Insentif Peningkatan Investasi

Oleh Irviyanti Yunita Sari
Pilkada atau pemilihan kepala daerah dalam pelaksanaannya hampir selalu menimbulkan polemik antargolongan dalam masyarakat, terutama di Indonesia.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang pemilihan kepala negara maupun kepala daerahnya dipilih secara langsung.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia harus melalui beberapa tahapan transformasi sampai akhirnya dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada awal kemerdekaan sampai sebelum Era Reformasi, pilkada masih dilakukan secara tidak langsung.

Namun, hal tersebut berubah setelah Era Reformasi atau dengan kata lain pilkada secara langsung baru dimulai setelah Era Reformasi. Pengertian pilkada secara langsung terkadang dianggap sebagai pisau bermata dua.

Jika dilihat dari persepsi positif, pilkada secara langsung merupakan ladang bagi seluruh rakyat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus sebagai bentuk nyata rakyat bahwa rakyat pun ikut andil dalam pembentukan pemerintahan periode selanjutnya.

Hal tersebut berbeda jika dilihat dari persepsi negatif, pilkada secara langsung yang merupakan pesta demokrasi rakyat di mana rakyat “bebas” melakukan apa saja, termasuk tindakan huru-hara baik yang dilandasi inisiatif diri sendiri maupun dimobilisasi oleh salah satu kandidat calon kepala daerah.

Terlepas dari itu, sebagai rakyat yang taat akan hukum negara, sebaiknya kita mengikuti pilkada secara langsung sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Ada sistem quick count yang dilakukan setelah berakhir pilkada dapat membantu memberi gambaran tentang kandidat mana yang terpilih.

Kandidat terpilih merupakan kandidat yang paling baik tentu karena dipilih langsung oleh suara rakyat berdasarkan visi dan misi yang telah disampaikan pada masa kampanye sebelumnya.

Visi dan misi kandidat terpilih akan menjadi sorotan publik sebagai gambaran program kerja dalam pemerintahan periode selanjutnya dan akan dilihat dampaknya dari berbagai aspek kehidupan salah satunya aspek ekonomi.

Jika dari aspek ekonomi terlihat akan menguntungkan, itulah yang melandasi pilkada sebagai insentif bagi para investor dalam menanamkan dan mengembangkan modalnya.

Menurut Anthony Gidden, uang akan mengalir ke tempat yang paling menguntungkan. Ada peningkatan modal investasi akan berdampak baik untuk pembangunan ekonomi nasional.

Hal tersebut karena investasi merupakan modal dalam pengembangan pembangunan nasional. Ketika investasi meningkat, modal pembangunan pun ikut meningkat yang akan berdampak positif bagi perluasan lapangan pekerjaan.

Perluasan lapangan pekerjaan akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga angka pengangguran dapat menurun yang akhirnya masalah distribusi pendapatan yang tidak merata dapat diatasi secara perlahan.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu proxy untuk melihat angka kemiskinan di Indonesia. Jika distribusi pendapatan dapat diatasi, dengan kata lain masalah kemiskinan di Indonesia pun sudah dapat diperbaiki.

Karena itu, pilkada secara langsung yang merupakan pesta demokrasi rakyat seharusnya tidak disalah gunakan untuk menguntungkan oknum-oknum tertentu.

Hal tersebut karena output yang dihasilkan dari pilkada sebenarnya berdampak luas dan baik bagi pembangunan negeri ini, Indonesia. (Sumber: Koran Sindo, 24 Februari 2017)

Tentang penulis:

Irviyanti Yunita Sari Mahasiswi Fakultas Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,689 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: