Tegas Menghadapi Freeport

Oleh Richard Sianturi

Presiden dan CEO Freeport McMoran Inc, Richard C Adkerson mengadakan konferensi pers di Jakarta menanggapi sikap pemerintah Indonesia yang dianggap inkonsisten karena mengharuskan PT Freeport Indonesia (FI) untuk mengubah Kontrak Karya (KK) tahun 1991 menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Persoalan ini sama dengan tahun 2015, ketika FI tetap ingin mempertahankan sistem kontrak yang dianggap lebih menguntungkan.

Ketegangan pemerintah dan FI diawali pemberlakuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba).

UU mengharuskan pembangunan smelter (pengolahan dan pemurnian), divestasi saham hingga 51 persen, serta perubahan sistem KK menjadi IUPK. FI keberatan dengan keharusan ini.

Perubahan KK menjadi IUPK konsekuensi UU Minerba. Dalam Pasal 169 ayat (1) ketentuan peralihan diatur, “Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum UU Minerba tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

” Dalam waktu satu tahun, sejak UU Minerba berlaku, ketentuan yang termuat dalam KK harus disesuaikan dengan UU Minerba, kecuali dalam penerimaan negara (ayat 2).

Rezim KK sejak tahun 1967 sebagai kesalahan besar karena kesetaraan kedudukan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengelola minerba.

Pemerintah harusnya lebih tinggi karena atas nama kepentingan masyarakat secara umum. KK adalah perjanjian sebagai dasar hukum yang harus ditaati para pihak karena hubungan perdata.

Hal ini diatur secara jelas dan dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1338, kedudukan pemerintah dan pelaku usaha (FI) sama tinggi.

Persamaan kedudukan ini keliru karena tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kehidupan orang banyak. Rezim KK yang sudah dinikmati hampir 50 tahun FI adalah kesalahan besar yang harus diakhiri.

Perubahan KK menjadi IUPK sebagai terobosan hukum fundamental untuk memastikan setiap pengelolaan sumber daya alam di tangan rakyat yang secara administratif diwakili pemerintah.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan (UU 11/1967) yang mengatur perjanjian KK dengan kontraktor dalam melaksanakan usaha pertambangan, UU Minerba tidak lagi mengenal bentuk KK dalam usaha pertambangan.

Pasal 35 UU Minerba mengatakan, usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dengan ketentuan ini, kedudukan pemerintah terhadap FI sebagai subjek hukum publik. Pemerintah bertindak sebagai regulator berwenang berdasarkan dan demi kepentingan umum.

Pemerintah bertindak sebagai pemberi izin kepada pelaku usaha dan berhak mengatur dan mengawasi setiap kegiatan tambang minerba. Dalam kedudukan seperti ini, pelaku usaha seperti FI harus mengikuti aturan.

Dalam kasus FI ini, pemerintah perlu mempertimbangkan, perubahan menjadi IUPK lebih baik dilaksanakan setelah KK berakhir.

Sebab UU Minerba menyatakan, KK yang dibuat sebelum 2009 masih tetap berlaku sampai masa kontrak berakhir. Pemerintah jangan memaksakan perubahan sebelum 2021 karena akan melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpastian investor.

Menang

Jika pemerintah bisa memastikan bahwa semua usaha pengaturan pengelolaan kegiatan pertambangan di Mimika Papua itu berjalan sesuai aturan, tidak perlu khawatir gertakan FI untuk membawa persoalan ini ke badan arbitrase internasional. Berdasarkan pengalaman, pemerintah bisa dipastikan memenangkan perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pengujian UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air menegaskan, hak menguasai negara bukan dalam makna memiliki, melainkan merumuskan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi.

Makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, serta SDA, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan. Yang penting, lima peran negara tadi dilaksanakan (Richard & Bambang, 2015).

Jadi, FI tetap dianggap mitra pemerintah yang penting dalam mengelola. Namun negara melalui pemerintah berhak memastikan pengelolaan tambang di Papua sejalan dengan hukum.

Protes FI yang disusul keinginan memecat pegawai dan membawa persoalan ini ke arbitrase internasional dianggap berlebihan. Jika hanya didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah sudah melakukan wanprestasi terhadap KK.

Hal ini sebenarnya masih bisa dinegosiasikan.FI harus mulai menyadari bahwa bisnis yang sudah dijalankan hampir 50 tahun di tanah Papua bukan sekadar makna “sama-sama untung” Indonesia dan FI.

Perubahan aturan melalui UU Minerba ingin memastikan, kekayaan SDA benar-benar dikelola dan dinikmati demi kepentingan rakyat.

Untuk itulah pemerintah berkewajiban memastikan ini dapat dicapai melalui regulasi. Pemerintah tak boleh takut tekanan dari pihak mana pun, termasuk investor asing besar seperti FI.

Hak menguasai tidak lepas dari pemaknaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 menegaskan, “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” menjadi ukuran utama negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya.

Tolak ukur dalam memaknai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini manfaat SDA harus melihat tingkat pemerataan manfaat, partisipasi, serta penghormatan hak rakyat secara turun-temurun. Kali ini pemerintah perlu tegas memastikan, FI mau mengubah KK menjadi IUPK sesuai dengan UU Minerba.

Negara tidak boleh lemah untuk memastikan bahwa kekayaan alam dikelola sesuai hukum Indonesia. ( Sumber: Koran Jakarta, 24 Februari 2017)

 

Tetang penulis:

Richard Sianturi Penulis asisten peneliti CSIS

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,154 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: