Reformasi Perpajakan

Oleh Frans Sudirjo

REFORMASI perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain.

Tentu saja reformasi itu dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan keadilan (fairness), sehingga bukan hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Reformasi perpajakan dimaksudkan mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan.

Pemerintah telah menyadari bahwa untuk membiayai pengeluaran negara baik itu rutin maupun pembangunan pada saat ini dan masa mendatang, tidak dapat lagi bergantung pada penerimaaan negara dari sumber minyak bumi dan gas alam maupun utang luar negeri saja.

Oleh sebab itu, peningkatan penerimaan pajak merupakan keharusan bagi terpenuhinya kebutuhan dana bagi pengeluaran negara terutama pembangunan.

Reformasi perpajakan akan memudahkan tercapainya kehendak tersebut. Lima tahun setelah memulai reformasi perpajakan, jumlah wajib pajak di Indonesia meningkat dari 4,35 juta menjadi hampir 16 juta wajib pajak.

Penerimaan pajak tumbuh sekitar 20 persen setiap tahun. Dengan pendapatan pajak yang didukung anggaran negara, bisa menurunkan utang dan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan penting, seperti jalan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Hal itu tidak hanya membantu pencapaian ekonomi yang kuat, tetapi juga diikuti dengan membangun kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

Kerja Sama Internasional

Dampak dari Panama Papers bisa menginspirasi sistem pajak internasional yang lebih kuat dan adil berdasarkan sistem pajak, lembaga yang baik, dan berintegritas.

Ada upaya G20 dan forum internasional lainnya untuk mendorong reformasi pajak yang solid dan mempromosikan kerja sama internasional yang mengikat.

Sekarang inilah mungkin saat yang tepat untuk mengubah kata-kata menjadi tindakan. Untuk memenuhi tujuan global berupa mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran bersama, perlu membantu negara-negara mengatasi tantangan yang luar biasa dalam kebijakan pajak dan administrasi.

Anggota Bank Dunia bergulat dengan berbagai masalah antara lain para pelaku bisnis baik asing dan domestik tidak mematuhi peraturan pajak, sejumlah besar usaha informal yang tidak baku, administrasi pendapatan yang lemah, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan ketidakpercayaan publik.

Bank Dunia telah mendukung upaya reformasi pajak di Indonesia, dan meningkatkan kapasitas untuk melakukan tindakan-tindakan lebih besar.

Tim Pajak Gobal baru-baru ini dibentuk untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan masalah-masalah spesifik yang dihadapi untuk menemukan solusi.

Mereka menginginkan bantuan terkait masalah pajak internasional, seperti transfer pricing – sebuah praktik yang dilakukan perusahaanperusahaan internasional untuk menggeser keuntungan bagi anak perusahaannya dan meminimalkan beban pajak.

Tim Pajak Global juga mencarikan bantuan dengan kebijakan pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dan isu-isu yang berkaitan dengan transparansi, termasuk pengumpulan data pajak, dan pengungkapan pendapatan sumber daya alam.

Reformasi pajak adalah bagian penting dari membangun masyarakat yang adil di mana kaum elite harus mengikuti peraturan.

Reformasi pajak memungkinkan pemerintah menggunakan dananya secara efisien, melindungi masyarakat miskin, termasuk memerangi korupsi.

Skandal “Panama Papers” tidak hanya mengingatkan kita tentang praktik penyembunyian kekayaan dan upaya menghindari pembayaran pajak di luar kelaziman, yang banyak ditemui dalam banyak kasus ilegal.

Tapi kebocoran data-data memalukan itu memperlihatkan hal lain, yakni kepercayaan publik dilanggar ketika perusahaan, orang kaya dan orang kuat dapat menyembunyikan uang mereka tanpa melanggar hukum.

Jika pelanggaran tersebut dibiarkan hingga kasusnya tak terselesaikan, mereka yang tidak cukup kaya untuk menyembunyikan uangnya bakal enggan membayar dan berkontribusi pada kontrak sosial berwujud pembayaran pajak, yang dipertukarkan untuk memperoleh layanan berkualitas dari negara.

Indonesia adalah salah satu contoh bagaimana sebuah kontrak sosial dan sistem pajak yang lemah telah mengikis kepercayaan publik serta menghambat pembangunan.

Memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan layanan dan pengembangan pajak sebenarnya merupakan tantangan global di banyak negara, yang basis pajaknya kurang baik. S

ekitar 50 persen dari negara-negara berkembang, cuma bisa mendapatkan kontribusi penerimaan pajak sekitar 15 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.

Mayoritas negara tersebut masih sangat tergantung pada penerimaan sumber daya alam. Bandingkan dengan negara- negara maju, yang kontribusi pajaknya mencapai 34 persen dari PDB.(Sumber: Suara Merdeka, 24 Februari 2017)

tentang penulis:

Dr Frans Sudirjo MM Ak CA BKP, dosen MM Untag dan FEB Undip, Konsultan Pajak, Manajemen dan Auditor

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,571 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: