Arsip untuk Februari 27th, 2017

Warning MA kepada Korporasi

Oleh Bambang Soesatyo

Korporasi kini bisa dipidana. Inilah peringatan dari Mahkamah Agung (MA) kepada komunitas pebisnis.

MA telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini otomatis mendorong entitas korporasi di Indonesia untuk secara konsisten menerapkan prinsip good corporate governance .

Ditandatangani Ketua MA, M Hatta Ali, pada 21 Desember 2016, Perma No13 Tahun 2016 ini telah diundangkan per 29 Desember 2016.

Inilah instrumen hukum yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan prosedur penanganan kejahatan oleh korporasi, termasuk jajaran direksi.

Perma ini nyaris lolos dari perhatian publik karena diterbitkan di tengah hiruk-pikuk persiapan pilkada serentak di 101 daerah pemilihan.

Demi kepentingan publik yang lebih luas, MA perlu menyosialisasikan Perma No13/2016 ini agar dipahami segenap komponen masyarakat.

Memahami semua ketentuan dalam Perma ini memang penting. Namun, ada tiga pasal yang patut digarisbawahi para pelaku bisnis. Paling utama adalah Pasal 4 ayat 2 dari Perma No13/2016.

Pasal ini menegaskan bahwa korporasi bisa dipidana jika mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi; melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana; dan, tidak mencegah terjadinya tindak pidana.

Sedangkan Pasal 20 menegaskan, korban tindak pidana dapat meminta ganti rugi kepada korporasi melalui mekanisme restitusi atau gugatan perdata. Dan, Pasal 21 memuat lima ketentuan tentang penyitaan harta korporasi.

Ada tiga ketentuan yang penting digarisbawahi.

Pertama, harta korporasi yang disita berupa benda sesuai KUHAP;

kedua, karena alasan teknis ekonomis, benda sitaan bisa dilelang berdasarkan persetujuan tersangka;

dan ketiga, harta sitaan yang dilelang tidak bisa dibeli oleh tersangka atau terdakwa.

Dengan demikian, pesan kepada komunitas pebisnis rasanya cukup jelas; yaitu perusahaan harus dikelola seturut norma dan ketentuan yang berlaku, mengingat korporasi adalah badan hukum.

Mengapa Perma No13/2016 ini penting diketahui dan dipahami komunitas pebisnis di dalam negeri? Karena Perma ini akan memberi akses atau mempermudah penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap korporasi yang diduga melakukan kejahatan.

Memang, Perma ini mungkin masih akan mengundang perdebatan. Misalnya, tentang kejelasan kriteria kejahatan korporasi, sebab korporasi adalah benda mati berujud selembar kertas yang menjelaskan status badan hukum perusahaan A.

Sebagai pedoman, Perma No13/2016 cukup rinci mengatur tata cara menangani kejahatan korporasi. Pemanggilan dan pemeriksaan korporasi diatur dalam Pasal 9-11.

Sedangkan syarat dan uraian dakwaan diatur dalam Pasal 12. Tentang pemisahan pertanggung jawaban kesalahan pidana oleh korporasi atau pengurus diatur dalam Pasal 4 dan 5.

Ditegaskan bahwa korporasi tetap dibebani tanggung jawab seandainya pengurus yang berkaitan dengan kasus itu sudah berhenti atau meninggal dunia.

Perma ini juga menetapkan bahwa sistem pembuktian tetap mengacu pada KUHAP atau UU lain yang mengatur soal sistem pembuktian. Keterangan pengurus korporasi di persidangan otomatis diterima sebagai alat bukti.

Sementara itu, sanksi pidana korporasi meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa denda, sedangkan pidana tambahan meliputi ganti rugi hingga ditutupnya perusahaan.

Dengan tata cara seperti itu, aparat penegak hukum diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan atau ragu-ragu dalam menangani kejahatan korporasi seperti yang terjadi selama ini.

Kejahatan korporasi cukup sering terjadi, tetapi hanya sedikit yang bisa dimintai pertanggung jawabannya melalui proses hukum.

Dengan berlakunya Perma No13/2016, para pemilik perusahaan dan kuasa hukumnya disarankan untuk memahami ketentuan ini agar tidak salah melangkah dan bertindak.

Menangkal Kolusi

Selama ini penegak hukum sulit menindak perusahaan yang diduga melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana. Padahal, dalam sistem hukum nasional, terdapat tidak kurang dari 60-an undangundang yang menetapkan korporasi sebagai subjek hukum, dan karenanya dapat dipidana jika merugikan negara dan masyarakat.

Namun, semua UU itu terkesan berdiri sendiri-sendiri, yang mengakibatkan tidak adanya keseragaman prosedur tentang penyidikan, penyelidikan, rumusan dakwaan hingga penuntutan terhadap korporasi terduga pelaku kejahatan. Akibatnya, vonis pengadilan yang menghukum korporasi yang melakukan kejahatan sangat sedikit jumlahnya.

Pada September 2016, sempat berkembang wacana tentang Indonesia darurat kejahatan korporasi. Ungkapan darurat kejahatan korporasi itu merefleksikan kekecewaan dan kemarahan karena terhentinya proses hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan dan lahan gambut pada 2015 di Kalimantan dan Sumatera.

Memang, berbagai kalangan sangat marah karena bukti dari satelit memperlihatkan pola yang sama di balik tragedi terbakarnya hutan dan lahan gambut itu.

Sejumlah perusahaan pemilik konsesi lahan dituding berada di balik pembakaran hutan itu. Bagi perusahaan-perusahaan itu, membakar adalah opsi paling murah untuk membersihkan hutan dan lahan gambut.

Kalau benar dugaan tersebut, kejahatan itu memang terbilangsangat serius. Menurut Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK), indikasi areal kebakaran hutan dan lahan pada September 2015 di Kalimantan dan Sumatera mencapai 190.993 hektare.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi kerugian ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 bisa melebihi angka Rp20 triliun.

Dari tragedi tahun 2015 itu, Kementerian LHK dan Polri memproses ratusan kasus kebakaran hutan dan lahan di area konsesi perusahaan di Sumatera dan Kalimantan.

Di Riau tercatat 37 kasus, Sumatera Selatan 16 kasus, Kalimantan Barat 11 kasus, dan Kalimantan Tengah 121 kasus. Dari total kasus itu, polisi sempat menetapkan 140 tersangka, tujuh di antaranya petinggi perusahaan.

Mereka dijerat UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Kehutanan dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Namun, proses hukum untuk sebagian besar dari jumlah kasus itu tidak berlanjut karena polisi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti.

Kemarahan sejumlah kalangan itulah yang mendorong berkembangnya wacana tentang “Indonesia Darurat Kejahatan Korporasi”.

Suka tidak suka, terbitnya SP3 bagi sejumlah pihak yang diduga harus bertanggung jawab atas terbakarnya hutan di Kalimantan dan Riau itu sudah mempermalukan sistem hukum Indonesia.

Warga di negara tetangga yang tak bisa menghindar dari dampak asap kebakaran hutan itu menilai Indonesia tidak bisa menyelesaikan persoalannya.

Karena pembakar hutan dan lahan tidak pernah dihukum, tidak mengherankan jika hampir setiap tahun Indonesia harus menghadapi peristiwa serupa.

Kasus kebakaran hutan di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, kemudian diasumsikan sebagai “crime by powerful” atau melibatkan oknum pejabat dan korporasi.

Proses hukumnya menjadi tidak mudah karena kolusi oknum pejabat dengan pebisnis. Oknum pejabat diiming-imingi uang suap.

Karena sudah memberi uang suap, korporasi merasa imun, sehingga berani melanggar hukum hingga melanggar hak asasi manusia (HAM). Kini sudah berlaku Perma No13/2016.

Perma ini tentu saja harus dimaknai sebagai peringatan kepada entitas korporasi untuk jangan lagi coba-coba melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat.

Tentu saja Perma yang sama juga menjadi peringatan bagi penegak hukum. Proses hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan haruslah tegak lurus. Kasus kejahatan korporasi jangan lagi digoreng demi keuntungan pribadi atau kelompok. ( Sumber: Koran Sindo, 23 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

Iklan

Menggugat Keabsahan Gubernur Terdakwa

Oleh Suparto Wijoyo
Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017 tengah memasuki babak rekapitulasi suara dengan hasil yang telah dipahami publik akan ada putaran kedua.

Rakyat mengikuti penuh antusias dan terus bertekad mengawal sampai tuntas, termasuk proses persidangan yang sedang dilakoni. Suasana pertunjukan demokrasi di DKI menghadirkan degup sekaligus mendebarkan dada sebagian khalayak.

Fenomena hadirnya gubernur terdakwa merupakan potret manajemen politik yang secara yuridis melahirkan tragedi “penodaan” negara hukum Indonesia.

Pemegang otoritas negara tampil tanpa ragu menggiring negara hukum (rechtsstaat) menjelma menjadi negara kekuasaan (machtsstaat).

Polemik terus-menerus diramu dengan aroma yang menyesakkan rongga-rongga sosial. Norma hukum penonaktifan gubernur berstatus terdakwa sudah sangat jelas, tanpa perlu tafsir hukum layaknya perkuliahan.

Pasal 83 ayat (1) UU Pemda (UU Nomor 23/2014) menyatakan: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberhentian sementara gubernur terdakwa dilakukan berdasarkan register perkara di pengadilan seperti diatur Pasal 83 ayat (2) UU Pemda. Pihak yang diberi kewenangan untuk memberhentikan gubernur terdakwa adalah presiden sebagaimana dinarasikan Pasal 83 ayat (3) UU Pemda: Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pembaca mengetahui bahwa PN Jakarta Utara mendapatkan pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Desember 2016 dengan nomor perkara:

1537/PidB/2016/PNJkt.Utr atas nama Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sejak saat itu niscaya tersedia alas hukum bagi presiden untuk memberhentikan gubernur terdakw a . Pemberhentian ini merupakan kewajiban hukum dalam menjalankan ketentuan undang-undang senapas sumpah presiden.

Menurut Pasal 9 UUD 1945: Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut: Sumpah presiden (wakil presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Bertindak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ternyata menjadi norma utama Sumpah Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara.

Menjalankan seluruh regulasi pun merupakan pesan konstitusi yang harus dilaksanakan oleh presiden. Apabila mendagri memberikan sinyal bahwa pemberhentian sementara menunggu tuntutan jaksa merupakan ungkapan yang sangat protektif terhadap gubernur terdakwa.

Bukankah kejaksaan telah menggunakan Pasal 156 dan 156a KUHP perkara penistaan agama? Tindakan bermain tafsir terhadap Pasal 83 UU Pemda dikaitkan dengan dakwaan penistaan agama menimbulkan penilaian sikap “memunggungi” konstitusi. Suatu tindakan yang terpotret melecehkan wibawa negara hukum.

Perlakuan ini tidak hanya menyangkut teks hukum dalam UU Pemda, juga menyentuh etika kehidupan berbangsa yang ditetapkan Tap MPR NoVI/MPR/2001.

Pemimpin yang menunjung tinggi etika dan moralitas dalam pemerintahan pastilah merasa risih atas status tersangka, apalagi terdakwa. Atas status hukum itulah, standar etika pemerintahan mengajarkan kebajikan seorang pemimpin untuk mengambil posisi tahu diri.

Hukum pemerintahan (bestuursrecht) mengajarkan bahwa untuk menguji tindakantindakan pemerintahan (bestuurshandelingen) itu tidak hanya peraturan perundangundangan, melainkan juga algemene beginselen van behorlijke bestuur (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

Dalam skala kepemimpinan mutlak dipertimbangkan secara keabsahan etika karena etika pemerintahan mengajarkan laku yang mawas diri tentang kepantasan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan berstatus terdakwa.

Kecuali memang etika pemerintahan dibuang dari praksis bernegara yang berfalsafah Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menuntun keadilan dan keadaban seorang pemimpin.

Dalam lingkup ini mungkin ada yang berpijak pada Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 121.32/4438/ OTDA perihal Mekanisme Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Menjadi Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017.

Hukum administrasi memang mengenal asas vermoeden van rechtsmatigheid atau praesumption iustae causa, yaitu asas praduga keabsahan seluruh tindakan pemerintahan.

Asas ini memiliki makna bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus dianggap sah (rechtmatige) sampai ada pembalatan.

Dengan demikian, selama tidak ada pembatalan terhadap Kemendagri tersebut, maka posisi gubernur terdakwa tetaplah sah.

Memang pemikiran positivistik yang fasih mengeja pasal-pasal Kepmendagri dimaksud akan memperkuat kedudukan gubernur terdakwa, statusnya tetap berkeabsahan, tetapi ini hanyalah keabsahan yang problematis, keabsahan yang kehilangan makna pemerintahan yang mengenal etika.

Pemerintahan yang dijalankan oleh gubernur terdakwa memiliki implikasi luas lahirnya kebijakan-kebijakan yang memperolok “pemerintahan terdakwa”.

Hal ini amatlah naif dan memberikan pukulan hukum yang berat serta bertentangan dengan kaidah good governance.

Konstelasi pemerintahan gubernur terdakwa, meminjam kata-kata Francis Fukuyama, telah menggiring negara hukum pada situasi “the great disruption”.

Hukum direndahkan derajatnya di ketiak kekuasaan yang mengabaikan norma good governance sehingga negara hukum nyaris kehilangan martabatnya.

Situasi demikian mereduksi hukum sekadar pasal-pasal yang berjejer tanpa rasa keadilan. Kalau hukum diseret ke kaukus politik dan dijajar di tepian jalan untuk memagari kekuasaan yang melindungi “jagoannya”, inilah dering lonceng kematian negara hukum. Rakyat pada akhirnya menyaksikan tingkat integritas para tokoh dan “pemulung” kekuasaan.

Silang sengkarut setiap hari dilontarkan sebagai suguhan agitatif yang digembalakan dari ruang institusi negara. Adu kekuatan yang berputar di lingkar hukum difestivalkan untuk memancing lawan beraksi.

Adakah pemegang mandat sedang mengajak “adu kuat tarik napas” kepada rakyatnya sendiri? Aparatur hukum disorongkan menjadi pelayan yang membopong sang tuan. Lembar aturan dibuka untuk “mengafani” pihak liyan.

Meluasnya ekskalasi saling lapor dan saling demo serta mencuatnya sikap abai “pemandu kekuasaan” tengah menorehkan labirin hukum.

Ada kesan bahwa beragam konflik dicipta atas nama dinamika bernegara. Nalar sehat berkata agar negara tidak memproteksi penebar kegaduhan yang berkelanjutan.

Kesadaran kolektif sejatinya membuka ruang kepemimpinan yang mengajarkan kecerdasan, bukan keculasan. Sesungguhnya rakyat sudah hafal betul di mana “pabrik keonaran” ini beralamat.

Kosmologi masyarakat memberikan pekabaran yang sangat terang bahwa polarisasi “perang tanding” ini bersumber dari ucapan leader yang merasa super. ( Sumber: Koran Sindo, 23 Februari 2017)

 

Tentang penulis:
Suparto Wijoyo Ketua Pusat Studi Mitra Otonomi Daerah Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

 

Makna Kunjungan Raja Salman

Oleh Ibnu Burdah

RAJA Salman bin Abdul Aziz direncanakan akan berkunjung ke Indonesia selama sembilan hari (1-9/3). Bersamanya sejumlah keluarga kerajaan, puluhan menteri, dan sejumlah pengusaha serta pejabat tinggi negara itu. Raja Salman (82) beberapa kali menjalani operasi medis berat.

Meski demikian, ia berupaya keras untuk berkunjung ke Indonesia. Padahal dalam sejarahnya beberapa pendahulunya seperti Raja Fahd bin Abdul Aziz dan Raja Abdullah bin Abdul Aziz, keduanya memerintah dalam waktu lama, tidak melakukan kunjungan serupa.

Apa sebenarnya makna dan tujuan kunjungan sang Raja dengan rombongan besar ini? Apakah benar semata guna memenuhi undangan Presiden Jokowi guna meningkatkan hubungan bilateral khususnya di bidang energi sebagaimana yang tersiar di media?

Atau adakah hal lain yang sangat penting? Ada beberapa hal yang melingkungi kerajaan yang dikenal sebagai pemilik Tanah Suci itu akhir-akhir ini.

Pertama, kapasitas negara ini sebagai pemimpin dunia Islam sudah sedemikian berkurang. Alih alih meminpin dunia Islam, negara ini justru terlibat dalam berbagai konflik di Timur Tengah terutama di Yaman, Irak, dan Suriah.

Kekuatan-kekuatan yang mereka dukung dengan ”logistik” sangat besar kalah. Di Suriah oposisi dukungan mereka tak memperoleh posisi penting di meja negosiasi.

Di lapangan, rezim Assad, penguasa yang mereka lawan dengan bermacam cara, justru leading. Sementara oposisi dukungan mereka terdesak bukan hanya oleh Assad, melainkan juga oleh oposisi-oposisi lain. Di Irak, mereka sudah tidak lagi diperhitungkan.

Iran, Turki, dan Rusia menjadi negara paling berpengaruh di negeri Syiíah yang sedang mengkhiri kekuasaan ISIS di Mosul itu.

Di Yaman, Arab Saudi adalah aktor utama dari ofensif militer besar-besaran melalui udara yang diperkuat dengan serangan darat.

Perang Yaman merupakan salah satu blunder terbesar Arab Saudi. Dengan menghamburkan timah- timah mentah ke Yaman, negara itu tak pantas menyandang status pemimpin dunia Islam.

Saudi bukan menjadi solusi, melainkan justru salah satu sumber persoalan. Blunder itu bukan hanya terkait ”kegagalan” misi itu.

Tetapi juga terkait dengan sikap yang salah dalam melakukan agresi ke negara lain. Apalagi, Yaman adalah sesama negara muslim yang konon di sana banyak tinggal keturunan Nabi.

Dan, yang harus dikecam dengan lantang, kobaran perang itu telah menciptakan kehancuran masif dan krisis kemanusiaan luar biasa di Yaman.

Sumber Ancaman

Perang Yaman juga telah membuat negara yang berlimpah harta itu defisit anggaran belanja selama dua tahun, suatu hal yang langka dalam sejarah Saudi selama empat dekade belakangan.

Kondisi ini diperparah dengan menurunnya harga minyak dunia secara signifikan. Kedua, kesadaran rezim Saudi akan besarnya ancaman terhadap negara itu semakin besar. Sumber ancaman terdiri atas dua sisi sekaligus, eksternal dan internal.

Ancaman ekternal terutama dari negara-negara dan kekuatan-kekuatan Syiah yang memang antipati dengan rezim Saudi dan Wahabisme.

Negara itu memang seperti sudah terkepung oleh kekuatan Syiah. Di Timur, mereka berhadapan dengan Iran, negara Syiah terbesar.

Antara keduanya hanya terpisahkan Teluk Persia (Orang Arab menyebutnya Teluk Arab) yang tak seberapa luas. Plus, di Bahrain potensi protes rakyat yang mayoritas Syiah di negeri kecil itu sangat kuat.

Saudi terlibat secara aktif dalam upaya memadamkan protes besar-besaran di negeri Syiah yang dipimpin penguasa Sunni itu.

Di Utara, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Negeri yang dulu dipimpin oleh Sunni, lalu kekuatan Amerika yang menjadi sekutunya, itu sekarang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Syiah.

Demikian pula di sisi Selatan. Yaman Utara (Sha’dah dan sekitarnya) bahkan ibu kota Sana’a sudah dikuasai oleh kelompok Houtsi Syi’ah.

Persepsi ancaman dari internal juga kuat yaitu potensi protes rakyat. Menurunnya harga minyak dan tingginya biaya perang telah menghapus banyak sekali program-program sosial dan subsidi di kerajaan itu. Tenaga penganggur terdidik juga semakin banyak.

Kendati ada program pengurangan penggunaan tenaga asing secara drastis, itu sama sekali belum menyelelesaikan persoalan pengangguran dalam negeri.

Kondisi ini memperparah suasana kebatinan rakyat Saudi yang sudah jengah dengan diskriminasi antara rakyat biasa dan keluarga penguasa beserta para tetua kabilah aliansinya.

Diskriminasi tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga dalam pelaksanaan hukum Islam yang begitu keras bagi rakyat kebanyakan dan tumpul untuk mereka yang berada dalam tembok-tembok istana.

Di sisi lain, Arab Saudi baru saja mencatatkan prestasi yaitu penyelesaian pembangunan areal ibadah di Masjidil Haram. Implikasinya bagi Indonesia, kuota haji dikembalikan normal yaitu 211.000, plus masih ditambah 10.000 lagi.

Tambahan kuota itu sungguh sangat berarti bagi pemimpin dan rakyat di negeri ini. Sebab masalah antrean haji memang menjadi persoalan yang tak sederhana.

Saudi baru memberi ”bingkisan” manis buat kita. Tetapi ingat seperti catatan di atas, kunjungan raja Salman bin Abdul Aziz dilakukan di tengah meredupnya pamor eksternal dan internal kerajaan itu.

Oleh karena itu, Raja Salman ke Indonesia– di antaranya–untuk mengerek lagi pamor kerajaan itu di Dunia Islam. (Sumber: Suara Merdeka, 24 Februari 2017)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menanti Satria Pinilih yang Negarawan

Oleh Adi Sujatno

 

TAHUN 1955 merupakan momentum pertama bagi rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilih. Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama untuk memilih anggota lembaga legislatif DPR/MPR, sementara presiden dipilih MPR. Hal tersebut berlangsung hingga 10 periode.

Pemilu ke-11, yang diselenggarakan pada 2004, merupakan langkah baru bagi penyelenggaraan pemilu. Kali ini rakyat Indonesia dapat memilih presiden secara langsung.

Alam demokrasi semakin kuat terus mengalami perkembangan hingga pada 2007, masyarakat daerah dapat memilih kepala daerah secara langsung.

Namun, seiring dengan dinamika politik dan kebangsaan, akhirnya pemilihan umum kepala daerah secara bertahap akan diselenggarakan secara serentak di Indonesia.

Kini pilkada serentak tahap II telah terselenggara dengan aman dan damai pada Rabu, 15 Februari 2017 yang tersebar di 101 wilayah dan daerah dari Sabang-Merauke yang meliputi 7 Provinsi; 76 Kabupaten, dan 18 Kota, diikuti 337 pasangan calon pemimpin daerah.

Satria piningit

Dalam setiap pemilihan kepemimpinan diharapkan munculnya satria piningit. Satria piningit, berarti satria yang dipingit/disembunyikan atau sedang dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin bahkan pemimpin nasional. Dalam buku Serat Wulang Reh,satria piningit ialah sebuah surat yang berisi ajaran, piwulang, pelajaran tentang ilmu memimpin atau ilmu memerintah yang mengungkap makna tentang pemimpin sejati atau satria piningit.

Buku karya Sri Paku Buwono IV tersebut digali dari warisan khasanah budaya Jawa, yang menyingkap makna tentang pemimpin sejati, yang harus diawali kemampuan memimpin diri sendiri terlebih dahulu, baru memimpin orang lain, rakyat, dan masyarakatnya menuju kemerdekaan dan kearifan.

Surat yang berisi pedoman ajaran kepemimpinan ini ditujukan kepada para putra dan cucunya yang tidak lain ialah para penerus bangsa.

Konsep pemikiran satria piningit ialah pemimpin nusantara yang ideal, yaitu pemimpin sejati yang memiliki kualifikasi seorang negarawan, yang memiliki ciri-ciri antara lain, berhati putih (berbudi luhur, hormati budaya leluhur bangsanya); bergelar pangeran perang yang memiliki senjata trisula weda (benar, lurus, dan jujur); adil; dan berkasih sayang.

Satria piningit inilah yang diharapkan benar-benar muncul dalam setiap suksesi kepemimpinan bangsa dan negara ini. Seorang pemimpin yang benar-benar dipersiapkan yang memiliki karakter negarawan.

Namun, dengan dinamika demokrasi yang berkembang di Indonesia tampaknya sulit berharap munculnya sosok satria piningit karena kini suksesi kepemimpinan melalui pemilihan langsung oleh rakyatnya.

Satria pinilih

Secara etimologis kata pinilih berasal dari kata pilih mendapat sisipan “-in” menjadi pinilih. Ini berarti satria yang dipilih masyarakatnya, rakyatnya, bangsanya, melalui Pilkada Serentak 2017 secara luber dan jurdil sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, sebagai hasil amendemen ke III, dinyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

” Makna pernyataan “Kedaulatan berada di tangan rakyat” ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokrasi memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan yang mengurus dan melayani seluruh kegiatan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui pemilu yang berlandaskan kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) setiap lima tahun sekali.

Memilih pemimpin artinya bukan memilih seorang kepala atau seorang manajer, melainkan pemimpin yang asalnya dari kata pimpin yang bermetafora menjadi memimpin, pimpinan, pemimpin yang bermakna pimpinlah dirimu sendiri terlebih dahulu, sebelum memimpin orang lain, sehingga lahirlah konsep self leadership, yang semoga berubah menjadi strong leadership, bahkan akan lahir seorang negarawan (statesmanship) bagi sebuah bangsa bahkan dunia.

Pilkada: mencari negarawan

Kepemimpinan ialah salah satu faktor bagi sebuah bangsa untuk menyelesaikan permasalahan nasional dan keluar dari krisis multidimensi, termasuk krisis moral.

Oleh karena itu, dibutuhkan sosok pemimpin strong leadership. Pemimpin yang memiliki kepemimpinan integratif, komunikatif, akomodatif, aspiratif serta yang kapabel, kredibel, arif, dan bijaksana, konsisten, tegas, dan pantas disuriteladani rakyatnya.

Dalam konteks nasional, konsep berpikir pemimpin nasional harus bersifat komprehensif, integratif, dan holistis dengan tecermin pada terciptanya interaksi yang harmonis antara seorang pemimpin dengan jajarannya. Kepemimpinan yang andal harus memenuhi 11 asas kepemimpinan dan Hasta Brata.

Seluruh prasyarat itu sejatinya tidak bisa lepas dari penegasan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai strategi kepemimpinan nasional yang kontekstual, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kurun waktu yang dihadapi.

Diharapkan rakyat bangsa ini tidak salah memilih para pemimpinnya yang diharapkan dapat membawa bangsa dan negara ini semakin lebih aman sejahtera serta adil dan makmur.

Semoga akan muncul pemimpin nasional yang negarawan karena maksud dan tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2017 ini tiada lain ialah mencari negarawan.

Sosok pemimpin nasional yang negarawan dengan kriteria dipercaya dan diterima masyarakat; konsisten, tegas, dan tidak ambivalen; memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta sosial.

Berpikir sebagai negarawan; bersikap sebagai negarawan; dan bertindak sebagai negarawan. Pilkada serentak tahap II sudah dilaksanakan, kini tinggal menanti hasil penghitungan suara, menanti sosok satria pinilih.

Siapa pun yang terpilih, semoga rakyat tidak salah memilih para pemimpinnya menuju Indonesia hebat. Pemimpin yang siap menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. ( Sumber: Media Indonesia, 23 Februari 2017)

Tentang penulis:

Adi Sujatno Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI

 

Mengawal Kejujuran KPU

Oleh Syahrul Kirom

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak di beberapa daerah telah selesai dilaksanakan pada 15 Februari lalu. Hasil lembaga survei seperti LSI, Polmark Indonesia dan SMRC sudah dapat dijadikan acuan dan tolak ukur sementara untuk mengetahui pemenang.

Pemenang Pilkada 2017 akan ditentukan KPU yang nantinya akan memberikan keputusan yang sah secara hukum. Karena itu KPU sebagai penjaga gawang suara rakyat harus terus menerus dikawal.

Pengawalan terhadap KPU/KPUD harus lebih ketat dan disiplin ketimbang di tempat pemungutan suara (TPS). Ada beberapa faktor kenapa ketua dan anggota KPU perlu dikawal ketat dan disiplin oleh rakyat.

Pertama, ketua dan anggota KPU/KPUD harus netral dalam menjalankan tugas. KPU sangat rawan terpolitisasi oleh kelompok tertentu atau pasangan calon kepala daerah tertentu.

Dalam kode etik perilaku anggota KPU, pasal 9, ayat (c) menjelaskan bahwa anggota KPU harus menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asasasas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, ayat (d), tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Karena itu, anggota KPU harus mematuhi dan menaati kode etik penyelenggaran pemilu.

Anggota KPU harus netral dan tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tertentu (partai politik tertentu). Fakta ini kadang terjadi di lapangan sehingga sangat berbahaya dan dapat memunculkan konflik sosial politik.

Integritas

Kedua, anggota KPU harus memiliki sifat kejujuran yang tulus dari lubuk hatinya, akhlak yang harus dikedepankannya, bahwa kejujuran pertanggungjawabanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada seluruh rakyat Indonesia.

KPU harus jujur menghitung hasil surat suara yang telah dicoblos rakyat. Tidak boleh ada permainan dan manipulasi data.

Kejujuran, dalam Kode Etik KPU dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Sumpah/janji KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota.

Ketiga, anggota KPU harus memiliki integritas tinggi, akuntabilitas dan transparansi dalam menyampaikan informasi hasil Pilkada, tidak boleh ada yang ditutupi, semua harus disampaikan secara terbuka dan apa adanya hasil dari perhitungan surat yang telah dicoblos, yang sah maupun yang tidak sah, tidak boleh ada permainan administrasi dan anggota KPU tidak boleh menerima suap dari partai tertentu.

Hal itu telah dijelaskan dalam kode etik perilaku anggota KPU pasal 9 ayat (g), menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye.

Keempat, anggota KPU dalam mengambil keputusan politiknya dalam Pilkada 2017 harus berlandaskan Pancasila yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Maksudnya adalah adil secara hukum, adil secara sosial, tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan.

Nilainilai Pancasila itulah yang sesungguhnya harus dipegang oleh anggota KPU dalam mennjalankannya. Dengan demikian, untuk menghindari kerawanan dan kecurangan Pilkada 2017 di tingkat KPU, seluruh lapisan masyarakat harus selalu mengontrol dan mengawasi KPU secara penuh.

Selain itu, KPU juga wajib selalu menjunjung tinggi dan mengimplementasikan amanah dalam undang-undang. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Februari 2017)

Tentang penulis:

Syahrul Kirom MPhil – Peneliti Aliansi Kebangsaan dan Alumnus Pascasarjana UGM Yogyakarta

Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak

Oleh Saurip Kadi

KINI DPR sedang menggodok UU Penyelenggaraan Pemilu. Dari gelagatnya, ketentuan presidensial threshold akan dipaksakan dalam UU tersebut.

Memang aneh dan lucu, bila hasil Pemilu periode 5 tahun sebelumnya, dijadikan dasar untuk menghitung ambang batas sebuah partai atau gabungan partai dalam mencalonkan pasangan capres/Wapres.

Pasalnya, bukan hanya karena masa bakti keanggotan mereka di DPR telah selesai, tapi jangan-jangan para pembentuk UU itu sendiri tidak memahami apa itu threshold dalam pemilu?

Lalu, apabila tujuan menerapkan threshold itu untuk memfilter agar calon pasangan capres/wapres yang ikut pemilu bisa dibatasi jumlahnya, tentu cara yang digunakan tidak boleh keluar dari logika politik dan aliran hukum yang sudah diamanatkan dalam pasal-pasal UUD.

Sebab, prinsip dasar dalam demokrasi hak primer warga negara yaitu hak yang langsung diatur dalam konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Pasal 1 ayat (2) tentang Kedaulatan di Tangan Rakyat, Pasal 6. A. ayat (1) tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung oleh Rakyat, Pasal 27 ayat (1) tentang Kesamaan Hak di Depan Hukum dan Pemerintahan, dan Pasal 28C ayat (2) Tentang Hak Asasi untuk Memajukan Dirinya dalam Memperjuangkan haknya secara Kolektif, mutlak tidak boleh direduksi, dijegal, diganjal, dan apalagi dinihilkan atau dianulir UU pelaksananya.

Ambang batas dalam pemilu

Dari sejarahnya, ambang batas atau threshold awalnya hanya dikenal pada sistem parlementer, yaitu syarat minimal jumlah perolehan kursi bagi sebuah partai untuk bisa duduk di DPR.

Dalam pemilu pada sistem parlementer, rakyat mencoblos tanda gambar partai. Artinya, yang dipercaya rakyat ialah partai. Sehingga anggota DPR adalah wakil partai.

Karena kepentingan politik partai disalurkan melalui alat kelengkapan DPR seperti komisi, fraksi, anggaran, dan lain-lainnya, partai harus mempunyai wakil tetap pada setiap badan alat kelengkapan DPR yang dimaksud.

Dengan menghitung berapa jumlah minimal anggota DPR yang harus duduk mewakili partai pada semua alat kelengkapan DPR, akan ketemu norma ambang batas bagi sebuah partai untuk bisa duduk di DPR (parlementary threshold).

Dalam sistem parlementer, kabinet dibentuk partai pemenang terbesar dalam pemilu. Bila jumlah perolehan kursi di DPR tidak mayoritas tunggal (50%+1), dalam membentuk kabinet, partai pemenang terbesar dalam pemilu berkoalisi dengan partai lain yang memiliki kesamaan ideologi.

Karena legitimasi pemerintahan datangnya dari DPR, setiap saat kabinet bisa jatuh yaitu ketika dukungan suara di DPR kurang dari 50%.

Di sisi lain, karena anggota DPR adalah wakil partai, setiap saat pula anggota DPR bisa dicopot partai. Sebaliknya dalam sistem presidensial, dalam pemilu rakyat mencoblos tanda gambar orang (pasangan capres/caleg). Artinya, sumber legitimasi presiden dan anggota DPR datangnya sama-sama langsung dari rakyat.

Oleh karena itu, presiden dan juga anggota DPR sama-sama tidak bisa dijatuhkan/dicopot di tengah jalan, kecuali karena alasan pidana.

Dengan logika politik yang demikian itu, baik dalam sistem parlementer maupun presidensial otomatis terbentuk kondisi check and balance dalam arti yang sesungguhnya.

Di beberapa negara seperti Prancis dan Timor Leste, umpamanya, memang dikenal kedua norma threshold, baik parlementary threshold maupun presidensial threshold.

Hal ini terkait dengan pemisahan kedudukan kepala pemerintahan dan kepala negara. Yakni, kepala pemerintahan dipilih melalui pemilu model parlementer (rakyat coblos gambar partai), dan presiden dipilih melalui pemilu dengan model presidensial (rakyat coblos gambar capres).

Karena setiap saat kabinet bisa jatuh, kedudukan presiden perlu didukung kekuatan partai politik, sehingga saat terjadi krisis pemerintahan, presiden memiliki legitimasi yang cukup kuat di DPR. Di sanalah maka muncul konsep, presidensial threshold.

Rakyat tidak boleh dijadikan kelinci percobaan. Kebiasaan buruk elite bangsa ini, ketika mencontek hanya sebagian, tanpa memahami filsafat dan kerangka kesisteman secara utuh, kemudian diberi cap ala Indonesia, dan ketika gagal yang disalahkan referensinya.

Dengan menghitung berapa jumlah minimal anggota DPR yang harus duduk mewakili partai pada semua alat kelengkapan DPR, akan ketemu norma ambang batas bagi sebuah partai untuk bisa duduk di DPR (parlementary threshold).

Dalam sistem parlementer, kabinet dibentuk partai pemenang terbesar dalam pemilu. Bila jumlah perolehan kursi di DPR tidak mayoritas tunggal (50%+1), dalam membentuk kabinet, partai pemenang terbesar dalam pemilu berkoalisi dengan partai lain yang memiliki kesamaan ideologi.

Karena legitimasi pemerintahan datangnya dari DPR, setiap saat kabinet bisa jatuh yaitu ketika dukungan suara di DPR kurang dari 50%.

Di sisi lain, karena anggota DPR adalah wakil partai, setiap saat pula anggota DPR bisa dicopot partai. Sebaliknya dalam sistem presidensial, dalam pemilu rakyat mencoblos tanda gambar orang (pasangan capres/caleg). Artinya, sumber legitimasi presiden dan anggota DPR datangnya sama-sama langsung dari rakyat.

Oleh karena itu, presiden dan juga anggota DPR sama-sama tidak bisa dijatuhkan/dicopot di tengah jalan, kecuali karena alasan pidana.

Dengan logika politik yang demikian itu, baik dalam sistem parlementer maupun presidensial otomatis terbentuk kondisi check and balance dalam arti yang sesungguhnya.

Di beberapa negara seperti Prancis dan Timor Leste, umpamanya, memang dikenal kedua norma threshold, baik parlementary threshold maupun presidensial threshold.

Hal ini terkait dengan pemisahan kedudukan kepala pemerintahan dan kepala negara. Yakni, kepala pemerintahan dipilih melalui pemilu model parlementer (rakyat coblos gambar partai), dan presiden dipilih melalui pemilu dengan model presidensial (rakyat coblos gambar capres).

Karena setiap saat kabinet bisa jatuh, kedudukan presiden perlu didukung kekuatan partai politik, sehingga saat terjadi krisis pemerintahan, presiden memiliki legitimasi yang cukup kuat di DPR. Di sanalah maka muncul konsep, presidensial threshold.

Rakyat tidak boleh dijadikan kelinci percobaan. Kebiasaan buruk elite bangsa ini, ketika mencontek hanya sebagian, tanpa memahami filsafat dan kerangka kesisteman secara utuh, kemudian diberi cap ala Indonesia, dan ketika gagal yang disalahkan referensinya.

Hal itu haruslah segera disudahi. Sebab, risiko kegagalan sebuah konsep dalam tata kelola negara, berupa biaya politik yang terkadang disertai dengan jatuhnya korban, rakyat pula yang menanggungnya.

Untuk itu, dalam membahas perundang-undangan, semestinya logika politik, kaidah, dan norma yang sudah berlaku secara universal tidak boleh dicampakkan begitu saja.

Hasil akhir pembahasan RUU tersebut haruslah bisa diuji secara keilmuan yang kebenarannya telah terbukti dalam praktik di banyak negara. Begitu pula dari aliran hukum mendasarinya, mutlak tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian perundang-undangan yang dibuat tidak melahirkan kekacauan rule of the law dan juga rule of engagement seperti yang banyak terjadi dalam UU Kepartaian, Pemilu, dan MD-3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang ada saat ini.

Sehingga timbul potensi saling menjegal, mengganjal, mengeliminasi, dan bahkan peran antarlembaga saling bertabrakan satu dengan lainnya, sebagaimana terjadi dalam beberapa contoh di bawah ini.

Pertama, bagaimana mungkin akan terwujud check and balance, kalau dalam pemilu langsung tapi anggota DPR bisa dicopot parpol?

Kedua, bagaimana mungkin ada pembohongan publik, tapi sah karena UU seperti yang terjadi dalam 3 kali pileg yang lalu, yakni parpol dalam kampanye pemilu menjanjikan program, padahal program yang akan dilaksanakan pemerintahan merupakan program capres terpilih, sama sekali bukan program partai.

Ketiga, rumus dari mana di negeri ini yang menyebut, stabilitas politik akan bisa tewujud kalau dalam pilpres langsung di DPR ada partai oposisi layaknya model perwakilan dalam sistem parlementer. Masih banyak lagi aturan main yang perlu disinkronisasikan antara UU yang satu dengan lainnya.

Filter jumlah kontestan dalam pilpres

Kewajiban bagi kita semua selaku stake holder atas Republik ini, untuk mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Agar, mengedepankan akal sehat dan hati nurani sebagai inti dasar ajaran pendiri Republik ini. Sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan”.

Sepanjang para pembentuk UU mengedepankan akal sehat dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai dan golongan, niscaya tidak sulit untuk memahami bahwa norma presidensial threshold tidak patut untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu serentak.

Adapun upaya untuk memfilter agar pasangan capres/wapres yang ikut pemilu tidak terlalu banyak, bisa ditempuh dengan cara memperketat persyaratan bagi parpol untuk bisa mengikuti pemilu.

Sedemikian rupa agar jumlah kontestan Pilpres 2 atau maksimal 3 pasang capres/cawapres saja. Pengetatan persyaratan yang dimaksud sama sekali tidak bertentangan dengan amanat yang tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945 yang mana pun.

Sehingga, tidak ada kerawanan sedikit pun untuk bisa ‘digugurkan’ MK bila ada pihak yang mengajukan judicial review. Semoga Tuhan YME memberi ‘pepadang’ kepada semua pihak yang kini terlibat dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, amin. ( Sumber: Media Indonesia, 24 Februari 2017)

Tentang penulis:

Saurip Kadi Mantan Aster KSAD

Wacana DP Nol Persen

Oleh Triyono

Baru-baru ini merebak diskusi hangat mengenai kemungkinan penerapan bantuan uang muka (DP) kredit kepemilikan rumah sederhana nol persen. Dalam pemberian kredit demikian, terdapat pertentangan kepentingan dari berbagai pihak bergantung posisinya.

Pihak kreditur tentu ingin memiliki keamanan setinggi-tingginya dengan bunga sebesar mungkin. Keamanan kredit salah satunya melalui agunan dan uang muka sebesar-besarnya.

Sementara dari sudut pandang debitur, ingin agar kredit semurah-murahnya. Ini termasuk tidak ada uang muka dan/atau agunan, kalau bisa.

Sedangkan regulator berkepentingan untuk terciptanya kestabilan jangka panjang dengan memberi rambu-rambu kehati-hatian. Ini diharapkan tetap mampu menjamin kontribusi atas pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, regulator menekankan agar kreditur tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar tidak macet.

Namun, kredit yang diberikan kepada masyarakat tetap terjangkau debitur perorangan maupun dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah.

Piranti yang biasa diterapkan regulator, misalnya, menerbitkan aturan pedoman penyaluran kredit yang baik dan penentuan jumlah loan to value ratio (LTV).

Secara tradisional, pemberian kredit yang baik harus paling tidak memenuhi 5 c : charachter, capacity, collateral, capital, dan condition.

Kriteria bisa bertambah dengan urutan berbeda. Namun, berdasarkan pengalaman, faktor karakter dan kapasitas pembayaran kembali adalah utama.

Banyak yang punya uang, tapi tidak mau membayar cicilan. Faktor pendukung lain tentu penting karena akan memengaruhi risiko debitur.

Kelima faktor tadi tidak bisa dipilah satu sama lain dan harus dipenuhi bersama-sama. Apabila ada salah satu faktor saja tidak diperhatikan, tentu saja akan meningkatkan risiko kemacetan kredit. Faktor uang muka hanya akan menambah bobot pada kolateral.

Tapi apabila keempat faktor lain tidak mendukung, misalnya, debitur tidak memiliki penghasilan atau ada tapi tidak mencukupi, ujung-ujungnya kredit akan macet. Angka kecukupan pendapatan biasanya menggunakan besaran maksimum 30 persen dari take home pay.

Ketiadaan uang muka dalam suatu kredit akan menimbulkan beberapa permasalah, di antaranya berpotensi melanggar peraturan otoritas, menutupi kemampuan membayar yang riil dari debitur, dan menimbulkan moral hazard (bahaya penyalahgunaan).

Pelanggaran terhadap peraturan mengenai LTV, mungkin dapat dikecualikan, apabila ini merupakan program pemerintah.

Namun, perlu diingat bahwa terdapat peraturan lain terkait prinsip kehati-hatian pemberian kredit guna menghindari kredit macet kelak.

Biasanya bila calon debitur mampu menabung untuk uang muka, memiliki hubungan langsung dengan kemampuan mencicil kredit.

Sebaliknya, andai calon debitur tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk uang muka, maka dikhawatirkan akan sulit mencicil kredit.

Pemberian bantuan DP tidak akan selalu baik dalam suatu kredit. Selain kreditur sulit mengetahui kondisi calon debitur sebenarnya, akan mengurangi kedisiplinan pembayaran kredit.

Apabila jumlah kredit macet banyak sekali, dikhawatirkan membutuhkan suntikan dana publik baru untuk penyelamatan.

Pertanyaannya, apakah kreditur dapat memberi kredit tanpa DP? Jawabnya kembali pada keyakinan kreditur. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan tanpa menimbulkan risiko tambahan, di antaranya tabungan uang muka, subsidi bunga kredit, bantuan asuransi kredit, penggunaan data dari biro kredit, dan kerja sama dengan pengusaha.

Pemerintah melalui program Tabungan Perumahan Rakyat sudah secara benar mengatasi permasalahan DP perumahan. Memang akan menambah beban pengusaha, namun demikian bila dilihat kepentingan jangka panjang, hak ini berdampak positif.

Perlu diingat pula bahwa dalam konsep ilmu keuangan, penabung yang baik akan menjadi debitur baik di masa datang. Sebab dia sudah terbiasa menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau cicilan kredit.

Subsidi Bunga

Dengan pendekatan bahwa penyelesaian masalah kredit perlu solusi jangka panjang, maka bantuan DP tidak memiliki sifat jangka panjang.

Yang memiliki sifat jangka panjang subsidi bunga kredit. Hal ini akan menjamin kelangsungan pembayaran kredit dan menjamin kelancaran cicilan jangka panjang.

Dalam kerangka bantuan kepada masyarakat tidak mampu dengan tetap menjaga kesehatan lembaga keuangan, tetap diperlukan jaminan terhadap kredit yang diberikan pemerintah.

Jaminan ini bisa dalam bentuk stand by guarantee ataupun asuransi kredit. Skim yang mana pun tetap diperlukan, untuk menghindari beban kemacetan dan beban warisan kepada keluarga.

Pemberian bantuan DP akan menghilangkan sumber informasi kemampuan membayar calon debitur. Untuk itu, diperlukan tambahan informasi.

Misalnya, melalui pihak ketiga yang salah satunya biro kredit. Apabila biro kredit untuk UMKM sudah tersedia, akan sangat membantu calon kreditur menilai debiturnya. Kreditur tentu akan memilih calon debitur terbaik.

Sekali lagi dapat ditekankan, dalam pemberian kredit yang terpenting adalah kemampuan membayar kredit, bukan agunan atau DP.

Apabila calon kreditur tidak memiliki keyakinan terhadap pengembalian kredit, maka mustahil kredit akan diberikan. DP ini justru sangat baik menjadi tolok ukur kemampuan membayar.

Apabila pemerintah (pusat ataupun daerah) ingin memberikan bantuan, tentu harus lengkap dan tidak tanggung-tanggung.

Ini mengingat banyak komponen dari aspek keuangan yang mutlak dalam kredit. DP hanya satu aspek. Banyak aspek lain yang tidak boleh ditinggalkan. Belum lagi aspek administratif, misalnya, penghindaran fasilitas berganda.

DP ibarat mas kawin, yang penting bukan mas kawinnya, tetapi kemampuan menafkahi pasangan di masa depan. Kebijakan perlu diambil untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, tidak membebani termasuk keluarganya.

Pemberian kredit tanpa DP perlu diiringi serangkaian kebijakan lain yang mendukung pengembalian kredit jangka panjang. ( Sumber: Koran Jakarta, 23 Februari 2017)

Tentang penulis:

Triyono Penulis Advisor Dewan Komisioner Masalah Internasional OJK

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,666,741 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728