Kepastian Hukum Dan Investasi Pascapilkada

Oleh Glenn Wijaya

Pesta demokrasi baru saja digelar serentak dan hasilnya sedikit banyak telah diketahui oleh publik melalui berbagai proses quick count yang diadakan oleh beberapa lembaga survei terkemuka.

Ada yang menang, dan tidak sedikit yang kalah. Rakyat tertegun melihat hasil-hasil quick count karena melihat pasangan dukungannya menang ataupun kalah.

Namun, jelas bahwa di antara rakyat dapat disebutkan juga bahwa secara spesifik, calon investor sedang menunggu kepastian. Kepastian yang dimaksud di sini adalah kepastian dalam arti legal, yakni kepastian hukum atau rechtszekerheid .

Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25/2007, jelas disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan menurut asas kepastian hukum.

Dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Seorang investor atau penanam modal asing hanya akan menanam modalnya di Indonesia apabila ia tahu bahwa kepastian hukum benar-benar ada ketika ia akan membuka usahanya di Indonesia.

Hal ini sangatlah terkait dengan pilkada yang baru berjalan Februari ini. Pasalnya, kini calon investor terutama investor asing sedang menunggu kestabilan dari perpolitikan di Indonesia, terutama DKI Jakarta.

Telah kita ketahui bersama bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran, yang akan diikuti pasangan calon nomor urut 2 Ahok-Djarot serta pasangan calon nomor urut 3 Anies-Sandiaga.

Putaran kedua berarti belum ada gubernur DKI Jakarta terpilih yang baru. Ini menandakan bahwa roda politik masih terus bergulir dan birokrasi kelak belum terpilih nakhodanya.

Calon investor tentunya beranggapan bahwa semakin baik birokrasi, semakin jelas pula kepastian hukum dan ini berdampak pada kenaikan dari trust dari calon investor, sehingga dampaknya adalah calon investor ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Apabila kelak diketahui bahwa pemenang dari Pilkada DKI Jakarta tidak memenuhi keinginan dari para calon investor, tentunya merupakan tugas berat bagi pasangan calon yang menang kelak untuk menenangkan para calon investor bahwa DKI Jakarta akan tetap seperti pada periode sebelumnya dan bahkan akan berubah ke arah birokrasi yang lebih baik lagi.

Bagi petahana, yakni pasangan calon nomor urut 2, tentunya investasi yang sudah berjalan dari dulu misalkan dari sisi reklamasi misalnya, dan juga pengadaan sistem ERP (electronic road pricing) akan terus dipantau oleh para investor.

Bisa saja program yang sudah digagas oleh petahana tidak dilanjutkan oleh pemenang pilkada apabila yang menang bukan petahana. Hal inilah yang menjadi kerisauan dari para calon investor.

Maka pascapilkada, dapat dianalisis bahwa ekonomi akan bergantung pada kepercayaan investor dalam hasil pilkada serentak, dan terutama di DKI Jakarta karena merupakan ibu kota Indonesia.

Semoga hasil pilkada menjadi hasil yang adil dan tidak rawan sengketa sehingga kepastian hukum dapat terus dipegang oleh para calon investor! ( Sumber: Koran Sindo, 23 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Glenn Wijaya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: