Arsip untuk Maret, 2017

Menu Terbaru Kamis, 30 Maret 2017

Serta 15303 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Menu Terbaru Senin, 27 Maret 2017

Mutamimah
Rencana Go Public UKM
artikel pengamat

Fatah Syukur
Madrasah dan Tuntutan Manajemen Efektif
artikel pengamat

Tauchid Komara Yuda
Jaminan Kesehatan tanpa Kelas
artikel pengamat

Asep Saefuddin
Akreditasi bukan Sekadar Kewajiban Regulasi
artikel pengamat

Muhammad Farid
Quo Vadis Generasi Muda?
artikel pengamat

Elfindri
Menyiapkan Start-Up Business
artikel pengamat

Jejen Musfah
Dilema Pungutan Biaya Pendidikan
artikel pengamat

Sigit Aulia Firdaus
Korupsi Dan Supremasi Hukum
artikel pengamat

Firman Noor
Post-Truth Politician
artikel pengamat

Nessya Monica Larasati Putri
Korupsi Mengamputasi Prestasi
artikel mahasiswa

Serta 15293 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Akreditasi bukan Sekadar Kewajiban Regulasi

Oleh Asep Saefuddin

SALAH satu upaya untuk menjamin kredibiltas dan mutu perguruan tinggi di berbagai negara dilakukan akreditasi. Sifat akreditasi ini macam-macam, ada yang bersifat wajib (compulsory) ada juga yang sunah (optional voluntary).

Negara yang mewajibkan akreditasi juga pelaksanaannya berbeda-beda. Ada yang dilakukan oleh suatu lembaga profesional independen ada juga yang ditangani langsung oleh pemerintah. Untuk akreditasi yang bersifat sunah itu umumnya dilakukan oleh lembaga independen profesional.

Kampus-kampus yang merasa perlu adanya perbaikan mutu biasanya minta dilakukan akreditasi oleh lembaga profesional. Memang berbayar, tetapi manfaatnya sangat banyak karena bisa melihat titik-titik lemah kampus untuk segera diperbaiki.

Mereka sadar bahwa perbaikan mutu merupakan suatu upaya berkelanjutan yang memerlukan kacamata orang lain untuk melihatnya.

Bukan sekadar kewajiban regulasi. Pada umumnya, negara-negara yang memberi status sunah bagi akreditasi, pendidikannya relatif baik.

Kesadaran terhadap mutu merupakan kultur akademik, bukan karena adanya regulasi-regulasi yang memaksa. Asumsi dasarnya ialah kampus sebagai tempat orang-orang dengan tingkat pendidikan jauh di atas rataan masyarakat.

Mustahil bila di universitas tidak dikenal praktik-praktik mutu seperti continuous improvement. Proses pembelajaran sehari-hari pun sudah menunjukkan bahwa praktik mutu itu melekat dalam diri dosen dan pengelola kampus.

Amerika Serikat ialah contoh negara dengan status akreditasi sunah (optional voluntary). Selain akreditasi bersifat sunah, pendidikan di Amerika diselenggarakan secara otonom oleh negara bagian. Tidak ada sistem pendidikan yang bersifat nasional.

Akan tetapi, pemerintah federal (pusat) memberikan alokasi biaya untuk proses pendidikan dan riset. Selain itu, pemerintah federal punya kewenangan intervensi terhadap pendidikan yang berkaitan dengan empat hal:

(1) demokrasi dan kebebasan akademik,

(2) menyangkut kesamaan peluang dalam pendidikan bagi semua penduduk,

(3) meningkatkan produktivitas nasional, dan

(4) memperkuat pertahanan keamanan nasional.

Artinya, dalam hal mutu akademik tetap pemerintah pusat sangat perduli. Akreditasi secara kelembagaan tidak terkait langsung dengan pemerintah, baik pusat (federal) maupun pemerintah negara bagian.

Namun, lembaga akreditasi tersebut memperoleh pengakuan dari dua lembaga negara, yaitu Council of Higher Education Accreditation (Dewan Akreditasi Pendidikan Tinggi) dan US Department of Education (Kementerian Pendidikan).

Selain itu, otonomi kampus dan kebebasan akademik diberikan oleh pemerintah dalam kerangka tata kelola universitas yang baik (good university governance).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa akreditasi bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa perguruan-perguruan tinggi mempunyai standar akademik yang baik dan memenuhi syarat dan harapan pemerintah.

Kualifikasi akreditasi diperlukan oleh perguruan tinggi tersebut untuk promosi terhadap calon mahasiswa. Akreditasi bukan kewajiban, melainkan kebutuhan perguruan tinggi sendiri.

Jadi tujuan utama

Bagaimana dengan Indonesia? Akreditasi di Indonesia masuk ke kategori wajib. Jadi, itu merupakan tuntutan pemerintah agar pengelola kampus tunduk pada regulasi ini. Selain itu, ada klasifikasi prodi atau PT berbasis hasil akreditasi ini, yakni C, B, atau A.

Klasifikasi itu sering dijadikan tujuan utama oleh pengelola prodi atau universitas sehingga mereka berusaha mengejar akreditasi B atau A dengan berbagai cara. Setelah mendapatkan status akreditasi A atau B lalu dipasang di berbagai media untuk menjaring mahasiswa.

Model itu cukup berisiko karena akhirnya formal akreditasi menjadi tujuan. Padahal, proses akademik yang mencakup pengajaran, riset, dan pengabdian pada masyarakat jauh lebih penting ketimbang formalitas akreditasi itu.

Akhirnya perguruan tinggi terjebak pada jual beli gelar. Sayangnya, banyak lembaga negara yang mensyaratkan penerimaan staf baru hanya bagi prodi dengan akreditasi minimum B.

Mereka yang lulus dari prodi berakreditasi C terhempas di tahap seleksi. Padahal, bisa jadi pelamar ialah orang yang potensial, berbakat, dan cerdas.

Bisa saja pelamar berasal dari universitas biasa karena banyak faktor, misalnya masalah biaya, faktor jarak, dan banyak hal lain yang harus kita akui. Selain itu, hak pelamaran merupakan hak asasi seseorang yang tidak boleh disetop gara-gara tempat sekolahnya berakreditasi C.

Peraturan-peraturan yang diskriminatif harus dihilangkan. Bila tidak, makna akreditasi menjadi sumir. Kita harus sadar bahwa pendidikan dijalankan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dari segi soft-skill dan hard-skill.

Perilaku manusia terdidik harus terlihat dalam sikap seperti kejujuran, kesungguhan, kolaborasi, disiplin, dan profesionalitas.

Sarjana sebagai lulusan harus mampu menerapkan ilmunya dalam dunia kerja. Mereka bahkan harus kreatif membangun metode-metode baru dalam bidang yang sedang ditekuni.

Lulusan yang berkecimpung dalam dunia riset harus terus-menerus mengevaluasi metode atau model yang terbukti baik di negara lain, tetapi belum tentu cocok untuk Indonesia. Ilmuwan harus kreatif mengkaji teori-teori disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan waktu penerapannya.

Sumbangan para ilmuwan bisa diarahkan untuk pengambilan keputusan berbasis pengetahuan atau juga menyumbangkan pendekatan atau teori baru dalam keilmuan. Suasana inilah yang harus dibangun di kampus. Bilamana status akreditasi pendidikan (tinggi) masih bersifat wajib, saya pikir boleh saja.

Akan tetapi, polanya jangan terlalu rijid di seluruh komponen input-proses-output. BAN PT cukup melakukan evaluasi di komponen output.

Adapun input dan prosesnya serahkan ke PT. Biarkan mereka berkreasi di input dan proses untuk mencapai output yang bagus. Dengan pola ini, saya yakin teman-teman dosen akan lebih enjoy dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya.

Akreditasi saat ini terlalu ambisius yang justru membuat para dosen jadi ahli administrasi, bukan ilmuwan. Selain itu, jangan sampai status akreditasi universitas atau prodi terbawa-bawa kepada status lulusan.

Lulusan harus diperlakukan secara individu, bukan asal usul sekolah. Lulus tidaknya seseorang dalam proses seleksi tergantung kualitas individu tersebut. Bisa saja seseorang yang lulus dari prodi C itu lebih baik daripada mereka yang lulus dari prodi B atau bahkan A.

Hal itu bisa terjadi. Untuk itu kekacauan regulasi akreditasi pendidikan tinggi harus secara sungguh-sungguh dibenahi.

Kalau tidak, kita punya dosa yang dibuat secara sistem. Efeknya sangat berbahaya bagi kemajuan bangsa. Percayalah. (Sumber: Media Indonesia, 23 Maret 2017)

 

Tentang penulis:

Asep Saefuddin Rektor Universitas Trilogi/Guru Besar Statistika FMIPA IPB

 

Madrasah dan Tuntutan Manajemen Efektif

Oleh Fatah Syukur

“Mutu madrasah harus terus ditingkatkan, agar animo masyarakat yang sudah semakin meningkat terhadap madrasah tersebut tidak dikecewakan.”

MADRASAHKU Idolaku. Itulah semboyan yang sering dikumandangkan setiap forum-forum yang ada di madrasah dan masyarakat. Madrasah yang semula sering diidentikkan dengan sekolah ìkelas duaî, sekarang telah tumbuh berkembang di masyarakat.

Data di Kemenag Jateng tahun 2014- 2015 menunjukkan bahwa jumlah madrasah ada 10.740 unit, terdiri atas 10.441 (95.21%) madrasah swasta dan hanya 299 (4,79 %) madrasah negeri. Jumlah tersebut terus berkembang, karena permohonan izin operasional membuka madrasah baru terus bertambah.

Tingginya minat masyarakat muslim terhadap pendidikan madrasah, bisa dimengerti karena madrasah memberikan pendidikan agama yang lebih banyak dibandingkan pendidikan di sekolah.

Dengan masuk madrasah, diharapkan siswa-siswi memiliki akhlak mulia, memiliki pengamalan agama yang lebih baik, di samping juga memiliki pengetahuan yang baik. Untuk itu, maka tuntutan peningkatan mutu terhadap madrasah harus selalu diupayakan secara berkelanjutan.

Data di Kanwil Kemenag Jawa Tengah menunjukan bahwa madrasah yang terakreditasi A baru 1.796 madrasah (16.72%), terakreditasi B ada 5.581 madrasah (51.96%) dan terakreditasi C ada 1.327 madrasah (12.36%).

Sisanya 2.036 madrasah (18.96%) belum terakreditasi. Angka tersebut mengindikasikan bahwa mutu madrasah harus terus ditingkatkan, agar animo masyarakat yang sudah semakin meningkat terhadap madrasah tersebut tidak dikecewakan.

Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Oleh karena itu, maka penyelenggara pendidikan, termasuk madrasah harus memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, agar memenuhi hak masyarakat.

Madrasah yang dikelola dengan baik, bahkan bisa memiliki prestasi lebih dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Di deretan madrasah negeri adalah MAN Insan Cendikia, MIN Malang, dan sebagainya.

Di Jawa Tengah ada MAN 2 Kudus, MAN Demak. Di deretan swasta ada Madrasah Banat NU, Madrasah Raudlotul Ulum dan sebagainya. Salah satu alternatif yang bisa ditawarkan adalah model manajemen madrasah efektif.

Manajemen hakikatnya merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta pandayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki kultur yang dikembangkan dari tradisi pesantren, apabila dikemas dengan manajemen modern, maka akan menghasilkan kombinasi yang bagus.

Keunggulan-keunggulan manajemen yang mengintegrasikan antara nilai-nilai persantren dengan manajemen modern tersebut diharapkan dapat menjadi model dan dikonseptualisasi menjadi manajemen madrasah yang efektif, yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, evaluasi dan pengawasan di madrasah secara efektif.

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan, efektivitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan. Madrasah efektif menunjukkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan kajian sejumlah literatur yang membahas tentang sekolah efektif akan dijumpai rumusan pengertian yang bermacam-macam.

Tim Peneliti dari Seattle Public School, Washington (1982), memberikan definisi tentang sekolah efektif untuk tingkat sekolah dasar, sebagai sekolah yang seluruh siswanya memenuhi persyaratan berikut;

(1)menguasai (mastery) keterampilan-keterampilan dasar;

(2)berusaha meraih prestasi akademik (academic excellence) semaksimal mungkin pada semua mata pelajaran; dan

(3)menunjukkan keberhasilan melalui evaluasi yang sistematis (systematic testing).

Dengan memperhatikan empat pilar pendidikan; learning to do, learning to know, learning to be dan learning to live together, berbagai kelemahan yang berkembang di masyarakat, dan mempertimbangkan akar budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka madrasah di Indonesia seharusnya dikembangkan untuk membantu siswanya menguasai kompetensi yang berguna bagi kehidupannya pada masa depan. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:

Fatah Syukur, guru besar Ilmu Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri Walisongo

Rencana Go Public UKM

Oleh Mutamimah

PRO-KONTRA tentang rencana UKM akan go public sangat menarik untuk dikaji. UKM mempunyai peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena secara mayoritas unit usaha di Indonesia bergerak pada kelompok UKM. Namun secara umum, sebagian besar UKM mengalami kendala modal, sehingga sebagian UKM tumbuh stagnan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui OJK dan pasar modal mendorong UKM untuk go public di Bursa Efek Indonesia. Melalui go public diharapkan UKM dapat meningkatkan modal dalam jumlah besar tanpa ada beban untuk mencicil bunga secara periodik seperti halnya pinjam ke perbankan.

Namun siapkah UKM untuk go public? Satu sisi merupakan angin segar bagi UKM dan investor, namun di sisi lain menjadi momok menakutkan bagi UKM. Persoalannya, bagaimana agar UKM sukses go public?

Go public merupakan penawaran saham melalui pasar modal kepada masyarakat luas dengan tujuan mendapatkan dana dalam jumlah besar.

Jika UKM go public, akan dapat menambah pemain baru dalam jumlah besar di pasar modal, sehingga banyak pilihan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Hal ini akan menggerakkan sektor ekonomi serta menurunkan pengangguran. Asumsinya, jika dana sudah terkumpul dalam jumlah besar melalui go public, maka UKM akan dapat berkembang, termonitor oleh masyarakat dengan baik serta dapat bersaing secara global.

Go public bagi UKM merupakan strategi jangka panjang, perlu persiapan dalam waktu yang cukup lama, karena persyaratan untuk go public sangat rigit.

Beberapa konsekuensi UKM go public, antara lain: Pertama, ciri khas UKM salah satunya bahwa usaha itu merupakan bisnis yang dimiliki individu atau keluarga yang bersifat turuntemurun.

Dalam kepemilikan individu, semua pengambilan keputusan dilakukan sendiri tanpa campur tangan pihak lain, sehingga tingkat konfliknya rendah.

Namun jika UKM go public, maka UKM harus bersedia ìshare atau berbagiî kepemilikan bisnis, share pengambilan keputusan, share keuntungan dan share informasi internal dengan pihak lain. Apabila peran masing-masing pihak tidak dipahami dan disadari dengan baik, maka akan muncul konflik berkepanjangan.

Nilai Strategis

Undang-undang Pasar Modal tahun 1995, one share one vote, artinya satu saham satu suara, jika jumlah saham yang dimiliki oleh investor semakin banyak (mayoritas) maka UKM akan dimiliki oleh masyarakat dalam porsi besar.

Apalagi pemillik saham UKM adalah asing, maka mau tidak mau dan siap tidak siap, UKM akan dikendalikan asing. Pihak asing akan terdorong untuk membeli saham yang mempunyai nilai strategis dan prospek bagus.

Kedua, UKM harus bersedia terbuka dan transparan dalam mengelola bisnis. UKM yang go public wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya kepada investor.

Ketiga, UKM harus mempunyai SDM yang kompeten dan andal dalam bidang pasar modal. Namun selama ini tingkat pemahaman atau literasi sebagian besar UKM terhadap pasar modal masih rendah, misalnya pemahaman tentang saham, konsekuensi go public, mekanisme go public dan sebagainya.

Juga lemah dalam membuat laporan keuangan dan implementasi sistem informasi. Hasil temuan OJK menunjukkan bahwa indeks literasi pasar modal di Indonesia tahun 2016 hanya sebesar 4,40 persen.

Keempat, diperlukan tingkat indeks inklusi (akses) pasar modal yang tinggi, namun saat ini baru sebesar 1,25 persen. Artinya bahwa akses UKM terhadap pasar modal masih rendah, karena lokasi perwakilan agen pasar modal belum menyebar secara merata ke semua wilayah di Indonesai.

Oleh karena itu untuk mendorong agar UKM berkembang secara maksimal, maka diperlukan literasi dan inklusi keuangan terhadap pasar modal melalui sinergi dengan pihak lain.

Agar rencana go public tidak menjadi momok yang menakutkan bagi UKM, maka jenis usaha yang satu ini perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan terutama pasar modal.

Literasi dan inklusi keuangan UKM tidak bisa dilakukan sendirisendiri, tetapi harus bersinergi empat pihak, yaitu

a). UKM sebagai pelaku bisnis harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang pasar modal, bahkan diperlukan sertifikasi kompetensi UKM terkait pasar modal. Investor akan ”trust” kepada UKM go public yang mempunyai prospek bisnis yang bagus serta SDM yang kompeten.

b). Pemerintah sebagai pembuat aturan dan kebijakan sebaiknya mempermudah aturan UKM go public sesuai dengan karakter UKM di Indonesia,

c). perguruan tinggi sebagai pihak yang melakukan riset dan edukasi tentang literasi dan inklusi keuangan terkait pasar modal baik kepada UKM maupun masyarakat,

d). Investor, pihak yang akan melakukan transaksi di pasar modal, perlu diberikan sosialisasi dan eduksai terutama di daerah-daerah tentang cara investasi di pasar modal serta instrumen investasnya.

Berdasarkan pertimbangan dan deskripsi di atas, maka UKM harus didorong untuk go public dengan tujuan pengembangan bisnisnya serta bisa bersaing secara global. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:

Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Unissula

Jaminan Kesehatan tanpa Kelas

Oleh Tauchid Komara Yuda 

Mengamati kaleidoskop jaminan kesehatan Indonesia, cukup sulit menarik kesimpulan, kemunculannya sebagai bagian komitmen negara memenuhi perintah konstitusi.

Alasannya, berbagai jaminan kesehatan selama ini, tidak lebih dari sekadar politik benevolence yang reaktif dan insidental.

Ini guna menjaga legitimasi rezim pertahana manakala terjadi krisis. Selain itu juga untuk meningkatkan popularitas politik dan menjadi jaring pengaman sistem ekonomi pasar.

Jaminan kesehatan saat ini (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), masih syarat diskriminasi kelas sosial. Di mana kemampuan membayar masih menjadi parameter seseorang mendapat kualitas kamar inap di RS.

Jika ditarik mundur, gagasan negara kesejahteraan dalam konstitusi muncul dari para pendiri bangsa, terutama Hatta. Kala itu dia sedang menempuh pendidikan tinggi di Eropa.

Pada saat bersamaan, negara-negara berideologi sosial demokrat atau republikanis seperti Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia (Skandinavia) sedang memegang posisi penting dalam perpolitikan benua biru tersebut.

Momentum geo-politik tersebut telah menginspirasi Hatta meletakkan sebagian gagasan republikanis. Di antaranya, peran maksimal negara atas kesejahteraan dan sistem ekonomi koperasi ke dalam tubuh UUD 1945.

Jika ditelusuri lebih jauh, ciri khas penyelenggaraan kebijakan kesehatan pada negara-negara republikanis bersandar pada prinsip “dekomodifikasi.” Ini merupakan istilah yang diperkenalkan sosiolog Denmark, Gøsta Esping-Andersen (1990).

Isinya, komitmen politik rezim untuk melepas ketergantungan masyarakat pada norma-norma pasar dalam mengakses kesejahteraan sosial.

Dengan begitu, risiko kesehatan yang dikelola melalui skema jamian kesehatan didasarkan pada logika “redistribusi atau subsidi silang, bukan kemampuan membayar.”

Kaya maupun miskin sama-sama mendapat pelayanan kesehatan “terbaik” negara (nondiskriminatif). Setiap orang, terlepas membutuhkan atau tidak, tetap dijamin kesehatannya sebagai wujud komitmen negara memenuhi hak sosial.

Menariknya lagi, dari berbagai studi (Larsen 2007; Rothstein 2005; Rothstein & Uslaner 2005 dalam Sumarto, 2014) menunjukan bahwa perlakuan nondiskriminatif di negara-negara Skandinavia terbukti meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat pada realisasi program pemerintah. Hingga terdapat suatu adagium in state we trust. 

Sebaliknya, dalam ideologi liberal, jaminan kesehatan bukan dipandang sebagai upaya dekomodifikasi risiko. Melainkan cara mengimbangkan situasi agar tercipta kesetaraan untuk kembali bersaing dalam kompetisi pasar bebas (Rawls, 1971). Oleh karenanya, penerima manfaat jaminan kesehatan bersifat targeted/selected. 

Maksudnya, hanya mereka yang miskin, telantar, tidak memiliki sumber daya, dan para difabel yang biaya kesehatannya ditanggung negara agar mereka dapat kembali produktif.

Sedangkan mereka yang tidak masuk dalam kategori penerima manfaat jaminan kesehatan negara, pengelolaan risiko kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar (komodifikasi).

Konsekuensinya, mereka yang memiliki sumber daya lebih dapat memilih pelayanan kesehatan terbaik menurut preferensi masing-masing. Sedangkan mereka yang lemah secara finansial, otomatis tak memiliki pilihan.

Amerika sebagai negara maju yang menganut sistem liberal telah terbukti gagal memberi cakupan memadai warganya. Mengingat dalam sistem pasar, seringkali pihak asuradur lebih mempriotaskan keanggotaannya bagi mereka yang ‘paling’ tidak riskan terhadap kemungkinan atau indikasi penyakit tertentu. Sementara mereka yang memiliki risiko penyakit lebih besar akan dikenakan harga lebih tinggi.

Hal ini dilakukan demi menghindari kerugian perusahaan asuransi manakala harus membayar klaim risiko penyakit berat.

Selain risiko, status ekonomi menjadi pertimbangan seseorang diterima atau tidak menjadi peserta asuransi. Karena kemampuan membayar menjadi tolok ukur keberlanjutan pemegang polis mengiur asuransi.

Hal inilah yang kemudian membuat sebagian masyarakat AS yang pendapatannya fluktuatif, tidak masuk kategori miskin, pun tidak cukup kaya. membeli asuransi harus terlunta-lunta. Setidaknya, sampai akhir tahun 2016 masih terdapat lebih dari 33 juta orang tidak memiliki asuransi.

Perbedaan antara ideologi republikanis dan liberal dalam logika jaminan kesehatan jelas. Dalam ideologi republikanis, spirit jaminan kesehatan negara mencegah orang sakit. Sedang ideologi liberal, harus menjadi sakit dulu untuk mendapat jaminan kesehatan negara.

Konsep JKN

Bagaimana dengan JKN? Secara konsep, sistem JKN sudah mendekati cara pandang republikanis, sehingga diharapkan dapat menghapus istilah “orang miskin dilarang sakit.”

Kelak setiap orang berhak mendapat jaminan kesehatan terjangkau dan ekonomis. Bahkan penanganan penyakit pun tidak lagi berdasarkan you get what you pay for, tapi you get what you need.

Kendatipun begitu, perlu diketahui, nalar yang dibangun sistem JKN belum sepenuhnya mencapai prinsip egalitarian. Sebab, sistem kelas-kelas perawatan di dalamnya menegaskan, meski penanganan penyakit tidak lagi berdasarkan pada kemampuan membayar, akan tetapi fasilitas kesehatan bergantung pada besar iuran.

Sampai kapan pun, fungsi redistribusi atau subsidi silang dalam sistem JKN ini tidak akan pernah tercapai selama penerima manfaatnya masih dibedakan dari status ekonominya

Padahal negara telah meratifikasi konvensi WHO 1948 dan 2005 terkait penyelenggaraan Universal Health Coverage berdasarkan prinsip right, equallity, dan justice. Ditambah ratifikasi PBB, yang menempatkan ‘pelayanan’ kesehatan sebagai salah satu hak dasar manusia.

Harus dipahami, manusia kini hidup dalam interkonektivitas semakin kompleks. Ruang interaksi semakin dekat, mobilitas penyakit semakin cepat. Makanya, semakin sulit menghindarkan diri dari penyakit. Sementara sifat penyakit semakin tidak dapat diprediksi baik waktu terjangkit maupun fase penyembuhan.

Mimpi jaminan kesehatan, tanpa kelas bukan lagi sebatas angan-angan belaka, tapi sudah terlebih dulu diinisiasi pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, di bawah kepemimpinan bupati Hasto Wardoyo (2011-2016).

Dia memutuskan untuk menghapus kelas ruang perawatan semua rumah sakit Kabupaten. Sehingga warga miskin dapat menempati ruangan dan pelayanan kelas 2 hingga 1 di semua rumah sakit Kulonprogo.

Birokrasinya pun dipermudah, apabila tidak memiliki jaminan kesehatan, cukup menunjukkan KTP atau kartu keluarga.

Mereka dijamin dilayani secara profesional. Bahkan salah satu rumah sakit Kulon Progo RSUD Wates menjadi salah satu nomine penerima United Nation Public Service Award.

Langkah Kabupaten Kulon Progo ini memberi pesan penting, apabila negara belum mampu mencegah orang menjadi miskin karena sakit, paling tidak jangan menyakiti orang miskin dengan diskriminasi melaluikelas-kelas sosial. (Sumber: Koran Jakarta, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:

Tauchid Komara Yuda Penulis Peneliti Kebijakan Sosial Universitas Gadjah

 

Korupsi Mengamputasi Prestasi

Oleh Nessya Monica Larasati Putri
Acap kali beberapa oknum memandang kejahatan korupsi sudah menjadi budaya dan melekat di Tanah Air.

Hal ini tentulah mencoreng citra bangsa, karena mendengar kata ”budaya” pada hakikatnya memiliki konotasi yang positif, sesuatu hal yang dapat diwariskan kepada generasi muda berikutnya yang biasanya melekat pada kebiasaan bangsa tertentu. Ketika korupsi menjadi salah satu budaya, ini adalah suatu kemunduran bagi bangsa.

Selalu ada ruang memaafkan untuk diri sendiri serta membenarkan perbuatan yang dilakukan menjadi kritik keras bagi setiap pelaku kejahatan korupsi.

Benturan antara logika dan logistik menjadi gejolak sehingga menjadikan para pelaku kejahatan korupsi berpikir secara emosional dan tidak menggunakan ratio.

Gegabah dalam menentukan sikap sehingga mengorbankan banyak pihak akibat perbuatannya menjadi hal yang abai dipertimbangkan oleh pelaku kejahatan korupsi.

Sejatinya, urgensi untuk membahas lebih lanjut kejahatan korupsi berada dalam ranah deteksi awal perbuatan yang bersifat koruptif serta penanggulangan, baik secara preventif maupun represif.

Cara berpikir yang runtut dan sistematis sangatlah perlu dilakukan untuk memosisikan penegakan hukum berada satu tahap lebih maju dari pelaksanaan kegiatan korupsi mengingat para pelaku kejahatan korupsi yang umumnya berbalut selimut kekuasaan berbekal pendidikan mumpuni.

Lawrence M Friedman mengatakan bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (Legal System) adalah struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance),dan budaya hukum (legal culture).

Ketiga elemen ini tidak dapat berdiri sendiri dengan kata lain harus saling bersinergi menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu sistem hukum yang kelak dapat membawa perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.

Substansi hukum menelaah mengenai regulasi, hal ini menjadi dasar bagi setiap orang dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Mengkritisi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa langkah awal untuk membenahi integritas, moral, serta mental bangsa Indonesia dapat dimulai dari pembuatan regulasi yang dapat meminimalisasi kejahatan korupsi yang semakin masif terjadi. Namun, dalam konteks penegakannya, jangan sampai tajam ke bawah tumpul ke atas.

Bersinggungan langsung dalam hal penegakan hukum, Lawrence memasukkan struktur hukum (legal structure) ke dalam salah satu aspek suatu sistem hukum.

Ketika terdapat substansi atau peraturan yang bersifat mengatur hal ini tidak dapat serta-merta diterapkan dalam kehidupan masyarakat, tentunya peran aparat penegak hukum memiliki urgensi agar hukum secara tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat dapat dipatuhi.

Dalam hal ini kepribadian setiap aparat penegak hukum tentunya harus dijadikan dasar pertimbangan ketika seseorang akan disematkan untuk menyandang suatu amanah berdasarkan undang-undang.

Kejahatan korupsi adalah hal yang menakutkan bagi bangsa yang harus segera dibenahi. Tujuan mengedepankan prestasi serta mengamputasi kegiatan korupsi harus menjadi satu pemikiran yang menyatukan rakyat demi Indonesia yang lebih baik. (Sumber: Koran Sindo, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:
Nessya Monica Larasati Putri Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,699,528 hits
Maret 2017
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031