nilai musyawarah dan gotong royong sudah sejak lama dipraktikkan secara nyata.

Dalam kebijakan penyusunan perdes, seperti rancangan peraturan desa tentang APBdesa, bupati/wali kota mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi.

Tentunya evaluasi ini berdasar atas kepentingan masyarakat desa, agar nantinya APBdesa itu betul-betul sesuai dengan kemaslahatan bersama warga desa.

Dalam hal keuangan desa, daerah juga memiliki peran karena dari pendapatan desa tersebut ada yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa maupun bantuan keuangan.

Untuk itu pentingnya membangun sinergitas antara pemda dan pemdes, serta seluruh stakeholder dan masyarakat, makanya kearifan kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda pembangunan daerah agar keadilan dan kesejahteraan sosial benar-benar mewujud secara nyata. (Sumber: Koran Sindo, 27 Februari 2017)

Tentang penulis:

Ringga Arif WH Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Imagologi Politik Raja Salman

Oleh Asep Salahudin

TENTU saja setiap tamu harus dihormati. Ini bukan hanya ajaran Islam, melainkan juga ajaran setiap agama bahkan juga kearifan lokal menyampaikan pesan yang sama.

Apalagi tamu negara. Kedatangannya bukan hanya mewakili negara itu, melainkan juga melekat interaksi simbolis dengan makna yang luas. Di belakangnya terhampar kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Menjadi menarik ketika yang datang itu ialah Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dalam seminggu terakhir, isu kedatangannya menjadi berita utama banyak koran, dipercakapkan media sosial secara gempita.

Tidak sedikit ulasan bermunculan dikaitkan baik dengan urusan investasi ataupun sentimen keagamaan yang memang dalam dua bulan terakhir ini mengalami ‘kebangkitan’.

Ada bebarapa catatan penafsiran tentang kedatangan Raja Salman mengapa mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.

Pertama, kunjungannya ke Indonesia melibatkan rombongan yang banyak, yaitu membawa 1.500 orang, 10 menteri, dan 25 pangeran.

Dari pihak Indonesia, pasukan TNI dan Polri telah menyiapkan 1.000 pasukan gabungan untuk mengamankan sang raja. Pengamanan itu terdiri dari 2/3 kekuatan Polresta Bogor dan Polda Jawa Barat serta anggota TNI.

Kunjungan dengan jumlah rombongan besar dan pengamanan ketat ini saja sudah mengundang perhatian. Raja Salman dalam hal ini seolah mengingatkan kita betapa konsep diri seorang ‘raja’ kehadir­annya tidak bisa melepaskan diri dari ‘pengawal’.

Kekuatan raja itu justru terletak dari kesetiaan para pengawal dan lingkaran dalamnya yang taklid kepada sosoknya. Apalagi Arab Saudi dikenal sebagai negara yang nyaris tidak tersentuh tsunami ‘musim semi Arab’.

Negara yang kaya dari hasil minyak dengan mengoperasikan sistem monarki yang tertutup, otoriter, dan sama sekali tidak memberikan peluang bagi munculnya kekuatan oposisi. Semua berada dalam kontrol negara (raja).

Ingatan sejarah

Kedua, kedatangan Raja Salman merupakan kunjungan pertama Raja Arab Saudi semenjak 47 tahun terakhir setelah Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud.

Seperti disampikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, “Tentu kan itu pertamanya membalas kunjungan presiden Indonesia yang sudah berkali-kali, barangkali presiden Indonesia sudah 25 kali ke Arab Saudi.”

Raja Faisal dalam ingatan banyak negara Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim, tercatat sebagai raja yang menerapkan sistem islami, tidak suka hura-hura, dan memiliki perhatian besar terhadap perkembangan dunia Islam, ilmu pengetahuan, dan pentingnya kerja sama di antara negara-negara Islam.

Faisal lahir pada 1906 dan anak ketiga Raja ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdurrahman as-Saud, pendiri negara monarki Arab Saudi. Beliau keturunan Bani Tamim dan memiliki talian kekeluargaan dengan suku terkuat, Bani Quraish. Raja Faisal banyak berjasa terhadap negara Arab.

Dia dipandang sebagai penyelamat keuangan negara, melakukan modernisasi pendidikan, menggelorakan pan-Islamisme, antikomunis, dan sangat mendukung kemerdekaan Palestina.

Dampaknya pascakedatangan Raja Faisal, Presiden Soeharto seolah mendapatkan energi untuk juga melakukan kecaman keras kepada Israel. Secara terbuka bangsa Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap negara-negara Arab melawan agresi Israel.

Tidak mengherankan kalau Raja Faisal juga mendapat sambutan meriah dari rakyat Indonesia yang sedang meniti babak baru kehidupan negara setelah terlepas dari rezim Orde Lama.

Presiden Soeharto menerima rombongan Raja Faisal bin Abdulaziz langsung pada 10 Juni 1970 di Bandara Internasional Kemayoran.

Seperti disampaikan Salim Segaf al-Jufrie bahwa kunjungan Raja Faisal membuka babak baru hubungan kedua negara. Hubungan kedua negara dimulai pada 1950 setelah pembukaan Kedubes RI di Jeddah.

Kebangkitan kaum puritan

Ketiga, apakah kedatangan Raja Salman berkaitan dengan konstelasi politik Tanah Air yang akhir-akhir ini, minimal dicitrakan dengan aksi 212 dan seterusnya, melambangkan tentang kebangkitan kaum puritan yang sering kali secara sederhana dihubungkan dengan wahabisme yang berpusat di Arab Saudi?

Tentu pertanyaan ini menarik ditelaah. Mungkin bagi kelompok puritan, kedatangan Raja Salman seolah menjadi oksigen baru yang memompakan spirit perjuangannya.

Kedatang­annya dari tanah kelahir­an nabi seakan memberikan dukungan moral kepada kaum fundamentalis, apalagi dalam pikiran yang mengendap dalam isi kepala mereka konstruksi Arab Saudi (Islam) selalu diperhadapkan dengan Tiongkok yang dipandang komunis.

Bagi saya, kalau membaca dari kacamata pemerintahan kedua negara, kedatangan Raja Salman tidak ada hubungannya dengan urusan pilgub DKI Jakarta atau politik Islam yang diartikulasikan dalam bentuk arak-arakan.

Kedatangannya murni adalah urusan ekonomi. Seperti disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, “Ada proyek lain yang akan ditandatangani kurang lebih sebesar US$1 miliar.

Presiden berharap investasi Arab Saudi tembus mencapai US$25 miliar.” Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat sepanjang 2016 Arab Saudi hanya merealisasikan investasi sebesar US$900 juta. Sementara itu, Singapura saja mencatatkan angka investasi US$9,17 miliar sebagai negara penanam modal terbesar.

Tapi baiklah. Bangsa kita memang termasuk masyarakat dengan tingkat syahwat politik tinggi. Sayang politik yang dikembangkan sering kali ngawur, di luar konteks dan cenderung pada titik tertentu melambangkan sikap rendah diri ketika menghadapi bangsa lain.

Inilah yang saya sebut sebagai politik imagologi. Politik dangkal yang lebih mengedepankan fantasi ketimbang esensi, lebih mendahulukan khayalan daripada fakta di lapangan. Politik partisan yang berhenti sebatas karnaval dan propaganda ideologis.

Jurgen Habermas menyebut imagologi sebagai pemiskinan politik (impoverishment of politics) yang hanya berujung pada penciptaan ruang publik palsu (pseudo-public sphere).

Dalam ruang publik seperti ini, yang ada bukan kekuatan hujah melainkan sengaknya hujatan, serbamanipulatif, dan penuh kebencian. (Sumber: Media Indonesia, 28 Februari 2017)

Tentang penulis:

Asep Salahudin Wakil Rektor I IAILM Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat

 

Ahlan Wa Sahlan Malik Salman

Oleh Abdul Mu’ti

1Maret 2017 Raja Salman, kepala negara Arab Saudi, akan tiba di Indonesia dalam rangkaian kunjungan di negara-negara Asia antara lain Malaysia, Jepang, China, dan Malawi.

Kunjungan ini bukan sekadar balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo tahun lalu, tetapi merupakan kunjungan bersejarah setelah Raja Faisal yang melawat ke Indonesia pada 1970.

Kunjungan ini juga sangat kolosal, karena Sang Raja membawa 10 menteri kabinet dan 1.500 rombongan yang terdiri atas para pangeran, keluarga kerajaan, pebisnis, pejabat negara, dan tokoh penting lainnya. Sang Raja seolah sedang berusaha ”menaklukkan” Indonesia, tidak sekadar pelesiran menikmati kemolekan Pulau Dewata.

Makna Strategis

Bagi Indonesia, kunjungan Raja Salman memiliki tiga makna strategis. Pertama,secara politik Kerajaan Saudi tidak lagi memandang Indonesia sebelah mata. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, politik yang stabil, dan kelas menengah yang kuat, peranan politik Indonesia dalam percaturan politik global cukup signifikan.

Konsistensi Indonesia melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif memungkinkan negeri Pancasila ini menjalin persahabatan dengan semua negara muslim. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Iran dan Turki yang bersaing dengan Saudi dalam kepemimpinan dunia Islam.

Penyelenggaraan pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta adalah bukti kekuatan posisi politik Indonesia di negara-negara muslim.

Bahkan dalam penyelesaian politik di ASEAN seperti Moro (Filipina), Pattani (Thailand), dan Rohingya (Myanmar), peranan Indonesia sebagai mediator dan juru runding lebih dipercaya dan diterima oleh ketiga negara dibandingkan dengan Saudi dan Malaysia yang dinilai berpihak pada ”pemberontak”.

Peran serta masyarakat madani Indonesia sebagai second track diplomacy turut memperkuat rajutan jaringan kelompok moderat muslim Asia Tenggara.

Kedua, secara ekonomi Saudi melihat Indonesia memiliki kondisi ekonomi dan pertumbuhan yang baik. Indonesia berpotensi menjadi salah satu raksasa ekonomi.

Dengan jumlah penduduk lebihdari 250jutajiwa, Saudimelihat peluang besar memasarkan minyak di Indonesia. Sekitar satu dasawarsa Indonesia menjadi pengimpor minyak. Pemerintah Indonesia sudah membuka pintu bagi Saudi untuk membangun dua kilang minyak.

Dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar di dunia, Indonesia memberikan sumbangan besar mengisi pundi-pundi devisa nonminyak Saudi. Ketiga,secara keagamaan Indonesia memiliki ikatan keagamaan yang kuat dengan Saudi. Pertautan umat Islam Indonesia dengan Saudi terjalin sejak awal perkembangan Islam.

Menurut sebagian sejarawan, Islam masuk ke Indonesia pada abad ketujuh. Saat pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, sejumlah sahabat Rasulullah menginjakkan kaki di daratan Sumatera. Hampir semua pendiri gerakan Islam seperti KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) dan KH Hasyim Asyari (NU) pernah menuntut ilmu di Tanah Suci.

Jejaring ulama Nusantara dengan Saudi terbangun cukup kuat dari abad ke-16 hingga saat ini. Banyak alumni perguruan tinggi Saudi yang menjadi tokoh intelektual dan politik serta menjadi pendukung dan pendakwah paham Salafi.

Walau demikian, pengaruh Salafisme tidaklah cukup kuat. Mayoritas alumni ma’had dan perguruan tinggi Saudi tetap menjadi pengikut Mazhab Syafii, bahkan sebagian mereka sangat vokal dan kritis terhadap paham agama dan kebijakan politik Saudi.

Negosiasi Politik dan Ekonomi

Pemerintah Indonesia hendaknya memanfaatkan momentum kunjungan Raja Salman untuk melakukan negosiasi bisnis dan politik. Pemerintah Indonesia harus mampu meyakinkan Raja Salman dan rakyat Saudi bahwa bangsa Indonesia bukanlah orang ”ajam ” yang bodoh dan ”mamluk ”, budak yang miskin.

Dalam kaitan hal tersebut, pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi bisnis dan bargaining politik. Pertama,terkait dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya tenaga kerja wanita (TKW). Selama berpuluh tahun masalah TKI menjadi batu kerikil hubungan Indonesia dengan Saudi.

Masalah kekerasan fisik dan seksual serta pelanggaran hak asasi manusia seakan tidak tersentuh hukum. Di antara penyebabnya adalah masih adanya sebagian masyarakat Saudi yang memandang para TKI/TKW sebagai budak dengan pemahaman literal ayat-ayat Alquran dan pengalaman kultural jahiliah tentang budak.

Kontrak kerja dimaknai sebagai transaksi yang membolehkan mereka mempekerjakan, menggauli, dan memperjualbelikan TKI. Sebab lainnya karena para TKI menempatkan dirinya dalam posisi inferior, subordinat, dan job seeker yang menggantungkan dirinya kepada para majikan dan agen.

Rendahnya pendidikan dan keterampilan serta lemahnya kemampuan berbahasa, komunikasi, dan pemahaman budaya membuat mereka sering dinistai. Keadaan menjadi lebih buruk karena Pemerintah tidak terlibat dalam kontrak kerja antara TKI, agen, dan majikan. TKI seperti sekawanan domba yang dilepas di hutan rimba yang dikuasai singa dan serigala.

Sebagai negara yang meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi Jenewa, dan antiperbudakan modern, Presiden Jokowi perlu menyampaikan sikap Indonesia mengenai nasib warga negaranya dan pembelaan HAM. Masyarakat Saudi sesungguhnya mulai bergantung pada TKI, terutama sejak moratorium pembanturumahtangga.

Karena alasan agama, budaya, dan kinerja TKI memiliki nilai lebih yang tidak tergantikan oleh tenaga kerja dari India, Filipina, dan negaranegara Afrika. Dalam rangka mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri dan mengentaskan kemiskinan, pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi masalah TKI dengan hanya mengirimkan tenaga kerja profesional yang memiliki kontrak kerja yang kuat dan penggajian yang wajar.

Kedua,secara politik Indonesia dapat melakukan negosiasi politik dalam penyelesaian berbagai masalah konflik Timur Tengah dan pemberantasan terorisme. Ada kabar yang menyebutkan pemerintah Saudi berusaha melobi Indonesia untuk bergabung dengan Koalisi Negara- Negara Muslim Antiterorisme yang dibentuk dan dipimpin Arab Saudi.

Jika dugaan itu benar, pemerintah Indonesia tidak perlu mengubah sikap politik yang telah diambil selama ini. Sesuai Konstitusi Indonesia, mengembangkan politik luar negeri yang bebas- aktif untuk kepentingan nasional. Koalisi tersebut bukan di bawah PBB sehingga Indonesia tidak terikat.

Yang lebih penting, sesuai ajaran Alquran, jika dua kelompok muslim berperang maka harus ada pihak yang menjadi penengah dan pendamai. Dengan bersikap netral, Indonesia bisa diterima berbagai pihak yang berkonflik. Indonesia dan Arab Saudi sama-sama memiliki masalah terorisme.

Berbagai aksi terorisme terjadi di Indonesia dan Saudi. Ada analisis yang menyebutkan bahwa terorisme bertali-temali dengan Wahabisme yang berpusat di Arab Saudi.

Pandangan tersebut tentu sangat merugikan citra Saudi. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada kaitan langsung antara Wahabisme dan terorisme. Persepsi bahwa terorisme berakar pada agama dan Wahabi sebagai agen harus dikoreksi.

Karena itu, Saudi dan Indonesia dapat bekerja sama bagaimana menanggulangi dan memberantas terorisme melalui pendekatan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan.

Ada pihak-pihak tertentu yang sangat khawatir dengan kunjungan Raja Salman. Secara psikologis, kunjungan Raja Saudi bisa memperkuat kelompok muslim ”garis keras” yang merupakan jaringan Salafi di Indonesia.

Spekulasi tersebut akan terbantah jika selama kunjungan di Indonesia, Raja Salman mengagendakan pertemuan dan mendengar masukan sebanyak mungkin organisasi Islam.

Sudah seharusnya pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut dan melayani Raja Salman dengan spirit persahabatan, perdamaian, saling menghormati, dan kerja sama saling menguntungkan.

Sebagaimana sabda Nabi, menghormati tamu adalah ciri manusia yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Mari kita sambut tamu negara dengan sebaik- baiknya. Marhaban, ahlan wa sahlan Malik Salman. (Sumber: Koran Sindo, 28 Februari 2017)

Tentang penulis:

Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah; Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Soal Freeport, Acuannya Konstitusi

Oleh Muhamad Imron

Perusahaan multinasional telah menggurita ke banyak negara. PT Freeport Mc Mooran adalah contoh nyata. Sejak 1967, perusahaan tersebut telah resmi menancapkan bendera di bumi Indonesia.

Melalui kedekatannya dengan rezim saat itu, mereka telah memesan berbagai regulasi agar posisi kokoh berdiri di tanah Papua.

Undang-Undang Penanaman Modal Asing contoh konkret cara mereka dapat bertahan hingga sekarang dengan izin kontrak karya.

Di era Orde Baru, pemerintah lebih mengambil peran sebagai fasilitator korporasi-korporasi internasional daripada membuat sistem tata kelola pertambangan yang ideal.

UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum telah menjadi karpet merah bagi investor asing untuk sektor ekstraktif di Indonesia.

Mekanisme Kontrak Karya (KK) yang disediakan undang-undang tersebut menjadikan interaksi yang sama tinggi antara pemerintah dan korporasi (bovernment to business), sehingga pola interaksi dan dinamika yang terbangun pada sektor pertambangan hanya ditentukan hasil “main mata” kedua aktor tersebut. Sistem KK memungkinkan relasi dominatif korporasi terhadap masyarakat.

Seiring dinamika pemikiran dan situasi di lapangan yang terus berkembang, terutama pascareformasi, UU No 11 Tahun 1967 dianggap telah usang dan tidak lagi sesuai dengan pilihan politik ekonomi pemerintah.

Maka, UU tersebut diubah menjadi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Oleh banyak kalangan, UU ini dianggap telah menyajikan wajah baru pertambangan Indonesia.

Di antaranya, ketentuan-ketentuan baru yang memang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, misalnya tentang hubungan negara dan pemodal (investasi asing).

Rezim KK yang diterapkan saat Orde Baru kini menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang memiliki aturan durasi penggunaan lahan lebih singkat.

Selain itu, UU ini juga menyajikan sudut pandang divestasi saham investasi asing sebagai instrumen menegakkan kedaulatan ekonomi.

Reformasi kebijakan dari rezim KK ke arah IUPK merupakan terobosan strategis. Keduanya memiliki perbedaan mendasar.

Menurut Spelt dan Ten Berge, izin merupakan tanda persetujuan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk subjek hukum dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Dengan memberi izin, berarti pemerintah memperkenankan pihak yang mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang (NM Spelt:1993).

Pada dasarnya, pola perizinan semacam ini memberi kedudukan lebih tinggi (dominan) pada pemerintah. Dia juga memberi kedudukan lebih rendah pada perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin. Tentu berbeda dengan pola KK yang memosisikan sejajar antara pemerintah dan korporasi.

Namun, apakah praktiknya akan selalu demikian (pemerintah lebih dominan)? Sebab, acap kali pemerintah selalu lemah menghadapi lobi-lobi korporasi-korporasi besar pengelola tambang.

Interaksi yang terbangun State-Multi National Corporation dan pemerintah selalu terlihat mesra, sedangkan civil society lebih pada posisi didiamkan begitu saja.

Tekanan yang sering muncul dari pihak MNC ke pemerintah atas keberlanjutan aktivitas eksploitasi sumber daya mineral sering kali tidak dapat ditolak.

Bahkan, pemerintah justru mengambil posisi sebagai penyedia regulasi yang lapang dan longgar bagi keberlangsungan operasi pertambangan.

Nakal

Ke depan, wajah kebijakan pertambangan masih akan sama selama pemerintah tidak dapat menciptakan suasana interaksi antaraktor yang ideal.

Upaya yang kini tengah dilakukan pemerintah berupa penerapan IUPK kepada PT Freeport Indonesia sebagai pengganti KK harus mendapat apresiasi.

Posisi pemerintah sebagai pemberi izin tentu bakal menjadi lebih kuat daripada korporasi pemegang izin. Jika IUPK ini tidak disepakati Freeport, perusahaan tersebut tidak akan dapat mengekspor konsentrat tembaga serta aktivitas operasi pertambangannya pasti akan terganggu.

Tampaknya, pemerintah telah belajar banyak dari kenakalan yang sering ditunjukkan perusahaan multinasional ini. Freeport Indonesia hingga kini masih mengulur-ulur waktu untuk membuat smelter (fasilitas untuk mengolah hasil tambang yang berguna guna meningkatkan kandungan logam).

Padahal, menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, smelter harus dibangun paling lambat lima tahun setelah UU tersebut disahkan.

Upaya mendikte pemerintah pun juga nyata-nyata mereka lakukan. Aturan divestasi 51 persen hingga kini masih saja tidak dihiraukan.

Bagi Perusahaan multinasional, kebijakan pemerintah mengubah KK menjadi IUPK dinilai tidak memberi kepastian, terutama soal pajak yang dapat berubah mengikuti aturan perpajakan. Ini berbeda sistem KK di mana pajaknya tidak berubah hingga masa akhir kontrak.

Namun bagi pemerintah, sesungguhnya situasi ini merupakan kesempatan mengembalikan kedaulatan negara bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

Di negara ini, perundang-undangan memang sering kali tampil berbenturan. Perusahaan multinasional acap kali berusaha mendikte pemerintah agar regulasi lama yang menguntungkannya dapat terus berlaku.

Freeport Indonesia, misalnya, selalu memaksakan kehendak agar sistem KK dapat terus berlangsung. Mereka menganggap ini sebagai produk hukum yang sah dan harus diterapkan pemerintah. Situasi semacam ini tampaknya tidak akan pernah terjadi saat negara mengambil sikap teguh dan taat konstitusi.

Konstitusi sudah sangat jelas, sumber daya alam di dalam perut bumi harus dikuasai negara dan didistribusikan bagi kesejahteraan rakyat. Persoalannya, konstitusi negara ini masih diperlakukan hanya sebagai dokumen formal. Konsekuensinya, sering kali diabaikan dan diterobos begitu saja demi melayani kepentingan kuasa modal.

Formalisme dalam proses tata pemerintahan di negara-negara berkembang sangat dipengaruhi struktur korporasi global. Menurut Ali Farazmand, formalisme terjadi ketika regulasi formal dilengkapi norma dan perilaku informal dan tidak resmi dalam politik. Juga dipengaruhi tata pemerintahan dan administrasi untuk melayani tujuan khusus.

Padahal seharusnya, konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi paling penting atas sistem tata pemerintahan agar interaksi negara dan perusahaan multinasional makin jelas. (Sumber: Koran Jakarta, 28 Februari 2017)

Tentang penulis:

Muhamad Imron, Sap, Map Penulis mengajar di Universitas Islam Raden Rahmat Malang

 

Menegaskan Pendidikan Cinta Lingkungan

Oleh M Rikza Chamami

”Ruh pendidikan cinta lingkungan perlu masuk dalam kurikulum pendidikan ”

CUACA ekstrem akhir-akhir ini membawa dampak buruk bagi lingkungan. Jalan yang semula teraspal rapi mulai mengelupas hingga muncul lubang jeglongan. Tanah dengan posisi ketinggian mengalami longsor. Daerah minim resapan dan tepi sungai menghadapi banjir.

Dampak dari itu semua membuat aktivitas masyarakat terhambat dan muncul wabah penyakit. Bencana ini memang bersifat alamiah.

Akan tetapi, jika dirunut dari sebuah peristiwa itu, ada juga andil manusia. Jalan yang berlubang diakibatkan gorong-gorong tersumbat hingga air meluber.

Daerah ketinggian sudah mulai banyak dihuni dengan menghabisi pohon-pohon rindang. Salah satu akibat banjir disebabkan pembuangan sampah ke sungai.

Beberapa bantaran sungai yang harusnya tidak digunakan hunian, dipaksa didirikan rumah penduduk. Pada titik inilah, penting sekali menegaskan pendidikan cinta lingkungan.

Sebab problem kehidupan selalu bertumpu pada kenyamanan lingkungan hidup. Dan ini menjadi salah satu pelajaran penting yang ada dalam Alquran. Manusia memiliki andil dalam menjaga dan menciptakan lingkungan menjadi baik atau rusak.

Sehingga inti dari pendidikan cinta lingkungan adalah turut serta menciptakan lingkungan menjadi baik. Munculnya kesadaran berlingkungan hidup menjadi kunci sukses agar tidak terjadi kerusakan.

Saat musim hujan, masyarakat tidak takut dengan air, angin dan badai. Dan musim kemarau, masyarakat tidak khawatir dengan kekeringan dan kelaparan.

Kondisi cuaca yang cepat berganti menjadikan rasa waswas. Akibatnya, musibah berbasis lingkungan sulit diprediksi secara tepat.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan, maka dibutuhkan tiga hal pokok. Pertama, memulai menjaga lingkungan dari pribadi.

Upaya prefentif ini menjadi sangat penting. Sebab individu sangat membantu keberlangsungan lingkungan yang baik.

Misalnya mulai disiplin membuang sampah, membersihkan gorong-gorong, membuat resapan air dan menjadikan lingkungan nyaman.

Kedua, mengajak keluarga untuk sadar lingkungan. Langkah kedua ini sangat mulia, sebab keluarga adalah masyarakat terkecil dalam skema hidup sosial.

Dengan terbentuknya keluarga yang sadar lingkungan, maka target utama lingkungan sehat bisa terwujud. Ikhtiar dalam lingkar keluarga ini menjadi sangat penting. Sebab dari keluarga akan lahir kebersamaan.

Lingkungan Sehat

Ketiga, bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bebas bencana. Kesan penting membangun individu dan keluarga tidak akan sempurna jika belum ditopang kebersamaan seluruh masyarakat.

Oleh sebab itu, usaha untuk menyatukan semuanya perlu dimatangkan lewat forum rapat rutin RT, PKK dan Dasawisma.

Setelah itu bisa terwujud, maka ditingkatkan di level RW, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Kebersamaan menghadapi perubahan iklim yang berpotensi melahirkan bencana itu sangat tergantung pada lingkungan. Maka lingkungan yang sehat dan bebas bencana menjadi dambaan setiap masyarakat.

Itulah yang menjadi komitmen kuat seluruh warga bangsa dalam menegaskan arti penting menjaga lingkungan. Potensi yang paling bisa dilakukan adalah dengan membuat forum bersama tanggap bencana dengan program-program “melek lingkungan”.

Kebutuhan hidup sehat, nyaman dan jauh dari bencana perlu didukung semua pihak. Problem bangunan ramah lingkungan, pembuangan sampah ramah lingkungan dan masyarakat sadar lingkungan itu yang penting.

Usaha membentuk individu, keluarga dan masyarakat yang sadar lingkungan juga membutuhkan sentuhan lembaga pendidikan formal.

Sinergi ide dan gagasan pendidikan cinta lingkungan ini akan mudah terserap jika ada andil sekolah dan perguruan tinggi.

Maka, ruh pendidikan cinta lingkungan perlu masuk dalam isi kurikulum pendidikan. Tidak sulit rasanya memasukkan ide-ide sederhana cinta lingkungan.

Seluruh materi pelajaran seperti Agama, IPA, IPS, PKn dan Bahasa akan mampu mewadahi pesan-pesan cinta lingkungan.

Sebab hari ini, kebutuhan hidup tidak akan bisa lepas dari lingkungan. Maka tepat sekali jika lembaga pendidikan menekankan kembali pentingnya pendidikan cinta lingkungan ini.

Skema pelaksanaan pendidikan cinta lingkungan ini dapat dilakukan dengan mudah jika ada sinergi antara pemerintah dan stakeholder pendidikan. Sebab pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan hidup yang layak dan nyaman.

Adapun stakeholder pendidikan yang memiliki kuasa akademik ikut serta menyosialisasikan ide-ide dimaksud. Dengan cara itu, maka gagasan membumikan pendidikan cinta lingkungan akan mudah dipahami dan dilaksanakan secara baik.(Sumber: Suara Merdeka. 28 Februari 2017)

Tentang penulis:

M Rikza Chamami, dosen UIN Walisongo dan Peneliti Aliansi Kebangsaan

Peluang Sengketa Pilkada

Oleh Saiful Anam

“Pilkada pada 2015, MK hanya menerima 7 dari 147 permohonan sengketa dengan pertimbangan konsisten menerapkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015.”

SEBANYAK 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten telah menggelar pilkada serentak gelombang kedua pada Rabu (15/2).

Pilkada serentak tahun ini merupakan kedua kalinya setelah gelombang pertama berhasil dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil perhitungan pilkada tingkat kabupaten/kota untuk pada 22 s/d 24 Februari 2017.

Sedangkan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada 25 s/d 27 februari 2017.

Atas pelaksanaan pilkada serentak tersebut pasti terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ketidak puasan tersebut tentu dilandasi oleh berbagai macam kecurangan seperti seperti politik uang, jual beli suara, intimidasi, pengerahan massa, manipulasi suara dan hasil suara, baik yang terjadi sebelum pemilihan, pada saat pemilihan ataupun setelah pemilihan berlangsung.

Terhadap pihak-pihak yang merasa tidak puas dapat ditempuh yakni melalui permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhitung paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan baik oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu MK juga telah menyusun jadwal pengajuan permohonan sengketa Pilkada ntuk pasangan calon bupati dan wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota pada 22 s/d 28 Februari 2017, sedangkan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Februari 2017 s/d 1 Maret 2017.

Tantangan

Selain syarat formil sebagaimana tersebut di atas, juga mensyaratkan selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan lainnya paling banyak sebesar 0.5 % – 2 % sebagaimana diatur Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi tantangan bagi pemohon yang akan memilih jalur sengketa Pilkada di MK, mengingat berdasar pada permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada pada 2015, MK hanya menerima 7 dari 147 permohonan sengketa Pilkada dengan pertimbangan konsisten menerapkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam memeriksa dan mengadili syarat formal pengajuan sengketa hasil pilkada ke MK.

Adapun alasan MK konsisten menggunakan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai dasar pijakan di antaranya, Pertama Pilkada berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan merupakan rezim Pemilu, perbedaan tersebut bukan hanya dari segi istilah, melainkan juga meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan perbedaan konsekuensi hukum.

Ketika pilkada sebagai rezim Pemilu, MK memiliki keleluasaan melaksanakan kewenangan konstitusinya, yakni tunduk pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Atas dasar itulah, putusan MK pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil Pilkada tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

Kedua, telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan tafsir konstitusional atas Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Melalui putusan tersebut, MK menyatakan Konstitusional dan menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015, dikarenakan merupakan kebijakan hukum terbuka oleh Pembentuk Undang-Undang (Open legal Policy), sehingga MK menganggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, demi kepastian hukum MK harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU Pilkada.

Dengan melaksanakan Pasal 158 UU Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, maka Mahkamah turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pilkada berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangan di masing- masing tingkatan.

Apabila melihat perbedaan selisih hasil yang diperoleh pasangan calon dengan pasangan calon lainnya baik di media cetak dan media elektronik, maka menurut penulis banyak pilkada yang tidak akan berlanjut pada gugatan di MK.

Namun yang pasti terhadap pasangan calon yang persentase selisih perolehan suaranya sesuai Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015, maka bukan tidak mungkin berpeluang untuk memenangkan atau MK mengabulkan permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh pasangan calon, tentunya apabila didukung oleh argumentasi serta bukti-bukti yang memadai berkaitan dengan kedudukan hukum, obyek pemohonan dan pokok permohonan yang dimohonkan. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Februari 2017)

Tentang penulis:

Saiful Anam, Ketua Komite Hukum Mata Garuda Institute dan akademisi Hukum Tata Negara



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,247 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan