Mengejar Pajak Google

Oleh Malihatin Naziyah

Pilkada serentak tahap II sudah berlangsung secara damai. Banyak kalangan menilai bahwa pilkada tahun ini akan berlangsung gaduh, tetapi fakta menunjukkan sebaliknya.

Masyarakat sudah mulai dewasa dalam menjalankan demokratisasi. Sebagaimana diketahui, bahwa stabilitas politik nasional baru-baru ini sedang memanas.

Banyak energi yang dihabiskan pemerintah dan masyarakat untuk mengurusi pilkada sehingga, iklim investasi pun agak lesu.

Melihat pascapilkada kemarin berlangsung damai dan tertib, prospek ekonomi tahun ini diprediksi akan mengalami kenaikan cukup signifikan.

Selama 2016, ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,02%. Terkait kondisi ini, Presiden Joko Widodo dengan nada bahagia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masuk dalam urutan nomor tiga tertinggi di dunia.

Jadi, dibandingkan dengan negara berkembang di dunia, posisi Indonesia terbilang cukup gemilang dalam hal pertumbuhan ekonomi. Lantas, Jokowi memproyeksikan tahun 2017 ini ekonomi tumbuh 5,1%.

Harus diakui bahwa Indonesia masih berpotensi menggeser posisi China yang saat ini menempati urutan pertama dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,7%. Terlepas dari naik-turunnya ekonomi nasional, sebenarnya ada agenda besar yang harus dikejar secara konsisten oleh pemerintah, yaitu pajak Google. Perusahaan raksasa ini ditengarai tidak taat pajak.

Padahal, tagihan pajak yang seharusnya dibayarkan Google Asia Pasific Pte Ltd ke pemerintah tergolong fantastis. Dalam beberapa kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Jakarta Muhammad Haniv menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh Google dari Indonesia tidak kurang dari Rp6 triliun per tahun.

Jika marginnya 30%, net profit-nya adalah Rp2 triliun, maka Google harus membayar pajak Rp500 miliar kepada Indonesia.

Harus diapresiasi dan didukung secara penuh langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sampai saat ini terus mengejar kewajiban pajak Google Asia Pacific Pte Ltd.

Memang, saat hadir di Indonesia, Google belum berbentuk badan usaha tetap (BUT) sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyisihkan keuntungannya untuk Indonesia yang menjadi ladang terbesar perusahaan digital itu.

Kementerian Keuangan sedang menyusun proposal maupun membuat kajian mengenai bentuk pungutan pajak bagi pelaku usaha perdagangan secara daring.

Dengan demikian, nantinya bukan Google saja, melainkan Facebook juga berpotensi sama, yakni membayar pajak untuk Indonesia. Mengakhiri uraian ini, penulis hendak menegaskan bahwa ada potensi pajak yang fantastis dari perusahaan digital.

Apalagi semakin hari pengguna internet Indonesia semakin bertambah. Menurut Survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), sepanjang 2016 ada 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet.

Dalam bingkai itu, pemerintah harus mengejar Pajak Google dan perusahaan sejenisnya. Jika pajak tersebut terpenuhi maka pundi-pundi APBN akan semakin sehat dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mari kita dukung bersama! ( Sumber: Koran Sindo, 23 Februari 2017)

Tentang penulis:

Malihatin Naziyah Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: