Tradisi Bernegara di Indonesia

Oleh Aidul Fitriciada Azhari

SEJARAH
ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami era pemerintahan baik demokratis mupun otoriter. Era pemerintahan demokratis terjadi pada tahun 1950-an dan era reformasi, sedangkan era pemerintahan otoriter berlangsung selama lebih kurang empat dasawarsa pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

Munculnya era demokratis dan otoriter itu dipengaruhi banyak faktor, tetapi salah satu faktor yang sangat diperhitungkan adalah faktor budaya.

Faktor ini dipandang lebih konstan karena berakar pada nilai dan perilaku masyarakat Indonesia yang terbentuk dalam waktu lama.

Problemnya, faktor budaya ini seringkali mengalami simplifikasi dan cenderung bias serta melahirkan stereotif yang salah.

Namun, terlepas dari problem itu faktor budaya tidak dapat dihindari dalam setiap wacana tentang politik dan ketatanegaraan di Indonesia karena dipandang turut menentukan perilaku politik dan pembentukan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Para pengkaji sering mengaitkan sistem otoriter dengan budaya politik dan bernegara masyarakat Jawa yang berwatak memusat (konsentris).

Watak itu terpantul dalam kepemimpinan Bung Karno pada masa Demokrasi Terpimpin dan Soeharto di era Orde Baru yang cenderung memusat pada figur sentral Bung Karno dan Soeharto sebagai Presiden/Kepala Negara.

Watak konsentris ini muncul dari pemahaman kekuasaan politik di Jawa yang berpusat pada Raja sebagai pusat pemangku semesta yang berfungsi menjaga keseimbangan kosmik.

Konsekuensinya, kekuasaan negara menjadi sentralistik dan hirarkis yang kemudian melahirkan pemerintahan otoriter.

Berkebalikan dengan watak kekuasaan Jawa yang konsentris, watak kekuasaan dalam tradisi bernegara di luar-Jawa cenderung terpencar atau desentralistik sehingga cenderung lebih egaliter dan demokratis.

Watak itu terlihat di antaranya pada tradisi Minangkabau dan Bugis-Makassar yang mengenal adanya lembaga perwakilan yang kuat.

Dalam tradisi Minang — terutama dalam kelarasan Perpatih — dikenal lembaga ninik-mamak atau kerapatan Nagari yang merupakan perwakilan masyarakat Nagari yang bertugas memilih penghulu dan membuat putusan- putusan berdasarkan permufakatan bersama.

Prinsipnya, permusyawaratan dari perwakilan untuk mencapai mufakat. Penghulu sebagai kepala Nagari harus tunduk pada hasil musyawarah-mufakat tersebut dan kedudukannya hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah.

Watak desentralistik dan egaliter juga ditemukan pada masyarakat Bugis- Makassar yang mengenal adanya lembaga perwakilan Arung Pitu’e di Bugis- Bone atau Bate Salapang di Makassar- Gowa yang membatasi kekuasaan kepala negara (Arung/Karaeng).

Dalam tradisi Bugis-Makassar kepala negara wajib melakukan kontrak sosial dengan para perwakilan masyarakat, sehingga tidak dapat bertindak kecuali atas dasar persetujuan lembaga perwakilan itu.

Watak egaliter-desentralistik itu tercermin dalam perilaku bernegara pada era demokrasi parlementer tahun 1950- an yang banyak didominasi oleh figur dari luar Jawa.

Demikian pula pada awal reformasi yang sangat dipengaruhi oleh watak pemerintahan Habibie yang banyak didominasi oleh figur-figur dari luar-Jawa.

Perilaku Politik

Pandangan tersebut tentu saja sangat menyederhanakan keadaan yang sebenarnya. Tetapi, fakta adanya dua tradisi budaya berbeda yang memengaruhi pembentukan sistem ketatanegaraan dan perilaku politik di Indonesia tidak dapat dibantah.

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia gagasangagasan tradisi menjadi bagian dari pembentukan sistem ketatanegaraan.

Pada masa penyusunan UUD 1945 di BPUPK/PPKI secara eksplisit Soepomo mengajukan gagasan negara integralistik yang jelas mengacu pada gagasan kekuasaan Jawa yang berwatak konsentris.

Gagasan negara integralistik itu pula yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah Orde Baru untuk mengembangkan sistem politik Orde Baru yang sentralistik dan otoriter.

Setelah reformasi gagasan negara integralistik itu ditolak diganti dengan gagasan demokrasi yang tidak sepenuhnya berakar pada tradisi Indonesia.

Sejarah juga mencatat bahwa Bung Hatta sejak tahun 1930-an sudah mengembangkan gagasan tentang kedaulatan rakyat yang sangat dipengaruhi oleh alam pikiran Minangkabau yang berwatak egaliter.

Gagasan tentang permusyawaratan-perwakilan dengan mudah dapat dilacak pada gagasan permusyawaratan- perwakilan pada masyarakat Nagari di Minangkabau yang menghendaki adanya partisipasi kolektif dalam kehidupan negara.

Adalah menarik juga, bahwa gagasan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pertama kali dilontarkan oleh Tan Malaka yang juga berasal dari salah satu Nagari di daerah Minangkabau.

Kedua tradisi bernegara itu secara historis juga direpresentasikan oleh figur dwi-tunggal Soekarno-Hatta yang masing-masing mewakili Jawa-Luar Jawa.

Dalam perjalanan negara Indonesia, representasi dari dua tradisi itu selalu diperhitungkan dalam menentukan kepemimpinan nasional.

Pemerintahan Jokowi-JK pun mencerminkan representasi kedua tradisi itu; Jokowi mewakili Jawa dan JK mewakili luar-Jawa.

Dengan demikian, secara faktual sistem bernegara Indonesia tidak dapat terhindarkan dari pengaruh atau setidaknya dipandang dipengaruhi oleh dua arus tradisi bernegara tersebut.

Upaya menyandingkan kedua tradisi dalam representasi figur dwi-tunggal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kedua tradisi itu dapat saling melengkapi, sekalipun bertolak belakang.

Tetapi, tentu saja tidak cukup dengan representasi figur dwi-tunggal, kedua tradisi itu harus dapat direkonstruksi ke dalam sistem ketatanegaraan sehingga sistem yang benar-benar sesuai dengan nilai dan kesadaran bernegara masyarakat Indonesia yang sesungguhnya.

Tanpa upaya itu, representrasi dwi-tunggal kepemimpinan tidak akan mampu merepresentasikan tradisi bernegara masyarakat Indonesia yang sesungguhnya.

Alih-alih mampu merepresentasikan dua tradisi masyarakat, dwi tunggal akan melahirkan kompetisi di antara figur dwi tunggal yang merugikan kehidupan bernegara di Indonesia. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Februari 2017)

Tentang penulis:

Aidul Fitriciada Azhari, guru besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Ketua Komisi Yudisial RI

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: